Ditemukan 875498 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus menurus memotius meutui
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 05-02-2021 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 17-02-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Bjb
Tanggal 16 Februari 2021 — Pemohon:
ALIONG
39 — 8
  • PENETAPANNomor 6/Pdt.P/2021/PN BjbDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapansebagai berikut dalam permohonan Pemohon:ALIONG, Agama Islam, tempat tanggal lahir Tayan, 23 Maret 1973, PekerjaanWiraswasta, Alamat Komp.
    Griya Utama 21 BlokE No. 2 RT 001/001 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan LiangAnggang Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimanatercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehinggamasih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengandemikian Pengadilan Negeri Banjarbaru) merupakan pengadilan yangberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaruberwenang untuk memeriksa dan memutus perkara
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 02-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 19-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 4036/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 7
  • perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a quo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Son
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
PT Bank Pembangunan Daerah Papua Cabang Teminabuan Bank Papua Cabang Teminabuan
Tergugat:
Marthen Flasy
59 — 15
  • PUTUSANNomor: 5/Pdt.G.S/2019/PN SonDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaragugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara:Ottow G. Malagawak,S.H, Agustinus Mario Imbiri,S.H, Agustinus A. Lopulalanmasingmasing selaku Pegawai PT.Bank Pembangunan Daerah Papua,Kantordi JIn.
    MusliminBahwa saksi atas nama Saudara Muslimin menjelaskan mengetahuibetul terkait proses pencairan kredit dan sekaligus melakukanpenagihan, setiap saksi melakukan penagihan Tergugat tidak memilikiitikad baik bahkan cenderung marah serta seringkali menghindar.Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untukmemanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telahditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus
    gugatan ini.Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :1.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 14-04-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 77/B/2017/PTTUN.MKS
Tanggal 17 Juli 2017 — BETHY R. HUWAE/M, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementrian Perhubungan Kantor UPP Kelas II Tulehu Provinsi Maluku, Tempat Tinggal di Jalan Laksdya Leo Wattimena, Desa Passo RT.026/RW.006, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2016 telah memberikan kuasa kepada :------------------------------------------------------------------------ 1. ZETH APONNO, S.H., M.H.;----------------------------------------- 2. MAURITS J.LAWALATA, S.H.;-------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat kantor di Jalan Ina Tuni Raya No.6, RT.004/RW.03, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;------------------------------------------------------------------------ Selanjutnya disebut sebagai ---------------------- PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI MALUKU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman-Tantui No.1, Ambon ;------------------------------------------------------------------------ Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :--------------------------------- 1. JACOBIS TAHALELE, A.Ptnh., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ;-------------------------------------------------------------------- 2. WILLEM O. LOPPIES, S.Sos., Jabatan Kepala Sub Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku ;--------------------------------------------------------- 3. SAYID HASSAN ASSAGAF, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Ambon ;-------------------------------------------------------------------- 4. SAFWAN TUARITA, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah ;-------------------------------------------------------------------- Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 449/81/VIII/2016 tanggal 02 Agustus 2016 ;------------- Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ TERGUGAT ; 2. CORNELLES MANUPUTTY, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah ;--------------------------------------------- Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :--------------------------- 1. WENDY TUAPUTIMAIN, S.H.;--------------------------------------- 2. LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H.;------------------------------------- Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat Wendy Tuaputimain, S.H. & Rekan, beralamat kantor di Jalan Haruhun-Karang Panjang, No.4 RT.002/RW.02, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau-Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/KA-WT/SK-TUN.G/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 ;---------------------- Selanjutnya disebut sebagai ---- TERGUGAT II INTERVENSI ;
47 — 12
  • PUTUSANNomor 77/B/2017/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;Nama : BETHY R.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor77/Pen/2017/PTTUN Mks. tanggal 27 April 2017 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 15/G/2016/PTUNAbn., tanggal 10 Januari 2017;3.
    Putusan Nomor 77/B/2017/PTTUN Mks.Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut menjadiPertimbangan sendiri di tingkat banding dalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena alasan keberatan Penggugat dalammemori bandingnya terhadap pertimbangan hukum dalam putusan PengadilanTingkat Pertama tersebut tidak terdapat halhal yang dapat melemahkan ataumembatalkan putusan dimaksud, tetapi berisi halhal yang bersifat pengulangandan sudah di pertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PA TUBAN Nomor 1087/Pdt.G/2018/PA.Tbn
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 11
  • Putusan Sela ;Bahwa untuk meringkas Putusan Sela ini maka segala halyang telah diuraikan didalam berita acara sidang dianggap telahtermasuk dalam Putusan Sela ini dan merupakan bagian yang takterpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebutdiatas, Tergugat mengajukan eksepsi tentang kompetensi relatifbahwa Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus
    Medayu Selatan 14/N11, Medokan Ayu, Rungkut Surabaya, sehingga yang berwenanguntuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini adalahPengadilan Agama Surabaya ;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat,maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Tergugat telah dapat membuktikandalil eksepsi tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Tuban untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, akan tetapi menjadi wewenangPengadilan Agama Surabaya, sedangkan bukti yang diajukan oleh Penggugatuntuk
    Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara ini ;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisebesar Rp. 717.000, (tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Agama Tuban pada hari Senin tanggal O21 Oktober 2018 Masehibertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M.ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. IRWANDI, M.H. dan Drs.
Pengadilan PA CIBINONG Perdata Agama
Register : 02-07-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 18-05-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 3250/Pdt.G/2019/PA.Cbn
Tanggal 30 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 10
  • ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapHalaman 4 dari 9, Putusan nomor 3250/Pdt.G/2019/PA.Cbnsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
    perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
    fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengancara memutus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 08-10-2018 — Upload : 14-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 PK/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) VS PT PERTAMINA EP, DK
638 — 359 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 186 PK/Pdt.SusArbt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase pada pemeriksaan peninjauankembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 1 & 2, JalanMampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, diwakili olehKetua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), M.
    SusArbt/2018bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonanbanding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama danterakhir;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, terhadappembatalan putusan Arbitrase hanya dapat diajukan banding ke MahkamahAgung dan Mahkamah Agung memutus perkara tersebut dalam tingkatpertama dan terakhir.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 18-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 323/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : Ingrid Maria Palupi Kansil, S.Sos
Pembanding/Penggugat I : H Ade Ruhandi S.E.
Terbanding/Tergugat I : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor
Terbanding/Tergugat II : Panitia Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bogor,
Terbanding/Turut Tergugat III : Presiden Republik Indonesia, cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : Gubernur Jawa Barat
72 — 44
  • PERMOHONAN PENGGUGAT (PETITUM)Berdasarkan uraian sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara iniuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam ProvisiHalaman 18 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.1.
    Memutus pembubaran partai politik;d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.Berdasarkan hal tersebut diatas sudah jelas terkait dengangugatan yang diajukan Penggugat merupakan kewenanganMahkamah Konstitusi dalam memutus perselisinan tentang hasilpemilihan umum..
    Karena berdasarkankewenangannya Mahkamah Konstitusi berwenang untukmengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannyabersifat final untuk menguji undangundang terhadap UndangUndang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negarayang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar,Halaman 74 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihantentang hasil pemilihan umum (pemilu).
    tidak berwenangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;Halaman 79 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijkverklaard);Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yangtimbul dalam perkara ini menurut hukum.DALAM POKOK PERKARA :1.
    Memutus terlebih dahulu eksepsi Turut Tergugat Ill terkait dengankompetensi absolut sebelum pemeriksaan pokok perkara;3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard)DALAM POKOK PERKARA1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (ontzegd) atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietHalaman 87 dari 94 halaman, Putusan No.323/PDT/2019/PT.BDG.ontvankelijk verklaard):2.
Pengadilan PN KISARAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 07-12-2016 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN KISARAN Nomor 119/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Kis
Tanggal 21 Februari 2017 — PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk., KANTOR UMK CABANG PERDAGANGAN Lawan MUKHLIS
230 — 56
  • PUTUSANNomor 8/Pdt.Sus.BPSK/2017/PN KisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan memutus perkaraperkaratentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:P.T. BANK SYARIAH MANDIRI. dengan alamat surat menyurat di P.T.
    Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.
    Bahkanpembatalan terhadap perjanjian tersebut diambil tanoa adanya pertimbangandalam putusan yang berdasarkan pada fakta hukum, padahal kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada Pengadilan NegeriKisaran dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alin kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri Kisaran.
    YangMulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan memutus perkara ini denganamar putusan sebagai berikut:MENGADLI:1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari PEMOHONKEBERATAN untuk seluruhnya.2.
    Memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihakkonsumen;. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yangmelanggar ketentuan UndangUndang ini;.
Pengadilan PN PAGAR ALAM Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Pga
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
1.DIANA
2.AUDUL ZIKRI
3.NENI PURNIAMI
4.FUTINANSI
5.ISNIARTI
6.SRI HERNIE
Tergugat:
6.RIKE MARTA DINAKA
7.TOMI JIMI KARTER
8.CICA MARTA DINAKA
9.REPI MARTA DINAKA
Turut Tergugat:
KEPALA BADAN PERTANAHAN
91 — 41
  • PUTUSANNomor 1/Pdt.G/2021/PN PgaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1. Diana Binti Abdul Rohan, bertempat tinggal di Sidorejo Rt 011 RW 004 Kel.Sidorejo Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Misnan Hartono, S.H., Hendri YANSYAH, S.H.
    Andi Hamka, maka sesualketentuan dari Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atasUU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Perkara A quomerupakan Kewenangan Peradilan Agama untuk memutus perkaraantara orangorang beragama islam dibidang waris;Sehingga sudah sangat Jelas dan terang kiranya Yang Mulia Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara A quo menyatakan PengadilanNegeri Pagaralam tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara dengan Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN.Pga;.
    Andi Hamka, maka sesuai ketentuan dari Pasal 49 UU No. 3 Tahun2006 Tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,Perkara A quo merupakan Kewenangan Peradilan Agama untuk memutus perkaraantara orangorang beragama islam dibidang waris;Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsi yang didalamnya termuat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut)yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4pada positanya menyatakan sebagai
    ahli waris dari alm Abdul Rohan sehingga harusdibuktikan bahwa benar Penggugat merupakan ahli waris yang berhak terhadapobjek perkara bersama ahli waris yang lain hal ini disebabkan ada beberapa abhliwaris lain yang disebutkan Penggugat, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 49Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris
    Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa; Pengadilanagama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah; dan ekonomi syariah.Halaman 22 dari 26 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2021.
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama
Register : 12-08-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 1947/Pdt.G/2020/PA.TA
Tanggal 2 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 2
  • Majelis Hakim yang memeriksadan memutus perkara ini sudilan kiranya memanggil para pihak yaituPenggugat dan Tergugat di hadapan persidangan guna diperiksa dan diadiliperkaranya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya = sebagaiberikut :PRIMER ;1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (Tergugat) KepadaPenggugat (Penggugat) ;3.
    Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbuldari Perkara ini;SUBSIDER ;Putusan Cerai Gugat, nomor 1947/Pdt.G/2020/PA.TA Halaman 3 dari 6Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkaraini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya yang dipandang patutdan pantas menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dantidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil
Pengadilan PA SLAWI Perdata Agama Perceraian
Register : 05-12-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 30-09-2014
Putusan PA SLAWI Nomor 3158_Pdt.G_2012_PA.Slw.
Tanggal 16 April 2013 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
8 — 7
  • sebelum mempertimbangkan pokoknya perkara terlebih dahuluMajelis perlu mempertimbangan kompetensi absolute dan kompetensi relative PengadilanAgama Slawi ; 7722222 n enone nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn neeMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagimanadimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7 tahun 1989, maka berdasarkan pasal49 (1) menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus
    danmenyelesaikan; Menimbang, bahwa karena Termohon sebagai isteri berdomisili di wilayahKabupaten Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi makaberdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 perkara a quo menjadi wewenang PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadirdi persidangan dan menyatakan mencabut perkaranya karena Penggugat hendak hiduprukun lagi dengan suami Penggugat ( Tergugat
Pengadilan PTA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 18-04-2008 — Putus : 29-05-2008 — Upload : 31-03-2011
Putusan PTA SURABAYA Nomor PERDATA : 88/Pdt.G/2008/PTA.Sby
Tanggal 29 Mei 2008 — Pembanding v Terbanding
15 — 11
  • peradilantingkat pertama, suratsurat bukti dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini, serta keterangan saksisaksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yangberperkara, Salinan Resmi putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 25 Pebruari 2008 M.bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1429 H. nomor : 1169/Pdt.G/2007/PA.NGJ dansetelah memperhatikan memori banding dari Tergugat / Pembanding, demikian pulasetelah memperhatikan dengan seksama pertimbanganpertimbangan hukum hakim tingkatpertama yang memutus
    Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor Tahun 1974 tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, makaPengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasarapa yang dipertimbangkan dan disebutkan didalam amar putusannya adalah telah tepat danbenar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasansendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 16-02-2010 — Putus : 16-02-2010 — Upload : 11-08-2017
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 50/Pdt./2009/PT.TK
Tanggal 16 Februari 2010 — YANTI SATYA >< Drs. IBRANI SULAIMAN
40 — 18
  • diberitahukandengan cara seksama pada tanggal 13 Agustus 2009 kepada pihakPenggugat/Pembanding; = 2222 nn nnn ccc ne nee ence nnneeBahwa dalam kontra memori banding tanggal 4 Agustus 2009 tersebutpada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut: bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarangtersebut diatas merupakan pertimbangan hukum yang sudah benardan tepat serta telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (2) HIR,sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan hukum; bahwa sebelum memutus
    lanjut,halhal yang disampaikan sudah dipertimbangkan oleh Hakim tingkatpertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsiyang menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkarayang juga menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, telah didasarkanpada pertimbangan yang tepat dan benar, maka alasanalasan danpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih olehPengadilan Tinggi sendiri dalam memutus
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 18-12-2014 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan PTUN SERANG Nomor 49/G/2014/PTUN-SRG
Tanggal 21 April 2015 — PT. DUTA RESTU ALAM, diwakili oleh Tuan Ir. SINDHU DWIARTO MELAWAN : 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG 2. RUDY SASMITA
64 — 37
  • PUTUSANNOMOR : 49/G/2014/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertamadengan Acara Biasa telah menjatunkan Putusan sebagaimana tersebut di bawahini, dalam sengketa antara : n2 nn nnn n nnn nnn nn nnn nnn ne nnnnn ncnPT.
    tanggal 28 Januari 2015,Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il Intervensi;Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ; Telah M@MbDaa : 222 on nn nnn nen ne nnn nnn cnn nn nnn nnn nen n nn en nen nn eePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 49/PENDIS/2014/PTUNSRG, Tanggal 18 Desember 2014, tentang Lolos Dismissal;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 49/PENMH/2014/PTUNSRG, Tanggal 18 Desember 2014, tentang Penunjukansusunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
Pengadilan PT KUPANG Pidana Umum Penganiayaan
Putus : 20-05-2014 — Upload : 24-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 57/PID/2014/PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — Hapsari Umar Alias Hapsa
28 — 11
  • .,..Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sobetar p. 2.006,(dua ribu rupiah) ; Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 04 Maret2014 memutus perkara yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1 Menyatakan Terdakwa : HAPSARI UMAR Alias HAPSA sebagaimanaidentitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penganiayaan ;2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 3 (tiga) bulan ;
    Tinggi mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 301/Pid.B/2013/PN.KPG tanggal 04 Maret 2014, Pengadilan Tinggi sependapat denganpertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang mengatakan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPenganiayaan sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, olehkarenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan PengadilanTinggi sendiri dalam memutus
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 18-05-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 297/PDT/2015/PT. DKI
Tanggal 24 Agustus 2015 —
25 — 10
  • PT.DKImerupakan pengulanganpengulangan dari pemeriksaan pada tingkat pertamadan telah pula dipertimbangkan, sehingga terhadap keberatankeberatansemacam ini tidak perlu dipertimbangkan kembali ;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalamputusannya yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima telahberdasarkan alasanalasan yang tepat dan benar serta beralasan hukum,karena itu oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alin sebagaipertimbangan sendiri dalam memutus
    MASUD HALIM, SH.M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan TinggiJakarta selaku Hakim Ketua Majelis, JOHANES SUHADI, SH. danH.MUCHAMMAD HATTA, SH.MH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakartamasingmasing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Jakarta No.297/Pen/PDT/2015/PT.DKI tanggal 01 Juni2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkaraini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh HakimKetua Majelis pada hari itu juga dalam sidang
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 11-03-2014 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 03-06-2014
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 52/B/2014/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 April 2014 — I MADE RANCI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GIANYAR dan I MADE SENGUR
38 — 26
  • PUTUS ANNOMOR : 52/B/2014/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usahanegara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :I MADE RANCI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawanswasta, bertempat tinggal di Banjar Begawan,Kelurahan Melinggih Kelod, Kecamatan Payangan,Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali ;~~~Selanjutnya
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 52/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal18 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa wo.memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara iniditingkat banding 4 ~7 3 rrrrrr rrrrr2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor : 12/G/2013/PTUN.DPS. tanggal 19 Desember3.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 12-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 08-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 7/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 4 April 2016 — Pembanding/Penggugat : Susanto,SE
Terbanding/Tergugat : WALIKOTA TANJUNG BALAI
48 — 14
  • P U T US A NNomor: 07/B/2016/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam sengketa antara: SUSANTO,SE ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilPemko Tanjung Balai, Tempat tinggal di Jalan KhalifahLigkungan VI, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota KisaranTimur, Kabupaten Asahan, Dalam hal ini
    Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:07/B/2016/PT.TUNMDN tanggal 21 Januari 2016 tentang Penunjukan MdjelisHakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:27/G/2015/PTUNMDN tanggal 26 Oktober 2015; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;4.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-08-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1335/Pdt.P/2019/PN Sby
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pemohon:
Eniwati Njotodihardjo
14 — 0
  • P/2019/PN Sby tentang Penunjukan Hakim Tunggal untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menetapkan hari sidang dan memerintahkan Juru sita PengadilanNegeri Surabaya untuk memanggil pemohon supaya hadir dalampersidangan pada hari yang ditetapkan;Mendengar maksud dan tujuan permohonan pemohon;Memeriksa buktibukti yang diajuakan pemohon,PERTIMBANGAN FAKTAMenimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dengan suratpermohonan tanggal 14 Agustus 2019 yang didaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya
    Undangundang Nomor: 24 Tahun 2013 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang AdministrasiKependudukan maka disyaratkan adanya salinan penetapan pengadilan;sedangkan untuk pembetulan nama, menurut ketentuan pasal 59 ( ayat 2 )tidak disyaratkan adanya salinan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohonadalah perubahan nama maka berdasarkan ketentuan pasal 53, huruf ( a )Peraturan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berwenang untuk memenerima,memeriksa dan memutus