telah ternyata Pemohon hadir di muka sidang, dan Relaas Panggilan kepadanyaHalaman 7 dari 16Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2019/PA.Ksntelah ternyata dilakukan secara resmi dan patut Sesual maksud Pasal 145, 146 dan718 Ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah mendengarkan pihakpihak meliputi, Pemohon (ayah kandung anak), anak Pemohon, calon suami, ayahcalon suami yang dihadirkan oleh Pemohon di muka sidang, maka sesuai ketentuanPasal 13 Perma

Dan berdasarkan alat buktiP.3 (Kartu Keluarga), terdapat keterangan yang menunjukkan Pendidikan terakhiranak Pemohon tersebut adalah Tamat SD/Sederajat, maka pengadilan berpendapatalat bukti P.3 ini secara substansial telah mewakili maksud syarat administratif IjazahTerakhir Anak (vide Pasal 5 Huruf f Perma No. 5/2019), karenanya pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan permohonan dispensasi nikahtersebut, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti Saksisaksi

Berdasarkan ketentuan Pasal7 Ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon inimemiliki dasar hukum untuk diadili, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa sejalan dengan Ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pengadilan telahmemeriksa dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calonSuaminya, orangtua calon suaminya, dan sekaligus memberikan

aLeas Y auliJls a5 nus 8 als YI aXe Y Wl . 23 Te st =2eoriogal HE US airalArtinya: lakilaki yang telah berhubungan badan di luar nikah tidak boleh menikah kecualiterhadap perempuan yang telah berhubungan badan di luar nikah pula atau perempuanmusyrikah, dan perempuan yang telah berhubungan badan di luar nikah, tidak bolehmenikahinya kecuali lelaki yang juga telah pernah melakukan hubungan badan di luar nikahatau lelaki musyrikMOPnCSyBerdasarkan dua alasan hukum ini, dan mengingat substansi pokok Perma

Membebankan biaya perkara menurut hukum; Apabila hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pihak telah datangmenghadap ke persidangan;Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepadaPemohon berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukumIslam dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dari beberapaaspek, (vide Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RI No. 5 Tahun 2019), mulaiaspek pendidikan anak; aspek kesehatan

Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.LIkPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaanperkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal, menggunakan bahasa dan metodeyang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihaktelah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa

Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernamaXXx, yang masih di bawah umur 19 tahun, sehingga Pemohon merupakanpihak yang berkepentingan dan mempunyai hak (legal standing) untukmengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma RINomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberaparisiko perkawinan di bawah umur kepada para pihak ditinjau dari aspekpendidikan; aspek kesehatan organ reproduksi; aspek kesiapan ekonomi; danaspek potensi perselisihnan

daripsikolog, dokter atau tenaga kesehatan lainnya; mempertimbangkan ada atautidaknya unsur paksaan; serta memastikan komitmen orang tua untuk ikutbertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan pendidikananak;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satupersatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon, Hakimmenilai Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo (vide: Pasal 6ayat (1) Perma

menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikanHal. 3 Nomor 3316/Padt.G/2020/PA.Tsmkepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenail sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Hal. 5 Nomor 2970/Padt.G/2020/PA.TsmBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

wakil atau kuasanyapadahal telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadapdipersidangan sebagaimana surat panggilan (relaas) Pengadilan AgamaSerang Nomor 0158/Pdt.G/2017/PA Srg. tanggal 30 Januari 2017 dantanggal 13 Februari 2017;Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihatiPenggugat untuk tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugatnamun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan,maka perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendakioleh PERMA

Nomor 1 Tahun 2016 perubahan terhadap PERMA Nomor 1Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudiandibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankanoleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :Hal.3 dari 14 hal.

Oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untukdiperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidanganataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sahmenurut hukum meskipun telah dipanggil secara sah untuk hadir dipersidangan dan oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, makaperkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana yang dikehendaki olehPERMA Nomor 1 Tahun 2016 perubahan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun2008 Tentang Prosedur Mediasi

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangHal. 6 dari 13 Hal.

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

Tsmhalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk

Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangPerubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugatyang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama

pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi danpatut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan,maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikan kepada kedua belahpihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diaturmelalui PERMA

Penggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada halhalsebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakansatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama sesuaidengan ketentuan Pasal 49 huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur JeneralBadan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapatmenyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadiwewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;Subsider : Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat hadir sendirimenghadap ke persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadapkepersidangan, kemudian Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepadaPenggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana yang diaturdalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dengan menetapkan Drs.Pahrur Raji.

pendirian semula dengangugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya Penggugatmenyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agarMajelis Hakim menjatuhkan putusan;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini makaditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) PERMA

Nomor 1 tahun2008 yang telah diubah dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang ProsedurMediasi di Pengadilan, dinyatakan Hakim dalam pertimbangan putusan perkarawajidb menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakanperdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkarayang bersangkutan, oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulupada bagian pertimbangan hukum Putusan ini adalah tentang Prosedur Mediasitersebut;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaPerkara nomor 0307/Pdt.G/2016/PA.Mip.Hal. 6 dari 14 halamanTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (faazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

penduduk di RT. 003 RW. 002DesaMataramanKecamatanMataramanKabupatenBanjaradalah termasukdalam wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, maka perkara inimenjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Martapura sesuai ketentuanpasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubahdengan UndangUndang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan UndangUndang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan ataumewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Tergugattersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBggugatan Penggugat

2Artinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ta tidak menghadap maka ia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusahamenasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraltetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor

Putusan Nomor 335/Pdt.G/2018/PA.MrbMenimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, Sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah sejak tahun 2000 sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang disebabkan Tergugat

ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap' sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secaramaksimal dengan menasehati Pemohon untuk kembali membina rumahtangganya dengan Termohon seperti semula, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusahamendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, laludibacakanlah

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim MediatorHal. 6 dari 13 halamandalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud PERMA No. 1 Tahun2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telan membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Hal. 6dari13 halaman Nomor 0238/Pdt.G/2017/PA.MtpMenimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg danpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz hal 405 yang berbunyisebagai berikut :AY Ga Y al 8 Cans ald cyrabeall als cye Sle call ceo (ysArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayatHIm. 6 dari 13 halaman.

telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula mengirimkanorang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmidan patut dan ketidak hadirannya itu tidak beralasan sah menurut hukum;Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri namun upayatersebut tidak berhasil;Bahwa proses Mediasi sebagaimana ketentuan PerMA

dan menyelesaikan gugatanPenggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan MahkamahAgung Nomor Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukanMediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga ProseMediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusahamendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukunkembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal18 ayat (3) Perma

dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugatagar bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usahatersebut tidak berhasil (pasal 65 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangperubahan kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan, karena Tergugattidak pernah hadir dalam persidangan (Pasal 7 (1) PerMA