Ditemukan 2315944 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN NUNUKAN Perdata
Register : 03-08-2022 — Putus : 14-09-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PN NUNUKAN Nomor 18/Pdt.G/2022/PN Nnk
Tanggal 14 September 2022 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 7
Pengadilan PN WONOGIRI Perdata
Register : 07-01-2022 — Putus : 23-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PN WONOGIRI Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Wng
Tanggal 23 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
89 — 12

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 151/1998 tanggal 4 Agustus 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

    4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Kantor

    Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wonogiri, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Wonogiri) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian
    dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00 (Empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Pengadilan PN SEMARAPURA Perdata
Register : 20-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 82/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 20 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 19
  • >
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
  • Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 14 Mei 2007 di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gd Dharma Punia, dengan kutipan akta perkawinan Nomor 5105-KW-20092016-0010 tertanggal 20 September 2016 yang dikeluarkan dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Bali, putus karena perceraian
    • dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan atau mendaftarkan satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
    Bahwa setelah merenung dan menunggu beberapa waktu, tidak adatandatanda perbaikan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan sudah tidak ada harapanuntuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan akhirnyasebagai jalan terakhir Penggugat mengambil sikap untuk mengakhiriperkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian;8.
    Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan ataumendaftarkan satu helai putusan pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register Akta Perceraiandan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;5.
    Akta Perceraian, akan Majelis Hakim pertimbangkansebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwaperceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
    itu terjadi, danPegawai Pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat PlenoKamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan TugasBagi Pengadilan disebutkan bahwa dengan berlakunya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian,sekurangkurangnya
    memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada KantorKependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinandilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 12-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Olm
Tanggal 5 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 14
  • AK. 869. 0041248 yang masing-masing dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukdan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperoleh kekuatan hukum
    tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
  • Menghukum Tergugat untuk
    Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatadalah suami istri yang melangsungkan Perkawinan sah menurut agamaKristen Protestan di Gereja Paulus Kupang pada tanggal 18 Maret 2017 dantelah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan SipilKota Kupang sesuai akta Perkawinan Nomor 5371KW200320170003tanggal 18 Maret 2017 Putus karena Perceraian dengan segala akibathukumnya.3.
    Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa apabila salah satu alasan di atas telah terpenuhi,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putuskarena perceraian;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkangugatannya pada alasan bahwa dalam kehidupan pernikahannya, Tergugattelah melakukan pemukulan dan menginjak Penggugat serta juga Tergugat telahberselingkuh
    itu sendiri dan sesuai denganPasal 40 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,oleh karenanya hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan denganperbaikan redaksional;Menimbang, bahwa walaupun para pihak diwajibkan untuk melaporkansendiri perceraian yang terjadi setelah adanya
    putusan yang berkekuatan hukumtetap, akan tetapi berdasarkan Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UUPerkawinan, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajibanmengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi(dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang)agar dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;Menimbang, bahwa demi tertionya administrasi sehingga
    Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian inikepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenKupang dan/atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KotaKupang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan memperolehkekuatan hukum tetap agar dicatatkan pada register yang disediakan untukitu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;4.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 13-12-2018 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN DEPOK Nomor 285/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 25 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 31
  • Yohanes Penginjil Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang telah dicatatakan dalam dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 840/JS/2010 tanggal 27 November 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk didaftarkan
    Perceraian tersebut ke dalam Buku Register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
  • Menghukum Terggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tangung renteng sebesar Rp. 326.000,-
    Perceraian wajid dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada InstansiPelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilantentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.2.
    , kepada KantorDinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat mengenaiperceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu danmenerbitkan akta perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraianini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan agardilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatanperkawinan dengan demikian adalah beralasan hukum terhadap Petitum ketigadari gugatan Penggugat tersebut patut
    Yohanes Penginjil KebayoranBaru Jakarta Selatan, yang telah dicatatakan dalam dalam Kutipan Akta NikahNomor : 840/JS/2010 tanggal 27 November 2010 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, putus karena perceraian dengansegala akibat hukumnya;3.
    Memerintahkan kepada Para Pihak (Penggugat danTergugat) untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperolehkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kota Depok untuk didaftarkan Perceraian tersebut ke dalam BukuRegister yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu dan menerbitkanAkta Perceraian, serta mengirimkan Salinan Putusan Perceraian ini setelahmempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukandan Catatan Sipil Jakarta Selatan agar
    dilakukan pencatatan perceraian padabagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;4.
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 19-02-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BOGOR Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Bgr
Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
77 — 16
  • Balimbing IV No.1,Tegal Gundil, RT/RW 003/013, KotaBogor Utara ;Selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca berkas perkara ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 19 Februari2019 dalam Register Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Bgr, yang pada pokoknyaHalaman 1 Putusan Nomor : 35/Pdt.G/2019/PN.Bgrmenyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putuskarena Perceraian
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 16-04-2018 — Upload : 03-07-2019
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Amb
Tanggal 16 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
61 — 17
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 22-11-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 11-05-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 80/Pdt.G/2017/PN KDR
Tanggal 5 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
57 — 14
    1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan perkawinan antara penggugat Alexius Loekito Alias Rahaju Santana dengan tergugat Megawati yang dilakukan di Yayasan Tri Dharna Tjoe Hwie Kiong Kediri, pada tanggal 29 November 2015, dan sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 3571-KW-12012016-0001, yang telah tercatat menurut stbld pada 11 Januari 2016 dan telah disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri pada tanggal 12 Januari 2016, dinyatakan putus karena PERCERAIAN dengan
    segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kediri atau Wakilnya yang sah apabila ia berhalangan, untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri untuk di daftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sejumlah Rp. 705.000,00 (tujuh
Pengadilan PN KRAKSAAN Perdata
Register : 22-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 03-06-2024
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 14/Pdt.G/2024/PN Krs
Tanggal 28 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 0
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugattelah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugatseluruhnya denganverstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugatyang telah dilangsungkanpada tanggal3 Maret 2005, sebagaimana dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor39/V/2005tanggal4 Mei 2005, putus karena perceraian
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 16-09-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 351/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 7

  • M E N G A D I L I :

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
    3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar untuk didaftar
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 28-04-2023 — Putus : 08-06-2023 — Upload : 08-06-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 60/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 8 Juni 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
82 — 6
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata
Register : 07-08-2023 — Putus : 20-09-2023 — Upload : 20-09-2023
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 74/Pdt.G/2023/PN Sdw
Tanggal 20 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 19

  • MENGADILI ;

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
    3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah terdaftar tersebut diatas putus karena perceraian;
    4. Menetapkan kedua anak hasil perkawinan tetap berada dibawah asuhan Penggugat;
    5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian
    ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomilisi yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan
    Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.783.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 25-01-2019 — Putus : 06-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 71/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 6 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 36

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ---------------------------------
    2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.750/CS/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, PUTUS KARENA PERCERAIAN ; ----------------------------------------------------<
    ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 serta 2 (dua)orang saksi, yaitu: GWE GURITNO dan YOUKE MARIA KAAWOAN 6Putusan No71/Pdt.G/2019/PN.SbyMenimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang alasan yangmenjadi dasar diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat sebagaimanatersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakahdalam hal ini Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara sah
    Ambon;Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dengan Tergugattelah dilaksanakan sesuai dengan agama Kristen yang dianutnya dan perkawinantersebut telah pula dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang untuk itu, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinansecara sah dengan Tergugalt ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkangugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinan Penggugatdengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian
    ; Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan,bahwa suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, adapun yangdijadikan alasan perceraian Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa antaraPenggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumahTTS A = arrMenimbang, bahwa dari keterangan saksi SUYANTI dan SUYANTIketerangannya saling bersesuaian bahwa perkawinan antara Penggugat
    Tergugat sudahtidak ada harapan lagi untuk dapat hidup bersama sebagai Suami isteri dalam suatukeluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa dan dalam keadaan yang demikian maka sudah tidak ada gunanya lagiapabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap dipertahankankarena hal itu akan membawa penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugatmaupun Tergugat, dan lebih baik keduanya apabila perkawinan Penggugat denganTergugat tersebut diputuskan dengan perceraian
    Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugatberdasarkan KutipanAkta Perkawinan No.750/CS/2011 tertanggal 2 Agustus 2011 yang dikeluarkanPutusan No71/Pdt.G/2019/PN.Sbyoleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, PUTUSKARENA PERCERAIAN ; ~2nnnnnnnnnnnnnnnnnnn3. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai Hak Asuh atas anakanaknyayang bernama IVANA ABBYGAIL KARYOSE (7 tahun) dan SHAWN LIONELKARYOSE (3 tahun).4.
Pengadilan PN MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 24-01-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PN MALANG Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Mlg
Tanggal 23 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 7
  • A D I L I :

    DALAM KONVENSI :

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dalam perkawinan dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang pada tanggal 26 Maret 2011, dengan AKTA PERKAWINAN, Nomor: 112 / 2011 putus karena Perceraian
    dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang untuk dicatat dalam daftar yang bersangkutan serta membuat Akta Perceraian;

    • DALAM REKONVENSI :

    • Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
      • <
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 27-07-2012 — Upload : 08-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/Pdt/2012
Tanggal 27 Juli 2012 — Dr. HARDY SENJAYA vs. ERNI HAMDANI, SH
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 160 PK/Pdt/2012Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974: Antara suami danisteri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak adaharapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Bahwa akibat dari cekcok terusmenerus yang terjadi baik Penggugatmaupun Tergugat tidak ada lagi ketenangan batin, yang ada hanyalahperbedaan prinsip yang mengakibatkan terjadinya percekcokan yang terusmenerus;Bahwa hal inipun sudah cukup untuk memenuhi salah satu alasanuntuk mengajukan perceraian
    seperti yang tercantum dalam Pasal 19 bPeraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan UU No. 1Tahun 1974 yang berbunyi: Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah ataukarena hal lain di luar kemampuannya;Bahwa Penggugat sudah berusaha agar rumahtangga Penggugatdapat rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga dengan penuhpertimbangan dari semua aspek maka Penggugat memutuskan untukmengajukan gugatan perceraian
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yangdilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan padatanggal 21 Januari 1978 putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 160 PK/Pdt/20123. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil KotamadyaJakarta untuk mencatat daftar yang sedang berjalan, bahwa perkawinanantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;4.
    Bahwa antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon PeninjauanKembali menurut putusan kasasi Mahkamah Agung RI halaman 2dinyatakan telah pisah rumah dan kediaman bersama selama 2 (dua)tahun hingga sekarang, padahal sesungguhnya mereka berdua telahpisah tempat tinggal dan tidak hidup di dalam satu domisili selama lebihkurang 8 (delapan) tahun, sehingga hal ini pun sangat cukup memenuhisalah satu alasan untuk mengajukan perceraian seperti yang tercantumdalam Pasal 19 b Peraturan Pemerintah RI No.
    Reg. 1354K/PDT/2000 tanggal 8 September 2003 tentang perceraian dengankaidah hukum sebagai berikut: suamiistri yang telah pisah tempat tinggalselama 4 ( empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudahmerupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidakada harapan untuk hidup rukun dalam rumahtangga dapat dijadikanalasan untuk mengabulkan gugatan perceraian.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama Perceraian
Register : 07-03-2011 — Putus : 31-03-2011 — Upload : 23-06-2011
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 455/Pdt.G/2011/PA.Tgrs
Tanggal 31 Maret 2011 — LAELA SARININGSIH;AHMAD RIYADI
20 — 11
  • muncul maka harus segeradihilangkan, dan Penggugat berkeinginan menghilangkanpenderitaan yang dirasakannya dengan cara bercerai denganTergugat :Menimbang, bahwa berdasarkan pada apa yang telahdipertimbangkan diatas, gugatan Penggugat dipandang telahmemenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), olehkarena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadapPenggugat 5Menimbang, bahwa perkara perceraian
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-05-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 31-05-2023
Putusan PT SURABAYA Nomor 314/PDT/2023/PT SBY
Tanggal 31 Mei 2023 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
74 — 7
  • MBAU-LIDA, STH, di Gereja Kristen Masehi Injili di Timor sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 226/DKCS/KK/2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang tertanggal 2 Juni 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
  • Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto untuk mencatat didalam register perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian/Surat Keterangan Perceraian yang berlaku untuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut.
  • Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00;-(seratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN TABANAN Perdata
Register : 13-12-2023 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 18-01-2024
Putusan PN TABANAN Nomor 414/Pdt.G/2023/PN Tab
Tanggal 18 Januari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;
    2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
    3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu, pada tanggal 19 Juli 2018, bertempat di Mundeh Kangin, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-22102020-0015 tertanggal 28 Juni 2021 sah putus karena perceraian
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 31-01-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 10-01-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 88/Pdt.G/2018/PN.Sgr
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat: Kadek Dwi Agustawan Tergugat: Putu Graheni Asih
21 — 14
  • Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat dan agama Hindu di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng pada tanggal 30 Desember 2011, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 5108-KW-30092016-0016, tertanggal 30 September 2016, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;4.
    Memerintahkan paniteran Pengadilan Negeri Singaraja dan Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap ;6.
    Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisahcukup lama dan demi kepastian hukum mengenai perceraian antaraPenggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatanperceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;Berdasarkan halhal tersebut diatas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lamauntuk memanggil Penggugat dan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidangHalaman 2 dari 11 Putusan Nomor 88/Pat.G/2018./PN.
    bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai diatas ;Menimbang, bahwa dalam persidanganpersidangan yang telahditetapkan penggugat selalu hadir menghadap dipersidangan sedangkanTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa setelahn menelaah dengan seksama gugatanPenggugat, maka yang menjadi dasar / pokok gugatan adalah agarperkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan sesuaidengan Agama Hindu, di Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, KabupatenBuleleng putus karena perceraian
    Sgr.untuk memberikan kasih sayangnya sehingga terhadap petitum poin 3 dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 = # Majelismempertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) UUNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksanapaling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat
    dan Tergugatdiwajibkan untuk melaporkan perceraiannya kepada Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 harisejak putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasterhadap petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan bunyiredaksionalnya;Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka jelaslah bahwa Penggugat telah mampu untuk membuktikanseluruh dalil dalil
    Memerintahkan paniteran Pengadilan Negeri Singaraja dan Para Pihakuntuk melaporkan salinan putusan perceraian ini tanpa materai kepadaKantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng diSingaraja untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untukitu dalam waktu = 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebutberkekuatan hukum tetap ;6.
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 186/Pdt.G/2019/PN Byw
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
100 — 11
  • strong>

    1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
    2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek
    3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (YEN YEN) dan Tergugat (SUNAR SANTOSO) yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juli 1997 di Banyuwangi, sebagaimana tersebut pada kutipan akta perkawinan Nomor 29/1997 pada tanggal 29 Juli 1997 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, putus karena perceraian
    dengan segala akibat hukumnya;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
  • Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan
    menyatakan ikatan perkawinan Penggugatdengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinanputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KantorDinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi danmengeluarkan akta cerainya ;7.
    Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yangdilakukan secara agama Kristen di Banyuwangi, pada tanggal 29 Juli1997, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No.29/1997,tertanggal 29 Juli 1997, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KabupatenBanyuwangi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
    itu terjadi, danpegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalm sebuah daftar yangdiperuntukkan untuk itu, maka petitum tersebut beralasan hukum untukdikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 40 Ayat (1)Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo.
    Menyatakan bahwa perkawinanantara Penggugat (XXXXXXX) dan Tergugat (YYYYYYYYYYYY) yangdilakukan secara agama Kristen pada tanggal 29 Juli 1997 diBanyuwangi, sebagaimana tersebut pada kutipan akta perkawinan Nomor29/1997 pada tanggal 29 Juli 1997 tercatat di Kantor Catatan SipilKabupaten Banyuwangi, putus karena perceraian dengan segala akibathukumnya;4.
    Memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Negeri Banyuwangi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu,untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan CatatanSipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftaryang telah tersedia untuk itu;5, Memerintahkan kepadaPenggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada KantorDinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi palinglambat 60 (enam puluh) hari