Ditemukan 782685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Tidak dapat dibenarkan) Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Dapat dibenarkan Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim) Narkotika (tidak dapat dibenarkan Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2017/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ANUGERAH MAKMUR SEJATI
109 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 201 7/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00089/KEB/WPJ.13/2017 tanggal 29Desember 2017, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2012 sebesarRp122.979.063,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:1 Dasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3264 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. JJ-LAPP CABLE SMI;
42 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Desember 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan
    Putusan Nomor 3264/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan sebesar Rp8.908.000,00 yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta
    olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 9 ayat (2b), Pasal 13ayat (5) dan ayat (9) serta Pasal 16F UndangUndang PajakPertambahan Nilai:;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan PA SAMARINDA Perdata Agama
Register : 23-01-2017 — Putus : 22-02-2017 — Upload : 25-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0159/Pdt.G/2017/PA.Smd
Tanggal 22 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
43 — 25
  • YANTI SOFIA, Msi Binti SOFYAN SORI = selakuPenggugat diakui dan dibenarkan sebagai istri Alm Ir. SUTRISNOHARDADI M.Si., bin H. SOEMALA yang sudah diceraikanAkta perdamaian Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.SMd..........:cccccceceeccceeceesseneeeeeeesecseeeeaeeaeeeeeaeeesesaeetees 2sebagaimana tercantum dalam Gugatan Harta Bersama tersebut baikoleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat , Turut Tergugat II danTururt Tergugat III;3.
    Bahwa diakui dan dibenarkan baik oleh Tergugat , Tergugat Il,Turut Tergugat , Turut Tergugat II dn Tururt Tergugat Ill, hartasebagaimana yang tercantum pada poin 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) belumpernah dibagi antara In YANTI SOFIA, Msi Binti SOFYAN SORIselaku Penggugat dengan Ir. SUTRISNO HARDADI M.Si., bin H.SOEMALA ;4. Bahwa separuh atau %2 bagian dari yang tercantum dalam poin3 (3.1, 3.2 dan 3.3) adalah merupakan hak In YANTI SOFIA, MsiBinti SOFYAN SORI selaku Penggugat;5.
    Bahwa diakui dan dibenarkan AYU FARADILASATI, S.HutBinti SUTRISNO HARDADI (Turut Tergugat !) , KARTIKAVIRGIANA DEWI Binti SUTRISNO HARDADI (Turut Tergugat Il),ELLANA TRIYANDA HARDADI Binti SUTRISNO HARDADI (TurutTergugat III) dan DWI AYU MAWANTY binti H. ERWIN YULIANTO(Tergugat) DAY FAEYZA AFKAR HARDADI bin SUTRISNOHARDADI (Tergugat II) adalah Ahli Waris dari Alm In SUTRISNOHARDADI M.Si., bin H. SOEMALA ;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 372/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PK MANUFACTURING INDONESIA
296 — 147 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2019 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 372/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Pengadilan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar USD 617,980.33, dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Neto
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-02-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 307/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 20 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SENTRAKARYA MANUNGGA
119 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 307/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00264/KEB/ WPJ.06/2017 tanggal 31Mei 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2011 Nomor 00004/506/1 1/076/16tanggal 07 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.574.597.7076.000; sehingga
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyusutan atas Tanaman MenghasilkanRp64.062.500,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelan meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2845/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FUJI SEIMITSU INDONESIA
122 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 11 Desember 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 2845/B/PK/Pjk/2020NPWP 01.869.309.3055.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiUSD471,565.75 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Penghasilan dari Luar Usaha sebesarUSD1,764,736.37 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon
    perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut PenjelasanPasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan, juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan (2)UndangUndang Pajak Penghasilan, juncto PSAK 30 Paragrap 5.1.6,juncto Pasal 13 dan Pasal 16 KMK Nomor 1169/KMK.01/1991;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-05-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1747/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PRIMABAHAGIA PERMAI
117 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP01236/NKEB/WPJ.14/2018,tanggal 27 September 2018, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juni 2015Nomor 00012/104/15/725/17, tanggal 13 September 2017, berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan wajib pajak oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan
Pengadilan MS BIREUEN Perdata Agama Perceraian
Register : 03-05-2010 — Putus : 01-06-2010 — Upload : 17-12-2012
Putusan MS BIREUEN Nomor 146/Pdt-G/2010/MS-Bir
Tanggal 1 Juni 2010 — USMAN BIN THALEB vs NURMALA BINTI ARIFIN
14 — 7
  • Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan dalam satu tahun sampai 4kali dan sekitar 25 hari terakhir sudah pisah rumahe Bahwa penyebab mereka pisah rumah karena Pemohon dan Termohon sudahpunya anak masingmasing dari perkawinan sebelumnyae Bahwa benar sudah pernah didamaikan dikampung dan berhasil, akan tetapiribut kembalie Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin diperbaiki lagi, akantetapi jalan terbaik terserah kepada Pemohon dan TermohonMenimbang bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan
    Namun apakah pernah didamaikan dikampung atau tidak,saksi tidak mengetahuinya;e Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidakmungkin diperbaiki lagi, namun jalan terbaik terserah kepada Pemohondan Termohon;Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oplehPemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Termohon danTermohon tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya kedua pihak mohonputusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini
    dan Termohon telah pisah rumah;Menimbang, bahwa penyebab dari percekcokan dan perselisihan terus menerustersebut adalah karena termohon sering emosi dan marah marah dan melawan jikadinasehati dserta Termohon sering minta cerai jika bertengkar, puncaknya seujaktanggal 28 April 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut telah diakui olehTermohon dan telah dikuatkan oleh keterangan 2 dua) orang saksi masingmasingSAKSI I DAN SAKSI II serta dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-10-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4576 B/PK/PJK/2019
Tanggal 11 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANGUN KAYU IRIAN;
55 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 14 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    denganpertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu sengketa formal mengenai penerbitan SKPKB yangsudah melewati Daluwarsa penerbitan Ketetapan Pajak dimana SKPKBPPN Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00002/207/1 1/951/16 diterbitkan padatanggal 11 Agustus 2016, sedangkan sengketa material mengenaiKoreksi Pajak Masukan Masa Pajak Juni 2011 ~~ sebesarRp3.036.954.022,00; berdasarkan Pasal 16 B ayat (3) UU PPN yang tidakdipertahankan Majelis Hakim tidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 4576/B/PK/Pjk/2019b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar RpO,00; (nihil), dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 166 B/PK/PJK/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA;
155 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 21 Juni 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Dalam Negeri SebesarRp45.895.410,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam memori peninjauankembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan kontraHalaman 5 dari 9 halaman.
    Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut dengan Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) huruf f, Pasal 9 ayat (2), ayat (8) hurufb UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 22-10-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PA SURABAYA Nomor 5084/Pdt.G/2014/PA.Sby
Tanggal 20 April 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 3
  • ., MH Hakim Pengadilan Agama Surabaya, akantetapi tidak berhasil;Bahwa Tergugat hanya datang menghadap di persidangan sebanyak satukali dan pada sidang selanjutnya Tergugat telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipuntelah dipanggil secara patut;Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakangugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan
    berhasil;Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepadaadanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, hal itu terjadi karena sering cekcok karena masalah perbedaan keyakinan tidak ada kecocokan tidak diberi biaya hidup selama 3 TahunMenimbang bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali dan padapersidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpaalasan yang dapat dibenarkan
    menurut hukum, meskipun telah dipanggil secarapatut karena pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat danTergugat dianggap telah membenarkan dailildalil/ouktioukti yang disampaikanPenggugat;Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti baik suratmaupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkan denganaslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah disumpah danketerangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya, baik formilmaupun
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2009/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ANUGERAH MAKMUR SEJATI
122 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 November 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    PK/Pjk/20202013 Nomor 00009/207/13/706/17, tanggal 9 Januari 2017, atas namaPemohon Banding, NPWP 02.492.446.6706.001, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPPN Barang dan Jasa Masa Pajak September 2013 sebesarRp551.716.548,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 2009/B/PK/Pjk/2020serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilajuncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri KeuanganNomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
129 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atauNilai Pabean SPKTNP04/WBC.06/2018 tanggal 16 Januari 2018 dimanaterdapat PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp227.729.000,00,00;dimana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas penetapanTermohon Peninjauan Kembali terkait pembebanan tarif PPN sebesar10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL.Menimbang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-08-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3194 B/PK/PJK/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MOLTEN ALUMUNIUM PRODUCER INDONESIA;
60 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 September 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2008 Nomor 00291/407/08/055/10, tanggal 26 Juli 2010, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.869.527.0055.000, sehingga pajak yang lebihdibayar menjadi Rp7.233.017.411,00 adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai sebesar Rp572.756.865,00 yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp7.233.017.411,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4078/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 9 Desember 2019 — PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO), VS PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO),
54 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4078/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/6049/2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Keberatan
    Provinsi Sumatera Utara atas pemanfaatan airsungai Asahan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air; Terbandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali menghitung PAP menggunakanHarga Dasar Air berdasarkan Volume Air yang digunakan (Rp/M3)dengan golongan Industri K Il Sumber Air Permukaan (Mengalir),sedangkan menurut Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali seharusnya dihitung menggunakan harga dasar air berdasarkanenergi listrik yang dihasilkan (Rp/Kwh) yang dikenakan kepadapembangkit listrik dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 4078/B/PK/Pjk/2019Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 21 ayat(1) UU PDRD juncto Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55Tahun 2016 tentang Pajak Daerah;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karenadalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifatmenentukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 743 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERDANA INTI SAWIT PERKASA;
44 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 743 B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00282/KEB/WPJ.02/2016 tanggal O03 Agustus2016, mengenai
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesarRp426.207.309,00; atas Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan
    dikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 1A, Pasal9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 24-10-2014 — Putus : 12-11-2014 — Upload : 12-12-2014
Putusan PTA SEMARANG Nomor 257/Pdt.G/2014/PTA.Smg.
Tanggal 12 Nopember 2014 — PEMBANDING, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/ pedagang, bertempat tinggal di Kota Surakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juni 2014 diwakili oleh kuasa hukumnya : Eko Budiyono, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Kliwonan RT. 02 RW. 08 Sidoharjo-Polanharjo-Klaten, semula Tergugat sekarang Pembanding;-------------------------------------- m e l a w a n : Chusnul Chotimah binti Wiryosumarto, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surakarta, semula Penggugat sekarang Terbanding;-------------------
33 — 12
  • Persoalan mana yang benar, apakahTerbanding pergi meninggalkan tempat tinggal bersama pada bulanPebruari 2012 ataukah pada bulan Nopember 2011 adalah soalpembuktian, bukan pertentangan, sehingga apa yang dikemukakan olehTerbanding dalam surat gugatannya telah cukup jelas, tidak kabur.Dengan demikian keberatan Pembanding tidak dapat dibenarkan,sehingga tidak perludipertimbangkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkatpertama yang menolak eksepsi Pembanding telah tepat dan benar
    Pemerintah Nomor 9 Tahun1875; Putusan Nomor : 257/Pdt.G/2014/PTA.Smge Bahwa terbukrti Terbanding telah meninggalkan tempat tinggalbersama (nusyuz), sehingga tidak berhak mendapatkannafkah; Bahwa atas dasar keberatankeberatan tersebut Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang memberi putusanMenolak gugatan Terbanding seluruhnya dan menghukumTerbanding untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa keberatan Pembanding tentang adanya KDRTtidak terbukti, menurut Majelis keberatan tersebut dapat dibenarkan
    perkawinan itu sendiri sudahpecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salahsatu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabilaperkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkanpecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah.Oleh karena doktrin penyebab kesalahan sudah tidak sesuai lagi denganperkembangan hukum dan kesadaran masyarakat dan yang diikutisekarang doktrin marriage breakdown, maka keberatan Pembandingtersebut tidak dapat dibenarkan
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama
Register : 11-12-2013 — Putus : 10-02-2014 — Upload : 26-08-2014
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 398/Pdt.P/2013/PA.TA
Tanggal 10 Februari 2014 — Pemohon
9 — 1
  • karenamerupakan bagian tak terpisahkan dari pen etapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohona Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkanbukti keterangan para saksi, Pemohon adalah calon mempelai perempuan yangtelah cukup dewasa, yang hendak menikah dengan calon mempelai lakilaki yangcukup dewasa, sementara saudara sepupu Pemohon tidak bersedia menjadi wali,maka Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang dibenarkan
    Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalahkarena sepupu Pemohon tidak mau menjadi wali atas pernikahan yang hendakdilaksanakan dengan calonnya, sementara Pemohon dan calon suami Pemohonsudah sepakat untuk menikah dan sudah saling mencintai, orang tua calon suamiPemohon juga sudah pernah melamar ke orang tua Pemohon akan tetapi ibuPemohon menolaknya dan saudara sepupu Pemohon tidak mau menjadi waliPenetapan Wali Adhol, nomor: 0398/Pdt.P/2013/PA.TA Halaman 4 dari 7tanpa ada alasan yang dibenarkan
    majelis hakim memberikanpertimbangan seperti di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan calonsuami Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi, Pemohon dan calonsuaminya telah sepakat menikah, di samping karena mereka berdua salingmencintai juga karenacalon suami Pemohon siap mencukupi kebutuhan rumahtangga mereka, hal ini didukung calon suami Pemohon berpenghasilan cukup,maka menurut majelis hakim kekhawatiran ibu Pemohon terhadap masa depanPemohon tidaklah dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 12-02-2018 — Putus : 26-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 564 B/PK/PJK/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SATYA KISMA USAHA;
18 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor : KEP1184/WPJ.27/2014 tanggal 18Nopember 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Masa Pajak Juli 2010 sebesar Rp305.549.074,00; yangmerupakan Pajak Masukan yang digunakan oleh Termohon PeninjauanKembali untuk unit/kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam rangkaperolehan Tandan Buah Segar (TBS), yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan
    pertimbanganhukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo danolehkarenanya koreksi Terbanding (Sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 1A UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) PeraturanMenteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 Maret 2020 — PT BEKAERT INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
86 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 2 Mei 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 521/B/PK/Pjk/2020Desember 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.071.792.4055.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi atas Biaya Royalti sebesar USD4.446.138,52; dan Koreksi atas Biaya Bunga sebesar USD1.102.414,38; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim PengadilanPajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan mengujikembali dalildalil yang diajukan dalam Memori
    TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karenatelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut denganPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1) , Pasal 6 ayat(1) a dan Pasal 9 ayat (1) huruf a dan f serta Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Pajak Penghasilan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan