Akan tetapi tidak berhasil, karenaPenggugat tetap pada pendiriannya;Bahwa, sebagaimana perintah PERMA nomor tahun 2008, bahwa setiapperkara perdata yang diajukan ke Pengadilan harus melalui proses Mediasi, tanpamelalui proses Mediasi, putusan menjadi batal demi hukum, menurut Majelis Hakimkarena pihak Tergugat tidak pernah datang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.Oleh karena itu dalam hal salah satu pihak tidak hadir, maka tidak perlu lagi untukmelakukan mediasi;Bahwa, kemudian dibacakan surat

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat telah tidak datang menghadapsidang, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh petugas PengadilanAgama Tangerang, maka apa yang diamanatkan oleh Perma nomor tahun 2008tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan.

Oleh karena itu menurut Majlis Hakimuntuk diputuskannya perkara ini tidak perlu lagi berpedoman kepada Perma nomor 1tahun 2008, karena pada dasarnya mediasi telah gagal;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinansebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undangundang nomor tahun 1974, yaituikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istriuntuk membentuk rumah tangga yang

Pemohonadalah sebagaimna telah diuraikan diatas;Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa KompetensiAbsolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis menyatakanbahwa pekara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosobo;Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat 1UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama danPasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berusaha mandamaikan Pemohondan Termohon di depan persidangan dan Pemohon dan Termohon telahmenempuh mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA

sejakbulan Maret 2013 sampai saat ini Mei 2014 telah 1 Tahun 2 bulan dantelah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapatrukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsurkedua telah terpenuhi;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamiakanPemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiappersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upayadamai melalui mediasi sesuai dengan PERMA

berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan AgamaWonosobo diperintahkan untuk mengirim satu helai salinan penetapanikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon danTermohon dan di tempat perkawinan dilangsungkan;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 237 HIR jo Pasal 60 BUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebaskan untukmembayar biaya perkara;Menimbang bahwa berdasarkan PERMA

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

TsmPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorXXxxx Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3 Tahun 2018 maka perkaraini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa

dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rog danpendapat ahli Fiqh dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yangberbunyi:C4 sO9 Cell aSLa Gye ls Crehiuall ald Gad se alla Y ga 4Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim Islam di dalampersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itucfmaka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknyaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

No. 228/Pat.G/2018/PAKdgTgl. 26 September 2018Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2002, rumah tanggaPenggugat

Olehkarena itu diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menentukanmediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, ataupunmediator dari luar Pengadilan yang dipilih oleh Penggugat dan Tergugat;Bahwa, untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor tahun 2008Penggugat dan Tergugat telah menentukan mediator dari Hakim yang telahditentukan oleh Pengadilan, serta menunjuk Dra. Hj. Absari. sebagai mediator dalammenyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat.

Dengan demikian menurut Majlis Hakim perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Tangerang;Menimbang, bahwa sesuai dengan perintah Perma nomor tahun 2008yang menerangkan, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus melaluiproses mediasi, tanpa melalui proses mediasi maka putusan tersebut mengakibatkanbatal demi hukum.

Atas perintah Perma nomor 1 tahun 2008 tersebut perkara initelah diupayakan melalui proses mediasi, dimana Mediator yang dipilih olehPenggugat dan Tergugat adalah Mediator yang telah ditetapkan oleh PengadilanAgama Tangerang yang bernama Dra. Hj.

akan tetapi tidakberhasil;Menimbang, selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutupuntuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan ceraitalakPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasanyang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonanTermohon tidak dapat didengar;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak adapula petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan Perma

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Perma Nomor1 Tahun 2016 Jo.

/No.0998/Pdt.G/2016/PA SlwMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak adapula petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka mediasi berdasarkanketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo. PERMANomor 1 Tahun 2016 Jo. Pasal 130 HIR tidak terlaksana.

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam;Hal. 7 dari 15 halamanMenimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir ;Menimbang, bahwa yang menjadi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkaramenurut hukum;Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Putusan No.0667/Pdt.G/2015/PA.KbmHalaman 2 dari 14 halamanBahwa pada hari sidang yang telah ditetaokan Pemohon dan Termohonhadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihakyang berperkara akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaiantersebut dilanjutkhan dengan mediasi, kemudian Majelis

dalam berita acara sidang pemeriksaan perkaraini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDALAM KONPENSIMenimbang, bahwa maksud dan isi surat permohonan Pemohon a quosebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkanPemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnyaMajelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapitidak berhasil, selanjunya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1)Perma

Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, maka usaha perdamaiandilanjutkan dengan ditempuh prosedur mediasi;Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim para pihak telah dilakukan mediasisebagaimana ketentuan Perma No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, tanggal 06April 2015 dan 13 April 2015, Mediator dalam laporannya menyatakan gagal;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya rumahtangga Pemohon dan Termohon semula harmonis namun sejak Nopember2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yang disebabkankarena

Pasal 132ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganHal. 7 dari 14 halamanmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Menimbang

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai kuasanya meskipun pengadilan telah memanggilnya secara patutdan sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, makaTergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan dapat diputus denganverstek

tidak pula menyuruh oranglain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratgugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia NomorHal. 6 Nomor 4219/Padt.G/2020/PA.Tsm1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana

hukum;Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono)Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dantidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpaalasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 06 Maret 2014dan tanggal 24 Maret 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA

menyelesaikan gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkaraperdata harus dilakukan Mediasi, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidakpernah hadir sehingga Proses Mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapiMajelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikannasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapitelah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma

tidakdalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir.Menimbang, bahwa yang menjadi

., tanggal 29 April 2019.2Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, makaproses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yangisinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengartanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangansekalipun telah

31Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undangundang Nomor 7tahun 1989, pasal 65 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secaramaksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati Penggugatuntuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidakberhasil;Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008dengan diperbaharu) PERMA

Pasal 132 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdatayang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 wajibterlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak hadir 2 (dua) kali berturutturut dalampersidangan yang pertama tanggal 22 Juli 2013 dan persidangan yang kedua tanggal12 Agustus 2013, maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator

dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (1) PERMA Nomor Tahun 2008;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndangNomor Tahun 1974 jo.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 1Hal. 7 dari 12 Putusan No. 249/Pdt.G/2013/PA.Tjg.Tahun 2008, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha keras menasehatiPenggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan 2 (dua) kali berturutturut, meskipun Tergugat telah dipanggil secararesmi dan patut dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebutdisebabkan suatu halangan

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

Majelis Hakim kemudian berusahasemaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapitidak berhasil;Bahwa, untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut, telahditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma No.1 tahun 2016,dengan Mediator Hakim Fahadil Amin Al Hasan, S.Sy., namun sesuai LaporanMediator tanggal 27 Agustus 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapalkesepakatan damai;Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinyatetap dipertahankan Penggugat;Bahwa, atas

tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upayadamai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuhproses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Hakim Fahadil Amin AlHasan, S.Sy tanggal 27 Agustus 2020, mediasi tersebut gagal mencapalkesepakatan damai, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat

Penggugat dan Tergugat sudah tidak pedullterhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tanggaantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakantelah terpenuhi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuhproses mediasi sebagaimana amanat Perma

hukum;Subsider;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya; Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakanperdamaian dengan memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agarPenggugat mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kembali membina rumahtangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;Bahwa selanjutnya Majelis mengupayakan perdamaian dengan upayamediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016.

7tahun 1989, pasal 65 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secaramaksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugatuntuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugatdengan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008dengan diperbaharui PERMA

dan ternyata bahwa ketidak datangannya itu tidak disebabkan sesuatuhalangan yang sah;Bahwa selanjutnya majelis hakim berusaha maksimal mendamaikanPemohon dan Termohon dengan memberikan saran dan nasihat kepadaPemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dan rukun kemballmembina rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;Putusan Nomor 219/Pdt.G/2018/PA.Btlcn, tanggal 23 Juli 2019.3Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, makaproses mediasi sebagaimana maksud PERMA

Nomor 1 tahun 2008 dengandiperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebutyang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapatdidengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelishakim menyatakan bahwa hak jawab dari Termohon dinyatakan gugur danTermohon dianggap

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telahterpenuhi;Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketaperdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melaluiperdamaian dengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon selamaberlangsungnya persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, makacukup alasan bagi Majelis untuk tidak menunjuk Mediator untukmengupayakan perdamaian dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan maksudPasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor

Membebankan biaya perkara menurut hukum.Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadirmenghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehatiPemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masihdibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batasusia menikah dan memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untukmenikahkan anaknya;Bahwa, kemudian dibacakanlah

Demikian pula calonmempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikannasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepadaPemohon, anak pemohon, Calon suami dari anak pemohon serta calon besan dariPemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menundasampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yangditentukan oleh undangundang, Serta memberikan Nasehat sesuai Perma

No 5tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12Ayat 2 tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonandalam pengertian Voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalambentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentangProsedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon sertamendengar

ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secaramaksimal dengan menasehati Pemohon untuk kembali membina rumahtangganya dengan Termohon seperti Ssemula, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusahaHIm. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 0352/Pdt.G/2017/PA.Mrbmenasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan

dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Perma