Pada saat pembuatan EKtp, Suami yang bersangkutan mendaftarkan nama pemohon sebagaiALISYA SARAH HUMAIRA di sistem Online;Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2019/PN.Sgr.3. Bahwa kemudian di tahun 2014 akhir, pernikahan keduanya kandas ditengah jalan dan terjadi proses perceraian selama kurang lebih 1 tahun,tepatnya 2015 keduanya resmi bercerai;4. Bahwa kemudian pemohon kembali ke agama asalnya dan inginmengembalikan namanya sesuai pemberian orang tuanya.

Kemudian Dukcapil menerbitkan akta kelahiran barusesuai dengan data dan NIK yang telah terdaftar di sistem Online;6. Bahwa oleh karena itu untuk SAHnya pergantian nama pemohontersebut haruslan ada penetapan dari pengadilan guna memudahkanapabila kemudian hari pemohon mencari pekerjaan.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, selanjutnya pemohonpengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Yth.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, permohonan Akta KematianPemohon ditolak oleh Disdukcapil dengan alasan tidak ditemukan lagicatatan kependudukan dalam sistem informasi kependudukan yangterdapat di Disdukcapil Kota Sabang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka PengadilanNegeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebutberalasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang didasarkan dariproses pembuktian di persidangan,

Akta kematian tersebut tidak dapat diprosessebab N.I.K atas nama Supriadi (alm.) tidak ditemukan lagi dalam sistem informasipencatatan kependudukan Disdukcapil Kota Sabang akibat hilang/terhapus;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kewenangan Pengadilanberkenaan tentang akta kematian hanya diberikan dalam kasus tidak diketahuinyakeberadaan orang yang meninggal (keadaan alpa).

PDM31/Tj.Prk/11/2016, Anak telah dituntut sebagai berikut:1.Menyatakan Anak Yusuf Cahya Mulia Bin Ade Mulyana, secara sah danmeyakinkan bersalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalamdakwaan kami;.

Nomor86/Pid.SusAnak/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis HakimPengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak daritahanan, maka menetapkan Anak tetap dalam tahanan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke2 KUHP, UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

kreditur in cosu TERGUGAT baik pokok maupunHalaman 3 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pat.G/2019/PN Smrbunganya dan tidak dijelaskan secara tertulis jadwai angsuran berapasesungguhnya kewajiban yang harus dibayar PENGGUGAT perbulannyaterhadap Perjanjian (Credit, hal tersebut menimbulkan sengketa antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT, ketidakpastian jumlan hutang (baikpenghitungan pokok, bunga dan denda) tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab TERGUGAT yang lalai dan tidak hatihati menjalankan sistem

ANUGERAH JAYA LAMA(KREDITUR), putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetapPertimbangan hukumnya pada hal 21: "denaan memperhatikan osos keadilondan kepatutan, maka cukuo beralasan untuk menentukan menaenai sistemoembavaran hutana PENGGUGAT keoada TERGUGAT sebaaai berikut :bahwa hutang PENGGUGAT sebesar Rp. 1.494.035.000,(satu milyar emoatratus sembilan puluhiuta tiaaouluh lima ribu rupiah) wajib dibavarkan kepadaTERGUGAT denaan sistem dianasur atau dicicil denaan jumlah yang harusdibayar pada

Tergugat juga menolak dengan tegas Posita Gugatan yang berkaitan denganfrasa Debitur Beretikad Baik (Vide: Posita Gugatan Halaman 2 angka 3,halaman 4 angka 9 dan Petitum halaman 9 angka 2). demikian pula dengan frasalalai dan tidak hatihati menjalankan sistem perbankkan yang baik (vide: PositaGugatan halaman 4 angka 7), karena sangat tidak mendasar dan mengadaada,fakta hukumnya adalah Penggugat telah Wanprestasi.4.

Ketidakpastian jumlah hutang dan Tergugat lalai dan tidak hatihatimenjalankan sistem perbankkan yang baik (vide: Posita Gugatan Halaman 4angka 7);b.

Ketidakjelasan jumlah hutang Penggugat kepada tergugat dan Terguatlalai dan tidak hatihati menjalankan sistem perbankkan yang baik (vide;Posita Gugatan Halaman 4 angka 7);b.

Kemudian untuk sistem pembukuan, Pemohon Banding sudahmenggunakan program komputerisasi yang dibuat sendiri oleh tim programerPemohon Banding dengan basis online (web based);Kronologis Pemeriksaan Sampai Dengan Keberatan1.Pemeriksaan dimulai tanggal 27 Oktober 2011 melalui surat Pemberitahuandari Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara Nomor Pemb135/WPJ.21/KP.0605/2011 tanggal 28 September 2011, terlampir (lampiran1) dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN135/WPJ.21/KP.0605/2011 tertanggal 28

Kemudian beberapa hari kKemudianTerbanding menyatakan kepada Pemohon Banding bahwa data tersebut tidakdapat diolah atau digunakan oleh Terbanding karena berbentuk Text File,sehingga Terbanding akhirnya meminta data jurnal listing untuk kedua kalinyadalam bentuk format excel file dari divisi accounting;Bahwa dari divisi accounting, dari sistem yang ada untuk data jurnallisting tidak bisa langsung dibuka atau disediakan dalam bentuk format excel fileapalagi menarik data jurnal listing dalam bentuk

Informasi Perpajakan;Pasal 1Konfirmasi Faktur Pajak dengan aplikasi Sistem InformasiPerpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untukmendapatkan keterangan tentang keabsahan Faktur Pajak.Pasal 2Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan AplikasiSistem Informasi Perpajakan adalah sebagaimana diatur dalamlampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE10/PJ.52/2006tentang Perekaman SPT Masa, Konfirmasi Faktur Pajak, DanLangkahlangkah

UndangUndang KUP, karena apabila Majelismempertimbangkan datadata yang disampaikan pada saatpersidangan, sedangkan datadata tersebut tidak pernahdisampaikan Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali pada saat pemeriksaan, maka hal tersebutakan menjadi preseden buruk di masa depan dimana WajibPajak menyampaikan dokumen pendukung bukan pada saatpemeriksaan tetapi pada saat persidangan banding;Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam memutus sengketa,disampaikan aspek yuridis dalam sistem

Putusan Nomor 1887/B/PK/PJK/201 7adjective law) adalah untuk mempertahankan hukummateriil (materiele recht, substantive law);Bahwa dalam sistem perpajakan di Indonesia, UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009merupakan hukum formal atau hukum acara (formele recht,adjective law) yang mengatur tata cara pemenuhan hak dankewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.Bahwa secara formal, aturan mengenai

Hal ini juga Ssesuai dengan ajaran tempus delicti dan locus delictiyang berhubungan dengan beberapa aspek dalam hukum pidana;Menimbang, bahwa apabila diperhatikan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genapberumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelahAnak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun,tetapi belum mencapai umur 21 (dua

Dari ketentuan Pasal tersebut maka penentuan usia seorang Anakuntuk diproses dalam sistem peradilan pidana, didasarkan pada saat tindakpidana tersebut dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasHakim berpendapat bahwa batas usia 14 (empat belas) tahun dalammenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan terhadap Anak, didasarkanpada usia Anak pada saat Anak melakukan tindak pidana tersebut.

Sedangkanapabila penentuan batas usia 14 (empat belas) tahun didasarkan pada saatmenjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan, hal tersebut dapatmenimbulkan ketidakpastian bagi Anak, karena kapan seorang Anak akanHalaman 31 dari 36 halamanPutusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Kladijatuhi pidana atau dikenakan tindakan dalam sistem peradilan pidana akandigantungkan pada proses persidangan yang dalam prosesnya jadwalpersidangan bisa bergeser dari waktu ke waktu, menyesuaikan acara yangberlangsung dalam

Hal ini Sesuai denganketentuan pasal 2 huruf j UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindaripembalasan terhadap Anak; Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat,khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapatdipelihara; Bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana

Di dalam Pasal 1 angka (6)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, disebutkan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkaraHalaman 33 dari 36 halamanPutusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2018/PN Klatindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban,dan pihak lain yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yangadil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, danbukan pembalasan.

Patl.c.11 PUTUSANNomor 26/Pdt.G/2019/PN TulDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan(ECourt), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatanantara:Franciskus Setitit, S.Sos, bertempat tinggal di Jalan Pelita OhoijangBarat Langgur Maluku Tenggara, dalam hal ini memberikankuasa kepada Wahyudin Ingratubun, S.H. dan Hendra Jamlaay,S.H.,

tanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PNPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16Dersember 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tual, pada tanggal 19 Desember 2019, dalam Register Nomor26/Pdt.G/2019/PN Tul, secara elektronik melalui Sistem

DilliTimora Andi Gunawan, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tual, sebagaiMediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Februari2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat:Menimbang, bahwa Tergugat , II dan Ill telah memajukan sebagaitangkisan terhadap gugatan itu, Jawaban yang diajukan secara elektronikmelalui Sistem Informasi Pengadilan (ECourt),

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniATAUApabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual berpendapat lain mohonputusan yang seadil adilnya (Ex Aguo Et Bono)Menimbang, bahwa terhadap tangkisan itu Penggugat telahmengemukakan Replik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan(ECourt), untuk Tergugat , II dan Ill, sedangakan untuk Tergugat IV, Replikdiajukan secara manual, selanjutnya Tergugat , !

,sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidanganterbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (ECourt) oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Nelly Dian, A.Md., S.H.,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh KuasaPenggugat, Kuasa Tergugat I, II dan Ill, serta Kuasa Tergugat IV;Panitera Pengganti, Hakim Tunggal, Nelly Dian, A.Md., S.H. Perincian biaya :1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00;2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00;3.

pembeliandan pembayaran 10 (sepuluh) unit ruko tersebut;Bahwa sistem pembelian dan pembayaran yang dijelaskan oleh MarketingTergugat adalah bahwa rukoruko yang akan dibangun pada tahun 2013dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cash/cash bertahap ataudengan fasilitas perbankan (KPR);Halaman 4 dari 32 hal.

Nomor 503 K/Pdt/201610.11.Bahwa Penggugat percaya dengan penjelasan dari Marketing Tergugatsehingga Perjanjian Pengikatan Jual Beli, yang dibuat oleh Tergugat tidakdibaca lagi;Bahwa ternyata Tergugat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB)memisahkan sistem pembayaran antara cash/cash bertahap dan KPRBank, dan Tergugat mencoret keterangan pembayaran secara KPR didalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sehingga Penggugat terpaksamelakukan pembayaran dengan sistem cash bertahap karena bangunanbangunan

Nomor 503 K/Pdt/201612.13.jujur dari Tergugat, yaitu mengenai Sistem pembayaran yang dipisahkanantara cash/cash bertahap dengan KPR melalui fasilitas bank, dan jugawaktu pembangunan rukoruko tersebut yang sampai saat ini belumdibangun, pada hal penjelasan dari Marketing Tergugat mengatakan rukoruko tersebut akan dibangun pada tahun 2013;Bahwa ketidaksesuaian antara penjelasan Marketing dengan PerjanjianPengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Tergugat, termasuk perbuatanmelawan hukum, yang menyebabkan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Nomor0229/PPJBRK/BOTANIA2/CASHBERTAHAP/NOVEMBER 2012tertanggal 20 November 2012, untuk Blok B3/12, dengan harga jualtotal sebesar Rp627.068.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh jutaenam puluh delapan ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli di atas, sistempembayaran dilakukan yang disepakati adalah dengan sistem cash bertahap,dengan jatuh tempo pembayaran setiap bulannya adalah tanggal 20 bulanberjalan.

Dimana berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Belitersebut, sistem pembayaran dilakukan yang disepakati adalah dengansistem cash bertahap, dengan jatuh tempo pembayaran setiap bulannyaadalah tanggal 20 bulan berjalan. Dari hasil pemeriksaan persidanganTermohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi hanya menepati pembayarantepat waktu hingga angsuran 3 saja, selebinnya Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah menepati pembayaran hinggaangsuran tahap 13;Bahwa menurut Prof.

PUTUSANNOMOR : 28/G/2021/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama, dengan acara biasa yang pemeriksaannya dilakukan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt), telahmenjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalamsengketa antara :Ir. HENDRA JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl.Letjend. S.

mencabut Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertifikat HakMilik Nomor 328/Desa/Kelurahan Karang Joang Tanggal 03Oktober 1984 dengan GS Nomor : 1954/1984 tanggal 28September 1984 dengan luas 8.100 m2 Atas NamaNGADENAN.4.Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam sengketa Tata Usaha Negara ini.Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat telah menyampaikan Jawabannya pada persidangan yangdilakukan secara elektronik melalui Sistem

Joang tanggal 3Oktober 1984, GS Nomor 1954/1984 tanggal 28 September 1984 atasnama Ngadenan Kwee, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah danHalaman 19 dari 41 HalamanPutusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.SMDberkekuatan hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku;3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini.Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telahmengajukan replik secara tertulis pada persidangan yang dilakukansecara elektronik melalui Sistem

Informasi Pengadilan (eCourt) tanggal4 November 2021 dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telahmengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan yang dilakukansecara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt) tanggal18 November 2021 ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat yangtelah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya dan/atau fotokopi pembandingnya

Putusan tersebutdiucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secaraelektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (eCourt) pada hari Rabu,tanggal 26 Januari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu olehWINARJI DIAN KENEDI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda, dengan disampaikan dan diberitahukan secaraelektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.HAKIM KETUA MAJELISHAKIM ANGGOTA,ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.I.

rubahmenjadi atas nama MARIANA, lahir di Puyung, tanggal lahir 31 Januari1991 sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum di Kartu TandaPenduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu) keluarga dan DokumenKependudukan Pemohon yang lainnya;Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalahkarena Pemohon hendak berangkat umroh ke luar negeri (Arab Saudi)dengan menggunakan paspor sebagaimana identitas Pemohon yangsebenarnya bernama MARIANA, lahir di Puyung, tanggal lahir 31 Januari1991 namun ditolak oleh sistem

UU Nomor 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan NegeriSumenep tertanggal 8 November 2016 Reg. Perk. No. PDM5/SUMEN/EUH.2/X/2016, para Anak telah dituntut sebagai berikut:. Menyatakan terdakwa .

para Anak, karenanya pula makaputusan tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi menguatkan putusanPengadilan Negeri Sumenep dan para Anak tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka mereka harus dibebani membayar biaya perkara dalamdua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masingmasing akandisebutkan dalam amar di bawah ini;Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke3, ke4 Kitab Undangundang HukumPidana, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Menetapkan besarnya keseluruhan sisa hak yang akan dibayarkan olehPenggugat kepada Tergugat melalui rekening Tergugat yang tercatatpada sistem Perusahaan adalah sebesar Rp19.791.995,00 (sembilanbelas juta tujun ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilanpuluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian: No Uraian Nilai1 Uang pisah Rp. 7.652.500,002 Uang penggantian hak :a. Kompensasi sisa hari cuti Rp. 10.713.500,00b. Relokasi perdiem Rp. 500.000,00c.

Menetapkan besarnya keseluruhan uang pesangon yang akandibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui rekeningTergugat yang tercatat pada sistem Perusahaan adalah sebesarRp96.804.125,00 (sembilan puluh enam juta delapan ratus empatribu seratus dua puluh lima rupiah) sebelum dipotong pajak, denganrincian:Uang Pesangon 1x8 Rp7.652.500,00 Rp61,220,000,00;UPMK 3x Rp7.652.50,000 Rp22.957.500,00:Jumlah Rp84.177.500,00;UPH 15% x Rp84.177.500,00 Rp12.626.625,00:Total Rp96.804.125,00;(Sembilan puluh enam

DAHLAN terbukti Secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah,sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan atau vokasi yangterbukti palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69 Ayat (1)UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagaimana dalam surat dakwaan Pertama.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMHURI BIN M.

Sistem Pendidikan Nasional.ATAUKeduaBahwa ia terdakwa JAMHURI BIN M.

Kamus Besar BahasaIndonesia diartikan sebagai memakai atau mengambil manfaat dari sesuatu;Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kataijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi, subunsur tersebut bersifat alternatif sehingga secara yuridis keselurunhan unsur aquo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanyadibuktikan salah satu diantaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UndangundangNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Selanjutnya dalamPasal 61 ayat (2) disebutkan bahwa lIjazah diberikan kepada peserta didiksebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatujenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuanpendidikan yang terakreditasi;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam penjelasannya tidak menerangkandefinisi dari kata palsu sehingga Majelis Hakim mengambil definisi palsuberdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia

C;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atasTerdakwa telah menggunakan ljazah Paket C dan SKHUN (Surat KeteranganHasil Ujian Nasional) yang terbukti palsu karena merupakan produk printer(scanner) untuk mendaftar Pilakdes pada periode 2013 s/d 2019 dan periode2019 s/d 2025, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yangmenggunakan ijazah yang terbukti palsu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 Ayat (1)Undangundang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria, yang mana terhadap hakhak subyek hukum baik itu Manusiamaupun Badan Hukum terhadap tanah sebagai benda tidak bergerakdiatur dalam Hukum Privat atau Hukum Perdata, yang memberikeleluasaan dan kebebasan bagi subyek hukum tersebut untukmelakukannya tanpa adanya campur tangan pemerintah.Bahwa dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah, pada alinea ke empat, ditegaskan bahwasistem Pendaftaran Tanah di Indonesia menganut sistem

publikasi negatifyang bertendensi positif, yang mana dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (2)dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diuraikan bahwaPendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan olehUUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenarandata yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakansistem publikasi negatif.

Didalam sistem publikasi negatif Negaratidak menjamin kebenaran data yang disajikanBahwa dalam sistem publikasi negatif, negara hanya bersifat pasifmenerima apa yang dinyatakan oleh pihak yang meminta pendaftaran.Oleh karena itu, sewaktuwaktu dapat digugat oleh orang yang merasalebih berhak atas tanah itu. Pihak yang memperoleh tanah dari orangyang sudah terdaftar tidak dijamin, walaupun dia memperoleh tanah itudengan itikad baik.

Hal ini berarti, dalam sistem publikasi negatifketeranganketerangan yang tercantum di dalamnya mempunyaikekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benarselama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikansebaliknya.

Dengan demikian, pendaftaran tanah dengan sistem publikasinegatif tidak memberikan kepastian hukum kepada orang yang terdaftarsebagai pemegang hak karena negara tidak menjamin kebenaran catatanyang disajikan.Bahwa selanjutnya dalam dalam Pasal 60 ayat (6) dari Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997dimaksud, yang mentapkan bahwa:Halaman 16 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2020/PN.GnsPemegang hak atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan yangmenyerahkan bukti

dibandingkemungkinan melemahnya yang sudah hampir tidak ada bahkan selaluTerdakwa bahasakan anjlok dan belum bernilai;Menimbang bahwa dalam kenyataannya hal tersebut kemudian bernilaiironi karena hingga sekarang kenaikan yang diharapharap tidak pernah terjadi,sehingga menimbulkan pertanyaan apakah memang benar demikian adanya;Menimbang bahwa dalam praktik perdagangan mata uang asing, yangselalu menjadi obyek utama perdagangan adalah mata uang yang memilikifluktuasi dan tentunya adalah negaranegara yang sistem

kursnya adalah kursmengambang, dimana dalam sistem kurs mengambang mata uang bisamengalami perubahan nilai yang drastis oleh karena dilepas begitu sajamengikut harga pasar, dan untuk itu para pembeli berusaha membeli matauang dalam keadaan bernilai rendah dan akan menjualnya ketika nilai matauang tersebut menguat;Menimbang bahwa untuk negaranegara dengan sistem kurs tetap,bagaimanapun tidak akan mengalami perubahan nilai signifikan, Karena negara,dengan tujuan tertentu campur tangan dalam mengendalikan

nilai kurs matauang negaranya dan berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa bahkantidak memahami tentang sistem kurs sehingga dengan sendirinya dapatdipastikan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sistem kurs yang digunakanoleh lrak dan tibatiba berani meyakinkan pembeli bahwa nilai mata uang Dinarlrak akan melonjak drastis;Menimbang bahwa walaupun diasumsikan bahwa irak menggunakansistem kurs mengambang, apakah benar adanya bahwa nilai yang rendah padasaat kejadian adalah titik nadir atau titik terendah

memiliki pengetahuan layaknya masyarakat40umum seperti keyakinan bahwa negara yang perekonominya bagus tentunyamemiliki nilai kurs yang tinggi, namun betul atau tidaknya hal tersebut tidakdapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa karena Terdakwa tidak mampusecara rasional dan detail menjelaskan hubungan antara keduanya, bahkanTerdakwa tidak mengetahui bentukbentuk kebijakan yang dapat berpengaruhlangsung terhadap nilai kurs suatu negara seperti kebijakan devaluasi,revaluasi, redenominasi, sanering, sistem

kurs tetap dan sistem kursmengambang.

Wajo yang dititip kepada terdakwa untuk dijual kepada orang laindengan cara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau adapelanggang ANCONG yang memesan shabu maka terdakwalah yang pergimenempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk ANCONG dan uang hasilpenjualan shabu tersebut terdakwa transfer ke nomor rekening yangdikirimkan oleh ANCONG atas nama HASNAWATI dan ATM Bank BNItersebut juga terdakwa gunakan untuk transfer uang untuk game on line,adapun cara terdakwa bisa mendapatkan shabu tersebut

Siwa Kab.Wajo yang dititip kepada lelaki ANDIKAJUFRI Alias ANDIKA BIN JUFRI; Bahwa tujuannya Terdakwa untuk di jual kepada orang lain dengancara menjual langsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelangganlelaki ANCONG yang memesan shabu ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiNJUFRI pegri menempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk lelakiANCONG dan uang hasil penjualan shabu tersebut setelah laku terjualHal. 18 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plpditransfer ke nomor rekening yang dikirimkan

Bahwa Terdakwa narkotika jenis shabu yang diberikan oleh lelakiANCONG kepada Terdakwa sudah ada yang terjua yang Terdakwa tidak tahunamanya dengan cara sistem tempel dan uangnya harga shabu sebanyakRp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) di transfer ke nomor rekeningBank BNI milik tersangka dengan nomor 062 988 3298.Menimbang, bahwa untuk memperkuat Dakwaannya Penuntut umum telahmengajukan barang bukti sebagai berikut:Hal. 23 dari 33 Halaman Putusan No.28/Pid.Sus/2019/PN.Plp 9 (Sembilan)

Siwa Kab.Wajo yangdititip kepada Terdakwa untuk di jual kepada orang lain dengan cara menjuallangsung maupun dengan sistem tempel kalau ada pelanggan lelaki ANCONGyang memesan shabu maka lelaki ANDIKA JUFRI Alias ANDIKA BiN JUFRI pegrimenempel shabu tersebut sesuai dengan petunjuk lelaki ANCONG dan uang hasilpenjualan shabu tersebut setelah laku terjual ditransfer ke nomor rekening yangdikirimkan oleh lelaki ANCONG' atas nama HASNAMWATI.

Wara Utara Kota Palopo, kemudian narkotikajenis shabu yang diberikan oleh lelaki ANCONG kepada Terdakwa sudah adayang terjual tapi Terdakwa tidak tahu namanya dengan cara sistem tempel danuangnya harga shabu sebanyak Rp.1.200.000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah) ditransfer ke nomor rekening Bank BNI milik tersangka dengan nomor 062 9883298.

Tebet, JakartaSelatan dengan cara Sistem Adu Banteng, yaitu terdakwa sambal berjalan tatapmuka bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000. (Satu jutadua ratus ribu rupiah) dan Sdr. EDO (DPO) langsung bungkusan yang berisi daunganja kering sebanyak 100 ( Seratus gram ) kemudian terdakwa pulang kerumahnyasedangkan Sdr.

menguasai narkotika jenis shabudan ganja tersebut adalah untuk dijual kKembali apabila ada pesanan shabudan ganja dengan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan ganjaadalah untuk memenuhi kebutuhan seharihari tersangka dan keluarga; Bahwa shabu tersebut pesanan dari teman terdakwa bernama RUSTAMsebanyak 1,5 (Satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.950.000, (Satu jutasembilan ratus lima puluh ribu) rupiah namun baru dibayarkan oleh RUSTAMsebesar Rp.1.200.000, (Sejuta dua ratus ribu) rupiah, sistem

pembayarannyadengan cara transfer bank, untuk ganja adalah pesanan dari teman terdakwayang bernama KIKI, dengan harga Rp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu)rupiah per 100 gram, baru dibayarkan oleh KIKI sebesar Rp.1.200.000, (Satujuta dua ratus ribu) rupiah pembayarannya dengan cara transfer bank; Bahwa transaksi terdakwa dengan RUSTAM dengan sistem adu bantengpada hari Senin tanggal 28 September 2020, di Jembatan samping musholadekat rumah di JI.

Ganja tersebut didapatkan dengancara sistem adu banteng dengan saudara EDO dan terdakwa melakukantransaksi secara sendiri; Bahwa terdakwa melakukan transaksi jualbeli shabu dengan saudara BULEsudah sekitar 10 (Sepuluh) kali, sedangkan transaksi jualbeli ganja dengansaudara EDO sudah sekitar 4 (empat) kali, selain dari BULE, terdakwamendapatkan narkotika jenis shabu dari NO NAME, sedangkan untukmendapatkan ganja terdakwa memesan hanya ke EDO; Bahwa terdakwa mengenal dengan NO NAME sudah sekitar 3

Bukit Duri, Kec.Tebet, Jakarta Selatan;Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL Bahwa terdakwa sebagai pemakai dan jual beli narkotika jenis shabu danganja, BULE sebagai pemilik dan pengedar narkotika jenis shabu, EDOsebagai pemilik dan pengedar narkotika jenis ganja, peran NO NAME sebagaipemilik dan pengedar narkotika jenis shabu; Bahwa sistem pembayaran transaksi jualbeli shabu dengan BULE adalahdengan cara transfer, terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke BULE melaluirekening

ugalinfercelrine Osta Alama SR gle MBA PTO 2 Eton. 02.22.Salama Ate MIG sys. blen Flea per jtcnvaral newibign Aa thie Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan atas kekuatan sumpah / jabatan, ditutup dam ditemekembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / tangani pada harimembenarkan keterangan yang diberikan, dan Sanggup diadili 263 20%9dengan sistem peradilan cepat seperti ini.

S9=@.....WIdan tertangkap tangan...........s....seseceet eens ; Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian ss So cranesdibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan eabeel ae Se ee :menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang anit os FE Glee eatdiberikan, dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat ~ oe ee beeseperti ini.

. 0 Mig ie tiie TARA a Piette IAM seas BornsOVP Megh Sm BVO a cccccennnseseeett eesueeeceeceesesg UU rinrtmnmernentntassaccnecscacecnarscnescesnarenarcaaceaneas see engages Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnyaSetelan BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan atas kekuatan sumpah'/ jabatan, ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / tangani pada hari TH causueneensesesenmembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili 9 opember Wtdengan sistem