Ditemukan 492553 data
58 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WAL FAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
PUTUSANNo. 09 K/TUN/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :YAYASAN DANA BANTUAN MALYA ALMOCHTADY WALFAKIYERMEN ZOERIAT AL BADJENET, berkedudukan diJalan Merdeka No. 3032 Bogor, didirikan berdasarkan AktaNotaris Emilius Montaja Emerling No. 32 Tahun 1920 tanggal15 Juni 1920 dalam Jabatannya sebagai Direktur YayasanDana Bantuan Malya Almochtady Wal Fakiyermen Zoeriat AlBadjenet
No.3178 K/Pdt/1990 yang menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.342/Desa Pledang atas nama Yayasan Dana Bantuan Malja AlMoechtady Wal Fakiyermen Zoerrijat Al Badjenet di Bogor Surat Ukurtanggal 3091986 No. 637/1985 seluas 1.560 M2 tidak mempunyaikekuatan hukum;2.
Yayasan Dana Bantuan Malya Almochtady Wal Fakiyermen Zoeriat AlBadjenet Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Penggugat;Bahwa Yayasan Dana Bantuan Malya Almoestudi Wal FakieryemenZoeriat Al Badjenet adalah Badan Hukum Perdata yang berkedudukan diBogor berdasarkan Akta Notaris No. 32 tanggal 15 Juni 1920 NotarisEmilius Karolus Montaja Emerling dimana Akta tersebut belumdiperbaharui lagi yang tentunya Anggaran Dasar masih mengacu padaHal. 18 dari 39 hal. Put.
YahyaMuhamad oleh Tergugat adalah merupakan gugatan yang salahmenunjuk obyek sengketa, sebab yang menjadi dasar hukum/alas hakuntuk penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 594/Ciwaringin atas nama H.Yahya Muhammad adalah SK Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional No. 46X1999 tentang Pembatalan Sertifikat HGBNo. 342/Pledang atas nama Yayasan Dana Bantuan Malya Al MochtadyWal Fakyermen Zoerriyat Al Badjenet.
Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Oktober 1994No. 3178 K/Pdt/1990 tersebut, Sertifikat HGB No. 342/Pledang atasnama Yayasan Dana Bantuan Malya Al Mochtady Wal FakyermenZoerriyat Al Badjenet dibatalkan oleh Menteri Negara Agraria/KepalaHal. 24 dari 39 hal. Put.
81 — 100
YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM RAKYAT (YLBHR) Sebagai PENGGUGATLawanSUJONO EFENDY Alias AHUY, Dkk Sebagai TERGUGAT
PU TU S ANNOMOR:85/PDT/2017/PT.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :YAYASAN LINGKUNGAN DAN BANTUAN HUKUM~ RAKYAT(YLBHR) yang diwakili oleh DEMPOS TAMPUBOLON selakuKetua YLBHR yang bernama bertindak untuk dan atas namaYLBHR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 51 ABangkinang Kabupaten Kampar ;Selanjutnya
BuanaTambang Jaya atas Rencana Penambangan Batubara di DesaKebun Tinggi, Lubuk Bigau, Pangkalan Kapas dan Tanjung Permai,Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar ;Bahwa berdasarkan point 1, 2, 3 dan 4 di atas, Penggugat (YayasanLingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat) mempunyai kapasitas untukmengajukan gugatan Legal Standing ;B.
memori banding tertanggal17 Maret2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinangpada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017, Kontra memori banding tersebuttelah diberitahukan/ diserahkan secara sah kepada Pembanding/Penggugatmelalui Kuasa Hukumnya padaSelasa tanggal 25 April 2017;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MemeriksaBerkas Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Bkn kepada Kuasa Pembanding pada hariSELASA tanggal 25 April 2017, kepada Terbanding SemulaTergugat ,berdasakan surat rmohon bantuan
566 — 445 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, DKK VS HIBANI, DKK
PUTUSANNomor 451 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:1.MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINANSOSIAL REPUBLIK INDONESIA, Pembantu Presiden RI Penyelenggara Negara, berkedudukan di Jalan SalembaRaya, Nomor 28, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasakepada Bhakti Nusantoro dan kawankawan, Para Pegawaipada Kantor Kementerian
1BAN I, Pengungsi Maluku Kelompok Satu, bertempattinggal di Desa Batu Merah, Jalan Gunung Melintang,Kompleks BTN Manusela Kodya Ambon, Pengurus YayasanPola Kebersamaan Kasta Manusia YPKKM ProvinsiMaluku, alamat domisili hukum di Kantor YPKKM CabangUtama Jakarta Raya DKI, Jalan Letjen Suprapto, Nomor514, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada LaOde Zulfikar Nur, S.H., M.H., Advokat pada Kantor HukumLembaga Bantuan Hukum Kepulauan Buton (LBH KEPTON),beralamat di Jalan Wakaaka, Nomor 58,
,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan HukumKepulauan Buton (LBH KEPTON), beralamat di JalanWakaaka, Nomor 58, Kelurahan Nganganaumala, KecamatanMurhum, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;ARUF LAMINA, Pengungsi Maluku Utara Kelompok Tiga,bertempat tinggal di Desa Blamaahi, Kecamatan JalloloMaluku Utara, Pengurus YPKKM Provinsi Maluku Utara;Para Termohon Peninjauan Kembali;DanMENTERI KOORDINATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT MENKO KESRA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA Cq.DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL REPUBLIKINDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGALDAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA (DAHULU MENTERIPERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL), 3. GUBERNURMALUKU UTARA, 4. MENTERI PERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5.MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIKINDONESIA, 6. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cg.
DIREKTUR JENDERAL BANTUAN DAN JAMINAN' SOSIALREPUBLIK INDONESIA, 2. MENTERI DESA, PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA(DAHULU MENTERI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAHTERTINGGAL), 3. GUBERNUR MALUKU UTARA, 4. MENTERIPERENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, 5. MENTERI KOORDINATORBIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, 6. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 7. PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 8.
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Tergugat:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
267 — 168
Penggugat:
Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Tergugat:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Yayasan Lembaga Bantuan hukum bela rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. PKS ANUGERAH TANJUNG MEDAN
60 — 0
Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan hukum bela rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. PKS ANUGERAH TANJUNG MEDAN
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. Sirata-rata Alas Tonga
32 — 0
Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. Sirata-rata Alas Tonga
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. MUTIARA NUSA AGRO SEJAHTERA (MAS)
22 — 0
Penggugat:
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia
Tergugat:
PT. MUTIARA NUSA AGRO SEJAHTERA (MAS)
Terbanding/Tergugat : Bupati Rejang Lebong
114 — 27
., MM Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Tergugat : Bupati Rejang Lebong
57 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA BADAN PENGURUS NASIONAL PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA INDONESIA (PBHI); HENRY DAVID OLIVER SITORUS, DKK.
PUTUSANNo. 155 K/Pdt.Sus/2009DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :PERHIMPUNAN BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA INDONESIA (PBHI), Lembaga Swadaya Masyarakat,beralamat di Gedung Perkantoran Mitra Matraman Jin.
FAKTAFAKTA HUKUMBahwa alasan dan faktafakta hukum yang mendasari gugatanPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yangbergerak di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia yang selalu concernuntuk membela kaum buruh dalam memperjuangkan hakhaknya ;Bahwa Tergugat adalah sebuah badan hukum yang didirikan padatanggal 10 September 1998 berdasarkan akta Notaris H. Abu Yusuf, SH.
,tentang Pendirian Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak AsasiManusia Indonesia Nomor 39 ;Bahwa UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PerselisihanHubungan Industrial Pasal 1 angka 7 huruf (b) UndangUndang No. 2 Tahun2004 termasuk dalam kategori perusahaan :Perusahaan adalah :Hal. 4 dari 28 hal. Put.
ketentuan Pasal 96 UndangUndang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 155 UndangUndang No. 13 Tahun2003 untuk membayar seluruh upah dan hakhak yang biasa diterima paraPenggugat, yang pembayarannya dihentikan sejak bulan Oktober 2007sampai dengan bulan Maret 2008 ; Menyatakan bahwa rekening dan mobil milik Tergugat sah menjadi objekperkara dalam sita jaminan ;DALAM POKOK PERKARA Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ; Memerintahkan kepada Tergugat, Ketua Badan pengurus NasionalPerhimpunan Bantuan
Hukum danHak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) akan tetapi Ketua Badan PengurusPerhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesiasebagaimana tercantum dalam relaas panggilan sidang tertanggal 8 April2008 dan relaas panggilan sidang tertangga115 April 2008 dan jugaAnjuran Tertulis dari Mediator Hubungan Industrial dengan No. 030ANJ/D/IV2008 tertanggal 13 Februari 2008 ;Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang digugat oleh paraPenggugat (sekarang para Termohon Kasasi) adalah tentang sengketa
IRJANTO ONGKO
Tergugat:
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
799 — 247
Penggugat:
IRJANTO ONGKO
Tergugat:
Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Pembanding/Terdakwa II : AGUNG RAHMAT RAMADANI Alias AGUNG Bin FAJAR Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penuntut Umum : ABI PUJANGGA PUTRA, S.H.
105 — 16
Pembanding/Terdakwa I : JOHAN RENALDO Alias ALDO Bin HUSAINI Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Pembanding/Terdakwa II : AGUNG RAHMAT RAMADANI Alias AGUNG Bin FAJAR Diwakili Oleh : LEMBAGA BANTUAN HUKUM NARENDRADHIPA
Terbanding/Penuntut Umum : ABI PUJANGGA PUTRA, S.H.
Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Tergugat:
PT. Telkom Indonesia Tbk. C.q. Plasa Telkom Samarinda
126 — 51
Penggugat:
Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila
Tergugat:
PT. Telkom Indonesia Tbk. C.q. Plasa Telkom SamarindaPUTUSANNomor: 13/Pdt.G.S/2020/PN SmrDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Samarinda, yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:Lembaga Pemberdayaan & Bantuan Hukum Ksatria Pancasila, alamat:RukoAlaya Junction, Blok LE No 16, Sungai Pinang,Kota Samarinda, Kel.
Bahwa pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, sekira pukul 15.30WITA, kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda yang barudibuka kedatangan tamu dari sales atau marketing Indihome, PT. TelkomIndonesia Tbk C.g.
Telkom Indonesia Tbk.Mendatangi kantor Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan Hukum KsatriaPancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16 Kota Samarinda, hari sabtutanggal 5 September 2020, sekira jam 15.30 WITA, sales tersebut hanyamenawarkan indohome yang berkecepatan 20 Mbps sedangkan kantor yangbaru dibuka masih dihuni oleh sedikit staf maka yang dibutuhkan adalah yangHalaman 3 dari 32 Putusan Perkara Nomor:13/Pat.G.S./2020/PN.Smrberkecepatan 10 MBps dan tidak menggunakan fasilitas TV, artinyaPenggugat
Pada tanggal 5 September 2020, Kantor Lembaga Pemberdayaan &Bantuan Hukum Ksatria Pancasila di Ruko Alaya Junction Blok LE 16Kota Samarinda, kedatangan tamu Sales Indihome Tergugat.b.
Foto copy Surat dari Lembaga Pemberdayaan dan Bantuan HukumKsatria Pancasila kepada Direktur PT. Telkom IndonesiaTbk. dan PimpinanPlaza Telkom Samarinda Nomor : 021/KPPzT/Somasi/IX/2020 tanggal 6September 2020 perihal : SOMASI, diberi tanda bukti P1;2.
96 — 4
PenggugatLEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) BHAKTI NUSA diwakili MUHAMMAD SYAFIUDDIN, dkkTergugatKETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
159 — 9
Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
TRIJONO GONDOKUSUMO
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
508 — 123
Penggugat:
TRIJONO GONDOKUSUMO
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Trijono Gondokusumo
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
317 — 73
Penggugat:
Trijono Gondokusumo
Tergugat:
Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU
Termohon:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU)
162 — 184
Pemohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI RIAU
Termohon:
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-PEKANBARU),Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Jabatan Kasi Survei dan PemetaanTematik Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Riau.Halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBRBerdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2548/SKU14.MP.01.02/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019, selanjutnyadisebut PEMOHON KEBERATAN ;MELAWANYAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI) LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) PEKANBARU,Badan Hukum Indonesia, berkedududukan di Pekanbaru,Jalan Kuda Laut
Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanDirektur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru,bertempat tinggal Jalan Neraca Gg.
Neraca III, KelurahanTangkerang Tengah, Kota Pekanbaru, yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada :ANDI WIJAYA, S.H.SAMUEL SANDI GIARDO PURBA, S.H.RIAN SIBARANI, S.H.ULI AMALIA SITUMORANG, S.H.NOVAL SETIAWAN, S.H.TIOLINA HASIBUAN, S.H.Saw NEKesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Pekanbaru, Jalan Kuda Laut No. 21, Kelurahan Sukajadi,Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan SuratHalaman 3
Bukti T/Pemohon8 : Akta PendirianYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia(Sesuai dengan fotocopy).Halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBR9. Bukti T/Pemohon9 : SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : AHU7352.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 10November 2011 tentang Pengesahan Yayasan(Sesuai dengan fotocopy).10.
Bukti T/Pemohon12 : AktaPernyataan Keputusan Rapat PembinaYayasan Lembaga Bantuan Hukum IndonesiaNomor : 21 tanggal 23 Mei 2017 dihadapanNotaris Titi Indrasari, S.H. (Sesuai denganfotocopy)13. Bukti T/Pemohon13 : SuratKeputusan Pengurus Yayasan LBH IndonesiaNomor : 06/SKEPPENGURUS/ YLBHI/II/2017tanggal 23 Februari 2016 tentangHalaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor : 46/G/KI/2019/PTUN.PBRPengangkatan Sdr. Aditia Bagus Santoso,S.H.
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
99 — 8
Pembanding/Tergugat : Ketua Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
Terbanding/Penggugat : TRIJONO GONDOKUSUMO
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SENEN
2.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
77 — 26
Pemohon:
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SENEN
2.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT
Terbanding/Tergugat : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
50 — 0
Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Diwakili Oleh : Yosua Octavian, S.H.
Terbanding/Tergugat : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia