Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Erwansyah Putra Harahap;4. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1202/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 06 Desember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat, telah beritikad baik dan benar dalam membuat permohonan atau pengaduan kepada Tergugat;
3. Menyatakan Putusan Majelis Kehormatan Partai Gerindra Nomor : 08-017/Pts/MKP.GERINDRA/2021 tertanggal 20 Agustus 2021 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh, serta melaksanakan putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2021 Penggugat telah membuat laporandan pengaduan kepada Turut Tergugat (DPP Partai Gerindra),sehubungan dengan pelanggaran AD/ART Partai Gerindra yangdilakukan oleh Sdr. M.

(lima puluh jutarupiah) (transportasi, akomodasi, dan biayabiaya lainnya selamaproses)Bahwa Laporan dan pengaduan yang Penggugat sampaikan kepadaTurut Tergugat, serta Permohonan kepada Tergugat tersebut adalahmerupakan hak Penggugat sebagai Organ Partai Gerindra pada tingkatCabang, untuk menyampaikan laporan terkait adanya pelanggaranAD/ART yang dilakukan oleh kader Partai Gerindra, sehingga dengandemikian laporan dan Pengaduan, serta permohonan Penggugattersebut secara hukum sah dan mengikat serta

dilindungi oleh hukumdan AD/ART Partai Gerindra.Bahwa atas pengaduan dan permohonan dari Penggugat tersebut, padatanggal 18 Agustus 2021 Tergugat telah mengadakan persidanganuntuk memeriksa dan mendengarkan keterangan dari Penggugatsebagai Pengadu disertai dengan saksi dan buktibukti untukmenguatkan pengaduan serta mendengarkan keterangan dari Teradu(M.

(/ima puluh juta rupiah).Bahwa atas Laporan dan Pengaduan, serta Permohonan Penggugat atasdugaan pelanggaran AD/ART Partai GERINDRA yang dilakukan Sdr.

M.Apriyandi, S.lp.MM tersebut, maka sesuai AD/ART Partai GERINDRA,Tergugat sebagai Mahkamah Partai yang berwenang untuk menyelesaikanperselisinan internal Partai GERINDRA melakukan pemeriksaan atasLaporan dan Pengaduan, serta permohonan Penggugat tersebut danHalaman 12 dari 33 Putusan Nomor 749/Pdt.SusParpol/2021/PN JKT.SELselanjutnya memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa internalPartai GERINDRA tersebut.Pemeriksaan terhadap Laporan dan Pengaduan Penggugat tersebutdilakukan oleh Tergugat

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara Arbitrase perkara pengaduan Termohon Keberatan dahulu Konsumen;3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Konsumen untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (Termohon Keberatan)kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putus oleh Majelis BPSK,maka hal ini merupakan pelanggaran kewenangan atau penyimpangan hukumserta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan (yangjuga bertentangan dengan Pasal 118 ayat (8) atau ayat (4) HIR) sehinggasudah sepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon UNTUKDIBATALKAN ; .

Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secarapatut di panggil menurut Peraturan dan Perundangundangan yang berlakudi Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah terwujud dandikehendaki dalam Pasal ...dst, adalah tidak beralasan hukum dan tidakberdasarkan hukum;Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Pemohon Keberatan) bukan merupakanalasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruh gugatan (pengaduan)Konsumen (ic.

Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen ) atasnama: H. Pian Pasaribu untuk seluruhnya ;2.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhdp perlindungankonsumen;. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;.Memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen:. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanqgaran terhadapUndangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secaraArbitrase perkara pengaduan Termohon Keberatan dahulu Konsumen ;3. Menghukum Termohon Keberatan dahulu Konsumen untuk membayarbiaya perkara sebesar Rp. 341.000, (tiga ratus empat puluh satu riburupiah)36Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari Senin, tanggal06 Februari2017,oleh kami HASNUL TAMBUNAN.,SH. MH.

Menyatakan batal penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut penolakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Untuk menerbitkan sertifikat Pengganti SHM Nomor:1432/Batulayar atas nama Lydia Siahaan, B.Sc, Surat Ukur Nomor: 248/BTL/99 tanggal 24 April 1999 yang disampaikan secara tertulis dengan Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Lombok Barat Nomor. 74/52.01.600/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016 Hal Pengaduan Masalah Tanah di desa Batu Layar Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atas permohonan

., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yangdisampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanahdi Desa Batulayar Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat ataspermohonan Sdr. ABDUL HAMAM.

No. 26/G/2016/PTUN.MTRPendaftaran Tanah, ternyata Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten LombokBarat (Tergugat) bukannya menerbitkan sertifikat pengganti untuk Penggugat,melainkan sebaliknya Tergugat menolak untuk menindaklanjuti permohonanPenggugat tersebut dengan mengeluarkan surat Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan MasalahTanah di Desa Batulayar, Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok

Bahwa berdasarkan pada dalildalil diatas, maka sudah sangat jelas dan terangbahwa Penolakan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti SertifikatHak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., SuratUkur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertuliskepada Penggugat dengan surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/II/2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan MasalahTanah di Desa

No. 26/G/2016/PTUN.MTRMilik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIA SIAHAAN, BSC., Surat UkurNo.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yang disampaikan secara tertulisdengan surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia KantorPertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor: 74/52.01.600/IIV2016,Tertanggal 07 Maret 2016, Hal: Pengaduan Masalah Tanah di Desa Batulayar,Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat tersebut, sertamemerintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; .

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat Penolakan KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan SertifikatPengganti Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1432/Batulayar, atas nama LYDIASIAHAAN, BSC., Surat Ukur No.284/BTL/99 Tanggal 24 April 1999, yangdisampaikan secara tertulis dengan surat Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat Nomor:74/52.01.600/IIV2016, Tertanggal 07 Maret 2016, Hal : Pengaduan MasalahTanah di Desa Batulayar,

Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat : a. 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;b. 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal 17 Agutus 2011;c. 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor 332/18/11/1993;d. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011 tanggal 24 Nopember 2011 a.n. Sdri. Darmiati; dane. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2011 antara Terdakwa dan Sdri.Darmiati

Dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhipidana sebagai berikut :Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan , potong tahanansementara.c Menetapkan barang bukti berupa suratsurat:RR1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;1 (satu) lembar surat perjanjian Terdakwa denganSdri.Darmiati3 1 (satu) lembar surat pengaduan Sdri.Darmiati tanggal17 Agutus 2011;4 2 (dua) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor332/18/11/1993;5 1 (satu) lembar Visum Et Repertum nomor 71/2011tanggal 24 Nopember 2011 a.n.

2011Terdakwa dilimpahkan oleh Danrem 011/LW ke Denpom IM/1 dalamkasus kekerasan rumah tangga untuk diproses secara hukum.21 Bahwas Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi1 karena Saksi1 merasacemburu dengan Terdakwa karena Terdakwa berkenalan dengan Saksi4.MenimbangMenimbang22 Bahwa Terdakwa masih ingin membina rumah tangga bersama denganSaksi1.: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yangberupa suratsurat :Re1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;2 1 (satu) lembar surat pengaduan

sebagaimana tercantum pada diktum di bawahini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, dan karena tuntutanOditur Militer masih dirasa berat perlu untuk diperingan.: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untukmembayar biaya perkara.: Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan .: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa suratsurat, yaitu :1 1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;2 1 (satu) lembar surat pengaduan

: ANHENDRIK, Lettu NRP.632063, terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana: Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga yangdilakukan suami terhadap isteri2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama penahanan sementara yang telahdijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3 Menetapkan barangbarang bukti berupa suratsurat :a1 (satu) lembar Foto Sdri.Sakdiah;b 1 (satu) lembar surat pengaduan

Menyatakan bahwa Termohon Keberatan yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir; - Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya dengan Verstek;- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar Nomor 503/153/BPSK/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016;MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pematang Siantar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Pengaduan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 941/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 182/Pdt.SusBPSK/2016/PN.RAP. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundangini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Ali Usman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor941/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 24 Nopember 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Yono;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1466/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

memanfaatkan jasa.Menimbang bahwa Undang undang Nomor 8 tahun 1999 TentangPerlindungan Konsumen Pasal 52 Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi :a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang undang ini;e. menerima pengaduan

Danuntuk meingkatkan harkat dan martabat konsumen perlumeningkatkan kesadaran, pengetahuna, kepedulian, Kemampuan dankemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkansikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebutdiatas, maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkanseluruhnya.Dalam pertimbangannya

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Yono;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1466/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 01 Nopember 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Iin Surahmah;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.613.000,- (enam ratus tiga belas ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dengan diajukannya pengaduan oleh Tergugat (TermohonKeberatan) kepada BSPK Kabupaten Batu Bara, dan telah di putusoleh Majelis BPSK, maka hal ini merupakan pelanggaranHalaman 8 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap10.11kewenangan ataupenyimpangan hukum dan bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan (yang juga bertentangandengan Pasal 118 ayat (3) atau ayat (4) HIR) sehingga sudahsepatutnya Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara a quo mohon untukdibatalkan ;Bahwa dasar pilihan

Pelaku Usaha tidak pernah menghadiripersidangan yang secara patut di panggil menurut Peraturan danPerundangundangan yang berlaku di Wilayah Negara RepublikIndonesia sebagaimana yang telah terwujud dan dikehendaki dalamPasal ...dst, adalah tidak beralasan hukum dan tidak berdasarkanhukum ;Bahwa ketidakhadiran Penggugat (Pemohon Keberatan) bukanmerupakan alasan atau dasar hukum untuk mengabulkan seluruhgugatan (pengaduan) Konsumen (ic.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama : lin Surahmah(Tergugat / Termohon Keberatan) tersebut ;3. Menghukum Tergugat (Termohon Keberatan) untuk membayar biayaperkara yang muncul dari gugatan keberatan ini ;MENGADILI SENDIRI1. Menolak pengaduan (gugatan) Tergugat (Termohon Keberatan/Konsumen)atas nama: lin Surahmah untuk seluruhnya ;2.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rapi.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secaraarbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama linSurahmah;Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 209/Pdt.SusBPSK/2016/PN.Rap3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp.613.000, (enam ratus tiga belasridbu rupiah);4.

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang umtuk memeriksa dan mengadili pengaduan Termohon keberatan terdaftar dengan Nomor 1032/Arbitrase/2018/BPSK.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yang menuntut An. Koptu Sumanto. b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto. c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri. Lidya Valentina. d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Sdri. Lidya Valentina.e. Surat ..... e. Surat Keterangan Nomor : W10-A15/0489/Hk.05/II/2014 dari Pengadilan Agama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri, Popy Fauzaiah binti Toyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B-741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20 Maret 2014 tentang pengaduan Zinah yang dilakukan Lidya Valentina. g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hatel Lembang An. Mayor Inf Drs. Supriyatno. h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. Lidya Valentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4.

Lidya Valentina diserahkan ke Denpom II/4 Palembangatas petunjuk dari Danyonkav 5/Serbu untuk melakukan pemeriksaan sesuai denganLaporan Polisi Nomor LP 08 / A 08 /II/2014 dengan surat pengaduan dari Saksi8Koptu Sumanto tanggal 16 Pebruari 2014.18. Bahwa setelah itu Saksi1 Sdri. Lidya Valentina dibawa petugas Penyidik POM keRumkit Bhayangkara Palembang untuk dilakukan pemeriksaan karena di duga melakukanpersetubuhan dari hasil pemeriksaan yang di temukan :a.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yangmenuntut An. Koptu Sumanto.b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri Lidya Valentina.d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri An. Sdri Lidya Valentina.e. Surat Keterangan Nomor W10A15/0489/Hk.05/II/2014 dari PengadilanAgama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri. Popy Fauzaiah BintiToyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyanto Bin Supar.f.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B41/II/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20Maret 2014 tentang pengaduan zinah yang dilakukan Lidya Valentina.g. Guest Registration Nomor 0832 dari Hotel Lembang An. Mayor Inf Drs.Supriyanto.h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05//2014/Rumkit An.

Surat Pengaduan/pernyataan menuntut tertulis tanggal 16 Pebruari 2014 yangmenuntut An. Koptu Sumanto.b. Foto Copy Buku Nikah Suami An. Koptu Sumanto.c. Foto Copy Buku Nikah Isteri An. Sdri. Lidya Valentina.d. Foto Copy Kartu Penunjukan Isteri Sdri. Lidya Valentina.e. Surat Keterangan Nomor W10A15/0489/Hk.05/0/2014 dari PengadilanAgama Cibadak tentang gugatan cerai An. Penggugat Sdri, Popy Fauzaiah bintiToyib Sukmana yang digugat An. Mayor Inf Drs. Supriyatno Bin Supar.f.

Tanda bukti Lapor Nomor : TBL/B741/III/2014/SUMSEL/RESTA tanggal 20Maret 2014 tentang pengaduan Zinah yang dilakukan Lidya Valentina.g. Guest Registration Nomor : 0832 dari Hatel Lembang An. Mayor Inf Drs.Supriyatno.h. 3 (tiga) lembar Visum Et Repertum Nomor : R/05/II/2014/Rumkit An. LidyaValentina binti Sugeng Suharto dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000, (dua puluh limaribu rupiah).5.

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan DASMAN Pgl DASMAN terbukti melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onslaag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) rangkap laporan pengaduan

Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 serta dokumen pendukung pengaduan.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Hotnida Br Sinaga;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 807/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 22 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 581.000,- (Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Perlindungan Konsumen Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meliputi : Putusan perkara perdata perceraian Nomor 121/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP Page 9a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen,dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaranketentuan dalam Undang undang ini;. menerima pengaduan

Dan untuk meingkatkanharkat dan martabat konsumen perlu. meningkatkan kesadaran,pengetahuna, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usaha yangbertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum tersebut diatas,maka Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berpendapat gugatan/pengaduan konsumen patut dikabulkan seluruhnya;19.Bahwa dalam pertimbangannya

Menurut Pasal 52 butir (a), (f), dan butir (k) tentang tugas danwewenang BPSK yang menyatakan:a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku; Putusan perkara perdata perceraian Nomor 121/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP Page 42d) Melaporkan kepada penyidik umum= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam undangundang ini;e) Menerima pengaduan

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 710/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

jasa.Menimbang bahwa dalam UndangUndang Nomor 8 tahun1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 52Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) meliputi :a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitraseatau konsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku;d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undang undang ini;e. menerima pengaduan

martabatkonsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan,kepedulian, Kemampuan dan kemandirian konsumen untukmelindungi dirinya serta menumbuhkan sikap pelaku usahayang bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas dengan yang dipandang tepat dan adilmenurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukumdan perundangundangan yang berlaku di wilayah Negararepublik Indonesia, maka Majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaberdasarkan pengaduan

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadapperlindungan konsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen; Putusan perkara perdata No. 112/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 70h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiaporang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadapUndangundang ini;i.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/XI/2010/RSJU tanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan Jakarta Utara ;

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 518/Marunda;Bahwa laporan Para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang di dalamNomor 482/Marunda;Nomor 483/Marunda;Nomor 484/Marunda;Nomor 492/Marunda;Nomor 498/Marunda;Nomor 502/Marunda;Nomor 503/Marunda;Nomor 504/Marunda;Sertifikat Hak Guna Bangunan2929 5 pSertifikat Hak Guna Bangunan> a((((((((((Sr WTS /i/FriUTIi#+riOiUTOi/rlUO Trill Owrnrhlhl TO OerehlSurat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor3094/1072/K/X1/2010/RSJU tanggal 7 November 2010 yang dikeluarkanoleh

tanggal 28 Desember 2011;Bahwa untuk tegasnya Para Pemohon ketentuan Pasal 167 KUHPidanasebagai berikut:Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan ataupekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawanhukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan ataspermintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengansegera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulanatau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;Bahwa di dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan

Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan ataslaporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/XI/2010/RSJUtanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan JakartaUtara;4.

Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan penyidikan ataslaporan dari Para Pemohon sebagaimana tertuang di dalam Surat TandaPenerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/X1/2010/RSJUtanggal 7 November 2010 yang dikeluarkan oleh Polres MetropolitanJakarta Utara;4. Membebankan biaya perkara kepada Termohon;ll. TENTANG JAWABAN TERMOHONA. TENTANG POKOK PERKARAa.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tidak melanjutkan penyidikanatas laporan Pengaduan Nomor : 3094/1072/K/X1/2010/Resju tanggal 7Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Polres Metropolitan Jakarta Utara;4.

.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Serka Tamrin M kepada Dandenpom VII/5.- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh Hadrawati Nurdin kepada Dandenpom VII/5. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Kepala keluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan olehXXXXX Tamrin M kepada Dandenpom VIV/5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan olehXXXXX kepada Dandenpom VIV5.C. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (Limaribu rupiah).2.

dari pihakyang dirugikan sedangkan dakwaan alternative kKedua adalah merupakantindak pidana aduan absolut dan berdasarkan ketentuan pasal 284 Ayat(1) ke1 a KUHP penuniutan dalam perkara ini agar dapat diperiksa dandiadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihakyang merasa dirugikan atau dicemarkan.Bahwa terhadap syarat formal yaitu Surat Pengaduan terlebih dahulumajelis akan menilai apakah Surat pengaduan yang ada telah memenuhisyat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan

dalam Pasal 74KUHP.Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdintertanggal 10 Maret 2016 yang berisi mengenai adanya dugaan telahterjadinya perjinahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku suami saksiHadrawati Nurdin dengan saksi XXXXX pada tanggal 9 Maret 2016sekitar pukul 20.30 Wita dirumah saksi Hadrawati Nurdin menuntut agarperkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yangberlaku.Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi Hadrawati Nurdintertanggal 9 Maret

Kepala keluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX TamrinM kepada Dandenpom VIV/5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepadaDandenpom VIV5.Bahwa terhadap barang bukti berupa suratsurat tersebut diatas telahdiperlinatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkansebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian denganbuktibukti lain, maka oleh karena itu dapat diperkuat pembuktian atasperbuatanperbuatan yang didakwakan.Bahwa berdasarkan

Kepalakeluarga Tamrin M. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX Tamrin M kepadaDandenpom VIV5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengaduan oleh XXXXX kepada Dandenpom VIV5.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.5.000, (Lima ribu rupiah).5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2016 dalammusyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Suyanto.SH,MH.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 710/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Page 16a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketakonsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase ataukonsiliasi;b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausulabaku;d. melaporkan kepada penyidik umum= apabila terjadipelanggaran ketentuan dalam Undang undang ini;. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran ' terhadapperlindungan konsumen;f. melakukan penelitian dan pemeriksaan

Page 49bertanggung jawab.Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dengan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilanyang patut dituruti menurut hukum, maka Majelis BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berpendapat bahwaatas dasar pengaduan serta gugatannya, mala gugatan konsumenpatut dikabulkan seluruhnya.18.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumententang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; Putusan perkara perdata No. 136/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap. Page 54f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundang ini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidakberwenang memeriksa dan mengadili acara arbitrase perkara pengaduan(gugatan) konsumen atas nama Mahmudin Siregar;3. Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor710/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016 tanggal 30 September 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum;4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sukiman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1230/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

Dengan demikianTERMOHON KEBERATAN telah melakukan perbuatan Cidera Janji(Wanprestasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1243 KUHPerdata;Bahwa TERMOHON KEBERATAN tetap tidak menunjukkan itikad baikmenyelesaikan kewajibannya terhadap PEMOHON KEBERATAN, bahkanTERMOHON KEBERATAN malah membuat pengaduan kepada BPSKPemerintah Kabupaten Batubara untuk berlindung dari tindakan CideraJanji (Wanprestasi) yang telah dilakukannya.

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaranterhadap perlindungan konsumen;Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 198/Pdt.SusBPSK/2016/PNRAP. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orangyang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undangundangini;i.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sukiman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1230/Arbitrase/BPSKBB/V/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tidakmempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 691.000, (enam ratus sembilan puluhsatu ribu rupiah);5.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2023/BPSK.Mdn tanggal 17 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menyatakan pengaduan Termohon selaku Konsumen tersebut tidak dapat diterima;

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Hamidah;3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1355/Arbitrase/BPSK-BB/III/2016 tanggal 18 Januari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum;4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);5.

dalamlalu lintas pembayaran.Bahwa Pemohon Keberatan adalah Bank Umum dan TermohonKeberatan adalah Konsumen yang memenuhi ketentuan dariPeraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 TentangPerlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;Bahwa dalam Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor:1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaKeuangan mengatur tentang penyelesaian permasalahan AntaraKonsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yangmenyebutkan:(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan

yangberindikasi sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangandengan Konsumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.(2) Konsumen dan/atau masyarakat dapat menyampaikanpengaduan yang berindikasi pelanggaran atas ketentuanperaturan perundangundangan di sektor jasa keuangankepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) danayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan,Halaman 7 dari 36 Putusan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Rap4.3.dalam hal ini Anggota Dewan Komisioner

mengadili perkaraini, selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut:Halaman 11 dari 36 Putusan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.SusBPSK/2017/PN.RapMENGADILI Menerima gugatan Pemohon Keberatan tersebut; Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016;MENGADILI SENDIRI Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batu Baratidak berwenang mengadili perkara sengketa sebagaimana Putusan BPSKKabupaten Batu Bara Nomor : 1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016; Menolak pengaduan

Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, darikonsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungankonsumen;Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungankonsumen;. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukanpelanggaran terhadap perlindungan konsumen;.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitraseperkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Hamidah;Halaman 34 dari 36 Putusan Perkara Perdata Nomor 59/Pdt.SusBPSK/2017/PN.Rap3. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1355/Arbitrase/BPSKBB/III/2016 tanggal 18 Januari 2017 tidakmempunyai kekuatan hukum;4.