Kesewenangwenanganmenutup jalan akses warga menuju jalan raya, mengakibatkan kerugiankepaada warga khususnya kampong Poris RT. 05 / RW. 03 Kel.

Kesewenangwenangan menutup jalan akses warga menuju jalan raya, mengakibatkankerugian warga khususnya kamung Poris Rt. 05 / Rw. 03 Kel.

SURONO hanyamelakukan penutupan jalan akses sementara karena jalan dimaksudsementara diperbaiki dengan dilakukan pengecoran dan dilewati oleh mobilmobil besar yang bisa mengakibatkan jalan semakin rusak dan para saksimalah tidak dirugikan melainkan diuntungkan karena akses jalan semakinbagus;Bahwa benar saksi korban SUCIPTO Bin (Alm.)

Kesewenangwenanganmenutup jalan akses warga menuju jalan raya, mengakibatkan kerugian kepaadawarga khususnya kampong Poris RT. 05 / RW. 03 Kel. Cipondoh Makmur dalammelaksanakan aktifitas usaha (photo terlampir); 3.

SURONO yangmenerangkan bahwa saksi hanya melakukan penutupan jalan akses sementarakarena jalan dimaksud sementara diperbaiki dengan dilakukan pengecoran dandilewati oleh mobilmobil besar yang bisa mengakibatkan jalan semakin rusak, haltersebut dibenarkan saksisaksi SOETONY TJANDRA JAYA, HARRY SANTIKA,JOSEP HARIANTO, ISMET JAYA SUGANDA, AMSORI Bin RAINAN yangmenerangkan bahwa para saksi malah tidak dirugikan melainkan diuntungkankarena akses jalan semakin bagus, sehingga tidak terbukti saksi SUCIPTO

CeperPermai Blok E/2, RT.08 RW.09, Kota Tangerang, PropinsiBanten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Mei 2017:Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Untuk mengantisipasi hilangnya hakhak dari Penggugat lebili lanjut danuntuk memberikan akses

Nomor 1386 K/Pdt/2019Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untukmemerintahkan kepada Tergugat dan/atau pihak lain untuk melakukanpembongkaran atas tembok yang menutupi akses jalan keluar dari rumahPenggugat;Primair:Dalam Provisi:1. Memerintahkan Tergugat untuk membongkar tembok yang menutupiakses jalan keluar dari rumah Penggugat;Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan olehPenggugat untuk seluruhnya;2.

Menghukum Tergugat untuk melakukan pembongkaran atastembok yang menutupi akses jalan keluar dari rumah Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiilberupa uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sertaganti rugi imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)perhari sampai Tergugat melaksanakan seluruh putusan ini;6.

Menghukum Tergugat untuk melakukan pembongkaran atastembok yang menutupi akses jalan keluar dari rumah Penggugat;4. Menghukum Tergugat untuk memberikan ganti rugi materiilberupa uang senilai Ro100.000.000,00 (seratus juta rupiah);5. Menghukum Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakanputusan ini;6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini sebesarRp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah):7.

jalan Penggugat dan Tergugat juga telah wanprestasiatas kesepakatan yang dibuat dalam Surat Pernyataan agar Tergugatmenerima uang ganti rugi atas tanah Tergugat yang dipergunakan olehPenggugat sebagai akses jalan; Bahwa selain itu sebenarnya Penggugat mempunyai hak servitutterhadap akses jalan a quo karena letak rumahnya yang terjepit diantaratanahtanah Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan judex facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan

Obyek Tanah, Penggugat jugasudah pernah mengirimkan Surat Permohonan Hak PengabdianPekarangan/Penawaran, tertanggal 25 September 2019, kepada Tergugatyang dalam isinya agar Tergugat memberikan dan membuka akses jalanmenuju jalan umum serta penawaran pembelian Obyek Tanah Penggugatdan hingga perkara a quo ini berjalan tidak ada respon dan jawaban sertaitikad baik dari Tergugat;Bahwa Penggugat siap untuk membeli tanah Tergugat yang diperuntukkanPenggugat untuk jalan/akses dari dan ke Obyek Tanah Penggugat

jalan oleh Tergugat sebagaikewajibannya untuk memberikan jalan keluar masuk dari dan ke ObyekTanah Penggugat sampai dengan jalan akses umum, maka perbuatanTergugat dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUHPer), yang berbunyi :Halaman 5 dari 33 Hal.

yang dilakukan adalah tindakanKesengajaan dan Kealpaan dari Tergugat yang telah mengetahui bahwaadanya Obyek Tanah milik orang lain yang bukan hak milik Tergugat didalam kawasan lingkungan tanah yang telah dikuasai dan atau dipagariserta dikelola oleh Tergugat merupakan tindakan kesengajaan sertakealpaan Tergugat yang tidak membuatkan akses jalan umum dari dan keObyek Tanah Penggugat dan membiarkan akses jalan umum yangberdekatan dengan Obyek Tanah Penggugat dikawasan lingkungan tanahtertutup dan

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang nantinya akandijadikan akses/jalan untuk dibeli oleh Penggugat dengan harga yang tidakmerugikan Penggugat;8. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat ataskerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah);9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;10.

@engan tidak diberikannya akses jalan oleh Tergugat sebagaikewajibannya untuk memberikan jalan keluar masuk dari dan ke obyekTanah Penggugat sampai dengan jalan akses umum, maka perbuatanTergugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukumdst.... perbuatan Tergugat telah memenuhi unsurunsur dalam PerbuatanMelawan Hukum (PMH), adapun unsurunsur tersebut , yaitu denganadanya Perbuatan Melawan Hukum ;Adanya Kesalahan; Adanya Kerugian;Adanya hubungan sebab akibat.Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut

Big.September 2015 masyarakat bergotong royong dan membuka kandangternak babi termasuk milik Dinar Br.Simangunsong;Bahwa Seharusnya yang mengerjakan pembukaan akses jalan yang dimintamasyarakat tersebut adalah pihak Dinas PU Kabupaten Toba Samosir akantetapi pada saat masyarakat bergotong royong membuka akses jalan ditanggul Sungai Silimbat pada tanggal 17 September 2015 tidak adaditurunkan alat berat dari Dinas PU Kabupaten Toba Samosir dan yangmelakukannya adalah masyarakat;Bahwa Masyarakat ada

jalan menuju Dusun Narumambingdan posisi kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong beradadipinggir Sungai yang akan digunakan akses jalan sehingga kandangtersebut dibongkar;Bahwa Setelah kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkarmengakibatkan kandang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakanlagi;Bahwa Sebelum dilakukan pembongkaran sudah ada himbauan kepadamasyarakat untuk melakukan pembongkaran segala bangunan yang adadiatas tanggu!

milik Dinar Br.Simangunsong beradadipinggir Sungai yang akan digunakan akses jalan sehingga kandangtersebut dibongkar;Bahwa Setelah kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong dibongkarmengakibatkan kandang tersebut menjadi rusak dan tidak dapat digunakanlagi;Bahwa sebelum dilakukan pembongkaran sudah ada himbauan kepadamasyarakat untuk melakukan pembongkaran segala bangunan yang adadiatas tanggu!

Narumambing Desa Situatuayang menyepakati membuka akses jalan menuju Dusun Narumambingdengan membongkar kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsongkarena dari lokasi tersebut akan digunakan sebagai akses jalan;Bahwa Pada musyawarah pertama Terdakwa tidak ikut tapi padamusyawarah kedua menyepakati usulan anak rantau yang akan membangunmonumen dengan membuka akses jalan dari pinggir sungai Silimbat denganHalaman 40 dari 65 Putusan Nomor 224/Pid.B/2016/PN.

jalan menuju Dusun Namurambing yang bisa dimasuki kenderaanroda empat dan harus membuka akses jalan dari pinggir Sungai Silimbatyang diatasnya dibangun kandang ternak babi milik Dinar Br.Simangunsong;Bahwa Tanah tempat berdirinya kandang ternak babi yang dibongkar milikDinar Br.Simangunsong menurut Dinar Br.Simangunsong adalah tanah milikitonya (saudaranya) namun lokasi tersebut berada diatas bahu sungai danmerupakan Daerah Aliran Sungai (DAS);Bahwa Pertama sekali yang mengusulkan pembukaan akses

PointName) Campina dengan cara memberikan petunjuk kepada terdakwaLUKMAN untuk menggantikan APN (Akses Point Name) standar ke APN(Akses Point Name) CAMPINA.

khususuntuk melakukan illegal recharge /pengisian ulang pulsa Telkomsel karenamereka memiliki akses ke server URP (Universal Recharge Platform)Telkomsel, antara lain yaitu:1.

CAMPINA ICECREAM INDUSTRI dan memanipulasi akses ke jasa telekomunikasi karenaterdakwa tidak mendaftarkan secara resmi kepada pihak provider telkomsel,namun hanya merubah pengisian form aplikasi APN milik PT.

akses secara ilegal dengan kata lain terdakwa telahmasuk kedalam sistem jaringan Internet yang di peruntukkan untuk PT.Campina Ice Cream tanpa sepengetahuan PT.

AHMAD SUMARDAJO alias RIZAL DUA GEBE; Bahwa terdakwa juga mengetahui tentang penggunaan APN (Akses PointName) standar ke APN (Akses Point Name) Campina dan pernahmenggunakannya untuk mengakses internet melalui handphone; Bahwa saksi pernah memberikan sim card ke terdakwa sebanyak 5 sim cardmasing masing isi pulsa Rp.1.000.000, (satu juta rupiah);Bahwa terdakwa mengerti, membenarkan, dan tidak keberatan atas keterangansaksi;KETERANGAN AHLI:1.

secara sepihakmengaktifkan kembali kartu akses (access card) dimaksud tanpaadanya ijin dari PENGGUGAT, namun TERGUGAT tetap melakukanpengaktifpan kartu akses (access card) dengan cara melawan hukumdan melanggar hakhak hukum PENGGUGAT selaku pemilik sah unitSW59DH Apartemen The Pakubuwono Signature, oleh karenanyapada tanggal 15 Desember 2016 PENGGUGAT melalui kuasahukumnya meminta kepada TERGUGAT dan TERGUGAT VII untuksegera menonaktifkan dan menarik kartu akses (access card) yangtelah diberikan

Justin LimHwa Tat, dalam hal ini adalah kami tidak berpihak, meskipunsertipikat SW59DH sudah atas nama Ibu, namun kami tidak dapatserta merta melakukan penon aktifan akses card Sadr. Justin Lim HwaTat tanpa ada surat dari pihak yang berwenang/POLRI atau putusanpengadilan yang memerintahkan BM TPS untuk melakukanpenonaktifan akses card Sadr.

Justin Lim Hwa Tat.Oleh karena itu kami akan melakukan penonaktifan akses card Sadr.Justin Lim Hwa tat apabila sudah ada surat dari pihak yangberwenang/POLRI atau putusan pengadilan yang memerintahkanBM TPS untuk melakukan penonaktifan akses card Sdr. Justim LimHwa Tat.SURAT DARI TURUT TERGUGAT KEPADA TERGUGAT DANTERGUGAT VII UNTUK TIDAK MENDAHULUI MAJELIS HAKIMDAN PENYIDIKAN6.

Justin Lim Hwa Tat.Oleh karena itu kami akan melakukan penonaktifan akses card Sadr.Justin Lim Hwa tat apabila sudah ada surat dari pihak yangberwenang/POLRI atau putusan pengadilan yang memerintahkanBM TPS untuk melakukan penonaktifan akses card Sdr.

Bahwa atas Aksi Demonstrasi tanggal 22 Mei 2019 tersebut, Tergugatmembatasi akses internet atas beberapa media sosial, dengan alasanmembatasi berita negatif dan hoaks (hoax) terkait dengan AksiDemonstrasi tanggal 22 Mei 2019;. Bahwa tindakan Tergugat membatasi akses internet terhadapatbeberapa media sosial, telah dimuat di beberapa berita media online,diantaranya adalah :a.

Dimuat oleh Okezone.com : Aksi 22 Mei, Pembatasan Akses MediaSosial hingga 2 atau 3 Hari ke Depan(https://techno.okezone.com/read/2019/05/22/207/2058983/aksi22mei pembatasanaksesmediasosialhingga2atau3harikedepan); b. Dimuat oleh TribunBali.com : Aksi 22 Mei 2019, Pemerintah ResmiBatasi Akses Media Sosial, Ini Sebabnya;(http://bali.tribunnews.com/2019/05/22/aksi22mei2019pemerintahresmibatasiaksesmediasosialinisebabnya);c.

Dimuat oleh Okezone.com : Batasi Akses Medsos Aksi 22Mei, Download atau Upload Foto & Video Jadi Lambat(https://techno.okezone.com/read/2019/05/22/207/2058996/batasiaksesmedsosaksi22meidownloadatauuploadfotovideojadi lambat);e. Dimuat oleh Okezone.com : Cegah Provokasi dan Hoaks Aksi 22Mei, Pemerintah Batasi Akses Media SosialHal. 4 dari 19 Hal. Penetapan Nomor 358/Pdt.G/2019/PN. Jkt.

membatasi akses internet terhadap beberapamedia sosial hanya memberikan alasan kepada publik untukmenghindari berita negatif dan hoaks (hoax) terkait dengan AksiDemonstrasi namun Tergugat tidak menyampaikan Dasar Hukum danmekanisme Hukum yang dilakukan Tergugat atas pembatasan aksesinternet terhadap beberapa media sosial.

Dasar Hukum dan dilakukan mekanisme Hukum sesuai denganketentuan hokum yang ada ataupun tindakan tersebut merupakanDiskresi atas pembatasan akses internet terhadap beberapa media sosialdengan alasan menghindari berita negatif dan hoaks (hoax) terkaitdengan Aksi Demonstrasi tanggal 22 Mei 2019 yang dilakukan Tergugat,hal berkaitan dengan Asas Kepastian Hukum;Hal. 9 dari 19 Hal.

Laporan Evaluasi Lelang Paket Pembangunan Februari 2013Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.Hotmix Tahap III13. Surat Perjanjian Pembangunan Jalan Akses Nomor:620/01/SP/BMBandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap /DPU/2013 tanggal 20Ill sumber dana APBD Kota Pagar Alam dengan Februari 2013nilai kontrak Rp23.595.777.000,0014. Dokumen Addendum Surat Perjanjian Nomor:Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung 620/01.a/SP/BM/DPUBungsu (2 Jalur) A.

Dokumen Laporan Harian Standar Pembangunan Nomor:Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. 620/01/SP/BM/DPU/Hotmix Tahap Ill Kota Pagaralam 2013 tanggal 20Februari 201316. Dokumen Laporan Mingguan Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019 Bungsu (2 Jalur) A.

As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A. HotmixTahap Ill26. Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tanggal DesemberPembangunan Jalan Akses Bandara Atung 2012Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III27. Dokumen penawaran PT Alfa Amin Utama Nomor:pekerjaan pembangunan jalan Akses Bandara 01/AAU/I/2013Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III tanggal 22 Januari2013 28.

PT Alfa AminPekerjaan Pembangunan Jalan Akses BandaraDokumen kualifikasi Utama Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 3693 K/Pid.Sus/2019 Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III 29. Dokumen Penawaran PT Feco Konstruksi Utama NomorPaket Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses 01/FKU/I/2013Bandara Atung Bungsu (2 Jalur) A.Hotmix Tahap tanggal 22 JanuariIII 201330.

Laporan Design Mix Formula Aggregat Base Nomor:Class C Pembangunan Jalan Akses Bandara 600/47/BPP/IV/2013Atung Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap Ill Kota tanggal 10 April 2013Pagaralam32. Dokumen Back Up Data Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Bandara AtungBungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III33. Dokumen FHO (Final Hand Over) Kegiatan Nomor:620/217/BMPembangunan Jalan Akses Bandara Atung /DPU/2014 tanggal 15Bungsu (2 Jalur) A. Hotmix Tahap III April 201434. Akta pendirian Perusahaan PT.

akses, ganti not, ganti nama Juli 001 s/d 262,Tahun 2005 ;2004. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Agustus 001 s/d250, Tahun 2005 ;2005. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama September 001s/d 278, Tahun 2005 ;2006. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Oktober 001 s/d276, Tahun 2005 ;2007. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama November 001s/d 178, Tahun 2005 ;2008. 1 (satu) bundel arsip

No.655 K/Pid.Sus/2010 1998. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Januari 001 s/d219, Tahun 2005 ;1999. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Februari 001 s/d257, Tahun 2005 ;2000. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Maret 001 s/d294, Tahun 2005 ;2001. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama April 001 s/d251, Tahun 2005 ;2002. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama

Mei 001 s/d 248,Tahun 2005 ;2003. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Juli 001 s/d 262,Tahun 2005 ;2004. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Agustus 001 s/d250, Tahun 2005 ;2005. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama September 001s/d 278, Tahun 2005 ;2006. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Oktober 001 s/d276, Tahun 2005 ;2007. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti

Untuk mempertegas legalitas mengenai akses fee,Perjanjian Kerjasama PT.

akses, ganti not, ganti nama Juli 001 s/d 262,Tahun 2005 ;2004. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Agustus 001 s/d250, Tahun 2005 ;2005. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama September 001s/d 278, Tahun 2005 ;2006. 1 (satu) bundel arsip, batal, salah akses, ganti not, ganti nama Oktober 001 s/d 276, Tahun 2005 ; Hal. 495 dari 504 hal.

;Bahwa Tergugat setelah mendirikan bangunan yang menutup akses jalankeluar masuk, pernah menjanjikan kepada Penggugat akan memberikanakses jalan keluar masuk di sebelah Barat pekarangan/rumah Tergugat I.Bahwa akses jalan di sebelah Barat tersebut telah ada dan telahdigunakan oleh Penggugat sampai dengan + bulan Juli 2014, namunsetelah meninggalnya Juwari Harsosumarto pada + bulan Juli 2014 aksesjalan telah ditutup oleh Tergugat , selanjutnya juga didirikan bangunanpermanen oleh Tergugat , sehingga

Nomor 1761 K/Pdt/201611.Tohudan atas nama Sri Tuminah Notoprayitno, Gambar Situasinya tidakmencantumkan akses jalan keluar masuk menuju pekarangan/rumah milikPenggugat, sementara sesuai Surat Keterangan Nomor 5944/52/Ds 1985yang di keluarkan oleh Kepala Desa Tohudan tanggal 20 September 1985yang diketahui dan dikuatkan oleh Camat Kecamatan Colomadu H.Soesilo, BA, menerangkan dalam Gambar Situasi tanah hak bagian SriTuminah telah digambar akses jalan keluar masuk;Berdasarkan halhal tersebut Tergugat

(kurang lebih dua ratus sembilan puluh meter persegi) yangterletak di Jetis, Rt. 02, Rw. 05, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu,Kabupaten Karanganyar;Menyatakan bahwa Penggugat berhak mendapatkan akses jalan keluarHalaman 6 dari 21 hal. Put.

Soesilo, BA,menerangkan dalam Gambar Situasi tanah hak bagian Sri Tuminah telahdigambar akses jalan keluar masuk;Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1761 K/Pdt/20168.

Nomor 1761 K/Pdt/2016dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi Semarangyang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, ternyata tidak salahdalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa pada saat pembagian warisan sudah disepakati oleh para ahli warisbahwa untuk adanya akses jalan keluar/masuk, sehingga tidaklah beralasanbila Pemohon Kasasi menutup akses jalan masuk/keluar ke tanah milikPenggugat/Termohon Kasasi, oleh karenanya permintaan ganti rugi atastanah

Pembangunan akses jalan dan landasan Hellypadtersebut adalah merupakan awal dari pembangunan Jogo Cove Projectyaitu pembangunan Villa, Hotel, Spa, Restoran, Salt Water Pool diataslahan seluas kurang lebih 46 Ha di Desa Labuhan Kertasari KecamatanTaliwang Kab.

Sumbawa Barat;Bahwa yang dimaksud dengan Jago Cove Projek adalah pembangunanVilla, hotel, Spa, Restaurant, Salt water pool, dll dimana pembangunantersebut diharapbkan dapat memberi dampak terhadap kemajuan pariwisatadi daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat;Bahwa dalam pembangunan Jago Cove Projek tersebut baru dibangunadalah akses jalan sepanjang kurang lebih 3 Km dan rumah tempatpetugas keamanan;Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.SbwBahwa yang melakukan pembangunan akses jalan

jalan sepanjang kurang lebih 3 Km dan rumah kayu tempatpetugas keamanan;Bahwa yang melakukan pembangunan akses jalan sepanjang 3 Km diDesa Labuhan Kertasari Kec.taliwang, Kab.

Wirata Karya Bhakti belum memiliki izinlingkungan tapi sudah melakukan pembangunan akses jalan dan lapanganHellyPed diatas lahan tersebut; Bahwa saksi mengetahui PT.

Wirata Karya Bhakti melakukan kegiatanmembangun akses jalan sepanjang kurang lebih 3,11 Km dan lapanganHellyped sekitar bulan Februari 2015, lalu saksi selaku Ketua LembagaHalaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2016/PN.SbwSosial Masyarakat melakukan pengecekan ke lokasi dan ternyata benartelah ada akses jalan dan lapangan hellyped;Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mencari tahu tentang legalitas dariPT. Wirata Karya Bhakti kepada pemerintah dan karyawan dari PT.

Bahwa sejak dibangunnya Jembatan Tayan pada sekitar September 2012,juga diikuti oleh dibukanya akses jalan ke Jembatan Tayan yang melintasilahan milik Penggugat sebagaimana Posita 1 gugatan.;. Bahwa pembangunan jalan akses ke Jembatan Tayan yang melintasi tanahmilik Penggugat tersebut dipercayakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kepadaperusahaan kontraktor milik Tergugat dengan bendera PT. Aulia Reza, danpelaksanaan di lapangan ternyata dilakukan oleh Tergugat II yakni PT. MetaEstetika Graha ;.

Bahwa akibat dari pekerjaan Para Tergugat tersebut dalam membuka jalanakses ke Jembatan tayan tersebut, telah menyebabkan tanah milikPenggugat terkena dampak kerusakannya, yaitu dimana tanah milikPenggugat sebagian besar tertimbun oleh tanah bongkaran pembukaanjalan akses tersebut ;.

Bahwa pembangunan jalan akses ke Jembatan Tayan yangmelintasi tanah milik Penggugat tersebut dipercayakan olehDinas Pekerjaan Umum kepada perusahaan kontraktor milikTergugat dengan bendera PT. Aulia Reza, dan pelaksanaan dilapangan ternyata dilakukan oleh Tergugat II yakni PT.

Bahwa Tergugat' II menolak dan membantah dalil posita gugatanPenggugat pada Posita Point 3., yang seolaholah menyatakan bahwaHalaman 15 dari 25 putusan Nomor 102/PDT/2020/PT PTKTergugat II telan bekerja membangun jalan akses ke jembatan Tayanyang melintasi tanah milik Penggugat yaitu sejak September 2012.Bahwa fakta yang sebenarnya, Tergugat II sebagai Sub Kontraktordalam Pekerjaan Proyek Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan 1Provinsi Kalimantan Barat berada di lapangan adalah pada pertengahanAgustus

Ibrahim (In casu Penggugat)yang nota bene berada persis di tepi Jalan Akses Jembatan Tayan 1,yaitu telah dikerjakan Atas Persetujuan Bpk. Djunaidi H.

/Penggugat ;Bahwa jalan akses keluar masuk kerumah masingmasing tempat tinggalPenggugat dan Para Tergugat adalah samasama melalui gang tanpanama yang terletak di jalan Tukad Melangit diantara rumah nomor 51 danrumah nomor 53 yang selanjutnya disebut dengan obyek sengketa;Bahwa untuk lebih jelasnya obyek sengketa dapat diuraikan sebagaimanagambar denah berikut:Gang Tanah Milik Tanah Para TergugatRumah No. 51 Penggugat JalanOBYEK SENGKETATukadRuko No.53MelangitUtara 4.

Bahwa sesungguhnya gang tanpa nama/ OBYEK SENGKETA yangdimanfaatkan oleh Penggugat tersebut sekira tahun 1985 dibentuk oleh Made Nuadi Alm (Ayah Penggugat) dengan melepaskan tanah hakHalaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 778/Pdt.G/2019/PN Dpsmiliknya sendiri untuk dapat dijadikan akses jalan keluar masuk; dan sekiratahun 2000 Para Tergugat turut serta memanfaatkan OBYEK SENGKETAsebagai akses keluar masuk Rumah, karena sebelumnya Para Tergugatmemanfaatkan akses keluar masuk rumah adalah

melalui gang sebelahutara dengan cara meminjam kepada pemilik tanah Made DayuhAlmarhum sebagai keluarga yang saling bertetangga; akan tetapi setelahadanya perubahan nilai atas pemanfaatan akses gang disebelah utara,disamping itu Para Tergugat sering membuat keonaran di Gang tersebut,sehingga terjadi konflik dengan pemilik gang sebelah utara, sehinggaPARA TERGUGAT tidak lagi diizinkan melalui gang tersebut, dan atasdasar kemanusiaan, Ayah Penggugat selaku masyarakat yang salingbertetangga, selanjutnya

jalan keluar masuk, ternyata PARA TERGUGATtelah mengklaim obyek sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiridengan menempatkan barangnbarang dan berbagai pot tanamandisepanjang akses jalan /obyek sengketa;Bahwa perbuatan Para Tergugat yang mengklaim kepemilikan obyeksengketa tersebut dengan menempatkan barangbarang dan berbagai pottanaman pada OBYEK SENGKETA yang merupakan akses keluar masukrumah tempat tinggal Penggugat, sehingga sangat menyulitkan Penggugatuntuk memanfaatkan obyek sengketa, sebagaimana

tujuannya adalahuntuk akses jalan keluar masuk rumah;Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUH.Perdata yangmenentukan bahwa: Tiap perbuatan yang melanggar hukum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut; maka perbuatan Para Tergugat yang mengklaim kepemilikanterhadap obyek sengketa serta menghalanghalangi Penggugat untukbersamasama menggunakan obyek sengketa sebagai akses keluarHalaman 3 dari 13

30/Pdt.G/2019/PN Byl10.11.sangat sangat merugikan Para Penggugat serta tidak mencerminkan rasaKeadilan.Bahwa Jalan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo LintasSolobalapanAdi Soemarmo, Desa Donohudan Kecamatan Ngemplak,Kabupaten Boyolali memang sangat menguntungkan bagi para penggunajalan yang mempermudah jarak tempuh antara Solobalapan denganbandara Adi Soemarmo Surakarta, tetapi perlu kita ingat bersama bahwaJalan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas SolobalapanAdi Soemarmo,

Bahwa pada nama Tergugat IV Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaantanah Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas SolobalapanAdi Soemarmo Cq, Balai Tehnik Perkereta Apian kelas Wilayah JawaBagian Tengah yang berkedudukan di JI.

atas nama Suliyatnisebagian seluar 210 m2 telah dipakai/ dibebaskan dalam pelaksanaanHalaman 30 dari 63 Putusan Perkara No 30/Pdt.G/2019/PN Bylpengadaan tanah untuk pembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara AdiSumarmo Lintas Solo Balapan Bandara Adi Sumarmo tersebut;Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat posita angka5,6,7,8,9,10,11 dengan alasan sebagai berikut:a.Tahap pelaksanaan pengadaan tanah untukPembangunan Jalur Kereta Api Akses Bandara Adi Sumarmo Lintas SoloBalapan Bandara

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo didasarkanatas keberatan terhadap perhitungan ganti kerugian tanah JalurKereta Api Akses Bandara Adi Soemarmo Lintas Solobalapan AdiHalaman 36 dari 63 Putusan Perkara No 30/Pdt.G/2019/PN BylSoemarmo, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam poin 4 danpoin 5 halaman 2 s.d. 3 Gugatan.2.

Bandara AdiSoemarmo Lintas Solo Balapan Adi Soemarmo KabupatenBoyolali,tanggal 27 Mei 2019, oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBoyolali selaku Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan jalurKereta api akses Bandara Adi Soemarmo lintas Solo Balapan AdiSoemarmo selanjutnya diberi tanda T.II13 ;Fotokopi Rincian Perhitungan Penilaian Ganti Kerugian Pengadaan TanahPembangunan Jalur Kereta Api Akses Solo Balapan Adi SoemarmoDesa Donohudan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, selanjutnyadiberi

perubahan anggaran dasar yangmemerlukan persetujuan Tergugat, maupun (ti)akses perubahan data yang hanya dilaporkankepada Tergugat, adalah sangat merugikankepentingan hukum dari Penggugat.

,dalam melakukan akses Pemberitahuan Perubahan DataPenggugat kepada Tergugat melalui SABH, telah sesuaidengan peraturan perundang undangan yang mengaturmengenai Tata Cara danProsedur dalam menyampaikanPerubahan Data Perseroan yaitu : (i) Pasal 13 Ayat 1Jo. Pasal 1 butir (2) Permen No.

Sehingga sepanjang Akses PermohonanPerubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan PerubahanData Penggugat diajukan oleh Direksi dan DewanKomisaris Lama sebelum penyelenggaraan RUPSLB 19Juni 2009, Secara Hukum Harus Diterima Oleh TergugatAkan tetapi, Tergugat secara sSewenangwenang = danmengabaikan Asas Kepastian Hukum sebagaimanadiwajibkan dalam AAUPB, telah mengeluarkan SuratDirjen AHU yang isinya : menunda / atau tidakmemproses setiap permohonan akses PT.

Bahwa, isi Surat Dirjen AHU berupa Pemblokiranterhadap semua akses Perubahan Anggaran Dasar danPemberitahuan Perubahan Data Penggugat kepadaTergugat, jelas telah mengabaikan (i) Asas KepastianHukum dan (il) Larangan' Bertindak Sewenang wenang, dengan alasan hukum bahwa Surat DirjenAHU Tidak Patut / TidakSepantasnya serta Tidak Memenuhi Keadilan bagiPenggugat, oleh karena Surat Dirjen AHU memblokirSemua Akses Penggugat kepada Tergugat, padahal isikeputusan RUPSLB 19 Juni 2009 yang dimohonkan untukdiblokir

Sehingga jelas, Surat Dirjen AHUyang memblokir semua akses Penggugat kepada Tergugat adalahbertentangan dengan AAUPB yaitu) Asas Keadilan dan AsasLarangan Bertindak Sewenang wenang ;52Menimbang, bahwa dalil Pengugat tersebut dibantaholeh Tergiugat dengan menyatakan bahwa, karena adanyapermasalahan hukum dalam PT.

Lokasi Bidang Tanah ini berada di pinggir jalan akses utama DesaPatimban sehingga seharusnya nilai Ganti Rugi atas Bidang Tanah iniberbeda dari nilai Ganti Rugi terhadap bidangbidang tanah lain.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subangselaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk KepentinganPembangunan Sarana Penunjang Dan Jalan Akses Pelabuhan PatimbanNomor : 164/KEP.1232.13/X/2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas BagiPelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Sarana PenunjangDan Jalan Akses Pelabuhan Patimban Tahun Anggaran 2017, tanggal 6Oktober 2017, diberi tanda TK.I 3;4.

Sng13 April 2017 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah UntukPembangunan Sarana Penunjang dan Jalan Akses Pelabuhan Patimbanberbentuk Peta yang juga turut ditandatangani olen Gubernur Jawa Barat.

Bahwa pada Pengadaan Tanah bagi pembangunan untukkepentingan umum Untuk Pembangunan Sarana Penunjang DanJalan Akses Pelabuhan Patimban Daerah Kabupaten Subang Obyekmilik Pemohon Masuk dalam wilayah yang terkena pembangunanPembangunan Sarana Penunjang Dan Jalan Akses PelabuhanPatimban Daerah Kabupaten Subang (Bukti TK.15).Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan GugatanPermohonan Keberatan Besar Nilai Ganti Rugi Tanah dengan alasanalasansebagaimana di urai dalam posita Gugatan Permohonan Keberatan

Untuk akses Road (sudah ada jalan Negara) nilai penggantian wajar(fisik dan non fisik)/ (Appraisal) adalah kisaran Rp.1.000.000, s/dRp.1.5000.000..b. Untuk Akses Road Tanah merah nilai penggantian wajar (fisik dan nonfisik)/ (Appraisal) adalah Rp.300.000, s/d Rp.500.000.,.c.

AKSES CIPTA UTAMA yang ditujukankepada PT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dan ditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI(Direktur CV. AKSES CIPTA UTAMA).6 (enam) lembar purchase order dari CV. INDRA PRATAMA Nomor : 37 / POIP /XI / 2011 tanggal 25 November 2011 kepada PT. AKSES CIPTA UTAMA yangditandatangani oleh IZWAR (Direktur CV. INDRA PRATAMA).2 (dua) lembar purchase order dari CV. INDRA PRATAMA Nomor : 36 / POIP / XI /2011 tanggal 25 November 2011 kepada PT.

AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 002 / AksInv / / 2012 tanggal 3 Januari 2012 dariCV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yang ditandatanganioleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT. AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 003 / AksInv / / 2012 tanggal 3 Januari 2012 dariCV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yang ditandatanganioleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT. AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 032 / AksInv / XII / 2011 tanggal 21 Desember 2011dari CV.

AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yangditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT. AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 033 / AksInv / XII / 2011 tanggal 21 Desember 2011dari CV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yangditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT. AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 034 / AksInv / XII / 2011 tanggal 21 Desember 2011dari CV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yangditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT.

AKSES CIPTA UTAMA yang ditujukan kepadaPT. GLOBAL SYSTECH MEDIKA dan ditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (DirekturCV. AKSES CIPTA UTAMA)6 (enam) lembar purchase order dari CV. INDRA PRATAMA Nomor : 37 / POIP / XI/ 2011 tanggal 25 November 2011 kepada PT. AKSES CIPTA UTAMA yangditandatangani oleh IZWAR (Direktur CV. INDRA PRATAMA).2 (dua) lembar purchase order dari CV. INDRA PRATAMA Nomor : 36 / POIP / XI /2011 tanggal 25 November 2011 kepada PT.

AKSES CIPTA UTAMA).Halaman 54 dari 68 halaman, Nomor 05/Pid.SusTPK/2018/PT PTK1 (satu) lembar INVOICE No. 032 / AksInv / XII / 2011 tanggal 21 Desember 201 1dari CV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yangditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT. AKSES CIPTA UTAMA).1 (satu) lembar INVOICE No. 033 / AksInv / XII / 2011 tanggal 21 Desember 2011dari CV. AKSES CIPTA UTAMA kepada CV. INDRA PRATAMA yangditandatangani oleh Ir. JEFRIALMI (Direktur PT.

Bahwa pada saat Penggugat secara sah memiliki tanah tersebut,Penggugat membangun rumah tinggal pada tahun 2002 yang di manatanah perempuan SADA disebelah timur yang berbatasan langsungjalanan, perempuan SADA mengizinkan Penggugat beserta istri dan anakanaknya memakai tanahnya sebagai akses jalan menuju tanah/rumahPenggugat I.3.

Berdasarkan pelanggaran tersebut diatas tergugat telah membangunpondasi rumah diatas akses jalan menuju tanah (rumah) para Penggugatdimana tergugat melanggar KUHP Perdata Pasal 667 yang berbunyi :Pemilik sebidang tanah atau pekarangan yang terletak diantara tanahtanah orang lain sedemikian rupa sehingga ia tidak mempunyai jalan keluarsampal ke jalan umum atau ke perairan umum, berhak menuntut kepadapemilikpemilik pekarangan tetanggannya, supaya diberi jalan keluaruntuknya guna kepentingan tanah atau

Tidak ada akses jalan yang diberikan oleh si pemilik tanah SADA karnatanahnya terpagar keliling dulu.Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Padt.G/2019/PN Pkj.2. Tidak benar si penggugat mengatakan bahwa tibatiba muncul yangmengatas namakan keluarga terdekat SADA yang tidak jelas bukti hibahnya,Karna:1.

Siapakah pemilik tanah objek sengketa yang ingin dijadikan akses jalansebagaimana dalan gugatan Para Penggugat?2. Apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidakmemberikan akses jalan ke Para Penggugat?

Pelelangan, Kelurahan Tekolabua,Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep yang hendak dijadikanakses jalan keluar masuk rumahnya oleh Para Penggugat, namun tidakdiberikan oleh Tergugat; Bahwa tanah yang hendak dijadikan akses jalan oleh Para Penggugattersebut adalah milik almarhumah Sada;Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Pkj.Bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak pernah lewat di tanah tersebut,atau bukan tanah tersebut yang mereka gunakan sebagai akses keluarmasuk rumah

(tiga belas ribu delapan ratus tiga puluh meter persegi) yang terletak diJalan Baru Akses Bandara tembus kebun sayur/Jalan Musi Ill Rt 62 Rw 13Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Palembang dengan batasbatas sekarang sebagai berikut:e Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Tjikmat, sekarang berbatasdengan Sungai Kecil/Sidik; Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Kecil;e Sebelah Selatan, dahulu berbatas dengan sungai, sekarang berbatasdengan Jalan Baru Akses Bandara tembus Kebun Sayur/Jalan

(tiga belas ribudelapan ratus tiga puluh meter persegi) dengan batasbatas sekarangsebagai berikut:e Sebelah Utara dahulu berbatas dengan tanah Tjikmat, sekarang berbatasdengan sungai kecil/Sidik;e Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil;e Sebelah Selatan, dahulu berbatas dengan sungai, sekarang berbatasdengan Jalan Baru Akses Bandara tembus kebun Sayur/Jalan Musi III;Halaman 4 dari 20 hal. Put.

Menyatakan sebidang tanah usaha yang terletak Jalan Baru Akses Bandaratembus kebun sayur/Jalan Musi Ill Rt 62 Rw 13 Kelurahan Kebun BungaKecamatan Sukarami, Kota Palembang yang berdasarkan Akta PengoperanHak Nomor 6 tanggal 28 Agustus 2012 dihadapan Notaris Willy Y.

Menyatakan sebidang tanah usaha yang terletak Jalan Baru Akses Bandaratembus kebun sayur/Jalan Musi III Rt 62 Rw 13 Kelurahan Kebun BungaKecamatan Sukarami Kota Palembang yang berdasarkan Akta PengoperanHak Nomor 06 tanggal 28 Agustus 2012 dihadapan Notaris Willy Y.Halaman 12 dari 20 hal. Put.

Andrisma, S.H., M.Kn., di Palembang yangterletak Jalan Baru Akses Bandara tembus kebun sayur/jalan Musi Ill Rt 62Rw 13 Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang,dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) 04.01.07.04.06037 yangditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palembang tertanggal 3Januari 2013 dengan Peta Bidang Tanah Nomor 865/2013 tertanggal 17Mei 2013 luas tanah 13.830 m?

Bahwa pengadaan tanah dan bangunan yang ditetapkansebagai lokasi untuk pembangunan akses jalan hutan kotasebagaimana S.K.

Hal ini disebabkan karena:7 Apabila hanya untuk membuka akses jalan menuju keHutan kota kembangan utara maka Pemda DKI Jakartacukup diambil jalur lurus saja tidak perlu dengan caramembelokan jalur akses jalan tersebut mendekati tanahbekas milik PT Dian Taksi yang rencananya akandibangun apartemen sehingga harus membebaskantanah dan bangunan milik warga in casu ParaPenggugat dan Warga Masyarakat.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2091 Tahun2015, tertanggal 5 Oktober 2015 Tentang Penetapan LokasiUntuk Pembangunan Akses Jalan Hutan kota kembangan utara,Kelurahan, Kembangan Utara, Kecamatan kembangan, KotaAdministarasi Jakarta Barat;3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 2091Tahun 2015, tertanggal 5 Oktober 2015 Tentang PenetapanLokasi Untuk Pembangunan Akses Jalan Hutan kotakembangan utara, Kelurahan, Kembangan Utara, Kecamatankembangan, Kota Administarasi Jakarta Barat;4.

jalan ;e Bahwa pada saat itu tanggapan warga ya, sangat keberatan,karena ada tanah kosong kalau hanya akses jalan, tapi kKenapaharus melewati tanah warga;e Bahwa keberatannya sudah disampaikan, dan katanya nantidisampaikan sama pimpinan;e Bahwa ada jalanan didepan rumah saksi, dan disitu ada exTaksi Dian, katanya akan dibangun Apartemen;e Bahwa sepengetahuan Saksi di sekitar wilayah tersebut, akandibangaun akses jalan, tapi tidak kekampung warga, kamitahunya setelah kroscek ke Bagian Bidang Tata