Ditemukan 1475997 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : datar dalam damai dapat darah
Penelusuran terkait : Anggaran dasar Koreksi dasar Koreksi dasar dpp Tidakan korupsi terhadap pembangunan gedung sekolah dasar Lphkkn yang digunakan oleh kpk sebagai dasar penetapan penyidikan Sukamto Kepala sekolah dasar no.060926 Walikota medan Kabulkan Bunyi amar putusan; perubahan pasal yang menjadi dasar putusan Kepemilikan saham Akta pendirian perusahaan(anggaran dasar perusahaan) Pembelian lahan Maria denisia tunbonat vs kepala sekolah dasar negeri 051 tarakan; Harga jual tenaga listrik Biaya produksi listrik Tarif dasar listrik
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-02-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 20-03-2015
Putusan PTA SEMARANG Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Smg.
Tanggal 16 Maret 2015 — PEMBANDING, umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (pada Pengadilan Negeri Banyumas), tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai TERMOHON sekarang PEMBANDING ; --------------------------- melawan TERBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan - , tempat kediaman di Kabupaten Banyumas, semula sebagai PEMOHON sekarang TERBANDING ; -------
191 — 103
  • Nomor : 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 Hakim tingkat banding tidak harusmeninjau serta mempertimbangkan keberatankeberatan Pembanding satudemi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbanganhakim tingkat pertama dan kemudian menyatakan sikapnya.; DALAM KONPENSI :Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapatdisetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan sebagaipertimbangan dan pendapat
    Ini adalahaniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwakeberatankeberatan Termohon/Pembanding, dalam hal ini (in casu) tidakdapat disetujui, sebab tentang hal yang disampaikan oleh Termohon/Pembanding tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas ; Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusanMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam konpensi ini, sepenuhnya dapatdisetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 04-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 25-10-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn
Tanggal 19 Juni 2017 — ZULHILMAR, M.Pd, (PENGGUGAT) - Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Kota (TERGUGAT)
69 — 26
  • ZULHILMAR, M.Pd, (PENGGUGAT)- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan Kota (TERGUGAT)
    Bahwa Penggugat keliru menggugat Tergugat atas dasar pemutusanhubunga kerja (PHK), karena kewenangan final memutuskan hubunganHalaman 7Putusan Nomor : 93/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mdn1.3.1.4.1.5.kerja (PHK) adalah kewenangan mutlak dari pimpinan di atas Tergugatyakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kota Medan.Bahwa menurut ketentuan yang berlaku yang berwenang memutuskanhubungan kerja pada diri Penggugat adalah pimpinan Tergugat dilevelatas yakni sesuai ketentuan Majelis
    gugatan Penggugat dikualifikasisebagai gugatan yang salah alamat, karena menurut putusan MahkamahAgung Nomor: 1260 K/Sip/1980 kaidah hukumnya menyatakan gugatantidak dapat diterima karena ditujukan kepada kuasa yangmenjalankannya.Bahwa dalam perkara a quo yang seharusnya digugat oleh Penggugatadalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kota Medan bukan Majelis Pendidikan Dasar danMenengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cabang Medan Kota,sehingga gugatan Penggugat harus
    Bahwa menurut Qaidah Pendidikan Dasar dan MenengahMuhammadiyah pada BAB Ill Pengangkatan dan PemberhentianPimpinan Lembaga Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan padaPasal 22 ditegaskan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pendidikdan tenaga pendidikan diatur oleh Majelis Pendidikan Dasar danMenengah (DIKDASMEN) Pimpinan Pusat.Bahwa menurut Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah padaPasal 5 ayat (7) menegaskan: dalam hal
    Saksi Dr.Muhyarsyah, SE., M.Si ;Bahwa saksi adalah selaku Majelis Pendidikan Dasar Menengah,Pimpinan Cabang Muhammadiyah Medan;Bahwa Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor03/PRN/I.0/B/2012, tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengahuntuk tugas dan kewenangan pengangkatan guru dilakukan pimpinandaerah kota Medan ;Bahwa di atas Pimpinan Cabang ada Pimpinan wilayah untuk wilayahProvinsi dan diatasnya ada Pimpinan Pusat;Bahwa Surat Keputusan mengenai pemberhentian guru adalah dariPimpinan Daerah
    Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PimpinanCabang Muhammadiyah Medan , SMP Muhammadiyah 1) harus melaksanakanketentuan dimaksud secara benar dan konsekwen;Menimbang, bahwa setelah mendalami dan mencermati bukti T3 dan bukti T8 tentang tindak lanjut dari pelaksanaan aturan qaidah dan Peraturan PimpinanMuhammadiyah dimana pada tanggal 15 November 2016 dengan suratNo.84/III.4/B/2016 dan tanggal 30 November 2016 dengan surat No.15/IV.0/B/2016yang inti kKedua surat aquo adalah Majelis Pendidikan Dasar
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 27-11-2023 — Putus : 05-03-2024 — Upload : 06-03-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 237/Pdt.G/2023/PN Tjk
Tanggal 5 Maret 2024 — Penggugat:
Yudith Edida Agustina Hutasoit
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut
38 — 16
  • Penggugat:
    Yudith Edida Agustina Hutasoit
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Rawa Laut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pendidikan
Register : 10-04-2008 — Putus : 23-06-2008 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 35/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juni 2008 — Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
217 — 114
  • Okky Sofyan, Sp.OG, DKK;Kepala Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta
    Jika dihitung sejak bulan Oktober 2006sampai dengan Maret 2007 (6 bulan), makagaji dan pendapatan lain yang sah yangberhak diterima Penggugat adalah Rp. 1.306.200, x6 bulan = Rp. 7.837.200, ;Bahwa surat keputusan Tergugat objek sengketa aquo cacat yuridis baik ditinjau dari sudut formalproseduralnya maupun materi substansialnya dankarenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dalam surat keputusan Tergugat objek sengketaa quo, dasar pemberhentian Penggugat adalah karenaPenggugat melanggar
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata
Register : 07-12-2022 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 24-01-2024
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 51/Pdt.G/2022/PN Sdr
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat:
HJ.MUNA ALIAS HJ. KAMMUNA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/BUPATI SIDRAP
2.PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG/CAMAT WATANG SIDENRENG KAB. SIDRAP
3.PEMERINTAH DESA TALUMAE/KEPALA DESA TALUMAE, KEC. WATANG SIDENRENG, KAB. SIDRAP
Turut Tergugat:
DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/KETUA DPRD KAB. SIDRAP
81 — 52
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3151 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — DASAR USAHA, dk.
470 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASAR USAHA, dk.
    Gugatan tidak memiliki dasar hukum:;3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau p/uriumlitis consortium,4.
    Posita merupakan dalildalil konkret tentang adanyahubungan hukum yang merupakan dasar serta alasanalasan daripadatuntutan. Uraian tentang kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa harusdijelaskan secara runtut dan sistematis sebab hal tersebut meruapkanpenjelas duduknya perkara sehingga adanya hak dan hubungan hukumyang menajdi dasar yuridis daripada tuntutan;Secara garis besar dalam posita harus memuat antara lain :a. Objek perkara yaitu mengenai hal apa gugatan yang akandiajukan;b.
    objek sengketa; Dasar Fakta (feitelijke grond)Memuat pernyataan mengenai: Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung denganatau di sekitar hubungan hukum yang terjadi anatara Penggugatdengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat: Atau penjelasan faktafakta yang langsung berkaitandengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkanPenggugat;o.
    uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yangmenjadi dasar yuridis daripada gugatan;Halaman 19 dari 25 hal.
    Bahwa selain itu di dalam uraian fundamentum petendi/posita,Para Pemohon Kasasi secara jelas telah menyebutkan dasar hukum dandasar fakta atau uraian kejadiankejadian atau peristiwaperistiwa yangmenjadi dasar gugatan a quo. Para Pemohon Kasasi telah secara jelasmenjelaskan mengenai hubungan hukum antara Para Pemohon Kasasidengan Para Termohon Kasasi yang berkaitan dengan materi atau objekyang disengketakan.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 25-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 821/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Tergugat : MONY THERIZA KRISNADA Diwakili Oleh : WAWAN ANDRI ARGO WICAKSONO SH MH
Terbanding/Penggugat : DASAR
50 — 29
  • Pembanding/Tergugat : MONY THERIZA KRISNADA Diwakili Oleh : WAWAN ANDRI ARGO WICAKSONO SH MH
    Terbanding/Penggugat : DASAR
    berkas perkara aquosecara elektronik beserta putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 21Oktober 2021 Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Blt, termasuk memori banding dariKuasa Hukum Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa HukumTerbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwaterhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertamayang diuraikan didalam putusannya sudah tepat dan benar menuruthukum baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, sehingga dapatdisetujui dan dijadikan dasar
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 37/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
519 — 168
  • Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta
    Didik YOSUA IMANUEL TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0088/0088799720, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : IV, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai pada Mata Pelajaran Agama yang Cukup sehingga YOSUA IMANUEL TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas V Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum
    Penggugat:
    YOSUA IMANUEL TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas V Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas V Sekolah Dasar.
    Bukti P10Ayub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 dan tandaditerima, tanggal 4 Agustus 2020 (foto kopi dari fotokop)) ;Surat Keberatan kedua atas tidakdiberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari BapakAyub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 10 Agustus 2020 dan tandaditerima (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Permohonan Perlindungan HukumKepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan,dengan Surat Nomor: 27/TJLO/VII/2020, tanggal
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN BLORA Nomor 50/Pid.Sus/2018/PN Bla
Tanggal 18 April 2018 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH
Terdakwa:
1.LAMAN Bin SENTONO
2.JUDI Bin DASAR
30 — 17
  • Menyatakan Terdakwa I LAMAN Bin SENTONO dan JUDI Bim DASAR tersenbut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " bersama-sama menebang pohon didalam Hutan Tanpa Memilki Ijin Dari Pejabat Yang Berwenang"

    2.

    Menjatuhkan kepada Terdakwa I LAMAN Bin SENTONO dan JUDI Bim DASAR dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh Bulan) dan denda sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    4.

    Penuntut Umum:
    HERDIAN RAHADI, SH
    Terdakwa:
    1.LAMAN Bin SENTONO
    2.JUDI Bin DASAR
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Umum
Register : 05-04-2024 — Putus : 05-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 44/Pid.C/2024/PN Gpr
Tanggal 5 April 2024 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
Terdakwa:
ADITYA TINTA HERMAWAN Bin DASAR
7 — 3
  • Menyatakan terdakwa ADITYA TINTA HERMAWAN BIN DASAR, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah ;

    2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;

    3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah

    Penyidik Atas Kuasa PU:
    SATUAN PAMONG PRAJA KABUPATEN KEDIRI
    Terdakwa:
    ADITYA TINTA HERMAWAN Bin DASAR
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 36/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
292 — 140
  • strong>DALAM EKSEPSI

    Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik YONATAN TUNBONAT, Nama Sekolah
    : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : II, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai Mata Pelajaran Agama yang Cukup, sehingga YONATAN TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas III Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan
    Penggugat:
    YONATAN TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas Ill Sekolan Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehHalaman 17 dari 102 HalamanPutusan Nomor : 36/G/2020/PTUN.SMDpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional,
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut :(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas III Sekolah Dasar.
    dan pendidikan menengahterdiri atas : a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;Pasal 3Ayat (1) : Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar danpendidikan menengah meliputi aspek :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 28-08-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — SEKOLAH DASAR NEGERI DADAPAN 2, DK
29 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKOLAHDASAR NEGERI DADAPAN 2, DK
    Salmi) telah didirikanbangunan gedung rumah tembok permanen Sekolah Dasar Negeri Dadapan2 Desa Dadapan, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang oleh Tergugat dan sebagian dari tanah tersebut juga digarap/kerjakan/dikuasai olehDakimin (Tergugat II), dan untuk selanjutnya atas tanah tegalan/pekaranganseluas kurang lebih 5.500 m? (lima ribu lima ratus meter persegi) tersebutdisebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara ini;4.
    Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat Il yang telah menguasai,mengerjakan dan mendirikan bangunan gedung rumah tembok permanenSekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan, Kecamatan Sedan,Kabupaten Rembang di atas tanah tegalan/pekarangan obyek sengketa milikPenggugat tersebut yang tanpa hak dan tanpa terlebih dahulu mintaijin/persetujuan dari Penggugat sebagai pemilik sah adalah perbuatanTergugat dan Tergugat II tersebut merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum;5.
    Bahwa atas perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dari Para Tergugatyang telah menguasai, mengerjakan dan mendirikan bangunan gedungrumah tembok permanen Sekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang di atas tanah tegalan/pekaranganobyek sengketa milik Penggugat, telah jelas menimbulkan kerugian bagiHalaman 2 dari 171 hal. Put.
    Menyatakan menurut hukum perbuatan dari Tergugat dan Tergugat Ilmenguasai dan mengerjakan dan mendirikan bangunan gedung rumahtembok permanen Sekolah Dasar Negeri 2 Dadapan, Desa Dadapan,Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang di atas tanah obyek sengketatanpa ijin/tanpa persetujuan Penggugat selaku pemilik sah atas tanahobyek sengketa tersebut, adalah merupakan perbuatan tanpa hak danmelawan hukum;5.
    Penggugat dalam posita gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsground), pasalpasal ketentuan dalam hukum/peraturan yang manayang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan gugatannya. Demikianjuga mengenai fakta dasar/peristiwa hukum (fatelijke ground) yang diajukanjuga tidak jelas. Oleh karenanya dalil gugatan seperti itu tidak memenuhisyarat formil gugatan, dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dantidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie);c.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 10-10-2019 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 04-11-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 736/Pdt.G/2019/PN Mdn
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat:
1.SUBIYAKTO
2.Zulham Effendi Mukhtar SH, CN (Kuasa dari SUBIYAKTO )
Tergugat:
1.Sekolah Dasar. Negeri No. Nol Enam Nol Sembilan Dua Enam
2.Sekolah Dasar. Negeri No: 060926
61 — 12
  • Penggugat:
    1.SUBIYAKTO
    2.Zulham Effendi Mukhtar SH, CN (Kuasa dari SUBIYAKTO )
    Tergugat:
    1.Sekolah Dasar. Negeri No. Nol Enam Nol Sembilan Dua Enam
    2.Sekolah Dasar. Negeri No: 060926
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-10-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1185 K/PDT/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — BESKINUR, dkk. vs PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU RI. (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
41 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BESKINUR, dkk. vs PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PERSATUAN GURU RI. (PPLP-DIKDASMEN PGRI), dk.
    sebagai sekolahan;Bahwa Penggugat merintis sekolan kejuruan SMK PGRI 3 denganmeminjam gedung Sekolah Dasar Negeri saat ini sungguh berat, selainkarena tidak ditunjang dengan fasilitas dan sarana yang memenuhi syarat;Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, dimana pada tahun 1995Penggugat dan kawankawan seperjuangan membangun sebuah gedungyang direncanakan untuk pendirian Politeknik Swasta di Malang, bangunantersebut berdiri di atas tanah:Halaman 2 dari 44 hal.
    Tresna Umar Syamsuri (PenggugatII);Akta Jual Beli Nomor 37/70/2009, tanggal 12 November 2009 dihadapan Camat Lowokwaru selaku PPAT atas tanah yang terletak diKelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang, luaskurang lebih 105 m7, tertulis atas nama Susapto (Penggugat VII);Dimana saat pembangunan akan selesai bertepatan dengan adanyaperaturan Pemerintah yang menyatakan sekolanh swasta yangmenempati gedung Sekolah Dasar Negeri harus pindah;Halaman 3 dari 44 hal. Put.
    Nomor 1185 K/Pdt/2017Bahwa Penggugat selaku pendiri awal dari SMK PGRI 3 dan Penggugat selaku Kepala Sekolah saat itu berinisiatif untuk memindahkan sekolah darigedung Sekolah Dasar Negeri ke gedung milik Penggugat yang rencanasemula untuk Politeknik Swasta di Malang, bahwa dengan terlaksananyaperpindahan gedung sekolah semula sewa dari Sekolah Dasar Negeri danpindah ke gedung milik sendiri dengan fasilitasfasilitas dan seluruh saranayang ada dan menunjang sehingga sekolah baik dan favorit, yang
    Akan tetapi tidak dijelaskan secara terperincisarana dan prasarana itu berupa apa, berapa jumlahnya, serta tidakdijelaskan dasar hukum dalil gugatan yaitu sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memiliki seluruh property yang ada baik yang bergerakmaupun benda tetap sebagai sarana dan prasarana sekolah.
    Yopa Mitra Pergani, personifikasijajaran komisaris dan direksinya adalah perbuatan melawan hukum,sehingga seluruh kepemilikan yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Miliktersebut cacat hukum dan tidak memiliki dasar hukum:;Bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi telah berhenti sebagai KepalaSekolah SMK PGRI 3 Malang, akan tetapi buku tabungan Bank JatimNomor Rekening : 0042779938 atas nama SMK PGRI 3 Malang masihHalaman 13 dari 44 hal. Put.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 01-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 73/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
Terbanding/Penggugat : MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
78 — 0
  • Pembanding/Tergugat : Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Terbanding/Penggugat : MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-07-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Juli 2016 — PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI, Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI II BANDUNG, Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG, Dkk vs HASANAH, Dkk
70 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINASPENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI II BANDUNG, CqKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG, Dkk vs HASANAH, Dkk
    PUTUSANNomor 302 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:1.PEMERINTAH RI, Cq MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL RI,Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI KOTAMADYA, Cq DINASPENDIDIKAN DASAR KOTAMADYA DATI Il BANDUNG, CqKEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG;PEMERINTAH RI, Cq MENTERI DALAM NEGERI RI, CqGUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT PROVINSIJAWA BARAT, Cq WALI
    Menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa dengan mendirikanbangunan Kantor KUA, Kantor Lurah dan Sekolah Dasar oleh Tergugat ,Tergugat II dan Tergugat Ill tanpa alas hak yang sah adalah merupakanperbuatan melawan hukum;.
    Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahanuntuk memimpin toman kanakkanak/raudhotul athfal (TK/RA),taman kanakkanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasahiotidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolahmenengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolahmenengah pertama luar biasa (SMPLB), seklah mengenah atas/madrasah aaliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyh kejuruan (SMK/MAk), atau sekolah menengah atasluar biasa (SMALB) yang bukan sekolah
    hakimuntuk menjatuhkan putusan akhir dengan diktum:menyatakan gugatantidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)...cacat formil yangdapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yangbersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapatditerima. antara lain sebagai berikut: (4) Gugatan obscuur libel.
    KOTAMADYA DATI IlBANDUNG, Cq KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BINONG dan kawanHalaman 21 dari 23 hal.
Pengadilan PN BEKASI Pidana Umum
Register : 19-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 1448/Pid.B/2018/PN Bks
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MARIA HASTUTI,SH
Terdakwa:
DERRY HP SEMBIRING BIN DASAR SEMBIRING ALS KARO
141 — 15

  • MENGADILI :

    1. Menyatakan Terdakwa Derry HP Sembiring Bin Dasar Sembiring als Karo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan Yang Dilakukan Secara Berlanjut;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
    Penuntut Umum:
    MARIA HASTUTI,SH
    Terdakwa:
    DERRY HP SEMBIRING BIN DASAR SEMBIRING ALS KARO
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 19-12-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg
Tanggal 8 Januari 2019 — Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding; MELAWAN Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat/Terbanding;
104 — 21
  • Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding;MELAWANTerbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, sebagai Penggugat/Terbanding;
    PUTUSANNomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smg7 a, Ze 2 2AEP ie 3DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANGmemeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkatbanding telah menjatuhkan putusan antara:Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan,pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di KabupatenPemalang, sebagai Tergugat/ Pembanding;MELAWANTerbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikanSekolah Dasar, tempat
    bandingtersebut harus dinyatakan dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan denganseksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pemalang NomorPutusan Nomor 341/Pdt.G/2018/PTA.Smglembar 2 dari 7 halaman2732/Pdt.G/2018/PA.Pml. tanggal 1 Nopember 2018 Masehi bertepatandengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah, berita acara sidang yang bersangkutan,dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat sebagai berikut:Menimbang, bahwa atas dasar
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 15-09-2020 — Putus : 13-01-2021 — Upload : 19-01-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 38/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 13 Januari 2021 — Penggugat:
MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
Tergugat:
Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
443 — 185
  • Menolak Eksepsi dari Tergugat Seluruhnya ;

    DALAM POKOK SENGKETA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar
    Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Rapor Peserta Didik atas nama Peserta Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020, tanggal 20 Juni 2020, yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yakni Kepala Sekolah dari Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Menetapkan Rapor Peserta Didik atas nama Peserta
    Didik MARIA DENISIA TUNBONAT, Nomor NIS/NISN : 0065/ 0064132822, Nama Sekolah : SD Negeri 051 Tarakan, Kelas : V, Semester 2 (Dua), Tahun Pelajaran 2019/2020 yang Baru, dengan Memberikan Nilai Mata Pelajaran Agama yang Cukup, sehingga MARIA DENISIA TUNBONAT dapat naik kelas ke kelas VI Sekolah Dasar ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa sejumlah Rp. 100.000/hari apabila Tergugat Tidak Melaksanakan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara ini ;
  • Menghukum Tergugat
    Penggugat:
    MARIA DENISIA TUNBONAT Diwakili Oleh AYUB TUNBONAT
    Tergugat:
    Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan
    Penggugat telahkehilangan setidaknya 52 hari waktu sekolah di tingkat selanjutnya, yaknikelas VI Sekolah Dasar, kerugian mana terus berlanjut hingga saatgugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.
    Dengan demikian, Objek Sengketa telah diterbitkandengan melanggar hak fundamental seorang anak untuk memperolehpendidikan dasar, sebagaimana dijamin dalam Konstitusi serta peraturanperundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:1.Pasal 31 UUD 1945 menyatakan:Ayat (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar danpemerintah wajib membiayainya.Ayat (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satusistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan danketakwaan serta akhlak mulia dalam
    Pendidikan harusmemperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dankebebasan dasar di Negara Anggota ASEAN.
    , untuk alasanalasan permohonanpenundaan pelaksanaan keputusan sebagai berikut:(1)Terbitnya Objek Sengketa telah menyebabkan PENGGUGAT tidakdapat menikmati kegiatan belajarnya di kelas VI Sekolah Dasar.
    Bukti P10051 Tarakan, Tanggal 3 Agustus 2020 dan tandaditerima, tanggal 4 Agustus 2020 (foto kopi dari fotokop)) ;Surat Keberatan kedua atas tidakdiberikan nilai agama dan tidak naik kelas, dari BapakAyub Tunbonat kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri051 Tarakan, Tanggal 10 Agustus 2020 dan tandaditerima (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Permohonan Perlindungan HukumKepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 051 Tarakan,dengan Surat Nomor: 27/TJLO/VII/2020, tanggal 18Agustus 2020 dan tanda diterima (foto kopi
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Tanah
Putus : 12-10-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 7/Pdt.G/2017/PN.Pbm
Tanggal 12 Oktober 2017 — Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 , 7. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 24 ,
71 — 23
  • Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 6 , 7. Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 24 ,
    Dasar Negeri 24 dahuluSekolah Dasar Negeri No VI.
    siapa Sekolah Dasar Negeri No 6 dan SekolahDasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih dahuluSekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.
    Sekolah Dasar Negeri No 6dan Sekolah Dasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulin Timur KotaPrabumulih dahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri NoVl sudah dibangun pada masa Kepala Desa Djenalam Bin Djair ;Bahwa, Saksi tidak pernah membuat ataupun membantu pembuatan PapanNama Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VIBahwa, Djenalam tidak pernah keberatan tanahnya tersebut dibangun ataudidirikan Sekolah Dasar Negeri No 6 dan Sekolah Dasar Negeri No 24Kecamatan Prabumulih Timur
    Negeri No 6dan Sekolah Dasar Negeri No 24 Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulihdahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.
    Prabumulih Timur Kota Prabumulihdahulu Sekolah Dasar Negeri No dan Sekolah Dasar Negeri No VI.