Ditemukan 4027434 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memerikan meriksa
Penelusuran terkait : Tanah sengketa Judex factie telah membuat kekeliruan yaitu tidak memeriksa dan memuat gugatan dalam rekonvensi
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 18-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 09-11-2023
Putusan PN BANYUMAS Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bms
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pemohon:
TASWEN
62 — 0

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-03-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 22-10-2019
Putusan PN Cikarang Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 22 Agustus 2019 — PT PURA DELTA LESTARI,dkk Vs NAPAN BIN GAYANG, Dkk
207 — 141
  • 1.Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II 2.Menyatakan pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini 3.Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.751.000,-
    PUTUSANNomor 46/Pdt.G/2019/PN CkrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI CIKARANG yang memeriksa dan memutusperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :1. PT. PURA DELTA LESTARI, Tbk (Perseroan), berkedudukan di Jalan KaliBesar No.8 Kelurahan Roa Malaka Kecamatan TamboraJakarta Barat, yang diwakili olen HONGKY JEFFRYNANTUNG Presiden Direktur, selanjutnya disebut sebagai... PENGGUGAT I;2.
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya memutuskan sebagai berikut:PRIMAIR :1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah PENGGUGAT yang benar danberalasan;3. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawanhukum;4. Menyatakan PARA PENGGUGAT adalah pemilik sebidang tanah darat yangterletak di Kp.
    Oleh karena itu. menjadi tidak mungkin bagiPengadilan Negeri Cikarang untuk memeriksa ulang , karena bukanPeradilan ulangan .Sehingga adalah berdasar Hukum ( vide PasalHalaman 10 dari 30Putusan Nomor 46/Pat.G/2018/PN Ckr134 HIR) apabila Pengadilan Negeri Cikarang menyatakan dirinya tidakberwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo ;2. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM :Bahwa ketika TERGUGAT Il dengan didampingi keluarganya Drs.Yayan Atmaja , SH., MH.
    195 ayat 6 HIR maka upaya hukum yang harus ditempuholeh Penggugat adalah dengan cara melakukan perlawanan (derden verzet)terhadap sita eksekusi tersebut yang diajukan di Pengadilan tempat dimanatanah tersebut disita sebagaimana dalam ketentuan pasal 195 ayat 6 HIRHalaman 28 dari 30Putusan Nomor 46/Pat.G/2018/PN Ckryang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Cikarang dimana upayahukum derden verzet tersebut jelas harus didasarkan kepada suatu hakkepemilikan dari pihak ketiga sehingga otomatis akan memeriksa
    Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 olehkami, DECKY CHRISTIAN S, S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 15-09-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN BANYUMAS Nomor 46/Pdt.P/2022/PN Bms
Tanggal 15 September 2022 — Pemohon:
SUDARTI
42 — 4

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 31-08-2022 — Putus : 18-01-2023 — Upload : 19-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 503/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 18 Januari 2023 — Penggugat:
PT BATIK AIR INDONESIA
Tergugat:
HENRY SUMOLANG
62 — 49

  • MENGADILI l

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkra perdata Nomor: 503/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 14-03-2024 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 597/Pdt.P/2024/PN Sby
Tanggal 28 Maret 2024 — Pemohon:
SISEH
11 — 6

  • MENETAPKAN:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
    2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-07-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 06-10-2021
Putusan PN PATI Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Pti
Tanggal 16 September 2021 — 1.SITI MUKHAYYAROH 2.ALI ARWANI 3.KHAMIDATUN NI'MAH 4.NISWATUN MUNFARICHAH 5.WAHYU NUR ANDIKA MELAWAN KEPALA DESA SEMERAK, KECAMATAN MARGOYOSO, KABUPATEN PATI
65 — 0
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 15-06-2015 — Putus : 17-09-2015 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.
Tanggal 17 September 2015 — DARMAWAN, Lawan PT. BASF INDONESIA
92 — 42
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo; 3. 'Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
    Ampera Raya No. 133 Ragunan, Pasar MingguJAKARTA SELATANPUTUSANNomor 367 / Pdt.G/ 2015 / PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara:DARMAWAN, Swasta, Nomor KTP: 3172010205760021, dalam hal ini bertindakdalam kedudukannya selaku DIREKTUR, dari dan karenanya bertindakuntuk dan atas nama PT.
    Putusan No. 367/Padt.G/2015/PN.Jkt.SelJl.Langsat III No. 6 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2015, untuk selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;TELAH MEMBACA BERKAS PERKARA TERSEBUT;TELAH MENDENGAR PARA PIHAK YANG BERPERKARA;TELAH MEMERIKSA BUKTIBUKTI SURAT YANG BERKAITANDENGAN EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 15 Juni2015, yang telah didaftarkan
    mengurangijumlah hutang dagang tahun 2013 sebesar Rp. 2.609.958.595,00 (dua milyarenam ratus sembilan juta sembilan ratus limapuluh delapan ribu lima ratussembilan puluh lima rupiah);B ahwa hingga saat ini, Penggugat tetap beritikad baik melakukan cicilanpembayaran atas tunggakan hutang dagang tahun 2013 kepada Tergugat;Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas dan untuk menjaga kepentinganhukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat mohon agar Ketua PengadilanNegeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa
    Tergugat menolak dan menyangkal seluruh dalildalil yang diajukanPenggugat dalam gugatan ini kecuali apa yang secara tegas dan jelasdiakui oleh Tergugat.KOMPETENSI ABSOLUT:"PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGSECARA ABSOLUT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARAAQUO KARENA PENGGUGAT KONPENSI DAN TERGUGATKONPENS!
    Seldimana Klausula Arbitrase tidak mutlak menyingkirkan kewenangan Pengadilanuntuk memeriksa dan mengadili perkara yang timbul dari Perjanjian, bahwaadanya pengakuan akan peralihan kewenangan menyelesaikan sengketa keArbitrase, namun sifatnya tidak mutlak, karena meskipun Perjanjian dibarengiklausula Arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo atau aktakompromis, maka Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan mengadilisengketa yang terjadi dari Perjanjian, apabila salah satu pihak mengajukangugatan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-10-2011 — Putus : 11-04-2012 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 439/PDT.G/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 11 April 2012 — NONA NANI NURANI >< Pemerintah Republik Indonesia,dalam hal ini diwakili oleh Presiden Republik Indonesia
107 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Negeri jakarta Pusat tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara perdata No.439/Pdt.G/2011/PN.JKT.Pst;2. Menghukum Penggugat untuk membanyar biaya perkara sejumlah:Rp. 491.000 .- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah );
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-07-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 28-04-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 121/Pdt.G/2017/PN PLG
Tanggal 7 Nopember 2017 — AKA CHOLIK DARLIN, S.Pd.I, -lawan- DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN,, Dkk
119 — 30
  • MENGADILI:1.Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat sebahagian;2.Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang tidak berwenang memeriksa perkara ini;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Perdata
Register : 18-05-2022 — Putus : 25-05-2022 — Upload : 04-10-2023
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 29/Pdt.P/2022/PN Ksp
Tanggal 25 Mei 2022 — Pemohon:
UMMI SALAMAH RUSLI
18 — 16
    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Kuala Simpang tidak berwenang secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
Pengadilan PA SEMARANG Perdata Agama
Register : 02-12-2013 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA SEMARANG Nomor 2771/Pdt.G/2013/PA.Smg
Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
19 — 1
  • Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah
    No. 9 Tahun 1975 ) ;Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddahdan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terusmenerus,menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut ;Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana diatas tidak terpenuhi, makaikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranyaMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini mengabulkanpermohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap TermohonBerdasarkan
    hidup dan pendidikan dari si anak,maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biayahidup dan perawatan serta pendidikan anak perbulan sebesar 1 /3 (sepertiga)gajinya atau sebesar Rp. 1.500.000, (sate juta lima ratus ribu rupiah) denganpenambahan kenaikan dalam setiap tahunnya sebesar 10 % (sepuluh persen) ;7.Bahwa tuntutantuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut adalah rasional,manusiawi, sah dan halal serta diridhoi Allah SWT, maka patutlah dikabulkanoleh Majelis Hakim yang memeriksa
    dan mengadili perkara ini.Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Tennohon / Penggugat Rekonvensimohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimengambil putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSIMengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya atau menyatakan PengadilanAgama Semarang tidak berwenang mengadili perkara aquo serta Pemohonharuslah memperoleh izin perceraian terlebih dahulu dari instansi Polri dimanaPemohon berdinas.DALAM POKOK PERKARA :A.
    ;TENTANG HUKUMNYADALAM EKSEPSI;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, perludipertimbangkan lebih dahulu halhal sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak Pemohon tertanggal 26November 2013, Termohon dialamtkan di Pepe, RT.004 RW.001, Desa Pepe,Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan;Menimbang, bahwa berdasakan bukti surat (T.1), Surat Kartu TandaPenduduk, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Termohon adalah penduduk DesaPepe, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan
    Menyatakan Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biayaperkarasebesar Rp. 411.000, (Empat ratus sebelas ribu rupiah);Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan AgamaSemarang pada hari Selasa tanggal Dua puluh empat Juni Tahun dua ribu empatbelas Masehi. bertepatan dengan tanggal Dua puluh lima Syaban Tahun Seribuempat ratus tiga puluh lima Hijriyyah, oleh kami H.
Pengadilan PA GORONTALO Perdata Agama
Register : 29-09-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 04-03-2015
Putusan PA GORONTALO Nomor 527/Pdt.G/2014/PA.Gtlo
Tanggal 27 Nopember 2014 — PARA PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
54 — 30
  • - Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).
    USANNomor 0527/Pdt.G/2014/PA.GtloDEMI KEADILAN SOE DASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yangdiajukan oleh:1. PENGGUGAT I, umur 53 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di JalanJalur Panjaitan 1 No. 111a, Kota Gorontalo, selanjutnya disebutPenggugat ;2.
    proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehinggaterhadap perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dan pengambilan putusan.Menimbang, bahwa namun demikian sebelum Majelis Hakim melanjutkantahapan pemeriksaan perkara dengan memberikan kesempatan kepada Tergugatuntuk mengajukan jawabannya, maka dengan mencermati maksud dan tujuangugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu terlebihdahulu dipertimbangkan apakah perkara ini termasuk wewenang PengadilanAgama untuk memeriksa
    Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 8Tahun 1999 tersebut, bahwa gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen,lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukanke Peradilan Umum.Halaman 7 dari 10 hal.Put.No.0527/Pdt.G/2014/PA.GtloMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dapat dipahamibahwa yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPeradilan Umum.Menimbang, bahwa oleh karena institusi pengadilan dalam lingkunganPeradilan
    Umum hanyalah Pengadilan Negeri, maka dapat pula dipahami bahwayang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa konsumen adalahPengadilan Negeri.Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PengadilanAgama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, maka gugatan para Penggugat tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).Menimbang, bahwa oleh karena
    gugatan para Penggugat tidak dapatditerima, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, dan oleh karena itupara Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akanditetapkan dalam diktum putusan ini.Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakudan berkaitan dengan perkara ini.MENGADILIe Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;e Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.e Menghukum para Penggugat untuk membayar
Pengadilan PN BOYOLALI
Register : 03-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BOYOLALI Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Byl
Tanggal 17 Juni 2021 —
72 — 16
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah )
    PUTUSANNomor 66/PdtG/2020/PN Byl.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Ahmad Dalyono Umur 58 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam,beralamat di Dk.
    KabupatenBoyolali, selanjutnya disebut sebagai Turut TergugatIBeralamat di Jalan Ki Mangun Sarkoro No. 141,Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsar, KotaSurakarta, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat Il;Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca suratsurat dalam berkas perkaraTelan membaca dan memperhatian jawabmenjawab antara pihak ParaPenggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;Telah memeriksa
    BRI (Persero) Tbk.Cabang Salatigain casu Tergugat Il atas obyek lelang kepada TurutTergugat Il melalui surat nomor B.1737/KCVIIVADK/05/2020 tanggal13 Mei 2020 (vide Bukti TTIH1);Bahwa terhadap surat permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungana quo, maka selanjuinya Turut Tergugat Il memeriksa dan melakukananalisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secaraadministatf ternadap berkas yang = dilampirkan dalam suratpermohonan lelang yang diajukan oleh PT. BRI (Persero) Tbk.
    Melainkan hal tersebut telahmenunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa telahsesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut diatas, maka dengan ini Turut Tergugat Il mohon kepada Majelis Hakim YangTerhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memutusdengan amar sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMenyatakan Eksepsi Turut Tergugat Il dapat diterima;2.
    Tergugat Il menyatakan Pengadilan Negeri Boyolali tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menurut Tergugat Il, seharusnyayang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Salatiga alasansebagai berikut :Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 66/Pat.G/2020/PN Byl.1. Bahwa Hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat Il adalahDebitur dan Kreditur berdasarkan:a.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 25-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks
Tanggal 4 Nopember 2020 — H.BURHANUDDIN MELAWAN 1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI. di Jakarta Cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI Kanwil VII Indonesia. 2.H. BAHRU MAMMA
300 — 168
    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
    PUTUSANNomor 1327/Pdt.G/2020/PA.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomisyariah yang diajukan oleh:PENGGUGAT, Tempat Tanggal Lahir Wajo 06101958, Jenis Kelamin LakiLaki,Bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, KotaMakassar, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, PekerjaanPerdagangan, Kewarganegaraan Indonesia.
    Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkarauntuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.Halaman 8 dari 33 Put. No. 1327/Pdt.G/2020/PA.Mks2. Menyatakan tergugat I melanggar UndangUndang RepublikIndonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 2.3. Menyatakan tergugat I melanggar UndangUndang RepublikIndonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 5 ayat (1).4.
    Oleh karena itu TERGUGAT menolak daligugatan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telahmelakukan pelanggaran UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang PerbankanSyariah.Bahwa berdasarkan halhal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT denganini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No.1327/PDT.G/2020/PA.Mks untuk dapat memeriksa perkara a quo dan memutusdengan Amar Putusan sebagai berikut:Dalam Eksepsi1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I.2.
    Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkaraint kepada PENGGUGAT.ATAUApabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapatlain, mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban sebagai berikut:1.
    Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatunkan pada hari Selasa tanggal 04 November2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1442 Hijriah oleh MajelisHakim Pengadilan Agama Makassar dengan Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurjaya, M.H. dan Drs.
Pengadilan PN SAMPANG Perdata
Register : 29-11-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 14-02-2013
Putusan PN SAMPANG Nomor 12/PDT.G/2012/PN.SPG
Tanggal 29 Maret 2012 — PENGGUGAT : ZAINUL HASAN
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA 3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
90 — 29
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 452.900,-
    PUTUS AN SELANomor: 12/Pdt.G/2012/PN.SPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikutatas perkara gugatan antara:ZAINUL HASAN, pekerjaan Direktur CV Mega Zein, tempat tinggal Jalan Agus SalimIV / 1A, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,Propinsi Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : MULYADI, SH.
    Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.ATAU sjJika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab sebagaiberikut :e Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 01 Maret 2012 ;e Tergugat dan Tergugat Ill menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012 ;e Tergugat Il menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
    danmemutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokokperkara dan akan dinyatakan dalam putusan sela ini;Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan Tergugat dan Tergugat III tentangPengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau apayang dinamakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)maka menurut Prof.
    Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, disebutkan bahwa wewenang muitlak atau kompetensi Absolutadalah wewenang badanbadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentuyang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
    Dalam hal iniwewenang mutlak Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama (Undangundang RI Nomor 8Tahun 2004), kekuasaan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdatameliputi semua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya, (Pasal 2 ayat (1) RO) ;Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam Pasal 1Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Keputusan Tata
Pengadilan PA SUNGGUMINASA Perdata Agama Perceraian
Register : 05-02-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 15-04-2014
Putusan PA SUNGGUMINASA Nomor 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm
Tanggal 12 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Agama Sungguminasa tidak berwenang memeriksa perkara Nomor: 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm.;2. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).
    PENETAPANNomor: 94/Pdt.G/2014/PA.Sgm.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkarayang diajukan oleh:PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Motor, bertempatkediaman di Dusun X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,sebagai "Pemohon";MELAWANTERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (X), bertempatkediaman
    Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:PRIMER:1. Mengabulkan permohonan pemohon;2. Mengizinkan pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu rajl terhadaptermohon, TERMOHON, di depan siding Pengadilan Agamam Sungguminasa;3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahanpemohon dan termohon dilangsungkan;4.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-06-2022 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 10-06-2022
Putusan PN TANGERANG Nomor 338/Pdt.G/2020/PN Tng
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat: Marina Annisa binti Tommy Ilyas Tergugat: Myrza Yuliansyah bin Agus Sutiono Turut Tergugat: Bank Syariah Mandiri KCP Bintaro
237 — 52
  • MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 338/Pdt.G/2020/PN.Tng.; Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp991.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
Pengadilan PA TUBAN Perdata Agama Perceraian
Register : 24-09-2013 — Putus : 17-12-2013 — Upload : 13-01-2014
Putusan PA TUBAN Nomor 2174/Pdt.G/2013/PA.Tbn
Tanggal 17 Desember 2013 — Pemohon melawan Termohon
12 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima pulu enam ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 2174/Pdt.G/2013/PA.Tbn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talakantara :NAMA PEMOHON , umur 29 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD, PekerjaanTani, Tempat Tinggal di Dusun XXX Desa XXX, Kecamatan Plumpang,Kabupaten Tuban, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;melawanNAMA TERMOHONN, Umur 21 tahun.
    Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua PengadilanAgama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkanputusan yang amarnya berbunyi :PRIMER: Mengabulkan permohonan Pemohon; Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;SUBSIDER: Apabila Pengadilan berpendapat
    Maka terkait dengan domosili/tempat tinggal Termohon adalah wilayah Kompetensi Relatif Pengadilan AgamaMojokerto, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini adalah Pengadilan Agama Mojokerto;Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam putusan ini,, maka ditunjukl BeritaAcara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Hal. 3
    Putusan Nomor : 2174/Pdt.G/2013/PA.TbnMenimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis hakimtelah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang akan tetapitidak berhasil;Dalam EksepsiMenimbang, bahwa Termohon dalam jawaban lisan mengajukan Eksepsitentang Kompetensi Relatif, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PengadilanAgama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa memutus dan menyeleasikan perkaraini, karena Termohon sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekarang ini bertempattinggal
    sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankankepada Pemohon ;Mengingat dan memperhatikan PasalPasal dan segala ketentuan perundangundangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDalam Eksepsi1 Mengabulkan Eksepsi Termohon ;2 Menyatakan Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang untuk memeriksa
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Perdata
Putus : 21-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 70/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Lbp
Tanggal 21 Juli 2016 — Koperasi Simpan Pinjam–Sahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yang beralamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam, Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No. SK-013/KSP-SMS/KP/LIT/V/2016 tertanggal 24 Mei 2016, sebagai Pelaku Usaha dan untuk selanjutnya disebut sebagai: Pemohon Keberatan; Melawan Amsiati, umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan VII, Kelurahan Tualang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : Termohon Keberatan;
49 — 37
  • MENGADILI SENDIRI:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa dan menyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan;- Menyatakan Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum Mengikat putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei 2016;- Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutang piutang antara Pemohon
    Lbp.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkaraperdata Keberatan atas Putusan BPSK pada tingkat pertama, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara:Koperasi Simpan PinjamSahabat Mitra Sejati Cabang Lubuk Pakam yangberalamat di Jalan K.H Ahmad Dahlan No 81, Kelurahan Lubuk Pakam,Kecamatan Lubuk Pakam dalam hal ini diwakili oleh: Budi Nurdiansyah,Joko Prabudi, Samsul Adrian, Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkanSurat
    Putusan Mahkamah Agung RI No. 466 K/Pdt.SusBPSK/2014 tanggal 28 Oktober 2014, yang antara lainmempertimbangkan : Bahwa debitur yang terikat denganPerjanjian Kredit Perbankan bukan Konsumensebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2Keputusan Menperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001tentang pelaksaaan Tugas dan Wewenang BPSK, karenaitu sengketa dalam perkara konsumen sebagaimanadimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 8, sehinggatelah benar BPSK tidak benar berwenang memeriksa danmemutus perkara a
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatu) Bara tidak berwenang untuk menangani, memeriksa danmenyelesaikan/memutuskan perkara perdata antara Penggugat danTergugat;3. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Batu Bara No. 750/BPSK/Arbitrase/BB/V/2016 tanggal 11 Mei2016 tidak mempunyai kekuatan hukum dan haruslah dibatalkan dan/ataubatal demi hukum;4.
    Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat dengan jaminan yang dibebani haktanggungan bila debitur tidak membayar lunas hutangnya sesuai dengankesepakatan dalam perjanjian pembiayaan adalah merupakan wewenangPengadilan Negeri;5. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas kewajibannya membayarangsuran hutangnya kepada Penggugat sebagaimana disepakati dalamPerjanjian Pembiayaan Nomor : 090/PP/SUKM20119/LP/V/2014 tanggal 4Juni 2014;6.
    Yang Mulia Majelis HakimYang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPemohon menghadap kuasanya Budi Nurdiansyah, Joko Prabudi, Samsul Adrian,Robin Siagian, Edi Saputra berdasarkan Surat Kuasa No.
Pengadilan PN MATARAM Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-02-2013 — Putus : 16-05-2013 — Upload : 15-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 31/PDT.G/2013/PN.MTR
Tanggal 16 Mei 2013 — - JAMAL BUYUNG - CV. PADAK MAS, DK
117 — 49
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.330.000,-(Satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah );
    sangat beralasan hukum diatastanah milik Tergugat 1 dan/ atau Kantor dan seluruh hasil Eksploitasi, yang dilakukanoleh Tergugat 1 yang masih ada maupun yang ada di Pelabuhan Lembar diletakkanSita Jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Jaminan tersebut akan diajukan dengansurat permohonan tersendiri;Berdasarkan seluruh uraian diatas yang merupakan alasan dan dasar gugatanPenggugat maka dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan NegeriMataram dan/atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa
    Mataram sehingga dengandemikian Gugatan Penggugat disamping Error in Personan juga salahalamat, karena perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataramtetapi merupakan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;Bahwa oleh karena Perkara ini merupakan Kewenangan dari PengadilanTata Usaha Negara Mataram, maka menurut hukum Pengadilan NegeriMataram Cq Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini haruslahmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang(Kompetensi Absolut/Relatif) memeriksa
    Usaha Negera, sehingga tidak Relevan apabiladimohonkan kepada Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yangmenyidangkan perkara ini, terlepas dari alasan diatas Tergugat II secara tegasmembantah dan menolak dalil Penggugat point 8, 9, 10, 11 dan 12, karena apa yangtelah dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan Ketentuan dan aturan Hukumyang berlaku.Berdasarkan halhal tersebut diatas Tergugat II mohon kepada Ketua dan anggota MajelisHakim yang menyidangkan Perkara ini untuk berkenan memeriksa
    Tergugat II patut dikabulkan;Menimbang, oleh karena eksepsi dikabulkan dan Penggugat dipihak yang kalah,maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukandalam amar putusan;Menimbang, oleh karena salah satu eksepsi telah dikabulkan, maka eksepsiselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Mengingat ketentuan dalam pasal peraturan perundangundangan yangbersangkutan;MENGADILI:1 Mengabulkan eksepsi Tergugat 2;2 Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa