Ditemukan 876516 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : memukul meratus melitus memotius menurus meutui
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 07-11-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 05-02-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 302/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
KASMAUN
Tergugat:
SRI SULISTYO YOGA NUGROHO
Turut Tergugat:
SONY SASONO RAHMADI
96 — 74
    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 42/G/2015/PTUN-PTK
Tanggal 18 Nopember 2015 — IGNASIUS FITTER, A.Md., Kep MELAWAN BUPATI LANDAK
146 — 64
  • Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 249.000.- (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
    PUTUSANNomor : 42/G/2015/PTUNPTK.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa,telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut, dalamsengketa antara: IGNASIUS FITTER, A.Md.
    Propinsi Kalimantan Barat;Selanjutnya disebut sebagai: ........ eee cee eee eceeeetteeetteee eee ERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 42/PENDIS/2015/PTUNPTK tertanggal 27 Agustus 2015 tentangPenetapan Lolos Dismissal Proses ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor : 42/PEN/MH/2015/PTUNPTK Tanggal 27 Agustus 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
    telah terbukti tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan tatausaha negara objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan atau AzasAzas Umum Pemerintahan yang baik khususnya AzasKepastian Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat merehabilitasi nama baikpenggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaipegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah KabupatenLandak.Bahwa berdasarkan uraian diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak untuk memutus
    , bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakimberpendapat sesuai ketentuan Pasal 48 UndangUndang tentang Peradilan TUN yangmenyebutkan bahwa;(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang olehatau berdasarkan peraturan perundangundangan untuk menyelesaikan secaraadministratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus
    danmenyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidakberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, maka gugatanHalaman 33 dari 36 halaman Putusan Perkara Nomor : 42/G/2015/PTUNPTKPenggugat dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dengan demikianmengenai pokok perkara tidak relevan lagi untukdipertimbangakan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 UndangUndang tentangPeradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis
Pengadilan PN DEMAK Perdata
Register : 08-09-2023 — Putus : 14-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN DEMAK Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk
Tanggal 14 Desember 2023 — Penggugat:
Michael Hermens
Tergugat:
CV CITRA AMAR MANDIRI
51 — 16
    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata dengan register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Dmk;
    3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah );
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 07-01-2022 — Putus : 14-06-2022 — Upload : 27-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pdt.Bth/2022/PN Mdn
Tanggal 14 Juni 2022 — Penggugat:
TJIE AK ALIAS EDDY
Tergugat:
NG AMAN ALIAS AHEN
27 — 0

  • M E N G A D I L I

    1. Memutus perkara ini dengan verstek;
    2. Menolak perlawanan pelawan seluruhnya ;
    3. Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang tidak benar;
    4. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 26-07-2021 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 16-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 447/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 Februari 2022 — Penggugat:
1.PRIYANI
2.Siti Rohaya, S.E.
3.Tuti Herlinda
4.Komarudin
Tergugat:
PT. KAM AND KAM
35 — 23

  • M E N G A D I L I:

    1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.410.000,00 (dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-11-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 888 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — NY RANI INDRAYANTI Lawan R.P ACHMAD SUHARTONO
119 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokok perkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3. Menetapkan biaya perkara kasasi ditangguhkan sampai adanya keputusan akhir dalam perkara ini;
    PUTUSAN SELANomor 888 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara:NY RANI INDRAYANTI, Kewarganegaraan Indonesia selakuDirektur CV Meterindo, beralamat di Jalan Jemur Wonosari JE.Nomor 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSuhandi, S.H., M.Hum., Advokat, berkantor di Perumahan BluruPermai Blok FH, Nomor 24 Kabupaten
    Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya membuka kembali sidang dan memutus gugatan dalam pokokperkara tersebut;2. Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya mengirim putusan tersebut kepada Mahkamah Agung;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 27-09-2022
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 490/Pdt.Sus-PHI/2021
Tanggal 14 Maret 2022 —
83 — 7
  • Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Penggugat;3. Menyatakan putusan sela ini sekaligus sebagai putusan akhir;4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan pulih lima ribu rupiah);
Pengadilan PN SUKADANA Perdata
Register : 05-01-2023 — Putus : 24-01-2023 — Upload : 24-01-2023
Putusan PN SUKADANA Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Sdn
Tanggal 24 Januari 2023 — Pemohon:
Andi Darmawan
40 — 11

  • MENETAPKAN

    1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sukadana tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;
    3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
Pengadilan PN LUWUK Perdata
Register : 22-09-2023 — Putus : 05-12-2023 — Upload : 08-02-2024
Putusan PN LUWUK Nomor 88/Pdt.G/2023/PN Lwk
Tanggal 5 Desember 2023 — Penggugat:
SURIADI L. POTEWASI alias SURIADI
Tergugat:
1.RADYANTO L. POTEWASI
2.HASNA
30 — 17

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Luwuk tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo secara absolut;
    2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 06-03-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0476/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 25 April 2017 — PEMOHON
6 — 3
  • Sebelum memutus pokok perkara . Menolak tangkisan tersebut. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadili perkara tersebut. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.
    Nomor 0476/Pdt.G/2017/PA.MksMenimbang, bahwa mengenai biaya perkara, karena ini belum selesai,ditangguhkan hingga putusan akhir.Memperhatikan pasal 159 R.Bg dan segala ketentuan hokum sertaperaturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILISebelum memutus pokok perkara .Menolak tangkisan tersebut.Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Makassar berwenang mengadiliperkara tersebut.Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkaranya.Menangguhkan putusan tentang
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 22-07-2022 — Putus : 30-01-2023 — Upload : 30-01-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 779/Pdt.G/2022/PN Sby
Tanggal 30 Januari 2023 — Penggugat:
1.Hj. Sri Andriaty Ningsih
2.Yayuk Asniati
3.Indriati Puspa
4.Mochamad Idris
Tergugat:
1.Kementerian Pertahanan Dan Keamanan c.q. TNI-AU Cilangkap Jakarta Timur c.q. Pangkalan Udara TNI AU Muljono
2.Kepala Kantor Pelayanan Listrik Negara Rayon Dukuh Kupang Surabaya
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II
2.Pemerintah Kota Surabaya
147 — 24
    1. Mengabulkan eksepsi kompetensi relatif Turut Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor:779/Pdt.G/2022/PN Sby;
    3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.634.000.- (dua juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata Agama Perceraian
Register : 13-06-2023 — Putus : 26-09-2023 — Upload : 09-10-2023
Putusan PN MAKASSAR Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Mks
Tanggal 26 September 2023 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 4

    1. Mengabulkan Eksepsi Kewenangan Mengadili Tergugat tersebut;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Nomor 202/PDT.G/2023/PN Mks.;
    3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 245.000,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Pilkada
Register : 22-03-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 12 April 2017 — 1. DRS. RISWAN NS, 2. HAMDAN AMIN, S.E., lawan KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN SIMEULUE
127 — 47
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).
    Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Simeulue Tahun 2017 adalah cacat secara Administrasi, MenyatakanBatal demi hukum atau tidak sah Surat Keputusan Komisi Independen PemilihanKabupaten Simeulue Nomor 35/HK.04.1Kpt/1109/KIPKab/IIl/2017 TentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilin dalam PemilihanBupati dan Wakil Bupati Simeulue Tahun 2017 Tanggal 15 Maret 2017, dengandemikian sengketa a gqou dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata UsahaNegara Pemilihan sehingga kewenangan memeriksa, memutus
    danmenyelesaikannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dimana Sengketa aquo di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh maka menjadi kewenangan wilayahPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus danmenyelesikannya;Menimbang, bahwa mencermati uraian tersebut Ketua Pengadilanberpendapat bahwa gugatan Para Penggugat bukan merupakan kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor10/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.194.000.,( Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah).Demikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 12 April 2017 olen YUSRI ARBI, S.H, M.H.
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Tanah
Putus : 12-07-2018 — Upload : 29-07-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Gto
Tanggal 12 Juli 2018 — - ABDUL GAFAR KAMBA, SH LAWAN - HUSNI KAMBA, Dkk
76 — 12
  • Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.056.000,- (lima juta lima puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Parpol
Register : 26-04-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 3 Juli 2018 — Dr. H. DODDY ARIYANTO X DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI NASDEM
184 — 44
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 248/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas ribu rupiah);
    Pdt.I.C.1 PUTUSANNomor 248/Pdt.SusParpol/2018/PN Jkt.PstDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:Dr. H. DODDY ARIYANTO, berkedudukan di Jalan Labang Bola No.23,Rt.002/Rw.005, Kelurahan Drajat, KecamatanKesambi, Kota Cirebon. dalam hal ini memberikankuasa kepada Ifdal Kasim, S.H. dan Mahmuddin,S.H.
    Wilayah Partai NasDem Provinsi JawaBarat dan Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kota Cirebondiikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan a quo, dan jelas hal iniberakibat Gugatan Penggugat menjadi mengandung cacat plurium litisconsortium.Hal. 33 dari 42 Putusan Perdata Nomor 248/Pat.SusParpol/2018/PN Jkt.PstMenimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut adayang menyangkut eksepsi mengenai kewenangan absolut (kompetensi absolut),maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan dan memutus
    pokokperkaranya, terlebih dahulu memutus eksepsi mengenai kewenangan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat yangmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenangsecara mutlak (Kompetensi Absolut) untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini, sebagaimana dalam Repliknya tanggal 5 Juni 2018, Penggugatmenolak dengan tegas eksepsi tersebut, dengan alasan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undangundang RI Nomor
    penyelesaian perselisihaninternal partai melalui Mahkamah Partai tidak tercapai, penyelesaianperselisinan dilakukan melalui Pengadilan Negeri, sehingga terhadap perkaraatau perselisihan internal partai adalah kewenangan mutlak dari MahkamahPartai untuk penyelesaiannya, dengan kata lain bahwa gugatan Penggugatdalam perkara a quo dianggap belum waktunya untuk diajukan ke PengadilanNegeri Jakarta Pusat (prematurn, sehingga dapat dinyatakan Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus
    Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untukmemeriksa dan memutus perkara perdata gugatan Nomor 248/Pdt.SusParpol/2018/PN Jkt.Pst;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hinggasekarang ditaksir sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus enam belas riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018 olehkami, Mochammad Djoenaidie, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , H.
Pengadilan PN BARRU Perdata
Register : 04-11-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BARRU Nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bar
Tanggal 16 Nopember 2020 — Pemohon:
Hj SUMIATI I SPd
79 — 12

  • M E N E T A P K A N

    1. Menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara nomor 57/Pdt.P/2020/PN Bar;
    2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
    ketentuan didalam Pasal 160Rbg yang menyatakan: Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenalpersoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak pengadilan negeri, maka dalamtaraf pemeriksaan mana pun kepada hakim dapat diadakan tuntutan untukmenyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakanhal itu karena jabatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus
    pada Pasal 1 angka 7, terhadap penunjukan wali yangberagama islam ditujukan kepada Pengadilan Agama, oleh karenanya menurutpendapat Hakim sudah sepatutnya permohonan penunjukan wali yang beragamaislam tersebut termasuk didalam yurisdiksi kompetensi absolut dari PengadilanAgama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo, merupakan yurisdiksiatau kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dari Pengadilan Agamadengan demikian patut untuk menyatakan Pengadilan Negeri Barru tidakberwenang memeriksa dan memutus
    perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Pengadilan NegeriBarru tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, maka pokok perkarapermohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Pemohon harusdihukum untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini;Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 160 Rbg danperaturanperaturan lain yang bersangkutan:MENETAPKAN:1.
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Pertanahan
Register : 30-09-2022 — Putus : 24-02-2023 — Upload : 24-02-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 17/G/2022/PTUN.TPI
Tanggal 24 Februari 2023 — Penggugat : NAHOR KAMALENG Tergugat : 1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM 2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
209 — 90
  • MENGADILI:Penundaan Pelaksanaan Keputusan:- Menolak permohonan penundaan Penggugat;Eksepsi:- Menerima Eksepsi Tergugat I tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjung Pinang Tidak Berwenang Menerima, Memeriksa, Memutus Dan Menyelesaikan Perkara A Quo;Pokok Perkara:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.702.000,00 (Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah);
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-12-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 152/Pdt.G/2013/PN.PLR
Tanggal 19 Maret 2014 — PT. KARYA BUMI KAHAYAN MAKMUR LAWAN 1. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BPN-RI) Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
96 — 18
  • Menyatakan Pengadilan Negeri Palangka Raya Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ;2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;
Pengadilan PN KUPANG Perdata
Register : 06-04-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 11-04-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 85/Pdt.G/2018/PN Kpg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 37

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
    2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 85/Pdt G/2018/PN Kpg;

    Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 05-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 24 Mei 2017 — IRFANSYAH lawan KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK INDONESIA, Cq. KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI ACEH Cq. KETUA PANWASLIH PROVINSI ACEH
72 — 27
  • Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor 14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,-, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).
    timbul dalamperkara ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa sebelum Pengadilan memeriksa materi gugatan dalamsengketa ini, dilakukan pemeriksaaan dalam tahapan Proses Dismissal sesuaidengan kewenangan yang diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk membuktikanapakah gugatan yang diajukan Penggugat Tersebut memenuhi kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 Ayat (1) UndangUndang No 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Dalam Rapat Permusyawaratan, KetuaPengadilan berwenang memutus
    Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tidak berwenanguntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor14/G/2017/PTUN.BNA ;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp. 219.000,, (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah).Penetapan Dissmisal Nomor : 14/PENDIS/2017/PTUN.BNA Halaman 4 of 6 HalamanDemikian ditetapbkan dalam rapat permusyawaratan pada hari : RABUtanggal 24 Mei 2017 oleh YUSRI ARBI, S.H, M.H.