Ditemukan 4676042 data
30 — 45
Agama Kecamatan Kota JakartaPusat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kota Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebutPembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggalHalaman 2 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.14 November 2016, sebagaimana
tercantum dalam Akta PermohonanBanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untukselanjutnya disebut Terbanding pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016;Bahwa berdasarkan surat tanda terima dari Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 201/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 15 Desember 2016,Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalammemori banding tertanggal 1 November 2016, yang pada intinya sebagaiberikut
banding, sedangkanketentuan Pasal 132 huruf (a) ayat (2) HIR menyatakan Jikalau dalampemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat melawan, maka dalambanding tidak dapat memajukan gugatan itu oleh karena itu tuntutanTermohon/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan Pengadilan AgamaJakarta Pusat dalam perkara ini, dengan perbaikan amarnya yang kurangtepat, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana
akan disebutkan di bawah ini;Halaman 6 dari 9 halaman, Putusan No. 8/Pdt.G/2017/PTA.JK.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;
113 — 345 — Berkekuatan Hukum Tetap
terhadap alasanalasan Pemohon Kasasitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasitersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan menelitimemori kasasi tanggal 5 Juni 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Juli2018 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa walaupun pengajuan keberatan a quo telah melewati tenggangwaktu sebagaimana
Pendidikan Pelita Harapan sertaMahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan;Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana
61 — 29
umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada KementerianPerhubungan, alamat tempat tinggal di Kota Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada (kuasa), Advokat danPenasihat Hukum, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 34/SK/Gt/Bdg/DHIIII/17 tanggal 10Maret 2017, sebagai Terbanding semula Termohon;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Pdt.G/2017/PTA JK.DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang diucapkanpada tanggal 20 Februari 2017 tersebut oleh pihak Pemohon melalui kKuasanyadiajukan permohonan banding pada tanggal 01 Maret 2017, yang selanjutnyadisebut Pembanding, sebagaimana
Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur padatanggal hari itu juga, memori banding tersebut kemudian telah diberitahukan dandiserahkan kepada Terbanding pada tanggal 27 Maret 2017;Bahwa Terbanding telah pula mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 13 April 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur pada tanggal hari itu juga;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara banding (inzage),sebagaimana
telah mengajukan replik atas jawaban Termohon,kemudian Pemohon telah pula mengajukan surat bukti berupa foto copy sahBuku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi Pemohon sekarang Pembandingternyata tidak mengajukan bukti saksi yang mengetahui tentang telah terjadipercekcokan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yangdijadikan alasan permohonan Pemohon; Bahwa percekcokan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dijadikansebagai alasan permohonan perceraian oleh Pemohon harus dibuktikandipersidangan, sebagaimana
Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi, hal ini mengakibatkan dalil dari permohonanPemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak terbukti menurut hukum,sehingga dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3383/Pdt.G/2016/PA.JT., tersebutdapat dikuatkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
360 — 120
perkara sebesarRp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa Penggugat hadir sedangkan Tergugat dan atau Kuasanya tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah diberitahukanpada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 yang telah diterima langsung olehKuasa Hukum Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana
Pengadilan Agama JakartaTimur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tanggal 31 Oktober 2019;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur telah mengeluarkanSurat Keterangan Pengajuan Perkara Banding Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JTtanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan relaas pemberitahuanpernyataan banding pada hari Rabu tanggal 6 November 2019;Menimbang, bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak mengajukanmemori banding sebagaimana
Keterangan yang dibuat oleh Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.JT., tertanggal 2 Desember 2019;Menimbang, bahwa pihak Pembanding telah diberitahukan untuk melakukaninzage pada tanggal 8 November 2019 sedangkan pihak Terbanding padatanggal 6 November 2019, namun baik Pembanding maupun pihak Terbandingtidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 5643/ Pdt.G/2018/ PA.JT..
,tanggal 31 Oktober 2019 adalah sudah berkekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa masa permohonan banding yang diajukan olehKuasa Hukum Pembanding sudah berjalan hari ke 30 (tiga puluh), sesuaidengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,maka permohonan banding tersebut secara formal tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan banding harus dinyatakan tidak dapatditerima, maka mengenai materi hukum
lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankankepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan
810 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa sebagai pemenang tender didakwa karena tidak menyelesaikan perkerjaan sebagaimana ditentukan dalam kontrak, walaupun sudah menerima pembayaran pekerjaan dengan presentase 100%. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyatakan ... [Selengkapnya]
Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksudpada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita Acarapemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir,paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukanclaim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negarasebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidakdapat diselesaikan;e.
Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksudpada huruf d tanpa memperhitungkan pajakpajak yang telahdisetorakn ke kas negara atau melalui potongan SPM;g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kasnegara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksudpada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.f.
Penyampaian Surat Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksudpada huruf b dilengkapi dengan BAPP (berita acarapemeriksaan pekerjaan) dan berita Acara pembayaran terakhir,paling lambat 5 hari kerja setelah masa kontrak berakhir;d. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya setelah menerma suratpernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c mengajukanclaim pencairan jaminan/garasi bank untuk untung kas negarasebesar presentase pekerjaan yang tidak diselesaikan/tidakdapat diselesaikan;e.
Claim pencairan jaminan/garansi Bank sebagaimana dimaksudpada huruf d tanpa memperhitungkan pajakpajak yang telahdisetorakn ke kas negara atau melalui potongan SPM;g. Dalam hal terdapat pajak yang terlanjur disetorkan ke kasnegara atau melalui potongan SPM sebagaimana dimaksudpada huruf f, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan.4.
Menyatakan Terdakwa PHILIPS TANGDILINTIN, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secarabersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanSubsidiair Pasal 3 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;4.
182 — 27
52 — 60
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telah dilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JU tersebut; II. Dalam Rekonvensi - Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), ---------------------------------------------------III.
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PA-JU tanggal 21 Mei 2014;6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;II. DALAM REKONVENSI- Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi.III.
No. 162/Pdt.G/2014/PTA.JKTurut Tergugat IIl/Turut Terbanding Il dan Turut Tergugat IlI/TurutTerbanding III, selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungandengan perkara ini; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan PengadilanAgama Jakarta Utara Nomor 053/Pdt.G/2014/PA JU, tanggal 11 September2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriah, yangamarnya
Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan olehJurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagaimana BeritaAcara Sita Jaminan No. 0053/Pdt.G/2014PAJU tanggal 21 Mei2014; 6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Il. DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi; Ill. DALAM KONVENS!
Olehkarena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukumsendiri sebagaimana tersebut di bawah ini dan selanjutnya akan menjatuhkanputusan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut; Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi/Para PenggugatRekonvensi/Para Pembanding dalam jawaban atas gugatan PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sebelum mengajukan bantahanatas dalildalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding,terlebih dahulu mengajukan keberatan/eksepsi
Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi/ParaPenggugat Rekonvensi/Para Pembanding dipandang beralasan menurutHim 18 dari 22 him. Put.
Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan AgamaJakarta Utara untuk mengangkat sita jaminan yang telahdilakukan pada tanggal 21 Mei 2014 sebagaimana termuat dalamBerita Acara Sita Jaminan Nomor 0053/Pdt.G/2014/PA JUtersebut; ll. Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para TergugatKonvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding tidak dapatditerima (Niet Onvankelijk Verklaard); lll.
52 — 25
Perselisihan Pembanding dan Terbanding sesungguhnyatelah memenuhi ketentuan Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990 jo YurisprudensiNomor 15/K/AG/1980, sebagaimana telah Pembanding jelaskan dalam memoribanding Pembanding.
pada halaman 26 bernama SAKSIKEDUA, diganti menjadi sebagaimana tercatat dalam berita acara sidangdalam halaman 113 (seratus tiga belas), bahwa saksi II yang diajukan olehTerbanding adalah bernama SAKSI KEDUA.
terbukti dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor675/JT/KLTB/WNI/2010 yang diterbitkan oleh Kantor Suku Dinas kependudukandan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta, dan anak ke dua bernama ANAK KANDUNGKEDUA, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2012, sebagaimana teroukti dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 1.895/JT/KLTB/WNI/2012 yang diterbitkan oleh KantorSuku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota DKI Jakarta.
Saat Terbanding bekerja kedua anak tersebut bersama keluarga besar Terbanding, mereka dalamkeadaan ceria bermain sebagaimana anakanak seusianya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi daripihak Pembanding, masingmasing mengatakan bahwa ke dua anak yanglahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding dalam keadaan sehatdan baikbaik saja.
Sedangkan keterangan pihak Terbanding telahbersesuaian dengan keterangan pihak saksisaksi yang diajukannya, telahpula bersesuaian dengan fakta yang sebenarnya, keadaan ke dua anakyang dalam keadaan sehat dan baikbaik saja;Menimbang, bahwa alasan selanjutnya sebagaimana yang diajukanoleh Pembanding adalah bahwa Terbanding memiliki emosi yang tidaksetabil, suka marah meledakledak.
56 — 106
terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor043/SK/II/2017/PA.JP. tanggal 3 Februari 2017, dahulu disebutsebagai Termohon , sekarang Pembanding;melawanTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,tempat Kota Jakarta Selatan, dahulu disebut sebagai Pemohon,sekarang Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng Kota Jakarta Pusat, KantorUrusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, dan KantorUrusan Agama Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan;Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon yang selanjutnya disebutsebagai Pembanding, mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 Februari2017, sebagaimana
Nomor 48/Padt.G/2018/PTA.JKFebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 2 Maret 2017, yang memuat keberatankeberatan Pembandingterhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Juni 2017;Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 0503/Padt.G/2016/PA.JP tanggal 9 Maret 2018;Bahwa Pembanding telah diberitahu
untuk melakukan inzage pada tanggal21 Maret 2018, dan Pembanding tidak malakukan inzage, sebagaimana diuraikandalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta PusatNomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11 April 2018;Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage padatanggal 27 Maret 2018, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimanadiuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat Nomor 503/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 11
Keberatan ini pun tidakdapat dibenarkan, karena Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepadabekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas isteri sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 huruf(c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat putusanMajelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam perkara ini dapat dikuatkan;Menimbang
37 — 30
kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
56 — 21
13 — 0
14 — 0
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di Rembang
23 — 3
Pemohon:
Dedik Susilo selaku Direktur PT KELOLA KARYA MAKMUR, sebagaimana tercatat dalam akta perubahan no lima tanggal dua puluh satu Desember dua ribu enam belas, Notaris Siswadi,SH,MKn, di RembangRegiser : 003878, sebagaimana pada poin 4tersebut diatas di Kepolisian sektor Kaliori dengan No.SKTLK /AO/II/YAN.2.2/2019/ Sek. Klr;6.
Bahwa hal tersebut berdasarkan ketentuan sebagaimana diaturdalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 23tahun 2013 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan yangintinya menyatakan Dalam hal Buku Kapal Perikanan (BKP) yanghilang, dapat diterbitkan Buku Kapal Perikanan (BKP) Penggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan.8.
Perikanan (BKP) Kapal BERKAHMINA SAMUDRA ini, maka perusahan mengajukan permohonan penetapankehilangan ke Pengadilan, agar perusahaan bisa mengurus penerbitanbuku kapal perikanan pengganti ke Kementerian Kelautan dan Perikanan;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini makasegala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana
yang termuat dalamBerita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;Halaman 7 dari 10 Penetapan No.26/Pdt.P/2019/PN Rbg.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa tujuan pokok permohonan dari Pemohon adalahuntuk mendapatkan Penetapan tentang Buku Kapal Perikanan (BKP) KapalBERKAH MINA SAMUDRA milik PT.
50 — 31
perceraian kepada Penggugatberupa mut'ah uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);3.Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan AgamaJakarta Timur tersebut;Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telahmengajukan permohonan banding tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana
halaman 16 alineaKe1, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tidakmemenuhi syarat formal adalah tidak benar, gugatan rekonvensi yang termuatdalam gugatan Termohon meskipun tidak secara rinci dan secara terpisahmenyebutkan mana bagian posita dan mana bagian potitum, karena Termohonadalah pihak awam yang buta hukum (yang pada saat itu belum menunjuk kuasahukum, namun demikian di dalam jawaban Termohon sudah terdapat positagugatan rekonvensi/alasan alasan dari gugatan tersebut sebagaimana
;Kedua rumah sebagaimana tersebut di atas, dipindah namakan atas namaanakanak Pembanding dan Terbanding, bernama ANAK KESATU danANAK KEDUA;Menimbang, bahwa atas gugat balik/rekonvensi Pembanding tersebut,Terbanding telah mengemukakan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terbanding tidak akan memberikan nafkah iddah kepada Pembanding,karena Pembanding telah berseligkuh dengan lakilaki lain, sedangkan untukmut'ah, Terbanding akan memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluhjuta
Hukum Islam dan peraturan perundangundangan telah mengatur, apabila terjadi perceraian antara seorang suami denganistrinya, maka mantan suami tersebut mempunyai kewajiban dan tanggung jawabterhadap mantan istrinya hanyaHim. 10 dari 16 him. put No 46/Pdt.G/2016/PTA.JK aselama dalam masa iddah atau selama 100 hari setelah perceraian terjadi,sebagaimana diatur Pasal 149 dan 152 Kompilasi Hukum Islam;Bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur, istri dapatdianggap nusyuz jika ia tidak mau
tersebut dalam amarputusan perkara ini;Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Pembanding, PengadilanTinggi Agama Jakarta telah memperhatikan memori tersebut;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkanPasal 89 UndangUndang UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara padatingkat pertama
35 — 13
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hinggaputusan ini diucapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belasridu rupiah).Bahwa Penggugat hadir pada sidang pembacaan putusan dan Tergugattidak hadir pada saat pembacaan putusan;Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugatpada tanggal 14 Februari 2018;Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKBahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal12 April 2018, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,namun Pembanding tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keteranganPembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage) yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal15 April 2018, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage namunTerbanding
tidak melaksanakan inzage sebagaimana surat keterangan dariPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 21 Mei 2018;Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan PengadilanTinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 9 Juli 2018 dengan Nomor68/Pdt.G/2018/PTA.JK tanggal 9 Juli 2018, dan pendaftaran perkara bandingtersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan suratNomor W9A/1175/Hk.05/7/2018 tanggal 10 Juli 2018;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding telah
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga Pembanding danTerbanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mengambil alin pendapatDr. Musthafa Asy Syibai dalam Kitab Al Marah Bainal Fiqhi wal Qonunhalaman 100 yang berbunyi:AB Lili gl OS yabed 1 jal ae lust OS Lege y Guatlile Gu lela!
No.68/Pdt.G/2018/PTA.JKTerbanding dengan demikian Terbanding yang menginginkan perceraian, makaTerbanding tidak mendapat hak tentang mutah sebagaimana maksud Pasal 158huruf 6 Kompilasi hukum Islam sesuai dengan pendapat Dr.
39 — 23
Namundemikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama perlu menambahkan danmenegaskan poinpoin pertimbangannya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa atas perkara ini, telah dilakukan proses mediasisesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016melalui mediator Dra. Hj.
Datam hal ini telah terjadi saling tuduh antaraPembanding dan Terbanding dalam rumah tangga dan berlanjut denganlaporan Terbanding kepada pihak atasan Pembanding dan Terbanding diPOLRI, sebagaimana bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13;Menimbang, bahwa pada dasamya kebemtankeberatan Pembandingtersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama JakartaTimur, termasuk tentang adanya buktibukti tertulis telah adanya pemeriksaanterhadap Pembanding dan Terbanding oleh
Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian,harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenapermohonan Terbanding untuk mengikrarkan talaknya di hadapan sidangPengadilan Agama telah dikabulkan de.ngan memberikan izin kepadaTerbanding untuk mengikrarkan talaknya, sebagaimana diktum dalam konvensiperkara a quo,Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding sepanjangmengenai hal pengasuhan anak Pembanding dengan Terbanding bernamaShaumi Rizqina Wijaya, lahir
Oleh karena itugugatan sepanjang mengenai nafkah terhutang ini sudah sepatutnya untukditolak;Menimbang, bahwa adapun rekonvensi mengenai nafkah Pembandingsejak berpisah rumah tanggal 12 Oktober 2014, Terbanding mengakui tidakpernah memberikan lagi dengan alasan Pembanding telah durhaka (nusyuz)sebagai seorang istri yang telah terbukti kKebenarannya sebagaimana yangtelah dipertimbangkan Majeis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Pasat 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertamadibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum Islam yaang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI.
81 — 37
Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa 5.c) dalam gugatanberupa sebuah mobil Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,untuk membuktikan dalil dalam gugatannya Penggugat dalam persidanganmenyampaikan alat bukti P.3 yang berupa fotokopi Surat Tanda NomorKendaraan (STNK), Toyota Fortuner, Tahun 2012, Nomor Polisi B 227 AKA,warna hitam metalik, atas nama PEMBANDING, dikuatkan dengan2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menerangkan benar, Penggugatdengan Tergugat memiliki mobil Toyota Fortuner sebagaimana
dijual over kredit kepadasaudara sepupu Tergugat yang bernama SAKSI dengan harga sebesarRp40.000.000, (empat puluh juta rupiah), dan uang hasil penjualannya telahdipergunakan untuk keperluan biaya hidup Tergugat dengan anakanaknya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan Tergugat tersebut juga tidakdapat dibenarkan menurut hukum dan bertentangan dengan hukum sesuai Pasal92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa Tergugat (suami) tidak dapat menjualharta bersama tanpa persetujuan istri (Penggugat), sebagaimana
pembagian harta bersama objekperkara 5.c) dan 5.d) dalam gugatan tidak dapat dilaksanakan/tidak ditemukanlagi, karena telah terlanjur dipindahtangankan oleh Tergugat, maka nilai hargamobil Toyota Fortuner dan mobil Honda Brio tersebut dapat diperhitungkan sesuaiharga pasar menjadi bagiannya Tergugat dari harta bersama tersebut;Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut di atassebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Nomor 5.a), 5.6), 5.c), 5.d), danpertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana
natura), maka dapat dilelang pada Kantor Lelang Negara;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat putusan PengadilanAgama Jakarta Timur tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya PengadilanTinggi Agama Jakarta mengadili sendiri dan memutus yang amarnyasebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana
421 — 254
Dardiri Bin Ali Imrontelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menawarkan, menyerahkan, menjual, dan menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, sebagaimana dalam dakwaan primair;2.
Dardiri Bin Ali Imron sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 54 Jo. Pasal 29 ayat (1) Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahanatas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang CukaiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana;SubsiderBahwa ia Terdakwa Moh. Dardiri Bin Ali Imron bersama sama denganSaksi Ahmad Tamami Alias Acong Bin Alm. Hi.
Untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia,Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2020/PN Sdnpelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum Barang Kena Cukaidikeluarkan dari pabrikMenimbang, bahwa sebagaimana Pasal 29 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai disebutkan bahwa: Barang kena cukai
Pasal 29 ayat (1) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentangperubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai Jo.
Pasal29 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentangCukai sebagaimana diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undangundang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo.
169 — 0