Ditemukan 2070436 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 31-10-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 66/PDT/2013/PT JAP
Tanggal 5 Desember 2013 — Terbanding/ : Diwakili Oleh :
5410
  • tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuanPenggugat berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.Menyatakan tindakan Tergugat I tanpa hak dan melawan hukum dan tanpa seijin dantanpa sepengetahuan Penggugat yang menjual dan/atau mengalihkan tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B
    .254/MT tertanggal15 Nopember 1989 kepada Tergugat II tanpa hak dan melawan hukum dan tanpaseijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan PelepasanHak Atas Tanah Adat tertanggal 2 Maret 2007 dikwalifisir sebagai PerbuatanMelawan Hukum maka Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dariTergugat I kepada Tergugat II tertanggal 2 Maret 2007 tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat.Hal. 3 dari 9 hal.
    Menyatakan tindakan Tergugat II yang mendirikan bangunan diatas tanah milikPenggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 tanpa hak dan melawan hukum serta tanpa seijin dansepengetahuan Penggugat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum.6.
    Menyatakan tindakan Tergugat III yang menguasai dan menempati tanah milikPenggugat yang telah bersertifikat Hak Guna Bangunan No.B.254/MT tertanggal15 Nopember 1989 yang diatasnya berdiri bangunan milik Tergugat II atas perintahTergugat III tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.7.
    Putusan No. 66/PDT/2013/PT.JPRRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996, tentang HGU, HGB dan Hak Pakai,bahwa pemegang hakhak tersebut harus memperbaharui haknya sebelum habismasa berlakunya jangka waktu hak tersebut, namun Majelis Hakim PengadilanNegeri tidak mempertimbangkan masa berakhirnya sertifikat hakhak tersebut. Bahwa Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan permohonan Hak Pakai yangdiajukan Terbanding dan Turut Terbanding telah diproses dan diajukan kepadaGubenur Irian Jaya Up.
Register : 14-11-2019 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2019/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 8 Juni 2020 — MAGNO INOVASI TEKNOLOGI
2.YOSEN SUYONO HARTONO
Turut Tergugat:
PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT HAK CIPTA
420204
  • MAGNO INOVASI TEKNOLOGI
    2.YOSEN SUYONO HARTONO
    Turut Tergugat:
    PEMERINTAH RI Cq KEMENKUMHAM RI Cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL Cq DIREKTORAT HAK CIPTA
Putus : 05-11-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 153/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 5 Nopember 2012 — SURYANA NURZAMAN ZEIN;Jenrey Simamora, SH.,MH,Dkk vs Adi Yulistanto,SH ; Reza Prianda W,SH
11461
  • Tergugat dan sekaligus pemilik sekolahCita Persada (Tergugat I);Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Para Tergugattidak mau diajak berdamai dan menyampaikan bahwa keduaputri Penggugat tetap tidak diperbolehkan untuksekolah di tempat Tergugat I;Bahwa Penggugat sampai sekarang tidak habis pikirakan perilaku dari Para Tergugat, apakah maksud dantujuan dari Para Tergugat menggantung nasib pendidikankedua putri Penggugat disatu sisi Tergugat Imengelurkan dari sekolah disisi lain Para Tergugatjuga menyandera hak
    Foto copy Surat dari Kementrian Hukum dan Hak ManusiaRI, diberi tanda bukti P7;488. Foto copy dari foto copy Somasi dari Kuasa HukumPenggugat, diberi tanda bukti P8;9.
Register : 09-03-2015 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 22-11-2015
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.PST
Tanggal 9 April 2015 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
587542
  • Bahwa dalam putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanatersebut di atas, masalah hak asuh anak belum ditetapkan oleh Pengadilan;5. Bahwa anak yang namanya Anak IL, lakilaki, lahir tanggal 29 Juli 2009 tersebut diatas, hingga kini tinggal bersama Tergugat;6.
    Bahwa 2 (dua) orang anak tersebut di atas, masih di bawah umur dan tentu masihsangat tergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibukandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik 2 (dua) orang anaktersebut sematamata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknyaPenggugat ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah dari 2 (dua) orang anaktersebut;7.
    Bahwa Pengggugat selaku ibu kandung anakanak tersebut telah mempunyaipenghasilan tidak kurang dari Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)untuk setiap bulannya dan karenanya layak jika Penggugat sebagai ibu kandung darianakanak tersebut sebagai pemegang hak Hadhonah;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1.
    Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah 2 (dua) anak yangbernama : 1. Anak I (Jk), lahir tanggal 1 Desember 2006, 2. Anak II (1k), lahirtanggal 29 Juli 2009;3.
    di persidangan, sedangkanTergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut sebanyak 3 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti PengadilanPematangsiantar dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasanyang dibenarkan oleh hukum;Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugatagar mengurungkan niatnya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak
Register : 20-04-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 28-10-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 67/PDT/2017/PT MTR
Tanggal 22 Mei 2017 — Pembanding/Tergugat : H.PUTRAMAT, SH BIN H.ABD.KADIR JAELANI
Terbanding/Penggugat IV : AHMAD PAUZAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat II : AGUS MAKRUP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat V : ABDURRAHMAN BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat III : MUHAMMAD ZAINI BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat I : ABDURRASIP BIN ABU HANIPAH
Terbanding/Penggugat VI : SADIKIN BIN ABU HANIPAH
3219
  • Semestinya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugat1, yang kemudian dipindahkan oleh tergugat 1 kepada tergugat 2, harus ikutdigugat sebagai tergugat.Bahwa menurut M.
    Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul HukumAcara Perdata, ketentuan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No.1125 K/Pdt/1984 di atas pada dasarnya bersifat imperatif atau bersifatmemaksa, karena pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak tergugatmempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asalusul tanah sengketa, serta dasar hukum pihak ketiga tersebut mengalihkantanah sengketa kepada tergugat.DALAM POKOK PERKARA.1.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 10 dan 11 adalah tidakbenar dan tidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa padaangka 3.1 adalah hak milik H. Jaelani (ayah tergugat 1) yang diperolehmelalui alas hak yang sah yaitu jual beli dengan Abu Hanipah (ayah parapenggugat), maka tergugat 1 sebagai ahli waris dari H.
    Bahwa dalil gugatan para penggugat pada angka 13 adalah tidak benar dantidak beralasan menurut hukum, karena obyek sengketa pada angka 3.1adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani (ayah tergugat 1) yangdiperoleh melalui alas hak yang sah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka segala bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1selaku anak/ahli waris dari almarhum H.
    Bahwa sebaliknya, berdasarkan dalil jawaban tergugat 1, maka hal pokokyang harus dibuktikan oleh tergugat 1 adalah apakah benar obyek sengketa3.1 seluas + 75 are (+ 7500 m2) adalah hak milik dan peninggalan H. Jaelani(ayah tergugat 1) yang diperoleh melalui alas hak yang sah, yaitu jual bellidengan Abu Hanipah (ayah para penggugat)?Untuk membuktikan dalil pokok jawabannya di atas, tergugat 1 telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T.11 s/d T.119, berupa :1.
Putus : 06-12-2019 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4055 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 6 Desember 2019 — HAMIDI
5020 Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-08-2019 — Upload : 09-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/Pdt.Sus-HKI/2019
Tanggal 26 Agustus 2019 — 1. WILLY AFIYANA, DKK VS 1. RUMAH PRODUKSI FLEX FILMS, ,DK
759471 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNomor 644 K/Pdt.SusHKI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (hak cipta)pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:1. WILLY AFIYANA, bertempat tinggal di Haur Pancun IlNomor C40, RT 03, RW 04, Kelurahan Lebakgede,Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat;2.
    Menyatakan Para Tergugat Terbukti melanggar Pasal 12 ayat (1)UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayarkerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) danimateril sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
    Flex Film Asia; Gugatan Para Penggugat bersifat kabur dan tidak jelas karenamenggabungkan tuntutan ganti rugi dan pelanggaran atas hak cipta;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukaneksepsi yang pada pokoknya: Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) karenatidak jelas dasar hukum dan dasar fakta; Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan
    Menyatakan Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat terbuktimelanggar Pasal 12 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014tentang Hak Cipta;3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat secaratanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliiar rupiah) dan immateril sebesarRp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);4.
Putus : 17-09-2015 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 238/PDT.G/2015/PN.SMG
Tanggal 17 September 2015 — Julie Majawati. (PENGGUGAT) MELAWAN Surya Tjipto(Tsjioe Sun Hui).(TERGUGAT)
12245
Register : 16-10-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PA PALU Nomor 625/Pdt.G/2015/PA.Pal
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat VS Tergugat
215155
  • Bahwa Penggugat pernah dilaporkan oleh pihak Tergugat ke Polisi atasdasar pengambilan paksa hak asuh anak dan menjadikan Penggugatsebagai Tersangka, sedangkan pada saat itu Penggugat menempuh jalurhukum atas Keputusan PA 371/Pdt.G/2013/PA.Pal ke Komisi Yudisial danMahkamah Agung;4.
    dan kewajiban anak pada bab 3 Pasal 9 poin 1, setiap anakberhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangkapengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minatdan bakatnya, dan di bab 1 Pasal 1 poin 12, hak anak adalah bagian darihak asasi manusia dan wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara dalam hak asasimanusia anak berhak mendapatkan pendidikan, kesehatan, berhakbersosialisasi dengan teman sebayanya, bahkan bermain
    Bahwa pada kesempatan mengajukan duplik ini, Tergugat tidak ingin terlalubanyak membahas tentang halhal yang tidak berhubungan erat denganmasalah Hak Asuh Anak, karena hal ini yang menjadi pokok/substansigugatan Penggugat;.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam menyatakan, dalamhal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyizatau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (vide Pasal 105 huruf aKHI);8. Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang mengatur bila ibunya (Tergugat)telah menikah lagi dengan pria lain dan sampai hamil atau melahirkan, makahak asuh akan diberikan kepada mantan suaminya;Halaman dari 33 hal.
    Bahwa apabila Penggugat diberi kesempatan dan ditetapkan sebagaipemegang hak asuh untuk memelihara kedua orang anak tersebut, makaPenggugat bersama nenek Aviva Aurelia putri dan Moh Putra Asslafi, yaituibu Penggugat bernama Hj.Kumala akan berusaha memelihara, merawatdan mendidik dengan baik;11.
Register : 18-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 28-10-2022
Putusan PN ENDE Nomor 31/Pdt.G/2022/PN End
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
Mateus Lalu Bebi
Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Kelimutu
2.Camat Ende Tengah
3.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Ende
Turut Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Ende
8027
Register : 29-11-2022 — Putus : 03-01-2023 — Upload : 03-01-2023
Putusan PN TEGAL Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Tgl
Tanggal 3 Januari 2023 — Penggugat:
1.Kiat Meliana Widya Kususma
2.Tata Kusnandar
3.Robby Cahyadi Kusnandar
4.Lindawati Kusnandar
5.Shintawati Kusnandar
Tergugat:
5.Adie Soenito Kusnandar
6.Melissa
7.Sarah Renata
Turut Tergugat:
Tjong Fanny Kumalasari
333106
Putus : 26-04-2017 — Upload : 29-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 26 April 2017 — PT INTER SPORT MARKETING VS PT METRO HOTEL INTERNASIONAL SEMARANG
976497 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran Hak Cipta; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; 6. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    Hak Cipta,bukan kompetensi Pengadilan Niaga.
    Bahwa Judex Juris juga telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yangnyata dengan menyatakan sengketa a quo adalah tentang Hak terkaitdengan hak cipta, karena Tergugat/Termohon Kasasi mengadakan nontonbareng Final Piala Dunia dari lembaga penyiaran;Bahwa objek sengketa ini adalah tentang pelanggaran Hak Ciptasebagaimana dimaksud Pasal 1 ad. 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun2014 bukan tentang hak terkait hak cipta sebagaimana dimaksud pada Pasal1 ad. 5 atau tentang program komputer Pasal 1 ad. 9;Bahwa
    Dalam halini ada hak terkait atas Hak Cipta jika TV ONE, ANTV memberi lisensi lagikepada pihak lain yaitu hotel atau Tergugat/lokasi bisnis lain.
    Dalamperjanjian lisensi kami dengan ANTV dan TV ONE, pihak tersebut tidakdiberi hak untuk memberi lisensi kepada pihak lain atau dengan perkataanlain TV ONE/ANTV tidak memiliki Hak Terkait Hak Cipta oleh karena ituPenggugat yang berhak menggugat mempertahankan hak tersebut dan tidakada kaitannya dengan TV ONE/ANTV karena hak untuk memberi ijin siaracara Final Sepak Bola Piala Dunia tidak diberi kepada TV ON/ANTV makakami telah melakukan sosialisasi melalui media massa, menyurati hotelhoteldi Bali
    cipta, akan tetapi hak terkait hakcipta tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 19Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Penggugat dalam perkaraa quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi hak cipta yang bersumber dariperjanjian lisensi antara Penggugat dengan The Federation Internationale deFootball Association (FIFA) tertanggal 5 Mei 2011 yang menyatakan bahwaPenggugat adalah satusatunya penerima
Register : 04-06-2020 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 20 April 2021 — Penggugat:
NANCY J. RUBINS
Tergugat:
1.PT. PASTI MAKAN ENAK
2.HENRY HUSADA
1656389
  • MENGADILI

    DALAM PROVISI

    • Menolak tuntutan Provisi yang diajukan Penggugat;

    DALAM KONPENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran hak
    31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN Niaga Jkt.Pst
Register : 28-09-2015 — Putus : 19-02-2016 — Upload : 24-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 122/PDT/2015/PT SMDA
Tanggal 19 Februari 2016 — Pembanding/Tergugat : HJ. SUKMAWATI
Terbanding/Penggugat : H. M.NGATIMIN
Terbanding/Penggugat : SOEWITO, BSC
Turut Terbanding/Tergugat : ADI MULYONO RAHARJO
Turut Terbanding/Tergugat : MULYANI UNTARI
Turut Terbanding/Tergugat : MELLYANA FATMAWATY
Turut Terbanding/Tergugat : ISDIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat : SELAMET alias SLAMET
650
Register : 13-01-2020 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 05-02-2020
Putusan PT PADANG Nomor 5/PDT/2020/PT PDG
Tanggal 5 Februari 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
6719
Register : 11-01-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap
Tanggal 31 Juli 2018 — Penggugat:
PT. MERBAUJAYA INDAHRAYA
Tergugat:
1.SAMPURNA RITONGA alias SAMPUR
2.M. FAHRI RITONGA
3.JHONSON SIRINGO RINGO alias Jon S
4.PAHREN SIRINGO RINGO alias PAREN
5.ANWAR RAJALI SIREGAR alias Nuar
6.ZAILAMBAY SIREGAR
7.AMRI LUBIS
8.FIRMAN SIHOTANG
9.NASRI LUBIS
10.MUHAMMAD AZHAR RIZKI
11.SUTAN AGUSTIAN DALIMUNTHE
12.AGUS HAMLET AZHAR
13.UCOK
295238
  • 680 m;
  • Sebelah Timur berbatas dengan Sungai/Tanah HGU Penggugat + 845 m;
  • Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara terukur + 751 m;
    sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1 /Pdt.g/2018/PN Rap tanggal 6 Juni 2018;
  1. Menyatakan tanah perkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha) yang menjadi hak
    penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4/HGB/BPN/90 Tentang pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT.
    Merbau Jaya Indah Raya, tertanggal 13 Maret 1990 serta buku Tanah Hak Guna Usaha No. 1 Desa Aek Korsik yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 19-07-1990;
  2. Menyatakan secara hukum penguasaan tanah terperkara seluas 578.496 m2 atau 57.8496 Ha yang dilakukan oleh para Tergugat dengan cara mengerjakan, menggunakan, menduduki dan/atau menguasai lahan HGU Penggugat sebagai Perbuatan Melawan
    Hukum;
  3. Menguhum para Tergugat atau orang lain atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong/bersih, baik sebagaimana semula tanpa beban apapun juga dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisia Republik Indonesia;
  4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng
    Merbau jaya Indah rayamenyatakan menguasai tanah tersebut berdasarkan sertifikat hak guna UsahaNomor 1 tahun 1990 yang dilegalisir atas nama pemegang hak PT.
    hak yang sah, pemilik bangunan dan tanamantersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan kepada Pemegang Hak GunaUsaha baru.
    Menurut ketentuan hukum ini telah jelas diatur dan diwajibkanbahwa Pemegang Hak Guna Usaha harus memberi ganti kerugian;Menimbang, bahwa ternyata legalitas keberadaan hak petani/ masyarakat(ic.
    atau57.8496 Ha (Hasil Pengukuran BPN) sebagai bagian dari tanah HGU (4.928 Ha)yang menjadi hak Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor : 4/HGB/BPN/90 Tentang Pemberian Hak GunaUsaha Atas Nama PT.
    Perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan hak dan kewajibanhukum Tergugat;Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Rap2. Perbuatan Tergugat tersebut telan melanggar hak subjektif dariPenggugat;3.
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-12-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PN JANTHO Nomor 16/Pdt.G/2019/PN Jth
Tanggal 26 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9229
  • Bahwa berkenaan dengan ini masingmasingpihak dengan ini saling memberi hak dan kekuasaan yang satu kepada yanglainnya untuk menarik kembali/ menghentikan suatu perkara yang akandiajukan/ masih ada dalam pemeriksaan yang berwajib serta mencabut suratsurat yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut.Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 16/Padt.G/2019/PN JthPasal 5Perjanjian perdamaian ini tidak akan berakhir apabila salah satu atau keduabelah pihak meninggal dunia, akan tetapi diteruskan oleh Ahli Waris yangbersangkutan.Pasal
Putus : 16-02-2005 — Upload : 22-09-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2375K/PDT/2001
Tanggal 16 Februari 2005 — K.H. MUHAMMAD ; H. MUTIAH bt. BARUN ; H.AMYAD, Dkk
4330 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nopember 1995 No.112/Pem.Des/2002/10.11.12.13.XI/95 adalah tidak sesuai dengan musyawarah yang telahdisepakati bersama ;Bahwa pemberian tanah sawah tersebut pada tanggal 11Nopember 1995 sebagaimana sesuai dengan SuratPernyataan tertanggal 11 Nopember 1995 No.112/Pem.Des/2002/XI/95 adalah tidak sah dan karenanya patutdinyatakan batal atau batal demi hukum ;Bahwa perbuatan H.Mutiah binti Barun (i.c Tergugat asliI) dan H.Amyad G.c Tergugat asli ID mengarap tanahsawah tersebut adalah bertentangan dengan hak
    SuratPernyataan tertanggal 11 Nopember 1995 No.112/Pem.Des/2002/ XI/95 adalah tidak sesuai dengan musyawarah ;Menyatakan pemberian tanah sawah tersebut pada tanggal11 Nopember 1995 sebagaimana sesuai dengan SuratPernyataan tertanggal 11 Nopember 1995 No.112/Pem.Des/2002/X1/95...........10.11.Des/2002/XI/95 adalah tidak sah dan karenanya patutbatal atau batal demi hukum ;Bahwa perbuatan H.Mutiah binti Barun Gi.c Tergugat I)dan H.Amyad (i.c Tergugat II) menggarap tanah sawahtersebut adalah bertentangan dengan hak
    Bahwa ...............c0ceee8.putusan manaBahwa perbuatan H.Mutiah binti Barun (i.c Tergugat I)dan H.Amyad (i.c Tergugat IIT) menggarap tanah sawahtersebut adalah bertentangan dengan hak dan keinginanPenggugat untuk membagi tanah sawah tersebut secaraadil dan merata ;Menghukum H.Mutiah binti Barun (i.c Tergugat I) danH.Amyad (Gi.c Tergugat IJ) untuk mengembalikan tanahsawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosongdan bebas dari segala tanggungan ;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarperkara
    No.467 kelas S/I persil 20 adalahmilik dari Pemohon Kasasi/Terbanding semulaPenggugat, sesuai dengan Buku Daftar Induk Desamengenai penguasaan hak atas tanah ;Bahwa baik Pembanding semula Tergugat I dan II telahmengakui sepenuhnya telah menerima warisan dari orangtua masingmasing dan tanah sawah seluas 45 bata yangterdaftar dalam letter C. No.467 kelas S/I persil 20 adalahmilik Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.
Putus : 07-11-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3017K/PDT/2003
Tanggal 7 Nopember 2006 — NY. ROOSDA ; WIKANTI RAHAYU SURYABRATA, Dkk ; SYAMSULHADI ; SONHAJI, Dkk
4131 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Begitu juga dengan adaya Sertifikat Nomor 22tahun 2001 tanggal 20 November 2001 yang diterbitkan oleh BPN KabupatenLombok Timur para Penggugat merasa sangat kaget dan terkejut ;bahwa pewakafan tanah ladang sengketa hak milik para Penggugat yangluasnya 0.9100 Ha. tersebut oleh almarhum Haji Mukhtar digabungkan denganAkta Ikrar Wakaf dan Sertifikat tanah wakaf tersebut luas tanah wakafnya adalah4.5340 Ha. tersebut didalamnya tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat yang luasnya 0.9100 Ha. tersebut
    ;bahwa perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar semasa hidupnyayang mengikut sertakan pewakafan tanah ladang sengketa hak milik paraPenggugat seluas 0.9100 Ha. tersebut kepada Desa Pringgabaya untuk dijadikantanah pekuburan adalah perbuatan dan tindakan yang tidak sah menurut hukumkarena almarhum Haji Mukhtar bukan sebagai pemilik tanah ladang sengketayang diwakafkannya tersebut ;bahwa oleh karena perbuatan dan tindakan almarhum Haji Mukhtar yangmewakafkan tanah ladang sengketa adalah perbuatan
    para Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa perbuatan dantindakanalmarhum Haji Mukhtar sewaktu hidupnya yang mewakafkan tanah ladangsengketa hak milik para Penggugat tersebut adalah tidak sah menuruthukum ;.
    Mukhtar) sedangkan tanah sengketamerupakan hak milik para Penggugat dan sampai sekarang tetap dikuasai dandikerjakan para Penggugat/para Pemohon Kasasi oleh karena itu paraPenggugat/para Pemohon Kasasi sangat mempunyai kapasitas sebagaiPenggugat dalam mempertahankan haknya selaku pemilik atas tanahsengketa dan pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah sengketa tersebut ;2.
    Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam pertimbangan hukumnyayang berbunyi: para Penggugat/para Pemohon Kasasi tidak mempunyaihubungan hukum dengan tanah sengketa (halaman 4 putusan PengadilanTinggi Agama Mataram tanggal 24 Mei 2007 No. 21/Pdt.G/2007PTA.MTR)adalah salah menerapkan hukum pembuktian sebab secara tegas dan nyatabahwa para Penggugat sangat memiliki hubungan hukum yang jelas atastanah sengketa karena tanah sengketa adalah hak milik para Penggugat dansampai sekarang tetap dikuasai
Register : 30-04-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 03-10-2018
Putusan PN GRESIK Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Gsk
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Joseph Sunarko
2.Heru Wijaya Sunarko
Tergugat:
Sucipto
20994
  • Akta Jual Beli Nomor 01/2017;

    5. Menyatakan sah atas balik nama Sertifikat Hak Milik ketiga obyek tanah tersebut atas nama Para Penggugat yang terletak di Desa Sumberame, Kecamatan Wringinanom, yaitu:

    1. Sertifikat Hak milik Nomor 1202;
    2. Sertifikat Hak milik Nomor 1203;
    3. Sertifikat Hak milik Nomor 1199;

    6.

    Menyatakan sah atas balik nama sertifikat hak milik ketiga obyek tanahtersebut atas nama Para Penggugat yang terletak di Desa Sumberame,Kecamatan Wringinanom, yaitu:a) Sertifikat Hak milik Nomor 1202;b) Sertifikat Hak milik Nomor 1203;c) Sertifikat Hak milik Nomor 1199;6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada ParaPenggugat sebesar Rp. 2.200.000.000, (dua milyar dua ratus juta rupiah);8.
    Sertifikat Hak Milik Nomor 1199, Luas : 1.816 M2, terletak di DesaSumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.b. Sertifikat Hak Milik Nomor 1202, Tanah Luas : 1.024 M2, terletak di DesaSumberame, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.c.
    Milik (SHM) Nomor 1199, dengan seluas 1.816 M2,Sertifikat Hak Milik (GSHM) Nomor 1202, seluas 1.024 M2, Sertifikat HakMilik (SHM) Nomor 1203, seluas 1.036 M2;Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1199, seluas 1.816 Mz?
    dijualseharga Rp. 838.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh delapan jutarupiah) , Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1202, seluas 1.024 M? dijualseharga Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) dan Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 1203, seluas 1.036 M?
    Menyatakan sah atas balik nama Sertifikat Hak Milik ketiga obyek tanah=otersebut atas nama Para Penggugat yang terletak di Desa Sumberame,Kecamatan Wringinanom, yaitu:a. Sertifikat Hak milik Nomor 1202;b. Sertifikat Hak milik Nomor 1203;c. Sertifikat Hak milik Nomor 1199;6.