Ditemukan 5797257 data
31 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT UTAMA SINAR INDONUSA (USINDO) VS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT dalam hal ini diwakili oleh BUPATI KABUPATEN GARUT, DKK
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN GARUT, berkedudukan di Garut,Jalan Merdeka Nomor 230 Garut, dalam hal ini memberikuasa kepada Dr. H. Lukman Hakim, S.H.
, dan Penggugat berharap melaluigugatan ini adanya keadilan bagi Penggugat;Bahwa untuk mencegah Para Tergugat lalai atau tidak mentaati isi putusandalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriGarut, c.g.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam PerkaraPerdata ini menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)untuk setiap hari, terhitung sejak putusan ini dibacakan hinggadilaksanakannya eksekusi secara seketika dan sekaligus;Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan buktibukti yang autentik,16.dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar BijVoorraad), walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan verzet
secara seketika dan sekaligus;Menyatakan dan menetapkan, bahwa putusan dalam perkara ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu/serta merta (uitvoerbaar bij voorraad)walaupun Para Tergugat mengajukan permohonan upaya hukum verzet,banding maupun kasasi;Menghukum Turut Tergugat tersebut harus dihukum untuk tunduk dan taatatas isi putusan dalam perkara ini;Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;Subsidair:Atau apabila Majelis Hakim
/kerugian imateril haruslah ditujukan/dimohonkan kepada pihakyang terikat dalam Perjanjian a quo yang dalam hal ini telah diwakili olehTergugat .
Tergugat:
YOELIANI SOEDARSO
19 — 18
M E N G A D I L I
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
Dalam hal ini memberi kuasa kepada diri sendiri
Tergugat:
YOELIANI SOEDARSO
170 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALAM ASMARA BAHARI dalam hal ini diwakili oleh Yos Wijaya Kajeng Amerta, selaku Direktur VS FEISOL H. HASHIM
Alam Asmara Bahari (sebagai Pihak Penyewa) atausetidaktidaknya ditunda dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatsampai dengan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan Perlawanan dari Pelawan ini untuk seluruhnya;Menyatakan hukum Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Menyatakan sah menurut hukum atas barang tidak bergerak dengan SHMNomor 1571, seluas 1.500 m7?
Nomor 164 K/Pdt/2016Asmara Bahari (sebagai Pihak Penyewa) atau setidaktidaknya ditunda dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan Perlawanan inimempunyai kekuatan hukum tetap;Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu meskipun ada upayahukum verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorraacd);Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalamperkara ini;Atau apabila Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et
Nomor 164 K/Pdt/2016terdahulu maupun perlawanan ini, Pelawan tidak berhak untuk menggugatdan/atau mengajukan perlawanan, karena Pelawan sendiri baik secarapribadi (perkara terdahulu) maupun selaku Direktur P.T.
Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvesi/ Tergugat dalamKonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatperadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah):Oleh Karena itu Terlawan mengajukan eksepsi ini dengan permintaan agargugatan Perlawanan Pelawan tersebut dikesampingkan dan/atau ditolak;Eksepsi Mengenai Eksepsi Dominiie
ALAM ASMARA BAHARI, tersebutdan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 59/PDT/2015/PT.DPS tanggal 25 Mei 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan NegeriAmlapura Nomor 34/Pdt.G/Plw/2014/PN.Amp tanggal 5 Pebruari 2015 sertaMahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusansebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembandingberada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan
I Dina
Tergugat:
1.1. La Tallu
2.2. La Maming
3.3. La Maji
37 — 23
dan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan Objek Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat apapun;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari setiap dia lalai dalam menjalankan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini dengan baik;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
109 — 44
SETIAWATI Melawan I.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG II.YAYASAN WIYATA DHARMA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. SUDIRMAN, MM.
Bahwa gugatan a quo didaftarkan atau diajukan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Semarang pada tanggal 12 Januari 2018, maka hal ini telah sesuaidan/atau tidak bertentangan dengan ketentuanPasal 55 UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo SEMA No.2 Tahun 1991Bagian V angka 3, karena Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 Sembilanpuluh hari sejak diketahuinya adanya balik nama atas Objek Sengketa olehPenggugat, sehingga mohon Gugatan ini dapat diterima.Halaman
Sita/189/VI/2017/Ditreskrimum tanggal 562017.Bahwa terhadap penanganan perkara tersebut sampai dengan saat ini belum adaputusan, sehingga Tergugat mohon kepada yang mulia majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard).DALAM POKOK PERKARA ..2220000200eneneeneenecneneenecneneenees1.
Bahwa atas Laporan tersebut saat ini masih dalam proses Penyidikan dan barupada tahap pemeriksaan saksisaksi bahkan belum ada yang ditetapkan sebagaiTERSANGKA.22 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn cnn nnn cnn nnnnenene5.Bahwa namun demikian, Penggugat sudah sangat terburuburu denganmemasukkan Gugatan ini dengan dasar Laporan Polisi yang masih dalam prosesPenyidikan tersebut.
Bahwa berdasarkan uraian kami diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini, untuk menyatakan Gugatan Penggugat Premature dandinyatakan tidak diterima.b. Penggugat tidak memiliki Legal Standing (Kedudukan Hukum).1. Bahwa dalam gugatan ini sebenarnya Penggugat bukanlah pihak yang mempunyaiKedudukan Hukum untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat sudah tidakmempunyai hubungan hukum lagi dengan obyek tanah (yang saat ini milikTergugat II Intervensi) sejak tahun 1988.2.
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan tidak akanmengajukan apaapa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanaterurai dalam duduk sengketa tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang
105 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DHANI RIZALDY VS ADNAN KAMARUDDIN bin KABARUDDIN, yang dalam perkaran ini digunakan oleh ahli warisnya bernama HERY ADNAN, dkk;
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
40 — 43
MENGADILI
- Menghukum masing-masing pihak untuk mentaati perjanjian yang telah disepakati;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Penggugat:
PT Kagum Gaya Motor dalam hal ini diwakili oleh Direkturnya Marselinus Suwindi
Tergugat:
CV AUTO BLITZ
35 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili oleh URIP TJANDERA,SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRI RATNAWATI, S.,SH,
KEMAS INDAH MAJU, dalam hal ini diwakili olehURIP TJANDERA, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Direktur Utama PT. Kemas Indah Maju,beralamat di Jalan Rawaterate Il No.16 KawasanIndustri Pulo Gadung, Jakarta Timur 13930, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.SUMONDANG SIMANGUNSONG, SH.,MH., 2. SRIRATNAWATI, S.,SH, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum, berkantor di JI.
PABRIK KAYU INDONESIA,beralamat di Jalan Cibulan Ill No.14 KebayoranBaru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. DIANA THOHA, SH.,2. HELMI N.
melalui iklan PengumumanTergugat Il pada Koran harian Rakyat Merdeka tertanggal 18 April2008, sehingga sesuai dengan bunyi Pasal 55 UndangUndangNo.5 Tahun 1986 dan ditujukan kepada Surat Keputusan a quoyang karenanya menjadi objek dalam gugatan ini ;Bahwa yang menjadi alasanalasan dan dasardasar Penggugatmengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanahSertifikat Hak Guna Bangunan No.595/Jatinegara seluas 3.325 m2yang terletak di Jalan Pulo
,Penggugat (dalam perkara ini) selaku pemegang Sertifikat HakGuna Bangunan No.595/Jatinegara yang sah, tidak pernahmendapat/menerima Surat Pemberitahuan dari Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta maupun Tergugat atau dari pihak PT.Pabrik Kayu Indonesia tentang adanya gugatan tersebut, olehkarenanya Pemeriksaan Perkara a quo bertentangan denganKetentuan Pasal 83 UndangUndang No.9 Tahun 2004, tentangPerubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986, tentangPeradilan Tata Usaha Negara, karena dalam hal ini
dirugikan dapat mengajukangugatan ;Dalam hal ini Pemohon Kasasi/Penggugat merupakan pihak yangdirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Rl.
115 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT.BANK DANAMON INDONESIA DI JAKARTA, dalam hal ini KEPALA KANTOR CABANG PT. BANK DANAMON CABANG MEDAN
Prinsip Pembuktian ini dikarenakan tidakdikenalnya alat bukti apapun jenisnya dalam acara pidana yang memilikikekuatan pembuktian yang sempurna (volledig), mengikat (beidend), ataumemaksa (dwingend) sehingga semua sifat dan nilai kKebenaran pembuktianmasingmasing alat bukti dalam acara pidana hanya mempunyai nilaikekuatan pembuktian bebas (orybewijskracht) ;Bahwa dikarenakan dalam perkara a quo, baik terhadap bukti keterangansaksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk serta keterangan Terdakwa (vide
persidangan Judex Facti, Tiga Orang Saksi (Saksi Muhamad Nur,saksi Sumarni dan saksi Jumriana) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umumadalah saksi yang Cuma Mendengar Cerita Saja (saksi de auditu), sehinggadalam perkara ini hanya satu orang saksi saja yang ada yaitu Saksi KorbanKORBAN ;. 4.
Keberatan terhadap putusan Judex Facti yang tidak menerapkan ketentuanhukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP, yakniketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah;Menurut ketentuan ini keterangan saksi yang sah sebagai alat bukti ialahketerangan yang bersumber langsung dari penglihatan sendiri, pendengaransendiri atau pengalaman sendiri, tentang peristiwa pidana yang dilakukan olehTerdakwa).
;Bahwa alat bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umumdalam perkara ini setelah memperhatikan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP,yakni ketentuan tentang syarat materil keterangan saksi sebagai alat bukti yangsah, ternyata tidak terpenuhi; dimana dalam perkara a quo Saksi yangdihadirkan Jaksa Penuntut Umum, tidak seorang saksipun yang melihat ataumengetahui langsung tentang kejadian tersebut semua saksi hanya mendengarcerita saja (Saksi Muhamad Nur, saksi Sumarni dan saksi Jumriana,
yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSULAEMAN tersebut ;Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratusrupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : Senin, tanggal 25 Mei 2009 oleh WidayatnoSastrohardjono, SH., MSc, Hakim Agung yang ditetapkan oleh KetuaMahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.
107 — 52
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II dan PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini diwakili oleh WALIKOTA SURABAYA vs SETIAWATI SOETANTO
NOMOR : 101/B/2013/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara pada tingkat banding menjatuhkan putusansebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, Berkedudukan di JalanKrembangan Barat Nomor 57, Kota Surabaya; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;1.BASKORO WALUYO, SH., M.Hum., Kepala Seksi Sengketa, Konflikdan Perkara pada
Kota Surabaya II ;DUDUT MARIJONI, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kota SurabayaBAMBANG AGUS SUJATMIKO, Staf Seksi Sengketa, Konflik danPerkara pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya II ;BUDI WIBOWO, SST., Staf Seksi Sengketa, Konflik dan perkara padakantor Pertanahan Kota Surabaya II ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKA/17/35.80600/VIII/2012,tertanggal 27 Agustus 2012;Selanjutnya disebut sebagai ; TERGUGAT / PEMBANDING II ;DAN:PEMERINTAH KOTA SURABAYA dalam hal ini
FAJAR FEBRIANSYAH, SH., Staf Sub BagianBantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 180/5758/436.1.2/2012...3Nomor : 180/5758/436.1.2/2012, tanggal 22 Oktober 2012 ;Selanjutnya disebut ; TERGUGAT IT INTERVENSI/PEMBANDING IMELAWANSETIAWATI SOETANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak bekerja,beralamat di Jalan Kedungdoro Nomor 249, Kelurahan Wonorejo, KecamatanTegalsari, Kota Surabaya ;Dalam perkara ini
Menghukum Pembanding I (semula Tergugat II Intervensi) membayar biayaperkara ini disemuatingkatan ; Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya telah diberi kesempatan untuk melihat / mempelajari berkas(inzage) perkara Nomor : 110/G/2012/PTUN.
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan UndangUndang dan Peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding II dan Tergugat IIIntervensi / Pembanding I; Membatalkan...10 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal6 Maret 2013.
411 — 9
Indramayu, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT I ;2. WARYANTO, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT II ; 3. TEJA SETIAWAN, umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Desa Tugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dalam hal ini sebagai PENGGUGAT III; Lawan :1.
TARSINI, Umur 37 tahun, tempat tiggal diRT 05 RW 03 Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya dalam hal ini sebagai TERGUGAT ;2. Kepala Desa Tunggul Payung, berkedudukan di Kantor Desa Tunggul Payung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT I ;3. Camat selaku PPAT Kecamatan Lelea , berkedudukan di kantor Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu , selanjutnya dalam hal ini sebagai TURUT TERGUGAT II ;
WARYANTO, Umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat DesaTugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dalam hal ini sebagaiPENGGUGAT II ;3. TEJA SETIAWAN, umur 24 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, alamat DesaTugu Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, dalam hal ini sebagaiPENGGUGAT Ill;Lawan:1. TARSINI, Umur 37 tahun, tempat tiggal diRT 05 RW 03 Desa TunggulPayung Kecamatan Lelea Kabupaten Indramayu, selanjutnya dalam halini sebagai TERGUGAT ;2.
Camat selaku PPAT Kecamatan Lelea , berkedudukan di kantorKecamatan Lelea Kabupaten Indramayu , selanjutnya dalam hal inisebagai TURUT TERGUGAT II ;Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu tanggal5 Oktober 2017 Nomor 39/ Pdt.G/2017/PN.ldm. tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;Membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor39/Pdt.G/2017/PN.Idm tanggal 5 Oktober 2017 tentang Penetapan harisidang pertama pemeriksaan perkara ini ;Menimbang, bahwa
di persidangan tanggal 26 Oktober 2017, KuasaPenggugat menyatakan bermaksud mencabut surat gugatan dengan alasansalah pihak / salah alamat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan KuasaPenggugat tersebut, serta menurut hemat Majelis Hakim, maka permohonanpencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan hukum danoleh karenanya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh KuasaPenggugat dikabulkan, maka pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan,dan
memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat mengenai penetapanpencabutan perkara ini dalam register yang bersangkutan, serta membebankanbiaya perkara ini kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebutdalam amar penetapan ini ;Mengingat ketentuan dan peraturan perundangundangan yangbersangkutan dengan perkara ini ;MENETAPKAN: Menyatakan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Indramayu dibawah register Nomor 39/Pdt.G/2017/PN.ldm, dicabut ; Memerintahkan kepada Panitera
126 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROMI HERTON, Jabatan Walikota Palembang, dalam hal ini dilanjutkan oleh H. HARNOJOYO, S.Sos, selaku Walikota Palembang VS PT PERTAMINA (PERSERO)
Memerintahkan kepada Tergugat untuk putusan dalam perkara ini dapatdijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, verzet, dan kasasi(uitvoerbaar bij voorraad):8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang paksa(dwangsom) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari secaratunai dan seketika apabila lalai dan tidak mematuhi putusan ini terhitungsejak putusan perkara ini diputus;9.
Adi GunaSutowo sebagai pihak tergugat dalam perkara ini.
Pelaksanaan tugas ini terhenti sementara dikarenakan situasipolitik yang tidak memungkinkan untuk dilakukan mediasi, sehingga sampaisaat ini belum ada rekomendasi penyelesaian tanah sebagaimanaHalaman 19 dari 52 Hal. Put. Nomor 498 PK/Pdt/2017diharapkan para pihak.
Nomor 498 PK/Pdt/2017Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkatPeninjauan Kembali;9.
Nomor 498 PK/Pdt/2017dipandang telah dipertimbangkan dalam setiap putusan, termasuk dalamputusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: ROMI HERTON, dalam hal ini dilanjutkan oleh H.
108 — 77
TRISETIA USAHA MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh ANDY NOFENDRI, BBA., MBA.
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
IDA RONY BR SEMBIRING, dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris Alm. NENGEN BR. GINTING VS ADAT BR. BANGUN, dkk.
Panji Purba, lakilaki;Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan iniuntuk kepentingan dan atas nama pribadi Para Penggugat sendiri danPara Penggugat tidak pernah menerima kuasa dari keturunan dan ahliwaris almarhum Ngalau Purba (saudara kandung Ligei Purba), agargugatan Penggugat ini sempurna maka seharusnya keturunan dan ahliwaris almarhum Ngalau Purba juga harus ditarik sebagai pihakpihakdalam perkara ini;Bahwa dari fakta tentang silsilah keturunan dari ayah Ligei Purba(almarhum)
anak dari 7 (tujuh) orang anak almarhum Tokih Purba,sedangkan 6 (enam) orang anak almarhum Tokih Purba lainnya tidakpernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukangugatan ini, maka untuk kesempurnaan gugatan Penggugat seharusnya6 (enam) orang anak almarhum Tokih Purba lainnya juga harusdiikutkan sebagai pihakpihak dalam perkara ini;Bahwa demikian juga untuk kesempurnaan gugatan Penggugat, makaPara Penggugat juga seharusnya dalam perkara ini mengikutsertakanketurunan dari almarhum Nd.
Bahwa adapun keturunan dan ahli waris almarhum Ngalau Purba,almarhum Nd Kursi br Purba dan almarhum Lenggas br Purba samasekali tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan jugasebahagian dari keturunan almarhum Nukar Purba dan Nongkih Purbayaitu saudarasaudara Para Penggugat yang seharusnya ditarik sebagaipihakpihak dalam perkara ini, ternyata hal tersebut tidak dilakukan olehPara Penggugat, maka dalam hal ini orang yang bertindak sebagaiPenggugat tidak lengkap, karena masih ada keturunan
tersebut menyebabkan Tergugat dalamperkara ini tidak lengkap, oleh dan karena itu adapun gugatan dalamperkara ini dapat dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium,dengan demikian gugatan Penggugat "error in persona"Yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung Nomor 621 K/SIP/1975:Halaman 9 dari 37 hal. Put.
tingkat peninjauankembali ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para TermohonKasasi ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;2.
68 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG, dalam hal ini diwakilioleh Bupati Tangerang, berkedudukan di Jalan H. SomawinataNomor 1 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Selanjutnya memberi kuasa kepada: H. Deden Syuqron, S.H., M.H.
Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tas dalildalil sebagaiberikut:Eksepsi TergugatA.
Hal ini artinya ada2 klaim kepemilikan atas sebagian tanah yang termuat dalam ObjekSengketa, yang harus dibuktikan terlebin dahulu siapa yang berhak atastanah a quo, apakah Penggugat ataukah Tergugat II Intervensi;Bahwa mengenai objek sengketa dalam perkara ini yaitu Sertifikat Hak PakaiNo. 00003/Kampung Melayu tanggal 25 Mei 2000 atas nama PemerintahKabupaten Tangerang merupakan hasil tindak lanjut dari dibuatnyaPerjanjian Bersama Bersyarat Dalam Rangka Kerjasama Peremajaan PasarDan Terminal Teluknaga
;Artinya, telah jelas dalam hal ini telah disepakati domisili hukum yang dipiliholeh Penggugat dengan Tergugat Il Intervensi adalah Pengadilan NegeriTangerang, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kePengadilan Negeri Tangerang, hal ini oleh karena terbitnya Sertifikat HakPakai/Objek Sengketa timbul dari hak keperdataan yang tunduk padaKUHPerdata, terlebin ada Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat IIIntervensi yang mana atas Perjanjian tersebut berlaku Buku Ill KUHPerdata,maka Penggugat
Kalau Mahkamah Agung sebagai benteng terakhirdari keadilan masih membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi, makamenurut hemat kami, Mahkamah Agung Republik Indonesia telahmemperbolehkan dan membenarkan terjadinya pelanggaran hukum diIndonesia, yang mana bertentangan dengan usaha bangsa Indonesia padasaat ini, untuk kembali menegakan hukum, supremasi hukum dan keadilandi negara Indonesia ini sebagai program reformasi dalam bidang hukum.Halaman 29 dari 33 halaman.
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
295 — 50
TRISETIA USAHA MANDIRI dalam hal ini diwakili oleh ANDY NOFENDRI, BBA., MBA.
Tergugat:
BUPATI PELALAWAN
100 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARPIN, yang dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama, untuk dan atas nama PT HASWARPIN GROUP vs DEDY NISRIANTO, DKK
150 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
KERETA API INDONESIA (KAI) DAOP 4 SEMARANG, dalam hal ini diwakili RIZAL ARITMAFITROH, SH.;;
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Indo Maju Mulia dalam hal ini diwakili oleh Kusno
90 — 33
Penggugat:
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Indo Maju Mulia dalam hal ini diwakili oleh Kusno
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Jaya Agung dalam hal ini wakili oleh Herniawati Herijanto
81 — 27
M E N E T A P K A N :
- Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat tentang pencabutan perkara ini
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 1143/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, dicabut ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp705.000,00 (tujuh ratus lima
Penggugat:
PT Korea Tomorrow & Global Indonesia
Tergugat:
UD Jaya Agung dalam hal ini wakili oleh Herniawati Herijanto