Ditemukan 637325 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
1.HELMUT HERMAWAN
2.THOMAS AZALI
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. CITRA LAMPIA MANDIRI
2.ISRULLAH ACHMAD. IR.
136 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 78/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 19 September 2017 — HARRY SANTOSO ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
93 — 37
  • Maftuh, Jabatan Kepala Sub Direktorat Badan Hukum,Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum;4. Hendra Andy Satya Gurning, Jabatan Kepala SubDirektorat Hukum Perdata Umum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum;5.
    dan diberi tanda Bukti T1 sampaidengan Bukti T8, sebagai berikut:Bukti T1Bukti T2 :Bukti T3 :Bukti T4 :UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (fotokopi dari fotokopi);UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang JabatanNotaris (fotokopi dari fotokopi);Penjelasan UndangUndang RI Nomor 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan
    hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya KeputusanTata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku.
    Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 angka9 UndangUndang No. 51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Keputusan TataHalaman 39 dari 66 him, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTUsaha Negara adalah Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atauPejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negarayang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata dengan perluasannya adalah
    , yang bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:Halaman 53 dari 66 hlm, Putusan No. 78/G/2017/PTUNJ KTPasal 1 angka 12 Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yangmengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yangdilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang menjadi objek sengketaadalah :1.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2019 — Putus : 12-04-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 44/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 April 2019 — Pembanding/Tergugat II : PENGURUS BESAR LEMBAGA KARATE-DO INDONESIA PB LEMKARI,
Terbanding/Penggugat : Pengurus Besar Lembaga Karate Do Indonesia. Diwakili oleh Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
87 — 16
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 242/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Tergugat II Intervensi I : David Siemens Kurniawan (selaku Direktur Utama Perseroan Terbatas Artamas Kurnia Sentosa) Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
123 — 22
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 10-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206/B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT HANA AERO NUSANTARA AGENT
184 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • XIlI/15/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukumtetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiPemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa SKPKB PPh Badan Tahun 2007 Nomor 00003/206/07/058/09 tanggal 16Maret 2009 atas nama Pemohon Banding menetapkan sebagai berikut:Penghasilan neto Rp653.101.974,00Kompensasi kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp653.101.974,00PPh terutang Rp178.430.300,00Kredit Pajak Rp 50.612.105,00PPh kurang bayar Rp127.818.195,00Sanksi
    Pemohon Banding kemukakandalam tanggapan Pemohon Banding atas temuan pemeriksa, namunpemeriksa tetap bersikukuh dengan pendapatnya; Bahwa waktu yang tersedia bagi Pemohon Banding untuk menelusuri aruspemikiran Pemeriksa dan membuktikan bahwa analisisnya salah tidak cukuptersedia, sementara Pemeriksa memaksakan kewenangannya dengan alasanketerbatasan waktu penyelesaian tugas;Bahwa berdasarkan alasan, penjelasan sebagaimana tersebut di atas dandisertai dengan bukti yang ada, maka Pajak Penghasilan Badan
    58.634.143,00Sanksi administrasi Rp 0,00Jumlah yang kurang (lebih) dibayar (Rp 58.634.143,00)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.32709/PP/M.XIlI/15/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1069/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 206/B/PK/PJK/2015Juni 2005 tentang Peninjauan kembali SE DJP Tentang PPN Atas JasaKeagenan dan KEP Dirjen tentang PPh Pasal 23 maka DPP PPNditentukan berdasarkan imbalan/komisi yang diterima;Berdasarkan hal tersebut, maka DPP PPN yang dilaporkan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) seluruhnyaadalah merupakan komisi yang diterima atau sebanding dengan labakotor yang dilaporkan di SPT PPh Badan;12.Bahnwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku
    XIlI/15/2011 tanggal 26 Juli 2011 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1069/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 8 Oktober 2009 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor 00003/206/07/058/09 tanggal 16 Maret 2009, atasnama: PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ECCO Tannery Indonesia
171 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1709/B/PK/Pjk/2019 Kelebihan BeewieS Pembayaran PajakSPT PPh Badan Lebih Bayar (STPLB) 2009 Rp 2.856.242.972SSP tanggal 10 Februari 2014 atas STP Denda Penagihan No.0001/110/09/641/14 tanggal 16 Januari 2014 terkait hasil Rp 2.657.843.998putusan Pengadilan Pajak (Pasal 27 ayat 5d UU KUP)SSP tanggal 15 Juli 2014 atas STP Bunga Penagihanketerlambatan pembayaran SKPKBSSP tanggal 17 Maret 2014 atas pelunasan SKPKB PPh Badan Rp 159.470.640 No. 00001/206/09/641/11 akibat terbitnya putusan
    Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telahdiperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu memiliki keterkaitan denganputusan badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 155/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 1 September 2022 — Pembanding/Terbanding/ Intervensi I : Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ASITA Aliansi Sekumpulan Industri Tur Agensi diwakili oleh Tn. Artha Hanif selaku Ketua Umum Diwakili Oleh : A.M. Adriansyah SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat : Nunung Rusmiati/ Dr. NUNUNG RUSMIATI, S.Si.,M.Si
82 — 11
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-04-2022 — Putus : 28-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 103/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Juni 2022 — Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Faisal Akbar, SE
63 — 11
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-02-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 31/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 18 Agustus 2022 — Penggugat:
SAMSUDDIN
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA C.Q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
258 — 140
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-02-2021 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 402 B/PK/PJK/2021
Tanggal 17 Februari 2021 — PT ASTRA DAIHATSU MOTOR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
119 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-10-2023 — Putus : 18-12-2023 — Upload : 03-01-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 276/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 18 Desember 2023 — Pembanding/Penggugat I : HELMUT HERMAWAN Diwakili Oleh : Wahyu Budi Wibowo
Pembanding/Penggugat II : THOMAS AZALI Diwakili Oleh : Wahyu Budi Wibowo
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. CITRA LAMPIA MANDIRI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : ISRULLAH ACHMAD. IR.
82 — 34
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-10-2022 — Putus : 06-12-2022 — Upload : 11-01-2023
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 365/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 6 Desember 2022 — Penggugat:
Helmut Hermawan
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
642 — 187
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 09-09-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2521/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 9 September 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRADEWIND INDONESIA
330 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2521/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/10/403/14tanggal 22 Desember 2014 Tahun Pajak 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT102605.15/2010/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 05 Agustus 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur
    Jenderal Pajak Nomor KEP00009/KEB/WPJ.33/2016tanggal 16 Maret 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/10/403/14tanggal 22 Desember 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT TradewindIndonesia, NPWP: 02.115.984.3403.000, beralamat di Jalan RayaKaranggan RT.004/007, Karanggan, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat16969, sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut: Uraian Jumlah(Rp)Penghasilan Neto 3.394.381.605,00Penghasilan
    Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00009/KEB/WPJ.33/2016 tanggal 16 Maret 2016, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Nomor 00004/206/10/403/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT TradewindIndonesia, NPWP: 02.115.984.3403.000, beralamat di JalanRaya Karanggan RT.004/007, Karanggan, Gunung Putri, Bogor,Jawa Barat 16969, adalah telan sesuai dengan ketentuanHalaman 3 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor 00004/206/10/403/14 tanggal 22Desember 2014 Tahun Pajak 2010, atas nama: PT TradewindIndonesia, NPWP: 02.115.984.3403.000, beralamat di JalanRaya Karanggan RT.004/007, Karanggan, Gunung Putri, Bogor,Jawa Barat 16969, adalah telan sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3. 4.
    permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00009/KEB/ WPJ.33/2016 tanggal 16Maret 2016 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 27-12-2016 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 308/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 21 Juni 2017 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
130 — 67
  • DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (DPN PKP INDONESIA), suatu badan hukum Partai Politikyang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia,berkedudukan di Jakarta yang beralamat di JalanDiponegoro, Nomor : 63, Menteng, Jakarta Pusat,yang pada mulanya didirikan pada 15 Januari 1999di Jakarta dengan nama PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN (PKP) lalu bermetamorfosa menjadiPARTAI KEADILAN DAN PERSATUANINDONESIA (PKP INDONESIA) berdasarkanAkta Nomor : 21 tanggal 19 September 2002tentang
    nnenienenneeneneuReEAdapun dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : TENTANG OBJEK SENGKETATeBahwa Pasal 1 Angka 9 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, berbunyi : (Dikutip) ; Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan
    atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata ; Bahwa keputusan TERGUGAT tersebut adalah tertuang dalam suatubentuk tertulis sebagaimana ternyata dalam bentuk Surat KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH29.AH.11.01 Tahun 2016, tanggal O09 Desember 2016 TentangHalaman 10 dari 194 halaman, Putusan Nomor 308/
    Bahwa OBJEK SENGKETA tersebut bersifat Individual, artinya tidak ditujukan untuk umum melainkan kepada orang atau badan hukum perdatatertentu yang dalam hal ini adalah Dewan Pimpinan Nasional PartaiKeadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP INDONESIA) ; 6. Bahwa OBJEK SENGKETA tersebut bersifat Final artinya tidakmembutuhkan lagi persetujuan dari instansi di atasnya ; 7.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-07-2022 — Putus : 16-08-2022 — Upload : 01-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 156/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/ Intervensi I : PT. Asia Carton Lestari Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
106 — 31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1112/B/PK/PJK/2016
Tanggal 14 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
284 — 174 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CaraPerpajakan, Pasal 35 ayat (1) dan (2), dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4)UndangUndang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, Surat Banding Pemohon Banding telah memenuhisemua ketentuan formal, sehingga Pemohon Banding memohon Majelis YangMulia berkenan memeriksa dan mengadili materi yang Pemohon Bandingajukan banding sebagai berikut:ASPEK MATERIALBahwa pada tanggal 15 Januari 2010, Kantor Pelayanan Pajak Wajib PajakBesar Dua menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan
    Penghasilan yang masih dibayar sebesarRp.260.686.255.824,00;Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 1112 B/PK/PJK/2016Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Pemohon Banding telah melakukanpembayaran atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan sebesar Rp.260.686.255.824,00 melalui Surat Setoran Pajak dan telahdilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 22Februari 2010;Bahwa Pemohon Banding tidak menyetujui Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
    13 April 2010 yang diterima oleh KantorPelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua pada tanggal 14 April 2010;Bahwa pada tanggal 12 April 2011, Terbanding menerbitkan KeputusanTerbanding Nomor: KEP294/WPJ.19/BD.05/2011 tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor: 00015/206/07/092/10 tanggal 15 Januari 2010 untuk Tahun Pajak 2007yang menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badanoleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antarabeberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki olehsuatu badan.
    Tanggal 16 Desember 2014 yangmenyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP294/WPJ.19/BD.05/201 1tanggal 12 April 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00015/206/07/092/10 tanggal 15 Januari 2010, atas nama: PT. AstraDaihatsu Motor, NPWP: 01.000.571.8092.000, beralamat di: JI.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-11-2023 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 614/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2024 — Penggugat:
PT PUTRA SENTRA PRASARANA
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
70 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 16-08-2022 — Putus : 01-12-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 283/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 1 Desember 2022 — Penggugat:
WARIS ABBAS
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
344 — 86
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-11-2023 — Putus : 13-06-2024 — Upload : 21-06-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 615/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juni 2024 — Penggugat:
PT PUTRA SEKAR PERMATA
Tergugat:
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
50 — 0
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 11-01-2024 — Putus : 14-03-2024 — Upload : 25-03-2024
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 4/B/2024/PT.TUN.JKT
Tanggal 14 Maret 2024 — Pembanding/Penggugat : Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia disingkat (DPP-HAPI) diwakili oleh DOMINGGUS MAURITS LUITNAN,SH,MH Diwakili Oleh : Sadam Muamar Kadafi
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
44 — 18