Ditemukan 358940 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Tanah
Register : 22-11-2011 — Putus : 07-06-2012 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 32/Pdt.G/2011/PN Gst
Tanggal 7 Juni 2012 — - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat; LAWAN - LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
52 — 10
  • - NURASTI TOBING.DKK.......................... sebagai Penggugat;LAWAN- LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, DKK..................... Sebagai Tergugat;
    KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IB. GUNUNGSITOLI, berkedudukan di Jalan Dolok Martimbang Hilinaa, KotaGunungsitoli, selanjutnya disebut .... TERGUGAT I;2 PEMERINTAH RI Cg. MENTERI AGRARIA Cg. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL Cg. KAKANWIL BPN SUMATERA UTARA Cq.
    Tanah ini berdasarkanSK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara di Medan No.SK.1130/DA/HP/N/1130/1975 merupakan Tanah Negara yangdiberikan kepada Departemen Kehakiman Lembaga PemasyarakatanGunungsitoli (Tergugat I) sebagai Penerima Hak Pakai, yang manahak pakai tersebut diberikan dalam jangka waktu 10 tahun terhitungsejak 1 Januari 1975 dengan ketentuan akan berakhir 31 Desember1984 dan setelah berakhirnya hak pakai Tergugat I tidak lagimemperpanjang hak pakai tersebut sampai sekarang ;6
    Alboin Situmorang (dulunya adalahPNS pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IJ B Gunungsitoli) yangterletak di Jalan A.
    Pemasyarakatan Klas II BGunungsitoli yang bernama Ali Adil Zebua, yang mana pada tahun1982 Ali Adil Zebua pindah tugas ke Lembaga Pemasyarakatan KlasII B Sibolga sampai dengan sekarang, sehingga pada tahun itu AlboinSitumorang beserta dengan keluarganya yang menggunakan danmerawat rumah dinas tersebut sampai dengan sekarang ;Bahwa Alboin Situmorang (suami/ayah para Penggugat)menggunakan dan merawat Rumah Dinas tersebut berdasarkan SuratKeputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga PemasyarakatanKlas
    II B Gunungsitoli perihal Pemberian izin kepada Pegawai untukmenempati Rumah Dinas Lembaga Pemasyarakatan Klas II B11Gunungsitoli yang mana tiap tahunnya surat keputusan tersebutdiperbaharui ;7 Bahwa untuk menempati Rumah Dinas Lembaga PemasyarakatanKlas II B Gunungsitoli tersebut tiap bulannya Alboin Situmorang(suami/ayah para Penggugat) dibebankan untuk membayar sewasebesar Rp.3.240, (tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) yang tiapbulannya dipotong dari gajinya ;8 Bahwa Alboin Situmorang (suami
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-03-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3186 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Maret 2014 — SIBA VS LEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SIBAVSLEMBAGA PEMBIAYAAN (PT. BFI Finance Indonesia, Tbk.),
    Surat Kuasa Khusus tanggal 27Agustus 2013;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding di muka persidangan PengadilanNegeri Sumber, pada pokoknya atas dalildalil:1Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2012, Penggugat telah merasamenjaminkan 1 (satu) unit Mobil Sedan kepada Lembaga
Pengadilan PT PALU Perdata
Register : 03-02-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-04-2021
Putusan PT PALU Nomor 14/PDT/2021/PT PAL
Tanggal 7 April 2021 — Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
90 — 41
  • Pembanding/Penggugat : IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Terbanding/Tergugat : Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 09-11-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 30-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 466 K/TUN/2012
Tanggal 12 Februari 2013 — LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
37 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PAMASYARAKATAN KELAS II.A PONTIANAK;
    LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PONTIANAK,berkedudukan di Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, dalamhal ini selanjutnya memberi kuasa kepada :1. MARMIN ;2.
    Pontianak karena Penggugat tidak pernahmenguasai fisik bidang tanah yang menjadi objek sengketa a quo, yang manaPenggugat mengaku menguasai tanah berdasarkan Surat Pernyataan TanahTertanggal 9 Agustus 1990 yang diketahui oleh Kepala Desa Sungai Raya. danmenguasai tanah serta membangun rumah atau bertempat tinggal dan menggarapbidang tanah tersebut sejak tahun 1964, jika dilihat dari pengakuan Penggugattentang menguasai tanah tersebut dihubungkan dengan Tergugat II Intervensi dalamhal ini Kepala Lembaga
    tanahnya 8000 M2 yang mana surat tersebutdibuat dan ditandatangani 27 Oktober 2007 untuk dijadikan dasar penerbitansertipikat dan oleh Tergugat/Termohon Kasasi kemudian mengabulkan denganmenerbitkan Sertipikat tersebut dan Iuasnya 6.048 M2 dan tanah dimaksudadalah milik dan dikuasai sampai sekarang oleh Penggugat/Pemohon Kasasi,hal ini merupakan suatu keanehan ataupun keganjilan hukum, karena mengapaTergugat/Termohon Kasasi mengabulkan tanpa meniliti kebenarannya terlebihdahulu; Bahwa terhadap Lembaga
    Nursiah tidak pemah samasekali menjual kepada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak,karena tidak ada bukti surat yang menyatakan obyek sengketa a quo adalahmilik Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas II A Pontianak, bahwa olehkarenanya jika hal ini akan diperiksa dan diputus oleh Hakim Tingkat Bandingsepatutnya Tergugat IT Intervensi adalah Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-06-2007 — Upload : 13-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187K/PHI/2007
Tanggal 19 Juni 2007 — Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
49 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Lembaga Bahasa Internasional Elokuensi (The Elequence); Razzy Hasni
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 04-04-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2017/PT.PLG
Tanggal 7 Juni 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP - PT.PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD
114 — 58
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM PEDULI LINGKUNGAN HIDUP- PT.PERTAMINA EP ASSET 2 PENDOPO ADERA FIELD
    ForumPeduli Lingkungan Pali beralamat di Dusun IVDesa Purun, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali,berdasarkan Akta Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat (LSM) Forum Peduli Lingkungan PaliNomor 37 tanggal 24 Juni 2013, dahulu disebutsebagai Penggugat Konvensi /TergugatRekonvensi Sekarang disebut sebagaiPembanding ;LAWAN:PT.
    Membantu setiap usaha penyelesaian sengketa lingkungan hidupyang dialami masyarakat;Pasal 3 ayat (2).Tujuan dibentuknya lembaga ini adalah untuk kepentinganpelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kesejahteraanmasyarakat serta meningkatkan kwalitas sumber daya manusiaIndonesia dengan berwawasan luas, cerdas, beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga bangsaIndonesia menjadi bangsa yang maju dan modern;7.
    Dalam melaksanakan kegiatan hulu Migas, termasuk di LapanganAbab, Dewa, dan Raja, Tergugat selalu menaati ketentuan peraturanperundangan yang berlaku di bidang hulu migas sebagaimana yangditentukan oleh lembaga yang berwenang antara lain SKK Migas,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dll, sepertipelaksanaan pengelolaan lingkungan dalam kegiatan operasiHal. 14 dari 61 hal. Put.
    Bahwa Legal Standing merupakan hak gugat yang diberikan olehundangundang kepada lembaga swadaya masyarakat yangbergerak dibidang tertentu yang tidak secara langsung menjadikorban untuk mengajukan tuntutan hak;7.
    Hal ini dicobadibuktikan oleh Penggugat dengan melampirkan Akta No.37tanggal 24 Juni 2013 tentang Pendirian Lembaga SwadayaMasyarakat LSM Forum Peduli Lingkungan Pali(Akta PendirianPenggugat) yang didaftarkan oleh Penggugat di KepaniteraanPengadilan Negeri Muara Enim dibawah Nomor194/HK/2016/PN.Mre.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 11-03-2011 — Putus : 19-05-2011 — Upload : 23-10-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 54/B/2011/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 19 Mei 2011 — KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK); PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
295 — 39
  • KETUA BADAN PENGAWASAN PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK);PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES;
    LUTTFIRAHMAN AMIN ; CATUR KARYANTO PILIH ; APRISYABANI ; BOY ADITYA ISHAR, KesemuanyaKewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri SipilBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan,beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, KementerianKeuangan Republik Indonesia, Jalan DR. Wahidin RayaJakarta 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :SKU07/BL/2010, tertanggal 6 September 2010, selanjutnyaHal 1 dari 9 hal. Put.
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 19-09-2022 — Putus : 27-02-2023 — Upload : 20-03-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Kdr
Tanggal 27 Februari 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. FINANSIA MULTI FINANCE
141 — 18
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. FINANSIA MULTI FINANCE
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2022 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 12-05-2022
Putusan PN KEPANJEN Nomor 109/Pdt.G/2021/PN Kpn
Tanggal 11 Januari 2022 — Perdata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
443 — 74
  • PerdataKetua Lembaga Perlindungan Konsumen Perisai Sakti (LPKPS) melawan PT Bhavana Mitra Gemilang, DK
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 24-09-2019 — Putus : 27-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 248/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 27 September 2019 — Penggugat:
BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
Tergugat:
Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
47 — 19
  • Penggugat:
    BEYNIMAS NOVINDRA EVI, SH
    Tergugat:
    Kepala Lembaga Pemasyarakatan LAPAS Sidoarjo
    ., berdasarkan surat kuasa khusustanggal 14 September 2019, sebagai Penggugat;Lawan:KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) SIDOARJO, tempatkedudukan Jalan Sultan Agung Nomor 32, Magersari, KecamatanSidoarjo Kabupaten Sidoarjo, sebagai Tergugat;Setelah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan olehkuasa Penggugat tanggal 25 September 2019, yang pada pokoknyamenyatakan mencabut gugatan dengan alasan sudah ada penerbitan SuratPenetapan Penahanan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Kepailitan/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
205 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN tersebut;
    TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
    PUTUSANNomor 23 PK/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yangdiwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, MirzaAdityaswara, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lt. 2021,SCBD, Lot 9 Jalan Jend.
    Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di EquityTower 20 21st Fl. Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, JalanJend. Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, Indonesia sebagai Tergugat I;Hal 13 dari 28 hal. Put. No. 23 PK/Pdt.SusPailit/201313.2.
    PT BPR Tripanca Setiadana, yang beralamat di Jalan Laksamana MalahayatiNomor 138 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampungsebagai Tergugat IT;Penggabungan antara Tim Likuidasi dengan Lembaga Penjamin Simpananmerupakan hal yang salah dan sangat tidak tepat. Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari TimLikuidasi yang dalam hal ini adalah Tim Likuidasi PT BPR Tripanca Setiadana(DL).
    Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkanpersetujuan Lembaga Penjamin Simpanan; Bahwa yang dimaksud sengketa likuidasi yang merupakan kewenanganPengadilan Niaga adalah:a. Sengketa pencairan aset dan/atau;b. Sengketa penagihan piutang kepada para Debitor;c. Sengketa pembayaran kewajiban bank pada para Kreditor;d.
    Bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 968 K/PID.SUS/2018
Tanggal 11 Juli 2018 — Sunarto Bin Somad
1399 — 625 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa karena menyelewengkan pemanfaatan kekayaan desa. Terdakwa melakukan tukar guling tanah desa dengan milik swasta. Perbuatan terdakwa tersebut terbukti telah merugikan keuangan negara. Pada pengadilan tingkat ... [Selengkapnya]
  • pada Pengadilan Negeri Surabayasekedar mengenai uang pengganti, dengan menyatakan Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana dalamdakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndangTindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karenaperbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 4 Tahun2007 yang justru tidak mengenal lembaga
Pengadilan PN MALANG Perdata
Putus : 25-09-2013 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 25 September 2013 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
35 — 15
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
    PENETAPANNomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publikberkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Negujil Permai II Telp.0341492174/7723567 Fax. 0341402696 Malang 65123berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf (C )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
196 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
    ., selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco, dalam halini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma BumiputeraLanjai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.
    Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.1.Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk badan hukum perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM Adamsco Nomor 08,tertanggal 08 September 2009, yang telah mendapat PengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Nomor AHU2S.AH.01.06.
    TDLPK/2012yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen dengandemikian Penggugat sudah mempunyai kapasitas sebagai Penggugatdalam perkara ini;Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), Penggugat memiliki tugas dan peranan untuk melakukanpengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen, seperti yang termuat dalam Pasal44 ayat (8) huruf e UUPK, yang menyatakan:tugas lembaga
    Bahwa Tergugat Il adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya berjumlahsekurangurangnya 35 (tiga puluh lima) orang dan sebanyakbanyaknya100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UndangUndang Pemda DKI dan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UndangUndang22/2003):
    Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015dengan seluruslurusruja serta berbakti kepada masyarakat, nusa danbangsa;31.Bahwa sebagai lembaga perwakilan daerah dan unsur penyelenggarapemerintahan daerah, DPRD in casu Tergugat Il memiliki fungsipengawasan yang dituangkan dalam tugas dan wewenangnya, yaitumengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah in casu Peraturan Gubernur,APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 30 Oktober 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
90 — 30
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
    PUTUSANNomor 129/Pdt.G/2014/PN.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNIbadan Hukum Perseroan, berkedudukan di Kantor Pusat Malang, Jl.
    perlindungan konsumen swadaya masyarakat ataupemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf ddiajukan kepada peradilan umum".2 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapatstatus
    Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia" atau disingkat LPKNI" adalahPerseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PTLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu MenyetujuiPerubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan3 Bahwa Lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakatpada tanggal empat belas Juni dua ribu empat belas (14062014)yang bernama Choirul Sholeh dengan alamat Jl. : Jl.
    Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen danbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan.22 Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otorita jasa keuanganpasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasanterhadap:a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;bkegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danc kegiatan
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak adatindak
Pengadilan PN TEMANGGUNG Perdata Wanprestasi
Register : 11-03-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 28-04-2015
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 8/Pdt.G/2013/PN.Tmg
Tanggal 3 September 2013 — Penggugat : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA Tergugat : PT. BANK MEGA, Tbk
118 — 26
  • Penggugat : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTATergugat : PT. BANK MEGA, Tbk
    PUTUSANNOMOR :08/PDT.G/2013/PN.TMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHA ESAPengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkatpertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkaraatas nama:LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONALINDONESIA (LPKNI) KOTA SURAKARTA, yang beralamat di Jl.Tunggulsari, RT. 003/ RW. 016, Kelurahan Pajang, KecamatanLaweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakilioleh SUKATMIN, Pimpinan LPKNI(LEMBAGA
    TMG tanggal 11 Maret 2013 telah mengemukakanhalhal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dalildalil Gugatan adalah sebagai berikut :1) Bahwa lembaga kami di Surakarta menerima pengaduanmasyarakat pada tanggal Tujuh Maret Dua Ribu Tiga Belas(07032013) Yang bernama Suparno dengan alamat Lingk.Argodewi RT/RW : 005/003 Desa : Mungseng Kecamatan :Temanggung Kabupaten : Temanggung yang hakhaknyadilanggar oleh TERGUGAT. berdasarkan Undangundang No. 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal
    masyarakat yang memenuhi syarat ;(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmemiliki kesempatan untukberperan aktif dalam mewujudkanperlindungan konsumen ;(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatmeliputi kegiatan:a. menyebarkan' informasi dalam rangka meningkatkankesadaran atas hak dankewajiban dan kehatihatiankonsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;b. memberikan nasihat kepada konsumen yangmemerlukannya;c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upayamewujudkan
    perlindungankonsumen;d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya,termasuk menerima keluhanatau pengaduan konsumen;e. melakukan pengawasan bersama pemerintah danmasyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen ;(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungankonsumen swadayamasyarakat sebagaimana dimaksud padaayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa tugas LPKSM tersebut diatas dipertegaslagi dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001tentang Lembaga
    Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat tidak mempunyai kewenangan atau kapasitashukum (legal standing) sebagai pihak untuk mengajukan gugatanserupa ke Pengadilan Negeri ;Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 PeraturanPemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang berbunyi sebagai berikut :Dalam membantu konsumen untuk memperjuangkanhaknya, LPKSM dapat melakukan advokasi' ataupemberdayaan konsumen agar mampu memperjuangkanhaknya secara mandiri,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Putus : 10-09-2019 — Upload : 12-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 722 K/Pdt.Sus-KIP/2019
Tanggal 10 September 2019 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
101 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk VS LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT PEDULI MUTU PENDIDIKAN NASIONAL
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 23-07-2012 — Putus : 15-08-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 24/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 15 Agustus 2012 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST) Melawan BUPATI PANDEGLANG
111 — 62
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUK PARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST) Melawan BUPATI PANDEGLANG
    red0;PE NETAPANNOMOR : 24/G/2012/PTUNSRGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,telah menetapkan sebagai oberikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT KOMITE MASYARAKAT UNTUKPARTISIPASI DAN TRANSPARANSI (LSM KOMPAST); Status BadanHukum Perdata; Beralamat di Jalan Raya PandeglangSerang KM. 01Kelurahan Kadumerak, Kecamatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-08-2010 — Putus : 05-01-2011 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 115/G/2010/PTUN-JKT
Tanggal 5 Januari 2011 — Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
351 — 208
  • Eurocapital Peregrine Securities;Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)
    EPS) adalah Perseroan yang bergerak dalam bidangperantara pedagang efek dan manajer investasi(investment manager) dan penjamin emisi(underwriter), yang mendapat izin dari Tergugat,Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga lKeuangan(BapepamLK), yang tunduk kepada ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas, UndangUndang Pasar Modaldan Regulasi Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BapepamLK) serta ketentuan Undang Undanglainnya ;2. Bahwa Penggugat, PT. Eurocapital Peregrine Securities(PT.
    PutusanNo.115/G/2010/PTUN.JKT.14perundang undangan sw Pasar Modal di Indonesia,Penggugat telah melaporkan adanya tindakan pidanapelanggaran perundang undangan pasar modal(penggelapan dana) yang telah dilakukan olehmantan Direktur Utama PT. lEurocapital PeregrineSecurities, Jodi Haryanto, dan telah memberikansemua data dan keterangan yang diperlukan kepadaBiro Pemeriksaan dan Penyidikan Badan PengawasPasar Modal dan Lembaga Keuangan dan kepada pihakKepolisian.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-06-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 2 Juni 2022 — LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI, DK
92 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI, DK