Ditemukan 4241835 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Judi Uang Kecamatan sepaku Sajam Badik Kecamatan penajam Kecamatan kuaro Pornografi Hp Kecamatan long kali Lantas Mobil truk boks Dump truck Kecamatan long ikis Kupon putih Korupsi Kud sugema kecamatan cipaku kabupaten ciamis Bpkd kecamatan sungai lilin kabupaten musi banyuasin Sepeda motor suzuki satria
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 177 PK/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
91 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ALI SAFIK VS KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 177 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:ALI SAFIK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diDesa Ruwit, RT 03 RW 02, Kecamatan Wedung, Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Wiraswasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,
    kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LBH AnakNegeri, beralamat di Kabupaten Demak, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 09 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 01 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Sopian Hakim,S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara/Objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor 141/11Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Lukmannul Hakim sebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Modin Desa Ruwit, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
    Penafsiran "atas nama bupati"dimaksudkan untuk mempercepat waktu atau mempersingkat prosesdalam pemberian rekomendasi, oleh karenanya rekomendasi tidak perlulagi dari bupati cukup dari camat; Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan terhadap KepalaDesa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, yangmengeluarkan keputusan tata usaha negara objek sengketa atas dasarkewenangan atributif sebagaimana dipertimbangkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Semarang dinilai sudah tepat dan benar; Bahwa walaupun
    kerjasama antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Rawit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, namun langsung dengan PusatKajian Ilmu Kesejahteraan Sosial (Puska Kessos) FISIPUI tanpadelegasi dari pihak Universitas Indonesia, hal tersebut tidakbertentangan dengan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten DemakNomor 1 Tahun 2018, karena Puska Kessos FISIPUI berada di bawahUniversitas Indonesia, sesuai dengan asas efisiensi dan asas efektivitassebagaimana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Upload : 23-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/TUN/2024
AGUSDIANA vs KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMBUTAN, KALIMANTAN TIMUR;;
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AGUSDIANA vs KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SAMBUTAN, KALIMANTAN TIMUR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 83 PK/TUN/2020
Tanggal 5 Mei 2020 — SHOFWAN SANTIKO VS KEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
229 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SHOFWAN SANTIKO VS KEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
    ., dan kawankawan, semuanya kewarganegaraanIndonesia, Para Advokat pada Kantor Lembaga BantuanHukum Demak Raya (LBH Demak Raya), beralamat diDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JATIMULYO, KECAMATAN BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Kantor DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sopian Hakim, S.H., dankawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, ParaAdvokat pada Kantor Law Office Sopian
    Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Kepala DesaJatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/Ill Tahun 2018 tentangPengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja Sebagai PerangkatDesa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang,Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;3.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang Nomor 141/4/IIl Tahun 2018tentang Pengangkatan Saudara Muhammad Syifaun Naja SebagaiPerangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Termohon PeninjauanKembali/Pembanding/Tergugat Kepala Desa Jatimulyo, KecamatanBonang, Kabupaten Demak: Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor141/4/ Ill/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara MuhammadSyifaun Naja Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Sekretaris DesaDesa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tertanggal 12Maret 2018;4.
    Memerintahkan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan: Keputusan Kepala DesaJatimulyo Nomor 141/4/III/Tahun 2018 tentang Pengangkatan SaudaraMuhammad Syifaun Naja Sebagai Perangkat Desa dalam JabatanSekretaris Desa Desa Jatimulyo, Kecamatan Bonang, KabupatenDemak, tertanggal 12 Maret 2018;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 22-10-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 PK/TUN/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
60 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD NAFI' vs KEPALA DESA RUWIT, KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DEMAK;
    This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 178 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD NAFI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Desa Ruwit RT 03 RW 06, Kecamatan Wedung,Kabupaten Demak, pekerjaan Karyawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan
    Indonesia, para Advokat pada kantorLembaga Bantuan Hukum Anak Negeri, beralamat diDemak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA RUWIT KECAMATAN WEDUNGKABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan RayaRuwit Nomor 1 Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, KabupatenDemak;Dalam hal ini diwakili oleh Sopian Hakim, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantorhukum Law Office Sopian Hakim, S.H., & Associates,beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara/objek Sengketa, berupa Keputusan Kepala Desa Ruwit Nomor141/10 Tahun 2018, tentang Pengangkatan Saudara ChalimatusSadiyah sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur PemerintahanDesa Ruwit Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tertanggal 12 Maret2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
    antara Tim Pengisian PengangkatanPerangkat Desa Ruwit, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak tidakdilakukan dengan Universitas Indonesia, akan tetapi langsung denganPuska Kessos FISIP Universitas Indonesia tanpa delegasi dari pihakUniversitas Indonesia, hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 20Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018, karenasejak dari awal tidak dipermasalahkan oleh para peserta.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/TUN/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
119 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MUSAFID, DK vs KEPALA DESA JALI, KECAMATAN BONANG, KABUPATEN DEMAK;
    FITRIA THYASTIANI HADI, kewarganegaraan Indonesia,Tempat Tinggal Jali RIT O07 RW 001, Desa Jali,Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Suwondo, S.H., dan kawan,kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada LembagaBantuan Hukum Anak Negeri beralamat di KabupatenDemak Kode Pos 59571, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 19 Juni 2019;Para Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JALI, KECAMATAN ' BONANG,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Desa JaliKecamatan
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara,Kepala Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak atas terbitnyaKeputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,Nomer 141/06 Tahun 2018, Tentang Pengangkatan Saudara Ahadun,S.T. sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali,Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, tanggal, 14 Maret 2018;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara atas terbitnya Keputusan Kepala Desa Jali KecamatanBonang, Kabupaten Demak, Nomor 141/06 Tahun 2018, TentangPengangkatan Saudara Ahadun, S.T. sebagai Perangkat Desa DalamJabatan Sekretaris Desa Jali, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak,tanggal, 14 Maret 2018;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:Keputusan Kepala Desa Jali Kecamatan Bonang Kabupaten DemakNomor 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara AhadunST sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Sekretaris Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa JaliKecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/06 Tahun 2018tentang Pengangkatan Saudara Ahadun ST sebagai PerangkatDesa Dalam Jabatan Sekretaris Desa Jali Kecamatan BonangKabupaten Demak, tanggal 14 Maret 2018;4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biayaperkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauankembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 6 dari 8 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 04-03-2022 — Putus : 29-03-2022 — Upload : 27-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 K/TUN/KI/2022
Tanggal 29 Maret 2022 — PEMERINTAH DESA WEDOROANOM, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK VS KARTIKA YULIANTI, S.E;
177 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH DESA WEDOROANOM, KECAMATAN DRIYOREJO, KABUPATEN GRESIK VS KARTIKA YULIANTI, S.E;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 17-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 19-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 503 K/TUN/KI/2021
Tanggal 25 Januari 2022 — KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG VS PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA;
138 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA DESA NEGERI AGUNG KECAMATAN NEGERI AGUNG VS PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-01-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 PK/TUN/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — AHMAD YUSUF ANWAR VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;
106 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AHMAD YUSUF ANWAR VS KEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK;
    PUTUSANNomor 34 PK/TUN/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:AHMAD YUSUF ANWAR, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di RT 6, RW 3, Desa Temuroso, KecamatanGuntur, Kabupaten Demak, pekerjaan Swasta;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA TEMUROSO, KECAMATAN GUNTUR,KABUPATEN DEMAK, tempat kedudukan di Jalan PasarBaru, Nomor 9, Desa Kedungmutih, Kecamatang Wedung,Kabupaten Demak
    ;Termohon Peninjauan Kembali;DanAHMAD ZAKI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi RT 1, RW 1, Desa Temuroso, Kecamatan Guntur,Kabupaten Demak, pekerjaan Swasta;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan (SK) Kepala DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Nomor 141/14/PD/Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saudara NurSaid sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Keuangan DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak:;Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 34 PK/TUN/20203.
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DesaTemuroso, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak Nomor 141/14/PD/Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengangkatan Saudara NurSaid sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Keuangan Temuroso,Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini:Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut:1.
    Berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan objeksengketa Tergugat sebagai Kepala Desa Temuroso, Kecamatan Guntur,Kabupaten Demak, memiliki kKewenangan secara atributif yang diberikanoleh peraturan perundangundangan untuk secara sah menerbitkan objeksengketa a quo; Bahwa perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Ketua PanitiaPengangkatan Perangkat Desa Temuroso dengan Ketua Pusat KajianKesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UniversitasIndonesia (FISIP Ul) dan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2007 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1208K/PID/2001
Tanggal 9 Januari 2007 — Ajar Dolar
97 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-03-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215 K/TUN/TF/2024
Tanggal 29 Mei 2024 — LURAH BULUH KASAP, KECAMATAN DUMAI TIMUR, KOTA DUMAI VS JAMHUR, DKK;;
106 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LURAH BULUH KASAP, KECAMATAN DUMAI TIMUR, KOTA DUMAI VS JAMHUR, DKK;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 09-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/TUN/2019
Tanggal 26 September 2019 — AVINDA PURWOKO, S.Pd VS KEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING, KABUPATEN KLATEN;
217 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AVINDA PURWOKO, S.Pd VS KEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING, KABUPATEN KLATEN;
    ., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Klebengan RT.12 RW.004, Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi JawaTengah, pekerjaan Guru;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sri Widodo, S.Fil., S.H.
    ,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Satriawan Edo & Co, beralamat di Yogyakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanKEPALA DESA JUWIRAN, KECAMATAN JUWIRING,KABUPATEN KLATEN, tempat kedudukan di Kantor DesaJuwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, ProvinsiJawa Tengah;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raden Trisna Tirtana, S.H.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa JuwiranNomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten tanggal 2 Mei 2018 bersertalampiran atas nama Johan Saputra sebagai Sekretaris Desa;3. Mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Juwiran Nomor 21 Tahun 2018tentang Pengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten tanggal 2 Mei 2018 berserta lampiran atas namaJohan Saputra sebagai Sekretaris Desa;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat KeputusanPengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten yang sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,dengan mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi sebagai berikut;1.
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat KeputusanPengangkatan Perangkat Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring,Kabupaten Klaten sesuai dengan Peraturan Perundangundangandengan mengangkat Penggugat sebagai Sekretaris Desa Juwiran,Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkaraHalaman 7 dari 9 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-06-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207K/PID/2006
Tanggal 26 Juni 2006 — Sabrun bin Hatta
96 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 207 K/Pid/2006DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SABRUN bin HATTA;Tempat lahir : Desa Nendagung;Umur/tanggal lahir : 39 tahun;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Jambat Akar, Kecamatan DempoUtara;Agama : Islam;Pekerjaan : Mantan Kepala Desa;Terdakwa tidak ditahan ;yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Lahat
    karenadidakwa :Bahwa ia Terdakwa Sabrun bin Hatta, pada hari yang tidakdapat diingat dengan pasti lagi yaitu dalam bulan November 1996atau setidaktidaknya dalam tahun 1996 sampai bulan April 1999atau setidak tidaknya sampai dengan tahun 1999 secara berturutturut bertempat di Desa Jambat Akar, Kecamatan Dempo UtaraKabupaten Lahat atau setidak tidaknya disuatu tempat yangmasih terletak di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat,Terdakwa selaku Kepala Desa Jambat Akar Kecamatan DempoUtara Kabupaten
    Lahat atau selaku Pimpinan ProyekPembangunan Desa Jambat Akar Kecamatan Dempo UtaraKabupaten Lahat dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu badan, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataukedudukan secara langsung atau tidak langsung merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, perobuatan manadilakukan Terdakwa antara lain sebagai berikut yaitu :Hal. 1 dari 7 hal.
    No. 207 K/Pid/2006Terdakwa pada wakiu dan tempat tersebut diatas selakuKepala Desa Jambat Akar Kecamatan Dempo Utara KabupatenLahat atau selaku Pimpinan Proyek Pembanguan Desa JambatAkar Kecamatan Dempo Utara Kabupaten Lahat telah menerimauang Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 sebesarRp.6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran1997/1998 menerima uang bangunan sebesar Rp.6.500.000,(enam juta lima ratus ribu rupiah), Tahun Anggaran 1998/1999menerima uang bangunan sebesar 6.500.000
    Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi salahdan tidak menerapkan hukum pembuktian seperti yang diatur dalamPasal 182 (4) yang seharusnya memperhatikan Surat Dakwaan darisegala sesuatu yang terbukti dalam persidangan, dimana Judex Factietidak mempertimbangkan bahwa Dana Pembangunan Desa JambatAkar Kecamatan Dempo Utara tahun 1996/1997 s/d 1998/1999 yangdiserahkan kepada Terdakwa telah dipertanggungjawabkan kepadapimpinan/atasan Terdakwa yaitu Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 11-04-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 06-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 219 K/TUN/KI/2023
Tanggal 9 Juni 2023 — PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DESA KUTAMALE, KECAMATAN KUTABULUH, KABUPATEN KARO;;
130 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DESA KUTAMALE, KECAMATAN KUTABULUH, KABUPATEN KARO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 01-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 515 K/TUN/2022
Tanggal 25 Oktober 2022 — KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BARAT., II. YUNIZAR VS ROSMIDAR;;
95 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PADANG BARAT., II. YUNIZAR VS ROSMIDAR;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 17-07-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/TUN/2023
Tanggal 4 Oktober 2023 — IKHWANUL FADLAN LUBIS VS KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN DENAI;;
93 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IKHWANUL FADLAN LUBIS VS KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN DENAI;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 21-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160 PK/TUN/2021
Tanggal 29 Nopember 2021 — ., DKK VS KEPALA DESA AENGTONGTONG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP;
103 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS KEPALA DESA AENGTONGTONG KECAMATAN SARONGGI KABUPATEN SUMENEP;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 21-03-2023 — Putus : 16-05-2023 — Upload : 15-06-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K/TUN/KI/2023
Tanggal 16 Mei 2023 — PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DESA KODON-KODON, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO;;
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMANTAU KEUANGAN NEGARA VS KEPALA DESA KODON-KODON, KECAMATAN MEREK, KABUPATEN KARO;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN KIP
Register : 27-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 14-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 434 K/TUN/KI/2021
Tanggal 9 Nopember 2021 — KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG VS KOALISI INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH;
174 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KECAMATAN TANGERANG KOTA TANGERANG VS KOALISI INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH;
    ,jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/20Bag.Huk/2021, tanggal 12 Juli 2021;Pemohon Kasasi;LawanKOALIS INDEPENDEN TRANSPARANSI ANGGARANPUSAT DAN DAERAH, beralamat di Komplek Ruko TamanModern, Blok R3 Nomor 2, Kelurahan Ujung Menteng,Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 04-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2021
Tanggal 3 Maret 2021 — KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO VS JAMIL;
149 — 92 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO VS JAMIL;
    PUTUSANNomor 20 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK,KECAMATAN LECES, KABUPATEN PROBOLINGGO,tempat kedudukan di Kantor Desa Clarak, Kecamatan Leces,Kabupaten Probolinggo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Santoso, S.H. M.H.
    ,jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Probolinggo, dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 068/PAN/XII/2019, tanggal 27Desember 2019;Pemohon Kasasi;LawanJAMIL, tempat tinggal di Dusun Karang Anyar RT 012/RW004, Desa Clarak, Kecamatan Leces, KabupatenProbolinggo, kewarganegaraan' Indonesia, pekerjaanKaryawan Swasta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa R. Subhan Fasrial, S.H.
    membayarbiaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Oktober2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalahKeputusan Panitia Pemilinan Kepala Desa Clarak Nomor: 065/PAN/X1/2019tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, tanggal 12 November2019, atas nama Imam Hidayat, yang diterbitkan oleh Ketua PanitiaPemilinan Kepala Desa Clarak, Kecamatan
    Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KETUA PANITIAPEMILIHAN KEPALA DESA CLARAK, KECAMATAN LECES,KABUPATEN PROBOLINGGO tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021, oleh Dr. H. Yulius. S.H., M.H. HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 15-01-2024 — Putus : 26-02-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2024
Tanggal 26 Februari 2024 — ASMARA VS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;;
61 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASMARA VS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANGKALAN LAMPAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR;;