Ditemukan 2275764 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Verzet
Eksepsi diterima
Tidak diterima
Tidak dapat diterima
Pertanahan
Ct tidak diterima
Cerai tidak diterima
Putus : 02-12-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4275/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — PT HOLI MINA JAYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 15 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua diajukanpermohonan peninjauan kembali kedua secara tertulis di KepaniteraanPengadilan Pajak pada tanggal 25 Februari 2019 dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan
memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat(1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima
;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembalikedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauankembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan KembaliKedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002
Menyatakan permohonan peninjauan kembali kedua dari PemohonPeninjauan Kembali Kedua PT HOLI MINA JAYA tidak diterima;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua membayar biayaperkara pada peninjauan kembali kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (duajuta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.,Halaman 4 dari 6 halaman.
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA
INTERNUSA ARTHA FINANCE)
83 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 251/B/PK/Pjk/2020ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidakditerima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kemballikedua dinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauankembali kedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan KembaliKedua:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 471 K/TUN/2018 Tanggal 19 September 2018 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, dk VS ACHMAD A.R., DKK
522 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
522 — 387 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan gugatan Para Penggugat dan Penggugat Intervensi tidak diterima
., tanggal 5April 2018:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II masingmasing padatanggal 20 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi danPemohon Kasasi II diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasingpada tanggal 3 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan MemoriKasasi yang memuat alasanalasan yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masingmasing padatanggal 17 Mei 2018;Menimbang
, bahwa permohonan kasasi a quo besertaalasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterimamasingmasing pada tanggal 17 Mei 2018, yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi Ilmeminta agar:Pemohon Kasasi I:1.
semula Para Penggugat/ParaTerbanding untuk membayarkan biaya perkara yang timbul dalamperkara ini:Pemohon Kasasi Il: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi; Membatalkan putusan banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta Nomor 39/B/2018/PT TUN JKT dan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Samarinda Nomor 16/G/2017/PTUN SMD;MENGADILI SENDIRI Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi danPenggugat Intervensi/Termohon Kasasi II tidak dapat diterima
Register : 05-08-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 31-12-2015
Putusan PA SALATIGA Nomor 804/Pdt.G/2015/PA.Sal Tanggal 18 Nopember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
116 — 28
116 — 28
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000.- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
oleh Penggugat ;Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telahmenyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 September 2015sebagai berikut ;1 DALAM EKSEPSI :1 Gugatan Obscure Libelsa Bahwa gugatan tidak jelas dan salah dalam mencantumkan IdentitasTergugat karena di dalam buku Nikah dan nama Tergugat bukanlah sepertiyang tertulis dalam gugatan yaitu Tergugat akan tetapi nama yang benaradalah Tergugat sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya gugatantidak dapat diterima
;b Bahwa dalam gugatan didalilkan bahwasanya Tergugat pendidikanterakhir SMA hal ini tidak benar karena pendidikan terakhir Tergugatadalah Diploma sehingga gugatan tidak jelas dan harus ditolak atausetidaknya gugatan tidak dapat diterima ;c Bahwa gugatan tidak jelas karena antara posita gugatan dan petitum tidakada kesinambungan, hal ini dapat dilihat ddalam perbaikan gugatandijelaskan adanya halhal yang mendalilkan adanya sebuah pertengkaransehingga yang dalam petitum yang benar bukanlah talak
satu khuli akantetapi yang benar adalah talak satu bain, sehingga gugatan harus ditolakatau seetidaknya gugatan tidak dapat diterima ;d Gugatan Inskonsisten dalam menerapkan dasardasar hukum dalam posita3 sangat jelas gugatan didalilkan bahwa rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai goyah disebabkan karena adanya perselisihan danpertengkaran akan sehingga bertentangan dengan posita 6 gugatan yangmendalilkan gugatan berdasarkan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf(g) suami melanggar taklik talak
sehingga gugatan harus ditolak atausetidaknya gugatan tidak dapat diterima ;2 DALAM POKOK PERKARA :1 Bahwa Tergugat memohon sesuatu yang termuat didalam eksepsi untukdibaca kembali karena antara eksepsi dengan pokok perkara ini semuamerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban konpensi inidari Tergugat ;2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil yang diajukan Penggugat kecualiyang dengan tegas telah diakui kebenarannya menurut hukum dalam jawabangugatan ini ;5 Bahwa pada posita 1
dan Peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIDalam Eksepsi :1 Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian ;2 Menyatakan gugatan Penggugat kabur ( obscuur libel ) karena error Inpersona ;3 Menyatakan tidak menerima eksepsi selain dan selebihnya ;Dalam Pokok Perkara :1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;Putusan Nomor : 0804/Pdt.G/2015/PA.Sallembar 25 dari 28 halaman2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000.
Register : 06-02-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PA SALATIGA Nomor 0163/Pdt.G/2013/PA.Sal Tanggal 2 April 2013 — -
37 — 6
37 — 6
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;------------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); --
hubungan suami isteri;Menimbang, bahwa atas pernyataan Termohon tersebut diatas, Pemohonmembenarkan dan dilakukan terakhir pagi hari tadi sebelum sidang tanggal 02 April 2013;Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perceraian Pemohon dan Termohonmasih tetap melakukan hubungan suami isteri maka Majelis hakim berpendapat bahwa alasanatau dalildalil permohonan Pemohon tidak jelas;Menimbang, bahwa oleh karena dalildalil permohonan Pemohon tidak jelas makapermohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima
Register : 18-07-2011 — Putus : 12-09-2011 — Upload : 03-09-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 564/Pdt.G/2011/PA.Sal Tanggal 12 September 2011 — PEMOHON VS TERMOHON
34 — 7
34 — 7
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;-----------------------------3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);---
enna acneMenimbang, bahwa permohonan diajukan pada tanggal 18Juli 2011 sedang berpisah sejak bulan Juni 2011, maka permohonanini termasuk premature;Menimbang, bahwa usia perkawinan telah lebih dari 14tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak, sedang anak tersebutdalam asuhan Termohon:Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sehingga tidakdapat didengar sikapnya atas permohonan cerai talak yang diajukanoleh Pemohon;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatasmaka permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 252/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi syaratformal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima
;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002
Putus : 09-02-2012 — Upload : 01-10-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 427/PID.B/2011/PN.SBG Tanggal 9 Februari 2012 — RADOTAN RICO SIANTURI
84 — 27
84 — 27
tentang apabila terdakwanya darisemula tidak dapat dihadapkan atau diajukan oleh Jaksa ke persidangan, makacukup beralasan untuk menyatakan penuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya tunggakan perkara disebabkanketidakseriusan Penuntut Umum dalam melakukan proses pemeriksaan kasusterdakwa, serta tidak ada jaminan lagi Penuntut Umum dapat menghadirkanSHterdakwa kepersidangan maka sudah sepantasnyalah dinyatakan PenuntutanPenuntut Umum tidak dapat diterima
;Menimbang, bahwa persidangan atas diri terdakwa tidak dapat dilanjutkan,maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Mengingat SEMA No. 1 Tahun 1981 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1992 serta ketentuanketentuan lain yang bersangkutan :MENGADILI Menyatakan Penuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri terdakwa RADOTANRICO SIANTURI tersebut diatas, TIDAK DAPAT DITERIMA ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan NegeriSibolga pada
Putus : 17-03-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 967/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 17 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT FORTUNA RESOURCES (SUNDA) LIMITED,
172 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
172 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi syarat formalsebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima
Putusan Nomor 967/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009,
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 27-08-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 485/Pdt.G/2011/PA.Sal Tanggal 18 Juli 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
17 — 1
17 — 1
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);---
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 963/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 963/B/PK/Pjk/2020Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D/H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE)
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhisyarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimanayang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, junctoPasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima
;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 TahunHalaman
Putus : 24-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 932 PK/Pid/2022 Tanggal 24 Agustus 2022 — SAKKA bin HI LAWE
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-02-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 964/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE (D.H PT KENCANA INTERNUSA ARTHA FINANCE),
204 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 964/B/PK/Pjk/202066 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009, juncto Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa
karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan
Putus : 13-04-2021 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/Pdt/2021 Tanggal 13 April 2021 — H. ANDI RlFAl vs ANDI SAINUDDIN, dk
211 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
211 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 168 PK/Pdt/2021Agustus 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanyaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019, diajukanpermohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 April 2020, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor15/Pdt.G/2017/PN.Pangkajene yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPangkajene permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauankembali yang memuat alasanalasan yang diterima di kepaniteraanpengadilan negeri tersebut
tanggal 28Agustus 2019, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan padatanggal 7 April 2020 dengan demikian permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimanaditentukan dalam Pasal 69 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutharus dinyatakan tidak dapat diterima
;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, makaPemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara padapemeriksaan peninjauan kembali ini;Memperhatikan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan
ANDI RIFAI tersebut tidak dapat diterima; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara pada tingkat peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 168 PK/Pdt/2021(dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSelasa tanggal 13 April 2021 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr.
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1892/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
126 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1892/B/PK/Pjk/2020 Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 12.321.437,00PPN yang kurang dibayar Rp 12.321.437,00Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 5.914.290,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 18.235.727,00 Bahwa Pemohon Banding mengharapkan banding Pemohon Bandingatas Keputusan Terbanding Nomor KEP00684/KEB/WPJ.07/2017tanggal 21 April 2017 dapat diterima dan dikabulkan sesuai denganperhitungan Pemohon Banding di atas dan Pemohon Banding mohonagar jumlah kelebihan pembayaran
berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00684/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 21 April 2017 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2011 Nomor00028/207/11/053/16 tanggal 29 Januari 2016 atas nama BUT InternationalAir Transport Association, NPWP 01.069.684.7053.000, beralamat diGedung Menara Thamrin Lantai 25 Suite 2502, Jalan MH Thamrin Kavling 3,Jakarta Pusat 10250, tidak dapat diterima
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: BUT INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION,tidak diterima:2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 3 dari 4 halaman. Putusan Nomor 1892/B/PK/Pjk/2020Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 02 Juni 2020, oleh Dr. H.
Register : 27-09-2011 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 03-09-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 744/Pdt.G/2011/PA.SAL Tanggal 6 Februari 2012 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 0
15 — 0
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);---
Register : 29-03-2011 — Putus : 18-07-2011 — Upload : 27-08-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 253/Pdt.G/2011/PA.Sal Tanggal 18 Juli 2011 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
13 — 0
13 — 0
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);---
Register : 03-12-2013 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PA SALATIGA Nomor 1202/Pdt.G/2013/PA. Sal Tanggal 4 Maret 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
15 — 6
15 — 6
Sal, tanggal 03 Desember 2013, tidak dapat diterima ;-----------------------------------------------2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);---
tersebutPemohon membenarkan ; aMenimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapanini, ditunjuk kepada halhal; yang termuat dalam berita acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon' datangdipersidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon tetap bertahan denganpermohonannya;Menimbang, bahwa denagn demikian Pemohon tidakbersungguhsungguh sehingga permohonan Pemohon harus tidakdapat diterima
Putus : 30-01-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 30 Januari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
memenuhi syarat formalsebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali Kedua tersebut dinyatakan tidak diterima
;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali keduadinyatakan tidak diterima, maka biaya perkara dalam peninjauan kemballikedua ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHalaman 3 dari 5 halaman.