Ditemukan 458383 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-03-2023 — Putus : 26-07-2023 — Upload : 27-07-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 26 Juli 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Parman Fransiskus Situmorang
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
141 — 0
  • SK.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.903/MENLHK/ SETJEN/PLA.2/2016 tanggal 7 Desember 2017 dan Peta Lampirannya adalah tidak berkekuatan hukum sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan bahwa kawasan hutan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2023 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat sepanjang terhadap objek sengketa;
  • Menyatakan dalam hukum :
Pengadilan PN PAINAN Perdata
Register : 08-09-2022 — Putus : 14-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN PAINAN Nomor 38/Pdt.G/LH/2022/PN Pnn
Tanggal 14 Nopember 2022 — Penggugat:
1.SONI, S.H., C.Md., C.MpdI., C.CA
2.BATARA MULIA, S.H
Tergugat:
PT Incasi Raya Group
Turut Tergugat:
2.Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat
5.Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat
6.Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat
7.Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan C/q Bupati Kabupaten Pesisir Selatan
8.Karapatan Adat Nagari (KAN) Inderapura
73 — 21
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Pidana Khusus
Register : 27-10-2022 — Putus : 21-12-2022 — Upload : 22-12-2022
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 140/Pid.B/LH/2022/PN Agm
Tanggal 21 Desember 2022 — Penuntut Umum:
NELY, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.M. HANAFI Bin UJANG PATONI
2.TUBAGUS IHWAN NAHROWI Bin UJANG PATONI
127 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-08-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3332 B/PK/PJK/2023
Tanggal 24 Agustus 2023 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 28-03-2022 — Putus : 27-04-2022 — Upload : 20-06-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 90/Pid.B/LH/2022/PN Kdi
Tanggal 27 April 2022 — Penuntut Umum:
1.MALINO PRANDUK, SH.MH.
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH.MH
Terdakwa:
ROBERT MANDALA YASIN Bin EDI JASIN
144 — 87
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 18-08-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 142/Pid.B/LH/2020/PN Mnk
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
JANTINO BUNARDI
361 — 82
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 38/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
MILSEN Alias CEN Bin BADARUDIN
417 — 130
  • atas telah disita secara sah menurut hukum,maka barang bukti tersebut dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang buktitersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksisaksi, oleh yangbersangkutan telah membenarkannya;Menimbang, untuk pembuktian pada sidang dipengadilan, telahdibacakan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu: Keputusan Meteri Kehutanan Nomor 383/KPTSII/1985 Tanggal 27Desember 1985 tentang Tata
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN Perdata
Register : 24-02-2023 — Putus : 10-04-2023 — Upload : 11-04-2023
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 5/Pdt.G/LH/2023/PN Prp
Tanggal 10 April 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Anwarto alias Akuan
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
78 — 4
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 15-08-2008 — Upload : 26-02-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28K/TUN/2008
Tanggal 15 Agustus 2008 — SIE MONICA SILVIA PRAMANA ; TJANDRA AFIAT WIDARSO ; KEPALA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK
397 — 375 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 28-11-2019 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 18/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
3.INDRA WADI Alias ACIN
4.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
120 — 63
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 01-08-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 516/Pid.B/LH/2018/PN Byw
Tanggal 18 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.MULYO SANTOSO. SH.
2.I GUSTI PUTU RAHADHYAKSA, SH.
Terdakwa:
SATUMIN
499 — 186
  • Bahwa terdakwa diingatkan sudah 2 tahun lebin sama pak mandor sadaptersebut; Bahwa terdakwa tidak pernah menebang pohon; Bahwa saat dikepolisian terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum; Bahwa saat itu karena ada tumbuhan liar lalu terdakwa tata agar menjadi rapi; Bahwaterdakwa diingatkan setelah 2 (dua) hari dari tanam tersebut; Bahwaterdakwa menanam tersebut unruk menambah modal kehidupan; Bahwa pendapatan terdakwa dari hasil sadap ya melihat cuaca dan pastinyaterdakwa tiap bulan mendapatkan Rp
    Bahwa peraturan perundangundangan yang ada sampai saat initidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasansecara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi;Menimbang, bahwa secara sosiologis oleh karena berdasaran fakta hukumterdakwa tinggal di sekitar kawasan hutan dan hidupnya bergantung pada sumberdaya alam dan lingkungan sekelilingnya yaitu hutan, maka Pengakuan terhadap hakhak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan perlu diperhatikan sehinggasesuai dengan tata nilai budaya
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 01-09-2022 — Putus : 31-10-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN TEBO Nomor 121/Pid.Sus-LH/2022/PN Mrt
Tanggal 31 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
Jendro Hadi Wibowo SH
Terdakwa:
Lugito Bin Paniran
98 — 60
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 14-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 4/Pid.B/LH/2021/PN Srl
Tanggal 23 Maret 2021 — Penuntut Umum: 1.DODI JAUHARI, SH 2.RAFLINDA.SH Terdakwa: RUDIYANTO Bin MAJID
203 — 58
Pengadilan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN LIWA KABUPATEN LAMPUNG BARAT Nomor 168/Pid.B/LH/2018/PN Liw
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
WISNU HAMBORO, SH
Terdakwa:
RIZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM , REZA PAHLEVI BIN SURYA MARHALIM
565 — 731
  • Pesisir Barat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, PerikananTangkap dan Pariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan DaerahKabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata RuangWilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
    Pesisir Barat merupakan Zona WilayahPengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisata sebagaimana denganPasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.
    Ruang Wilayah (RTRW) Pemda Pesisir Barat,dimana BAPPEDA Pesisir Barat yang membuat Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) tersebut; Bahwa benar Usaha budidaya tambak udang milik Terdakwa tersebutbertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.
    Zetta sudah berjalansebelum terbit Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sedangkanPeraturan Daerah perihal rencana Tata Ruang wilayah tahun 20172037di tetapkan pada tanggal 28 November 2017; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah tenggang waktu 2(dua) tahun setelah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebutdiberlakukan; Bahwa tambak udang yang sudah ada sebelum Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) diterbitkan akan dihentikan setelah
    Ruang Pemda Pesisir Barat sesuai dengan Perda Nomor. 8Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037,; Bahwa benar sudah ada surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :1.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Khusus
Register : 23-05-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 301/Pid.B/LH/2019/PN Rhl
Tanggal 4 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
2.NIKY JUNISMERO, SH
3.REZA RIZKI FADILLAH, S.H.
Terdakwa:
WILLIEM Alias ATONG ANAK SALIM
422 — 97
  • ., Jabatan Kepala Seksi AuditLingkungan dan Tindak Lanjut pada Sub Direktorat Audit LingkunganHidup dan Data Informasi, Direktorat Pencegahan Dampak LingkunganUsaha dan Kegiatan, Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkunganmenerangkan pada pokoknya:e Bahwa di Indonesia usaha dan/atau kegiatan terkait dengan dokumenlingkungan hidup dibagi menjadi tiga kategori, (a) yaitu:1. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal2. usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKLUPL3. usaha dan/atau kegiatan
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 34ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009, jenis rencana usahadan/atau kegiatan yang wajid memliki UKLUPL ditetapkan olehgubernur atau bupati/walikota.Bahwa Tata cara penetapannya rencana usaha dan/atau kegiatanwajidb UKLUPL dan SPPL oleh gubernur atau bupati/walikota sesuaidengan kewenangannya adalah sebagai berikut :1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidaktermasuk dalam daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan wajibAmdal;2.
    teknisyang telah ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah NonHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor 301/Pid.BLH/2019/PN RhlKementerian (K/L) seperti Peraturan Menteri PU Nomor 10/PRT/M/2008tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan BidangPekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya PengelolaanLingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup ataudapat juga mengacu pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatanyang wajib UKLUPL yang tercantum di dalam surat Deputi MENLHBidang Tata
    Lingkungan KLH Nomor B5362/DeplI1/LH/07/2010; B7797/Depl1/10/2010; B1233/DepI1/LH/02/2013);Bahwa sesuai Pasal 45 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 2014tentang Perkebunan, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan IzinUsaha Perkebunan harus memenuhi persyaratana) Izin Lingkungan;b) Kesesuaian dengan tata ruang wilayah, danc) Kesesuaian dengan rencana perkebunan.Bahwa terkait dengan izin lingkungan, sesuai dengan Pasal 40 ayat (1)Pasal 36 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI Nomor 32 Tahun 2009tentang
    ,seharusnyaIUP tidak dapat diterbitkan tanpa adanya izin Lingkungan,mengingatsesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 tahun 2009tentang PPLH menyatakan bahwa izin Lingkungan merupakanpersyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan,hal ini sejalanjuga dengan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) s/d ayat (4) UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang menyatakanbahwa untuk mendapatkan izin usaha perkebunan harus memenuhipersyaratan,izin Lingkungan, sesuai dengan tata
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-12-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 157/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
1.DRS AGUS DERMAWAN DASUKI Dkk
2.HERMAWAN LUKITO
3.H WAN ISMET BSc
4.MURYANTO SARWOKO
5.H DICKY SUWANDI
6.USMAN BUDIHARTO
7.DR H ENDJANG NAFFANDY MSi
8.TOTOK WIDJANARKO
9.ASIAHWATI
10.IR DINA PARI RAHMAN
11.MAC SJAVIANTO
12.RIZAL HANIFAN ARDLIANTO
13.SETYANTO
14.BOMA HERMAWAN
15.USEP FATHUDDIEN
16.EDDY SUPARMAN SE
17.H RACHMAT
18.IYUS ROSWADI
19.H TATANG TARJONO
20.DEFI FIRDAUS
21.SALEH ARDISOMA
22.ANWAR SANUSI ST
23.ABDUL YASMIN EFENDI
24.IR BAMBANG PUDJIANTO
25.SUHARTONO
26.ADE YUSUP
27.Drs SUWANDI
28.H MUCHLIS ABDULLAH
29.NANA H SUDRADJAT
30.KAMALUDDIN
31.DR CHAIRIL AIBAR SIREGAR
32.DIDIT ADI DWI ANANDA P
33.IR H HERRY PURNOMO MT
34.DRS R AGAH GS BSC
35.MUSTARI KANI
36.RHE ROESLAN ADIWIDJAJA
37.SULAEMAN
38.R ASEP BUDIARSA
39.H KARDJOKO
40.H EMAN SUHERMAN
41.EDI SETIAWAN ST
42.ADB MANAN
43.JATUN

Tergugat:
WALIKOTA BANDUNG Cq KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Intervensi:
PT MARGAHAYU RAYA Perseroan diwakili H Hari Raharta Sudrajat SE
664 — 245
  • PUTUSANNomor: 157/GILH/2017/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor 34 Bandung, telah memberikan Putusan dalam sengketaantara :1. DRS.
    Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/Pen.MH/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara tersebut ; Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:157/PEN.PPJS/2017/PTUN.BDG, tertanggal 13 Desember 2017, tentangPenunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor: 157/Pen.PP/2017/PTUN.BDG, tertanggal
    Bahwa, objek gugatan a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang sejatinya telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 1angka 3 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 1 angka 9Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang
    yangditerbitkan dalam bentuk surat tertulis (beschikking) berupa IzinMendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Tergugat sebagaiPejabat Tata Usaha Negara ; b) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara Berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 junctoPasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkankeputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenangtersebut ;c.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 58/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
77 — 23
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 06-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 24-10-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 49/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Drs. Robert Situmeang
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau
64 — 18
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 15-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN TEBO Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Mrt
Tanggal 28 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Hari Anggara, S.H. M.H.
Terdakwa:
APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
89 — 66
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-11-2019 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN DUMAI Nomor 32/Pdt.G/LH/2019/PN Dum
Tanggal 12 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 9