Ditemukan 1205639 data
TAMAMI IMAM SANTOSO selaku Direktur PT.TJITAJAM
Tergugat:
PT.TJITAJAM diwakili oleh ROTENDI selaku Direktur dan JAHJA KOMAR HIDAYAT selaku Komisaris
40 — 27
Penggugat:
TAMAMI IMAM SANTOSO selaku Direktur PT.TJITAJAM
Tergugat:
PT.TJITAJAM diwakili oleh ROTENDI selaku Direktur dan JAHJA KOMAR HIDAYAT selaku KomisarisPENETAPANNomor 253/Pdt.Bth/2021/PN CbiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapansebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara bantahan antara:TAMAMI IMAM SANTOSO, selaku Direktur PT TJITAJAM, dalam hal inimemberikan kuasa khusus kepada SYARIF FADILLAH, SH.
., Dkk, Para Advokat, pada Law Office SYARIF FADILLAH &PARTNERS berkantor di Jalan Kalimalang Nomor 25 JakartaTimur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus2021, disebut sebagai Pembantah;Lawan:PT TJITAJAM, dalam hal ini diwakili oleh ROTENDI selaku Direktur dan JAHJAKOMAR HIDAYAT, selaku Komisaris, yang berkedudukanhukum di Kantor Kuasa Hukumnya REYNOLD THONAK, S.H.dan ANTHONIUS EDWIN, S.H., Para Advokat beralamat diRuko Golden Madrid 2 Blok H Nomor 19 Jalan Letnan SutopoSektor XIV BSD
113 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
TELLY TJANGGULUNG, selaku BUPATI MINAHASA TENGGARA,
AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil ternadapKeputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 85 Tahun 2010 tanggal 9 April2010 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa TenggaraNo. 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenMinahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bentuk dan PenggunaanLambang Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tingkat pertama danterakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam permohonankeberatan antara :TELLY TJANGGULUNG, selaku
Bupati Mitra Tidak Berwenang Mengajukan Hak Uji Materiil.Bahwa Bupati Minahasa Tenggara selaku Pemohon tidak mempunyaikewenangan dan bertentangan dengan hukum mengajukan keberatanPermohonan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung karena : Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.
tingkat lebih rendahdari UndangUndang"; Bahwa Bupati Minahasa Tenggara telah mengambil alin kewenanganyang berada pada kelompok masyarakat atau perorangan wargaMinahasa Tenggara untuk mengajukan permohonan keberatankepada Mahkamah Agung sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.1No. 1 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (4) sebagaimana tersebut diatas,sehingga Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan HakUji Materiil; Bahwa dengan demikian Bupati Minahasa Tenggara telah menyalahikewenangan untuk bertindak selaku
Kabupaten MinahasaTenggara yang dijadikan obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiildalam perkara ini ditetapbkan pada tanggal 9 April 2010 dan permohonankeberatan dimaksud terdaftar di Mahkamah Agung pada tanggal 27 Mei2010;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan Hak UjiMateriil tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimanaditetapkan dalam Pasal 2 ayat (4) PERMA No. 01 Tahun 2004 karenanyaformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah : TELLYTJANGGULUNG, selaku
42 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
RUSONO, selaku Direktur PT. Decorindo Gaya Kreasi, VS FACHRIN, selaku Direktur CV. Kecana Artha Parama,
PUTUSANNomor 3416 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:RUSONO, selaku Direktur PT.
., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum WaluyoBaskoro & Rekan, berkantor di Jalan Aria Jaya Sentika Nomor38, Cibadak, Cikupa, Tangerang, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 13 Februari 2017;Pemohon Kasasi;LawanFACHRIN, selaku Direktur CV.
22 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selakuDirektur Utama PT Sari Rasa VS SETYO WIDODO
PUTUSANNomor 2443 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telan memutus sebagaiberikut dalam perkara:YANSEN EKA WIJAYA, selaku pribadi maupun selakuDirektur Utama PT Sari Rasa, bertempat tinggal di Lingkungan01 Ciruk, RT O01 RW O02 Nomor 54, Kelurahan Ciriung,Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikuasa kepada Khairuddin Bakri, S.H., dan kawan, Para Advokat,berkantor di Villa Ciomas Indah Blok G 15 Nomor
tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi YANSEN EKA WIJAYA, selaku
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YANSEN EKA WIJAYA,selaku pribadi maupun selaku Direktur Utama PT Sari Rasa tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetaokan sejumlahRp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2443 K/Pdt/2018Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
15 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEH SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH
., SELAKU KEPALA KANWIL BPN ACEHSELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH,berkedudukan di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), KecamatanSyiah Kuala, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasakepada Muliadi, S.Si.T., M.M., dan kawankawan, ParaPegawai dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, beralamat di JalanT.
Selaku Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, bertempattinggal di Jalan T. Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, KotaHalaman 4 dari 7 hal. Put.
PeraturanMahkamah Agung Nomor 3 tahun 2016 tersebut, ditentukan bahwaTermohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembagapemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayan Badan Pertanahan NasionalProvinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai hierarkinya yangsecara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan instansi yangmemerlukan tanah yang dalam perkara a quo adalah Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku
instansi yangmemerlukan tanah;Bahwa benar gugatan/permohonan a quo adalah kurang pihakkarena Termohon Keberatan tidak lengkap yaitu Pemohon Keberatan tidakmenarik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RepublikIndonesia selaku instansi yang memerlukan tanah dalam perkara a quo;Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan karenamerupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidanganyang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas
21 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah
Selaku Kepala Kanwil BPN Aceh SelakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah, beralamat di Jalan T.Nyak Arief (Lamgugop), Kecamatan Syiah Kuala, Kota BandaAceh, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Muliadi, S.Si.T.
., selaku Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Aceh, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2018;Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;2.
hukumyang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana berdasarkanketentuan Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata CaraPengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan NegeriDalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumsebagai berikut: Bahwa permohonan keberatan Pemohon Keberatan kurang pihak, karenadisamping tidak secara nyata Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Aceh selaku
74 — 25
M E N G A D I L I- Menyatakan SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON selaku terdakwa I dan SUPARNO Als PARNO Bin ANTON selaku terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana yang dilakukan bersama-sama;- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun;- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing
SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON selaku terdakwa I dan SUPARNO Als PARNO Bin ANTON selaku terdakwa II
barang bukti tersebut seluruhnya dinyatakanagar dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka negaramembebani para Terdakwa masingmasing untuk membayar biaya perkara sebesaryang tercantum dalam amar putusan ini;Mengingat, Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang HukumAcara Pidana; Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang UndangHukum Acara Pidana; serta peraturan lain yang berkaitan;MENGADILI Menyatakan SUPARMAN Als PARMAN Bin ANTON selaku
terdakwa danSUPARNO Als PARNO Bin ANTON selaku terdakwa Il telah terobukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidanaPembunuhan Berencana yang dilakukan bersamasama; Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itudengan pidana penjara masingmasing selama 13 (tiga belas) tahun;Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.KphMenetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehmasingmasing Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari
Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriKepahiang, serta dihadiri oleh RIONOV OKTANA, S.H. selaku Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi olehJELISON PURBA, SH selaku Penasihat Hukumnya.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,IRWIN ZAILY, S.H., M.H. NURJUSNI, S.H.YONGKI, S.H.Panitera PenggantiA.K. BAGUS INDARYANTO, S.H.Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 30/Pid.B/2017/PN.Kph
2.Mr. PARK JK selaku General Manager
3.Mr. AHN JIE HYUNG selaku General Manager
4.Mr. PARK SE JUN selaku Manager Warehouse
5.Mr. PARK SANG HYUK Selaku Manager Warehouse
6.HARDIYANTO Selaku Manager Personalia
161 — 24
HA HONG DAE selaku Pimpinan Perusahaan
2.Mr. PARK JK selaku General Manager
3.Mr. AHN JIE HYUNG selaku General Manager
4.Mr. PARK SE JUN selaku Manager Warehouse
5.Mr. PARK SANG HYUK Selaku Manager Warehouse
6.HARDIYANTO Selaku Manager Personalia
80 — 13
SUROSO Bin KARJOYO selaku PenggugatMelawan :1. Haji KARWAN Bin TABRI2. Hajah Ibu WARSITIselaku Tergugat
Karwan periode Tahun 2009 / 2010 dari Penggugat (SUROSO) dan diterima13oleh Tergugat II (Hajah WARSITI) selaku istri dari Tergugat I pada tanggal 23Nopember 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P1 ;Fotocopy Surat Pernyataan telah menerima pengembalian uang dari Penggugat(SUROSO) yang dibuat oleh Tergugat I (Hajah WARSITI) selaku istri dariTergugat I pada tanggal 23 Nopember 2010, sesuai dengan aslinya, diberi tandaP2;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telah diberi materaisecukupnya
,sesuai dengan aslinya, diberi tanda TI1 ;Fotocopy surat dari Polres Pemalang Nomor : B/162/VIII/2010/Reskrim, tanggal15 Agustus 2010, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Selaku Penyidik : AKPSUWARTO, S.H., M.H., yang ditujukan kepada H.
KARWAN (Tergugat I), sesuaidengan aslinya, diberi tanda TI2 ;Fotocopy surat dari Polres Pemalang Nomor : B/164/XI/2010/Reskrim, tanggal 15September 2010, perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yangdibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Reskrim Selaku Penyidik : AKPSUWARTO, S.H., M.H., yang ditujukan kepada H.
agar anak Para Tergugat dapat dimasukkanmenjadi anggota Kepolisian RI, selanjutnya oleh karena anak Para Tergugat tidak berhasilmasuk menjadi anggota Kepolisian RI maka Penggugat bermaksud mengembalikan uangsebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut kepada Para Tergugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hubungan hukum yang menjadi dasargugatan a quo sebagaimana telah diuraikan di atas berkaitan erat dengan ketentuan Pasal1338 KUH Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak selaku
pembatasan yang berbunyi sebagai berikut :Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undangundang, ataubila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum ;Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan gugatan dalamperkara a quo, maksud Para Tergugat menitipkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empatpuluh juta rupiah) tersebut kepada Penggugat adalah supaya anak Para Tergugat berhasildimasukkan menjadi anggota Kepolisian RI karena Penggugat adalah selaku
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur Utama PT. NUSANTARA RAGA WISATA vs ERNEST IBRAHIM PALENDENG, selaku Direktur PT.MUTIARA SULAWESI
,Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2013 ;Pemohon Kasasi juga sebagai Termohon Kasasi II dahuluTergugat/Pembanding;melawanERNEST IBRAHIM PALENDENG, selaku DirekturPT.MUTIARA SULAWESI, beralamat di Asrama BS., RT. 006/RW.010., Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati,Kotamadya Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili olehkuasanya MISBAHUL MUNIR SIDQON, S.H.
Bahwa, Penggugat selaku Direktur PT.
Bahwa kemudian Penggugat selaku Direktur PT.
Notaris di Depok";"Bahwa Penggugat selaku Direktur PT. Mutiara Sulawesi telah membayarsebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan sisa harga penjualandan pembelian sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) akan dilunasi 60(enam puluh) hari;*Bahwa kemudian Penggugat selaku Direktur Utama PT.
NUSANTARA RAGA WISATA dan Pemohon Kasasi II:ERNEST IBRAHIM PALENDENG, selaku Direktur PT.
169 — 43
- Harris Riau selaku Penggugat- Sunarjo Sensen Hendaryo selaku Tergugat- Presiden RI cq Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN RI cq Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten selaku Turut Tergugat
125 — 150
Perdata-RUSMIATI selaku Ahli Waris dari (Alm) RUSMINAH
PUTUSANNomor : 46/Pdt G/2014/PN Cbi.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara antaraRUSMIATI selaku Ahli Waris dari (Alm) RUSMINAH ; dalam hal ini dikuasakankepada Hendri Jayadi, SH MH, Lonna Yohanes, SHMuhamamad Hasbi, SH, dan Winfo N.B Silitonga, SH paraAdvokat pada Hendri J Pandiangan & Partner Law Office,berkedudukan dan berkantor di
ne ene nee ne eneSetelah mempelajari berkas perkara dan membaca suratsurat sehubungandengan perkara ini,Setelah memeriksa suratsurat bukti dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tertanggal 21Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawahregister No. 46 /Pdt G/2014/PN Cbn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugatpada pokoknya sebagai berikut : 1 Bahwa Almarhumah RUSMINAH adalah selaku
tersebut harus turut sebagai pihakTergugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.2438.K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa gugatan harus dinyatakan tidakdapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat)dalam perkara;51e Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Siti Maryani, saksi Mahfudin, danberdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2014 serta bukti TKI/PR14 berupa surat pernyataan beli tanah sementara sebelum diaktakanantara Penggugat, Acu dan Mirah selaku
P, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, LILIK SUGIHARTONO, SH., danYULIANA, SH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkandi muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Desember2014 oleh AGUSTINA DYAH. P, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, LILIKSUGIHARTONO, SH., dan ISTIQOMAH BERAWI, SH. MH, masingmasingsebagai Hakim Anggota Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUKIRNO,S.IP.
89 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sutisna, selaku Ketua, Jopi Sulistio, S.E., selaku Bendahara dan Cut Elvina, S.H., M.M., selaku Sekretaris VS AZIS ZAENAL, dkk.
Sutisna, selaku Ketua, Jopi Sulistio, S.E., selakuBendahara dan Cut Elvina, S.H., M.M., selaku Sekretarisberkedudukan di Bintaro Trade Centre Rotunda Lantai Il,Pusat Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor VII KotaTangerang Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepadaSabar M.
42 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUKHTAR, ; IBU DEWI SELAKU PEMILIK PO. MUTIARA LAUNDRY,
Advokat berkantor diJalan Rahmadsyah No.446 C/2, Medan, berdasarkan SuratKuasa Khusus bertanggal 25 Nopember 2008;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanIBU DEWI SELAKU PEMILIK PO. MUTIARA LAUNDRY,beralamat di Jalan M. Yakub Lubis (Bandar Khalifah) No. 43Dusun Kenanga Desa Bandar Khalifah Kecamatan Sei Tuan,Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepadaPoster Sitorus, SH.
87 — 12
Hermawatiselaku Penggugat MELAWANHj.Kasse binti Mansure, Dkk
P UTUS ANNomor : 05/Pdt.G/2016/PN.Sdr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan antara :Hermawati, Umur + 43 tahun, Agama Islam,Pekerjaan URT, bertempattinggal Aneka Elok Blok D.8/3,Kelurahan Penggilingan , KecamatanCakung , Jakarta Timur, selaku Penggugat .Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada A G U S ,SH Advokat/Pengacara , beralamat dan
Husnah binti Mustafa , Umur + 35 tahun ,Pekerjaan Urusan RumahTangga,Agama Islam , bertempat tinggal di Jalan Poros PangkajeneRappang, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten SidenrengRappang, Provinsi Sulawesi Selatan ,selaku Tergugat Il ;3. Lanamma ,Umur + 40 tahun ,Pekerjaan Tani,Agama Islam , bertempattinggal di Jalan Poros Pangkajene Rappang, Desa Kanie, KecamatanMaritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi SulawesiSelatan ,selaku Tergugat Ill;4.
Nanang, Umur + 39 tahun ,Pekerjaan Urusan Rumah Tangga,AgamaIslam , bertempat tinggal di Jalan Poros Pangkajene Rappang, DesaKanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,Provinsi Sulawesi Selatan selaku Tergugat V ;Selanjutnya disebut pula sebagai Para TergugatPara Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muh. Nasir, SH.
yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad YaniLorong 2 Nomor 29 Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan MaritengngaEKabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal22 Maret 2016;DANDrs.H.Tajuddin bin Posi,Umur + 72 tahun ,Pekerjaan Dosen Tetapyayasan sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP)Muhammadiah Sidenreng Rappang ,Agama Islam , bertempat tinggal diJalan Poros Pangkajene Rappang, Desa Kanie, Kecamatan Maritengngae,Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan , selaku
3.QUINTIN KURNIA DIKARA, selaku Komisaris PT. Wahana Petranusa dan selaku pribadi
4.FERDIAL IRVING KERTAPATI IRZAL, selaku Penanggung Hutang atau Pemberian Jaminan Pribadi,
5.PT. PETROVINA BARA, selaku Penanggung Perusahaan
Turut Tergugat:
5.DEDY PRAMONO, S.H, M.Kn, selaku Notaris
6.BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H, M.Kn, selaku Notaris
243 — 37
IRZAL CHANIAGO selaku Direktur PT. Wahana Petranusa dan selaku pribadi
3.QUINTIN KURNIA DIKARA, selaku Komisaris PT. Wahana Petranusa dan selaku pribadi
4.FERDIAL IRVING KERTAPATI IRZAL, selaku Penanggung Hutang atau Pemberian Jaminan Pribadi,
5.PT. PETROVINA BARA, selaku Penanggung Perusahaan
Turut Tergugat:
5.DEDY PRAMONO, S.H, M.Kn, selaku Notaris
6.BAYU RUSHADIAN HUTAMA, S.H, M.Kn, selaku Notaris
88 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
CHRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur Utama PTNUSANTARA RAGA WISATA VS ERNEST IBRAHIM PALENDENG, selaku Direktur PTMUTIARA SULAWESI
PUTUSANNomor 788 PK/Pdt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:CHRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur Utama PTNUSANTARA RAGA WISATA, bertempat tinggal di Grana MIPLantai 3, Jalan Rumah Sakit Mata Aini Kav.
BC1, KelurahanKaret, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan:Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi jugaTermohon Kasasi II/Tergugat/Pembanding;LawanERNEST IBRAHIM PALENDENG, selaku Direktur PTMUTIARA SULAWESI, bertempat tinggal di Asrama BS, RT006, RW 010, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, KotaJakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.
tersebut dilakukanPengecekan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan sertifikatsertifikat dimaksud dinyatakan sah dan sesuai dengan buku tanah yang adayang dilakukan pada saat jual beli di hadapan PPAT (Pejabat Pembuat AktaTanah);Bahwa kemudian Penggugat selaku Direktur PT Mutiara Sulawesi melunasisisa pembayaran/pembelian ke2 (dua) bidang tanah tersebut sebesarHalaman 2 dari 18 Hal.
Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :CHRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur Utama PT NUSANTARARAGA WISATA dan Pemohon Kasasi II: ERNEST IBRAHIM PALENDENG,selaku Direktur PT MUTIARA SULAWESI, tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ditetapbkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribuHalaman 15 dari 18 Hal. Put.
Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: CHRISTOFORUS RICHARD, selaku Direktur Utama PTNUSANTARA RAGA WISATA, tersebut tidak dapat diterima;2.
70 — 5
-NERAWATI selaku Penggugatlawan-DENY KRISTIANTO sebagai Tergugat
Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugathadir Kuasanya sedangkan Tergugat tidak hadir tanoa suatu alasan yang sahdan tidak pula menyuruh orang lain selaku kuasanya, untuk menghadapdipersidangan, walaupun ia telah dipanggil berturutturut secara sahsebagaimana risalah panggilan Tanggal 16 Februari 2017 dan Tanggal 24Februari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berturutturut tidak datangmenghadap
57 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO tersebut ;
LINGGA WULANDARI selaku Pengampu EDDY SUSANTO, karyawan SHOWROOM & SERVICE CENTRE SEIKO vs SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO
PUTUSANNo. 613 K/Pdt.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat Kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:LINGGA WULANDARI selaku Pengampu EDDY SUSANTO,karyawan SHOWROOM & SERVICE CENTRE SEIKO, bertempattinggal di Jalan Pesapen Selatan No. 50 Surabaya/Jalan Kranggan V/11Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Apriady E.
Sitinjak, S.H. & Partners beralamat di JalanSimorejosari BX/47 Surabaya;Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;melawan:SUDJANA HADI selaku Pemilik SHOWROOM & SERVICE SEIKO,beralamat di Jalan Tunjungan No. 98100 Surabaya, dalam hal inimemberi kuasa kepada J. Elen Machdalena, S.H., M.H., dan R. AbdoelLatief, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara J.
berbunyisebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat tersebut Majelis Hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa berdasarkan bukti T28 sampai dengan T36 menunjukkan gajiPenggugat sudah dibayar selama satu tahun yaitu sejak bulan Agustus 2007 sampaidengan bulan Juli 2008, dan diakui kebenarannya oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan bukti P13 menunjukkan Penggugat sampai dengan saatini masih dalam keadaan tidak sadarkan diri, hal ini diperkuat dengan adanyapenetapan Lingga Wulandari Nyoto selaku
Pemohon Kasasi II:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasanalasantersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 30 UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapatMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dariPemohon Kasasi I : LINGGA WULANDARI selaku
Pengampu EDDY SUSANTO danmembatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya No. 220/G/2011/PHISby tanggal 4 April 2012 serta Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkandibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwaputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauUndangUndang, maka permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II:SUDJANA HADI selaku
87 — 33
SYAHFROELLAH RASYID Selaku PARA PENGGUGATMELAWAN :- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Selaku TERGUGAT
Penggugat telah kadaluwarsa( Verjaring) :1 Bahwa alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalausertipikat obyek perkara telah beralih kepada ke atas nama Ng.PENGKY WIJAYA pada tanggal 13 Juli 2010 setelah diberitahu oleh H.ISHAK ZAINUDDIN adalah alasan yang tidak berdasar dimanaperalihan yang berdasar peraturan berlaku telah dilakukan Tergugat padatahun 2009 dan juga sertipikat dimaksud telah diperkarakan diPengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2001 oleh Para Penggugatdalam perkara ini (selaku
Hal manayang menjadi obyek gugatan pada intinya adalah proses peralihansertifikat, dimana Para Penggugat mendalilkan selaku pemilik atastanah obyek sengketa dalam perkara perdata dengan HanfreyGoritman, dan dilain pihak atas tanah obyek sengketa telah beralihkepada orang lain, adapun kapasitas Kepala Kantor Pertanahan(Tergugat) adalah sebagai instansi yang mencatat peralihan(derivative) tersebut berdasarkan ketentuan yangBahwa yang menjadi dasar gugatan Para Penggugat dalam perkara iniintinya adalah
Syafruddin Zainuddin (selaku PPAT) beralih kepadaHANFREYGORITMAN ;= Terbit..c. cs ssvus an ke halaman 14Terbit sertipikat pengganti blangko baru, tanggal penerbitan 30November 2000, Blangko Sertipikat Nomor Seri750088 ;Pencatatan perkara Nomor : 234/Pdt.G/2001/PN.Mks.
NANI TRIWAHYUNIadalah tidak berdasar dan perlu dipertanyakan, apakahPara Penggugat dalam Kapasitasnya selaku pemohonEksekusi atas obyek sengketa berdasarkan putusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung RepubhkIndonesia Nomor: 680/PDT/ 2008 telah memberitahuKepala Kantor Pertanahan Kota Makassar?
Ishak Zainuddinadalah alasanyang tidak berdasar di mana peralihan yang berdasar peraturan berlakutelah dilakukan Tergugat pada tahun 2009 dan juga sertipikat dimaksudtelah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makassar sejak tahun 2001 olehPara Penggugat dalam perkara ini (selaku Para Penggugat pada perkaraperdata dengan Hanfrey Goritman) sehingga jelas sudah tahu keberatansertipikat in casu sejak tahun 2001, sehingga merupakan trik Penggugatuntuk terlepas dari Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986