Ditemukan 2675953 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Peraturan pemerintah Pemerintah daerah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 13-07-2021 — Putus : 04-10-2021 — Upload : 12-10-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 4 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
1.M. LUKBER LIANTAMA, SH.,MH
2.YOPHI MISDAYANA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD SAMAN,SP.,MSI Bin YUSUP
114 — 0
  • 1 (satu) lembar copy sesuai asli Ringkasan Kontrak Dinas Pertanian dan Peternakan Pemerintah Kabupaten Banyuasin,tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani M.Saman,SP.M.Si (Selaku PPK).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 09 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 5.200 Ha tanggal 07 April 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Surat Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/687/Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 07 April 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap I (70%).
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli surat Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulutura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 520/879/SAPRAS/Dis-PTPH/XI/2016 Tanggal 26 November 2016 perihal Pencairan dana Bantuan Pemerintah.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 (Tahap II 30%) dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Verfikasi YUHENDRA AUGUTULIANTINY,ST.
  • 1 (Satu) lembar copy sesuai asli Ceklist Bantuan Pemerintah Tahun 2016 dalam kegiatan pengembangan Irigasi Rawa Seluas 3.611 Ha tanggal 24 November 2016 yang ditandatangani ketua Tim Teknis CAHYONO,SP.
  • 1 (Satu) Lembar copy sesuai asli Dinas Pertanian dan Peternakan pemerintah kabupaten banyuasin Nomor : 521/ /Pertanak-Sarpras/2016 tanggal 24 November 2016 perihal Permohonan Pencairan Dana Bantuan Pemerintah Tahap II (30%).
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 187/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Sabran bin Nasrudin
2.Nisdawati binti Tawaka
20 — 8
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 134/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.RAMADAN BIN Hi. HALI
2.MARLINA BINTI ADIP
18 — 8
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Putus : 13-11-2014 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 200/Pid.Sus/2014/PN.Mad
Tanggal 13 Nopember 2014 — SIMUN bin SOMOREJO
25 — 6
  • Menyatakan terdakwa SIMUN bin SOMOREJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;
    Kapten Tendean No.22 Rt.23/09Kelurahan Demangan Kecamatan Taman, Kota Madiun atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriMadiun, telah melakukan penyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yangdisubsidi pemerintah. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Bahwa terdakwa yang pekerjaan sehariharinya adalah berjualan gas LPGdan servis kompor gas yang dilakukan dirumahnya JI.
    Dan Begitumendapat kiriman LPG tersebut, terdakwa memulai melakukan pemindahantabung gas LPG isi 3 kg yang disubsidi pemerintah kedalam tabung gas LPG isi 12kg dengan cara menyediakan alatalat.
    Bahwa setelah selesai melakukanpengisian gas dari tabung isi 3 kg yang mendapat subsidi pemerintah ketabung isi12 kg selanjutnya terdakwa menjual tabung isi 12 kg kepada konsumen yangmenghendaki dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 30.000,setiap tabungnya dengan perincian terdakwa membeli gas LPG 3kg sehargaRp.14.500, kemudian melakukan pemindahan tiap tabung 12 kg sejumlah 4tabung 3 kg seharga Rp. 65.000,00.
    Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam subsidibahan bakar yang tepat sasaran ;Halhal yang meringankan : 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;3.
    Menyatakan terdakwa SIMUN bin SOMOREJO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukanpenyalahgunaan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah ;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SIMUN binSOMOREJO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan dendaRp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua)bulan;3.
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 192/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Muhdar Bin Hakimi,
2.Suriani binti Taslima
15 — 15
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Umum Penghinaan
Register : 17-03-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 11/PID.B/2015/PN.SKL
Tanggal 19 Mei 2015 — -ERIK GINTING Bin DAULAT GINTING,; YASIR ARAFAT WIRATNO Bin EDI HARTONO,;
63 — 10
  • Menyatakan Terdakwa.1.ERIK GINTING Bin DAULAT GINTING dan Terdakwa.2.YASIR ARAFAT WIRATNO Bin EDI HARTONO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAH YANG DISUBSIDI PEMERINTAH;
    Menyatakan Terdakwa I Erik Ginting Bin Daulat Ginting dan Terdakwa II YasirArafat Wiratno Bin Edi Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.2.
    Yasir Arafat Wiratno Bin Edi Hartonopada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Januari 2015 bertempat di jalan umum Medan Subulussalam Desa LaeIkan Kecamatan Penanggalan Pemko Subulussalam atau setidaktidaknya pada suatu tempat atautempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenangmemeriksa dan mengadilinya telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan bakarminyak yang disubsidi pemerintah
    ARMADA Bin ABDULLAH:e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah menyalahgunakanpengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yangtidak dilengkapi dokumen yang sah yang dilakukan oleh terdakwa Erik Ginting BinDaulat Ginting dan terdakwa Yaser Arafat;e Bahwa seharusnya untuk mengangkut minyak solar harus dilengkapi dokumenyang sah yang dikeluarkan oleh Pertamina;e Bahwa dokumen yang dimiliki Terdakwaterdakwa tidak sesuai dengan minyakyang diangkut;e Bahwa saksi adalah
    SUYUD;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai menyalahgunakanpengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang tidakdilengkapi dokumen yang sah yang dilakukan oleh terdakwa Erik Ginting Bin DaulatGinting dan terdakwa Yaser Arafat;e Bahwa seharusnya untuk mengangkut minyak solar harus dilengkapi dokumen yang sahyang dikeluarkan oleh Pertamina;Bahwa saksi merupakan anggota polisi yang melakukan penagkapan atas paraterdakwa bersama sama dengan saksi
    Sedangkan yang dimaksud denganbahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (jenis bahan bakar Minyak tertentu) adalah bahanbakar minyak dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu;Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi Armada danSaksi Suhendra (anggota Kepolisian Aceh Singkil) melakukan pemeriksaan dan penangkapanterhadap mobil Truck tangki BK 8131 CP yang sedang mengangkut bahan bakar minyak jenisBio Solar dari Medan menuju Meulaboh
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PA PARIGI Nomor 132/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 8 Agustus 2018 — Pemohon:
1.TA ARIN BIN HAMULI
2.ARNIA BINTI JAYADI
15 — 6
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631 PK/PDT/2015
Tanggal 29 Maret 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT cq DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI cq BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI VS LANIH binti MANAN dan H. SUDIRJA bin MANAN, dkk
112 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT cq DEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI cq BALAI PENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMENPERTANIAN REPUBLIK INDONESIA cq KANTOR WILAYAHDEPARTEMEN PERTANIAN PROVINSI JAWA BARAT cqDEPARTEMEN PERTANIAN KABUPATEN BEKASI cq BALAIPENELITIAN BENIH KABUPATEN BEKASI VS LANIH binti MANAN dan H. SUDIRJA bin MANAN, dkk
    Romli/Rodiah;Untuk selanjutnya disebut sebagai tanah sawah objek sengketa;Bahwa pada sekitar tahun 1975 saudara tiri Penggugat yaitu Tergugat telah datang kerumah Penggugat dan menyatakan maksud kedatanganyaitu hendak meminjam tanah sawah obyek milik Penggugat (tanah sawahobjek sengketa) guna dipinjamkan kepada Tergugat V untuk dijadikansebagai lahan penelitian benih padi dan untuk itu Penggugat akanmendapatkan uang sewa dari Pemerintah;Bahwa oleh karena untuk kepentingan Pemerintah yang dalam hal
    Bahwa penanganan perkara dari tingkat pertama di Pengadilan NegeriBekasi sampai dengan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung telah dilakukanoleh Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.Berdasarkan Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Nomor520/8939/DPPK, tanggal 28 November 2014 perihal PenyerahanPenanganan Perkara Perdata, selanjutnya penyelesaian perkara tersebutditangani oleh Kementerian Pertanian.3.
    Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 TahunHalaman 38 dari 50 hal. Put. Nomor 631 PK/Pdt/20152014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam hal inikedudukan Pemohon PK (Kementerian Pertanian) selaku PenggunaBarang Milik Negara, sedangkan Kementerian Keuangan selakuPengelola Barang Milik Negara.
    Barang milik pihak ketiga yang dikuasai olen Negara/Daerah yangdiperlukan untuk penyelenggaraan tugas Pemerintah;Bahwa Kuasa Pengguna Barang milik Negara berwenang dan bertanggungjawab mengamankan barang milik Negara yang berada dalampenguasaannya. Hal ini sesuai Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf ePeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 jo.
    Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah.
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 21-10-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PA MALANG Nomor 1898/Pdt.G/2013/PA.Mlg
Tanggal 9 Januari 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
9 — 3
  • Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan Agama Malang tahun 2013 untuk membayar biaya perkara Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah).
    Membebankan kepada Pemerintah melalui DIPA Pengadilan AgamaMalang tahun 2013 untuk membayar biaya perkara Penggugat sebesarRp. 300.000, (Tiga ratus ribu rupiah).Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2014 M bertepatan dengan tanggal7 Rabiulawal 1435 H, oleh kami H. MUH. DJAMIL, S.H sebagai KetuaMajelis, H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.dan Dra. Hj. MASNAH ALI masingmasingsebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-06-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1079 K/Pdt/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANWIL DJKN SULAWESI UTARA TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO lawan MIEKE MANUS dan RUDY TJIA, DK
107 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon KasasiPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANWIL DJKN SULAWESI UTARATENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADO, tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANWIL DJKN SULAWESI UTARA TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MANADOlawanMIEKE MANUSdanRUDY TJIA, DK
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL, Cq.
    obyek hak tanggungan tetapiadalah milik/property BPPN dibeli dari Lientje Wangania yangmemperolehnya dengan cara membeli dari suami Termohon Kasasidihadapan PPAT sehingga Termohon Kasasi tidak berhak atas sisapenjualan sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 50 maupunSertifikat Hak Milik Nomor 49 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 130;Menimbang, bahwaberdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PEMERINTAH
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Permohonan
Register : 27-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 28-05-2021
Putusan PN SANGATTA Nomor 29/Pdt.P/2020/PN Sgt
Tanggal 19 Maret 2020 — -Veronikawaty Manalu
38 — 10
  • No : 1218-LT-16062011-0173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon Veronika Wati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu;3.
    Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama pada AktaKelahiran, KTP yang di terbitkan olen Pemerintah Kabupaten SerdangBedagai;Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Pat.P/2020/PN Sgt2.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu .diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu;3.
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011,KTPdengan Nomor NIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah SerdangBedagai tanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu, diperbaiki dan di ubah menjadi nama Veronikawaty Manalu,adalah sah dan patut untuk dikabulkan;Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 29/Padt.P/2020/PN SgtMenimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua)dikabulkan dimana berkaitan
    No : 1218LT160620110173 yang diterbitkanPemerintah Serdang Bedagai tanggal 16 Juni 2011, KTP dengan NomorNIK: 1218154712960002 yang diterbitkan Pemerintah Serdang Bedagaitanggal 26 Maret 2013 yang semula tertulis nama Pemohon VeronikaWati Manalu diperbaiki dan di ubah menjadi nama VeronikawatyManalu:3.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Kepegawaian
Register : 15-03-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 27-06-2018
Putusan PTUN JAMBI Nomor 8/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Juni 2018 — ZULKIFLI.S.Pd.M.Si VS BUPATI TEBO
128 — 73
  • Menyatakan batal Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/21/BKPSDM Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tanggal 31 Januari 2018 Nomor urut 1 (satu) atas nama Zulkifli, S.Pd.;4.
    (Job Fit) JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
    T. 6)12 Bahwa setelah menjalani beberapa tahapan proses dan prosedur sebagaimanayang di perintahkan dan di atur dalam perundangundangan yang berlaku, dansetelah mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Komisi Aparatur SipilNegara, selanjutnya Bupati Tebo sebagai Pejabat Pembina Kepagawaian (PPK)Pemerintah Kabupaten Tebo mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.22/21/BKPSDM Tanggal 31 Januari 2018 Tetang Mutasi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
    /12/2017Tanggal 19 Desember 2017 Tentang Rencana Pelaksanaan Evaluasi danPenilaian Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Panitia SeleksiJabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo,Provinsi Jambi mengadakan Rapat Pleno membahas Uji Kesesuaian (JobFit) JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.Bahwa pelaksanaan evaluasi dan penilaian Kinerja JPT Pratama melaluiUji Kesesuaian (Job Fit) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi JabatanPimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah
    Kabupaten Tebo,sebagaimana yang di atur dalam Undangundang Nomor : 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor: 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap akhir tahunanggaran, akan dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja oleh Tim PenilaianKinerja Organisasi Perangkat Daerah bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama(JPTP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.Bahwa salah satu Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah KabupatenTebo yang
    Kabupaten Tebo mengeluarkan Keputusan Nomor : 821.22/21/BKPSDM Tanggal 31 Januari 2018 Tetang Mutasi Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Putus : 03-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 430/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 3 September 2015 — JI SAN LING melawan TIO FEIRDIJONO SOENTIONO
16 — 1
  • Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada tanggal 23 Agustus 1994 pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 811/WNI/1994, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1994, putus karena perceraian ;- 4.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan turunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)
    surat bukti :TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal : 25 Mei2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor :430/Pdt.G/2015/PN.Sby terdaftar tanggal : 25 Mei 2015, telah mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut : 20222 2n nono nen1.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya, dihadapan pemuka agama Katholik pada tanggal 18 Agustus 1994 dan tercatatpada pada KantorPencatatan Sipil Pemerintah
    Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat padatanggal 23 Agustus 1994 pada Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah KotamdyaDaerah Tingkat Il Surabaya sebagaimana tercantum dalam Kutipan AktaPerkawinan Nomor 811/WNI/1994, diterbitkan tanggal 23 Agustus 1994, PUTUSKARENA PERCERAIAN 302 222 n 2 nnn nnn nnn nnn cece nce ncn en cece3.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkanturunan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KantorDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surabaya untukdicatat dalam daftar buku register perceraian yang berlaku;4. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, maka mohon Putusan yangseadiladilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Ex Aequo et Bono).
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Perumahan
Register : 15-05-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 01-11-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 7 Oktober 2013 — IR.BATARA GIRSANG VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
130 — 63
  • Menyatakan batal Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 028/3548 tertanggal 29 April 2013 Perihal Pengosongan Aset Milik Pemprovsu yang ditandatangani oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pertanahan dan Aset, Selaku Ketua Tim Penertiban Aset, Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi ;-------------------------------------------------3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 028/3548 tertanggal 29 April 2013 Perihal Pengosongan Aset Milik Pemprovsu yang ditandatangani oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pertanahan dan Aset, Selaku Ketua Tim Penertiban Aset, Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi ;----------------------4. Menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 48/G.
    /PEN/2013/PTUN.MDN tanggal 27 Mei 2013, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Sekretariat Daerah Provinsi Nomor : 028/3548 tertanggal 29 April 2013 Perihal Pengosongan Aset Milik Pemprovsu yang ditandatangani oleh Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pertanahan dan Aset, Selaku Ketua Tim Penertiban Aset, Atas Nama Gubernur Sumatera Utara Sekretaris Daerah Provinsi ;-------------------------------------------------5.
    BATARA GIRSANG MM : Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil,Pemerintah Provinsi Sumatera UtaraDinasPerkebunan Provinsi Sumatera Utara,bertempat tinggal di Jalan Teldan No. 15 (d/h.No. 11) Kelurahan Desa Pasar Merah Barat,Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, ProvinsiSumatera Utara, memberikan kuasa hukumkepada : 1.
    Bahwa perkenankanlah Penggugat mengemukakan beberapaPasal dari Peraturan Pemerintah R.I.
    Peraturan Pemerintah R.I. No. 40 tahun 1994 TentangRUMAH NEGARA Pasal 1 ayat (5), (6) dan (7); Pasal 7;Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) ; Pasal 10 ayat (1) yang telahdiuraikan Penggugat diatas;b. Surat Tergugat No.012.058 K tanggal 08022006 tentangPengalihan Status Rumah Pemerintah Provinsi SumateraUtara Golongan II menjadi Golongan Ill;c. SURAT PENUNJUKAN MENEMPATI RUMAH PEMPROPSU(berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No.40 Tahun 1994dan Perda.
    Asrama Kompleks DinasPerkebunan Nomor 124 C, 124E s/d 124R, KelurahanCinta Damai Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan4316.Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I. No. 40 Tahun 1994 TentangRumah Negara, selanjutnya disebut ............ (Bukti P16);17. Foto Copy Peraturan Pemerintah R.I. No. 31 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah R.I. No. 40 Tahun1994 Tentang Rumah Negara, selanjutnya disebutscccuseusecussusecreussersvreuiesausussvsecereereeseeaen (Bukti P17) ;18.
    (Bukti P18) ;19.Foto Copy Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat SumateraUtara Nomor: 13 Tahun 1985 tentang penjualan rumahGolongan Ill milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat Sumatera Utara, tanggal 2 Maret 1985, selanjutnya disebutsccuuscusevaueussesevareussersvaueuisusevrentevsssretees (Bukti P19) ;20. Foto...4420.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 28-03-2023 — Putus : 10-08-2023 — Upload : 11-09-2023
Putusan PN KEPANJEN Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Kpn
Tanggal 10 Agustus 2023 — Penggugat melawan Tergugat
47 — 35

  • M E N G A D I L I :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan Perkawinan antara PENGGUGAT (JULIANI) dengan TERGUGAT (ANDY PRASETYO) Sebagaimana yang dimaksud Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 357-KW-08032022-0008 tertanggal 08 Maret 2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah kota Surabaya, Putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya;
    3. Memerintahkan kepada
    Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pemerintah kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara penggugat dan tergugat;
  • Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan perceraian PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan
    dan Pencatatan Sipil pemerintah kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan Akta Perceraiannya;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo yang sampai saat ini ditaksir seluruhnya sebesar Rp. 1.186.000,00 (satu juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 28-03-2024 — Upload : 01-04-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Tnn
Tanggal 28 Maret 2024 — Penggugat:
Mike Yuliana Sumolang
Tergugat:
1.Marthen Pongilatan
2.Sam Supit
3.Ahli Waris dari Margaretha Pongilatan Laura Supit
4.Jhon Kodongan
5.Pimpinan Gereja GPDI Jemaat Berea Raranon
6.Gleni Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
7.Ivone Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
8.David Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
9.Charles Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
10.Yosy Londah
Turut Tergugat:
Pemerintah
27 — 0
  • Penggugat:
    Mike Yuliana Sumolang
    Tergugat:
    1.Marthen Pongilatan
    2.Sam Supit
    3.Ahli Waris dari Margaretha Pongilatan Laura Supit
    4.Jhon Kodongan
    5.Pimpinan Gereja GPDI Jemaat Berea Raranon
    6.Gleni Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    7.Ivone Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    8.David Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    9.Charles Londah Ahli Waris dari Almarhum Frans Londah
    10.Yosy Londah
    Turut Tergugat:
    Pemerintah
    Provinsi Sulawesi Utara Cq Pemerintah Kabupaten Minahasa Cq Pemerintah Kecamatan Langowan Barat Cq Hukum Tua Desa Raranon
Pengadilan PA PARIGI Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 09-07-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA PARIGI Nomor 178/Pdt.P/2018/PA.Prgi
Tanggal 15 Agustus 2018 — Pemohon:
1.Nak an Bin Rulai
2.Ulfian Binti Hakim
19 — 4
    1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, gugur;
    2. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong tahun 2018 sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu);
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 25-01-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN MEDAN Nomor 48/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 13 September 2018 — Penggugat:
RANDOLPH LATUMAHINA
Tergugat:
1.Pemerintah Kota Medan
2.Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan
Turut Tergugat:
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
145 — 57

  • M E N G A D I L I :

    Dalam Eksepsi:

    1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum serta mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Sasana Mitra Lestari Nomor : 556.4/15321, NOMOR : 01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
  • Menghukum Tergugat I untuk melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Sasana Mitra Lestari Nomor : 556.4/15321, NOMOR : 01/SMILE/2003 tanggal 27 Agustus 2003;
  • Menyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Pemerintah kota Medan) kepada Penggugat yang terletak dijalan Jend.
    seluruh pembayaran kewajiban yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 1.590.812.500 (satu milyar lima ratus Sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) tersebut adalah sah dan berdasarkan hukum sebagai bentuk pemenuhan prestasi sesuai dengan perjanjian kerjasama tentang pembangunan dan pengelolaan Dunia Wunderbar Medan antara Pemerintah kota Medan dengan PT.
    Penggugat:
    RANDOLPH LATUMAHINA
    Tergugat:
    1.Pemerintah Kota Medan
    2.Dinas Tata Ruang Dan Tata Bangunan Kota Medan
    Turut Tergugat:
    Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 24-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN SURABAYA Nomor 189/Pdt.Bth/2021/PN Sby
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
SUHAYUN HAMDARTO
Tergugat:
THE HERI SANTOSO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) AMBON
2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
78 — 34
  • Penggugat:
    SUHAYUN HAMDARTO
    Tergugat:
    THE HERI SANTOSO
    Turut Tergugat:
    1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI KEUANGAN RI di JAKARTA Cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) AMBON
    2.PEMERINTAH RI Cq MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL MALUKU Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON
Pengadilan PT MATARAM Perdata
Register : 29-11-2023 — Putus : 03-01-2024 — Upload : 03-01-2024
Putusan PT MATARAM Nomor 204/PDT/2023/PT MTR
Tanggal 3 Januari 2024 —
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Mataram
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
Terbanding/Turut Tergugat I : DPRD Kabupaten Lombok Barat
Terbanding/Turut Tergugat II : Abdillah alias Bedul
Terbanding/Turut Tergugat III : Mustilkar
Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN/ATR Kota Mataram
51 — 40

  • Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Kota Mataram
    Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
    Terbanding/Turut Tergugat I : DPRD Kabupaten Lombok Barat
    Terbanding/Turut Tergugat II : Abdillah alias Bedul
    Terbanding/Turut Tergugat III : Mustilkar
    Terbanding/Turut Tergugat IV : BPN/ATR Kota Mataram