Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Persaingan usaha Izin usaha Usaha ilegal Usaha pertambangan
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 08-12-2017 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 30 April 2018 — Penuntut Umum:
1.SUPINTO PRIYONO, SH
2.BAMBANG NURDYANTORO, SH
3.A. SAIFULLAH, SH
4.I PUTU KISNU GUPTA, SH
5.NOVA AULIA PAGAR ALAM, SH
Terdakwa:
ANDI IVAN WITTIRI, SE
103 — 37
  • Laporan Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2010 KSP Prima Sejahtera.
  • Laporan Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2011 KSP Prima Sejahtera.
  • Laporan Neraca dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha Tahun 2012 KSP Prima Sejahtera.
  • Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Tahun Buku 2010 Rapat Anggota Tahunan Jumat, 20 Juli 2011 KSP Zam-zam.
  • Sehubungan dengan adanya pemberian pinjaman/pembiayaan dari lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (LPDB-KUMKM) sebesar Rp. 10.000.000.000,- maka dana tersebut akan kami salurkan kepada UMK sebanyak 840 UMK, sesuai dengan daftar definitif dan penyaluran tersebut diperkirakan akan menciptakan lapangan usaha baru dan/atau tenaga kerja sebanyak kurang lebih sebanyak...
  1. Bersedia menjamin kelancaran angsuran pinjaman.
  2. 1 (Satu) rangkap Copy Surat dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Nomor : 485/SP3/LPDB/2012, Tanggal 23 Oktober 2012, Perihal : Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip (SP3).
  3. 1 (Satu) lembar Copy Surat dari KSP Prima Sejahtera Nomor : 051/ADM/KSP-PS/SKG/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012, Perihal : Permohonan Pencairan.
  4. 1 (Satu) rangkap Copy Laporan Neraca Keuangan dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha KSP Prima Sejahtera Per Tanggal 1 Januai 2011 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2011.
  5. 1 (Satu) rangkap Copy Laporan Neraca Keuangan dan Perhitungan Sisa Hasil Usaha KSP Prima Sejahtera Per Tanggal 1 Januai 2012 sampai dengan Tanggal 31 Juli 2012.
  6. Buku Panduan Temu Mitra Regional LPDB-KUMKM 2013 dari Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (LPDB-KUMKM) Tanggal 18-19 April 2013.
  7. Laporan Bulanan KSP Prima Sejahtera Sengkang Periode Bulan Desember 2012.
  8. 1 (Satu) Keping CD Prosedur Pinjaman Dana Bergulir Kepada LPDB Peran Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia.
    Terdiri dari :1 (Satu) Lembar Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :503/519/KPT Tanggal 13 Juli 2011 Tentang Izin Usaha Kepada AndiIvan Wittiri, SE.
    Memperoleh SHU (sisa hasil usaha) yang positif dalam 1 (satu) tahunterakhir;f.
    Terdiri dari :Halaman 131 Putusan Nomor 129/Pid.Sus.Tpk/2017/PN MakassarPele1 (Satu) Lembar Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :503/519/KPT Tanggal 13 Juli 2011 Tentang Izin Usaha Kepada AndiIvan Wittiri, SE.
    Terdiri dari: 1 (Satu) Lembar Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :503/519/KPT Tanggal 13 Juli 2011 Tentang Izin Usaha Kepada AndiIvan Wittiri, SE.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 17-04-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 18/G/2018/PTUN.PBR
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penggugat:
PT BARA PRIMA PRATAMA dalam hal ini diwakili oleh ALEXANDER F H ROEMOKOY dan EDHY SUPRIYONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI RIAU
188 — 121
  • MENGADILI :

    DALAM PENUNDAAN:

    - Menolak Permohonan Penundaan Daya Berlakunya Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01 tentang Pengakhiran Izin Usaha

    Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017;

    3.

    Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Riau Nomor: 503/DPMPTSP/IZIN-ESDM/01, tentang Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral Dan Batubara di Propinsi Riau yang diterbitkan pada tanggal 30 Januari 2017;

    4.

    Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakimanbagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara....Halaman 11 dari 109 halaman Putusan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PBR.IV.Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 10 UU Tentang PTUN tersebut, jugadisebutkan bahwa:Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalambidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdatadengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupundi daerah, sebagai akibat dikeluarkannya
    Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;b. Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan denganasasasas umum pemerintahan yang baik.1.
    Tata Usaha Negara, menyebutkan :Keputusan Tata Usaha Negaraadalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabattata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yang bersifatkonkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau badan hukum perdata.
    yang ditentukan dalam Pasal 1 angka (9)UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdiperkecualikan sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 2 danPasal 49 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, sehinggamerupakan obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara (vide Pasal1 angka 10 UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara) dan selanjutnyakedudukan Tergugat
    ;Menimbang bahwa dalam teori hukum administrasi dikenal sumberSumber kewenangan yang dimiliki Pejabat Tata Usaha Negara dalammenerbitkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-10-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 216/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 26 Oktober 2016 — LURAH SEMEMI vs SUGIATMO
28 — 9
  • M E N G A D I L I : Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; --------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. Tanggal 22 Juni 2016 yang dimohonkan banding;- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); ---------------------------------------
    PUTUSANNOMOR 216/B/2016/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : LURAH SEMEMI Berkedudukan di JI Raya Kedung Sememi, KecamatanBenowo, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasahukumnya yang bernama:1.
    ;Selanjutnya disebut sebagai; PENGGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut; Telah M@MDAaCa: n= nnn nnn nn nnn nnn nnn nen crn nen nnn nn enn nen nn nc nn nanceTe Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 216/PEN/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 19 September 2016,tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tata usaha negara ini di tingkat banding;2.
    Padapokoknya Penggugat/Terbanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya berkenan memberi putusan yang pada intinya MenguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor40/G/2016/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2016. ; 9292TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 40/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang terbukaHal. 5 Put.
    Negara Surabaya Nomor40/G/2016/PTUN.SBY. dikaitkan dengan alatalat bukti surat dan keterangansaksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayaberpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan dan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benarsesuai dengan hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebutdiambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat majelis dalam memutusHal.6 Put.
    tingkat banding besarnya nyata dalamamar putusan dibawah inl; 25 222220Mengingat UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturanperaturan hukum lainnyayang berkaitan dengan sengketa ini; ""MENGADILI:e Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor40/G/2016/PTUN.SBY.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 10-03-2022 — Putus : 21-04-2022 — Upload : 10-05-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 62/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 21 April 2022 — Pembanding/Penggugat I : BAROKAH Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Pembanding/Penggugat II : DIAN AGUSTINA Diwakili Oleh : IYUS RUSLAN, SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
103 — 36

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding dari Pembanding;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 201/G/2021/PTUN.JKT. Tanggal 28 Desember 2021 yang dimohon banding ;
    • Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar RP.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 12-08-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 06-10-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 195/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 September 2022 — Pembanding/Penggugat : Louis Bernando Lim, DKK Diwakili Oleh : LISTON SIBARANI,SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta cq.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administratif Jakarta Barat
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
189 — 21

  • MENGADILI

      1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Para Penggugat;
      2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 276/G/2021/PTUN.Jkt tanggal 21 Juni 2022 yang dimohonkan banding;

    Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-10-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 03-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 77/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 17 Desember 2019 — Penggugat:
Abdul Jalil bin Masrup
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang
171 — 83

  • MENGADILI

    I.Dalam Eksepsi:

    1. Menerima Eksepsi Tergugat;
    2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Tidak berwenang memeriksa, memeutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara nomor 77/G/2019/PTUN.SMG;

    II.Dalam Pokok Perkara:

    1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;

    Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp.380.000 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah

    PUTUSANNomor : 77/G/2019/PTUN.SMGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara : Nama ABDUL JALIL. x0senns scence nnn ccessc ee nescence senncnsneeeennensKewarganegaraan: IndOneSid. 2202222 n en nn nnn n nnn enn nnenennnneTempat tinggal : Desa Menoro
    Diponegoro Nomor 90 Rembang, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, setelah :Halaman 2 dari 85 halaman Putusan Nomor :77/G/2019/PTUN.SMG1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 77/PENDIS/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentang LolosDismiSSal ;2 nnn none nnnn nn nnn nn nnn nnn nn nn nnn nnn2.
    Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 77/PENMH/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentangPenunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara3. Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara SemarangNomor : 77/G/2019/PTUN.SMG tanggal 21 Oktober 2019 tentang PenunjukanPanitera Pengganti;no anno norco ncn n nn nn cnn nnncnnnncncns4.
    Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan tata Usaha Negara yang berbuny)i :9.3.Pasal 1Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual danfinal yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badanNUKUIM Pend
    Bahwa hal tersebut sesuai Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbuny : Pasal 53(1).Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan
Pengadilan PTTUN MAKASSAR Perdata
Register : 28-08-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 103/B/2018/PTTUN.MKS
Tanggal 11 Oktober 2018 — NURHALI (P) VS KE[PALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE SELATAN (T)
154 — 54
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 103/B/2018/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketaantara:Nama : NURHALI;Warga Negara : Indonesia;Pekerjaan Pensiunan : Pegawai Negeri Sipil;Tempat tinggal :diDesa Konda , Kecamatan Konda,Kabupaten Konawe Selatan ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
    Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telahmembaca :1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor103/Pen/2018/PTTUN Mks.,tanggal 29 Agustus 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut ;2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pen/2018/PT TUN Mks.,tanggal 11 Oktober 2018 tentang musyawarah Majelis Hakim ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 103/Pen/2018/PT TUN Mks.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 4/G/2018/PTUNKdi., tanggal 6 Juni 2018 ;5.
    Putusan Nomor 103/B/2018/PTTUN Mks.Tergugat pada tanggal 8 Juni 2018 sesuai Surat Pemberitahuan PernyataanBanding Nomor 4/G/2018/PTUN kKdi., tanggal 8 Juni 2018 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnya telahmengajukan Memori Banding pada tanggal 16 Juli 2018 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 23 Juli 2018 yangpada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut yang untuk selengkapnyasebagaimana
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor4/G/2018/PTUN.Kdi., tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding ;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkaraini pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp 250.000,(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 Oktober 2018oleh kami H.L.MUSTAFA NASUTION, S.H.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 07-09-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 23-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 262/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 9 Nopember 2017 — Pembanding/Tergugat : GUBERNUR BANTEN Diwakili Oleh : GUBERNUR BANTEN
Terbanding/Penggugat : TUKIMIN
51 — 9

  • M E N G A D I L I :

    • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 12/G/2017/PTUN-SRG tanggal 20 Juni 2017 yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------
    • Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-04-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 41/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.GO. HENRY UTAMA
2.A.J. MUDALDJONO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA SURABAYA
Intervensi:
CV. VISION MEDIA diwakili oleh BUDI WIYANTO
238 — 167

  • MENGADILI

    DALAM EKSEPSI

    • Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai obyek gugatan bukan Keputusan tata usaha negara;

    DALAM POKOK PERKARA

    • Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
    • Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sampai dengan putusan sebesar Rp. 3.384.000 (Tiga juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
    Bahwa, obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana di maksud dalam pasal 1 angka 9 Undangundang Nomor51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yaituPenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh TERGUGAT selaku PejabatTata Usaha Negara, berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yangbersifat : > KONKRETArtinya tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapatditentukan ;2 22 nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn
    Keputusan Tata Usaha Negara.
    Bahwa obyek gugatan bukan Keputusan Tata Usaha Negara, secara hukumobjek sengketa perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UndangUndang No. 51 Tahun2009 Jo.
    3 UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah menjadi Pasal1 angka 9 UndangUndang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenaiKeputusan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsurunsur sebagai berikut :Hal. 63 dari 71 hal.
    final, mengenai adanya suatu tindakan hukum tata usaha Negaradari badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat hukumyang merupakan salah satu syarat untuk dapat dikatakan suatu keputusan yangdapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalamHal. 65 dari 71 hal.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-04-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 79/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 23 April 2020 — Pembanding/Penggugat : MUH. ARIFUDDIN Diwakili Oleh : MURSALIN JALIL, S.H.,MH
Terbanding/Tergugat : KOMISI PEMIUHAN UMUM KABUPATEN WAJO
97 — 59

  • MENGADILI:

    1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
    2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor 68/G/2019/PTUN Mks tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut,
    3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNomor 79/B/2020/PTTUN.MksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara dalam pengadilan tingkat bandingmengambil putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antaraNama : MUH.
    Dahlia belakang Kantor SamsatRT.O00/RW.000, Kel/Desa Pattirosompe, Kec/Distrik Tempe, Kabupaten Wajo;Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Wajo;Domisili Elektronik : Syamsualam4957@gmail.com ;untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING/TERGUGAT IIINTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 79/PEN/2020/PTTUN Mks.
    Tanggal 14 April 2020, tentangPenunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassaruntuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara ini di tingkat banding;2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor68/G/2020/PTUN Mks. tanggal 30 Januari 2020, yang dimohonkan banding;3.
    telah tepat dan benar, sedangkan alasan alasan banding yangdikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya tidakdapat merobah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut oleh karena ituMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengambil alihpertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebutmenjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar dalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar Nomor68/G/2019/PTUN Mks tanggal 30 Januari 2020 yang dimohonkan bandingtersebut,3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 18-11-2022 — Putus : 12-12-2022 — Upload : 03-01-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 291/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 Desember 2022 — Pembanding/Penggugat : PT. BUKIT BELAWAN TUJUH Diwakili Oleh : Budi Suhendra
Terbanding/Tergugat : Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (Sebagai Tergugat)
Terbanding/ Intervensi I : PT. SULTAN RAFLI MANDIRI,
162 — 24
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 68/G/2022/PTUN.JKT tanggal 8 September 2022 yang dimohonkan banding;

    3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 16-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 25-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 129 / G / 2017/ PTUN-MDN
Tanggal 9 Nopember 2017 — PENGGUGAT : EKA KURNIA LAKSAMANA LAWAN TERGUGAT : TIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B LUBUK PAKAM, CS
87 — 34
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 129/G/2017/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara; --------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 253.800,- (Dua ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;-------------------------------------------------------------
    Selanjutnya disebut sebagai5 5 54 # HUERTA BF 2 6 Y # HRRR MONON wn TERGUGAT II ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Medan Nomor: 129/PEN.MH/2017/PTUNMDN, tanggal17 OKTOBER 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara ini ; Telah membaca Surat Penunjukan Panitera PenggantiPengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor129/G/2017/PTUNMDN, tanggal 19 OKTOBER 2017, TentangPenunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yangmembantu Majelis Hakim dalam
    I (II/b), Jabatan FungsionalUmum, Unit Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIBLubuk Pakam yang dikeluarkan Tergugat 2.Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini telah dilakukanPemeriksaan Persiapan pada hari K A M I S&S, Tanggal26 OKTOBER 2017 yang dinyatakan tertutup untuk umum yangdihadiri oleh Kuasa Para Pihak ; 2+Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnyatelah menyampaikan Permohonan Pencabutan perkaraNo : 129/G/2017/PTUNMDN, secara tertulis kepada MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara
    mencabut gugatansebelum Tergugat memberikan Jawaban;Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atasgugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akandikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujuiTORS U Sia sesso eee eee eee EEMenimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutangugatan diajukan oleh Penggugat sebelum Acara JawabJinawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga Permohonan
    yang jumlahnya akantermuat dalam Amar Penetapan ini;Mengingat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta PeraturanPerundangUndangan dan KetentuanKetentuan Hukum lainnya ;Pesan oe EINER anaeceeanteair M ENETAPKAN 1.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan untuk mencoret Perkara Nomor Register129/G/2017/PTUNMDN dalam Buku Register Perkara; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 253.800, (Dua ratus lima puluh tiga ribu delapanratus rupiah) ;Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hariK A M I S tanggal 09 NOPEMBER 2017, oleh kami Hj.WAHYUNING NURJAYATI,S.H.,M.H., sebagai Hakim KetuaMajelis, I. GEDE EKA PUTRA S.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN Perijinan
Register : 29-03-2016 — Putus : 19-07-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 14/G/2016/PTUN-Pbr
Tanggal 19 Juli 2016 — PT. BUDI MURNI PANCA JAYA MELAWAN BUPATI ROKAN HULU PT. AGRO MITRA ROKAN
87 — 33
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 14/G/2016/PTUN-Pbr dari buku induk Register Perkara; -------------------------3. Membebankan biaya dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 269.500,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----------------------------------------------
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 10-06-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 04-09-2020
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 126/B/2020/PT.TUN.MKS
Tanggal 26 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat II : BUPATI MINAHASA TENGGARA
Terbanding/Penggugat : SEMUEL KATUCHE
Turut Terbanding/Tergugat I : PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA DESA KUYANGA, KECAMATAN TOMBATU UTARA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
115 — 24

  • MENGADILI:

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 29/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 18 Februari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
    • Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah);
    PUTUSANNOMOR 126/B/2020/PTTUN Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa danmemutus sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara:.
    XII, KECAMATAN MAPANGET,KOTA MANADO, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 9 Oktober 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/TERBANDINGPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah membaca;1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 126/Pen/2020/PTTUN Mks. tanggal 11 Juni 2020, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;2.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 126/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 26 Agustus 2020,tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketatersebut;nalaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 126/B/2020/PTTUN Mks.3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 126/Pen.HS/2020/PTTUN Mks., tanggal 26 Agustus 2020,tentang Persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum;4.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor29/G/2019/PTUN Mdo., tanggal 18 Februari 2020;5.
    , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarberpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:29/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 18 Februari tersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraManado Nomor: 29/G/2019/PTUN Mdo, tanggal 18 Februari 2020 dikuatkan,maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 76/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
SAPARUDDIN DG BANI
Tergugat:
BUPATI TAKALAR
95 — 42

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;----
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 76/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Induk Register Perkara;----------------------
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah ;-----
    PENETAPANNomor: 76/G/2019/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkatpertama dengan acara biasa telah menetapkan sebagai berikut di bawahini, dalam sengketa antara:SAPARUDDIN DG BANI, Kewarganegaraan Indonesia; Tempat tinggalBontosunggu Desa Bontosunggu, Kecamatabn GalesongUtara Desa Takalar Provinsi Sulawesi Selatan PekerjaanKepala Desa Bonto Sunggu;berdasarkan Surat
    Poros Mangga Tiga,Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, KotaMakassar, Pekerjaan Advokat pada Kantor HukumMuhammad Ali & Rekanselanjutnya disebut PENGGUGAT melawan:Nama Jabatan : BUPATI TAKALARTempat Kedudukan : Jalan Jenderal Sudirman No. 26 Takalar;selanjutnya disebut TERGUGAT Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebult; Telah membaca: 1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:76/PENDIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 9 September 2019 tentangHalaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor: 76/G/2019/PTUN.Mks.Lolos Dismissal Proses;2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:76/PENMH/2019/PTUN.Mks., tanggal 9 September 2019 tentangPenunjukan Majelis Hakim;3.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 76/PENPP/2019/PTUN.Mks., tanggal 10September 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; 4. Surat Pencabutan Gugatan Nomor : 76/G/2019/PTUN Mks., tanggal18 September 201 9;Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor: 76/PENHS/2019/PTUN.Mks., tanggal 19September 2019 tentang Hari Persidangan Terbuka untuk Umum;5.
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar untuk mencoret Perkara Nomor: 76/G/2019/PTUN.Mks.,dari Buku Induk Register Perkara;3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.186.000, (seratus delapan puluh enam ribu rupiah ;Demikianlah ditetapbkan dalam Rapat Permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis,tanggal 19 September 2019, oleh JOSIANO LEO HALIWELA, S.H.
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 12-08-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 30-05-2018
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2015/PTUN.Mdo
Tanggal 3 Nopember 2015 — Penggugat:
BUPATI MINAHASA
Tergugat:
CHRISTY SONDEY
86 — 19
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado untuk mencoret Perkara ini dari Register perkara Nomor: 37/G/2015/PTUN.Mdo;

    Membebankan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah);

    JECKY LALA, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), Pekerjaan Swasta,beralamat di Desa Kalasey Satu Jaga Il, Kecamatan PinelengKabupaten Minahasa;Selanjutnya disebut sebagaiPARA TERMOHON KEBERATAN/PEMOHON INFORMASI;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahmembaca; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor:37/PENDIS/2015/PTUN.Mdo tentang Lolos Dismisal, tertanggal 16September 2015;Hal. 2 dari 8 Hal.Penetapan No. 37/G/2015/PTUN.MDO Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor
    /VII/KIPSulutPT/2015 tanggal 30 Juli 2015; Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tertanggal12 Agustus 2015; Jawaban atas Permohonan Keberatan oleh Para Termohon Keberatantertanggal 02 September Surat Permohonan Pencabutan KeberatanNomor: 071/03/X/2015, tertanggal29 Oktober 2015, Perihal: Pencabutan Perkara Nomor 37/G/2015/PTUN.Mdo;Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Manadomengambil alih semua keadaan
    biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akandimuat dalam amar Penetapan ini; Hal. 6 dari 8 Hal.Penetapan No. 37/G/2015/PTUN.MDOMengingat, Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lain yangberkaitan;MENETAPKAN:1.
    Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara oleh Pemohon;2.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manadountuk mencoret Perkara ini dari Register perkara Nomor:37/G/2015/PTUN.Mdo; 3.Membebankan kepada Pemohon Keberatan untuk membayar biayaPerkara sejumlah Rp. 214.000, (dua ratus empat belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Selasa, tanggal 03November 2015 oleh RACHMADI, S.H., sebagai Hakim Ketua
    MAKALEWsebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengandihadiri oleh Termohon Keberatan a.n. LEOPOLD MONGAN dan JECKY LALA,tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Kuasa Hukumnya, TermohonKeberatan a.n. CHRISTY SONDEY dan CHRISTOPER TAHULENDING, S.H.;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,TID Meterai/TTDRETNO ARIYANI, S.H. RACHMADI, S.H.TIDMARIA P. TELEW, S.H.PANITERA PENGGANTI,TTDJACOB J. J.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-01-2016 — Putus : 04-04-2016 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 05/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 4 April 2016 — JACOB BERHITU, DKK, Sebagai Para Penggugat ; MELAWAN 1. BUPATI MALUKU TENGAH, Sebagai Tergugat ; 2. WEMPY DIRK PARINUSSA, Sebagai Tergugat II intervensi ;
93 — 39
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 12/G/2015/PTUN.ABN. tanggal 05 November 2015 yang dimohonkan banding ;------3. Menghukum Tergugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dikedua Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----
    PUTUSANNomor : 05/B/2016/PT.TUN.MKSDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding dengan acara biasa,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1.BUPATI MALUKU TENGAH, berkedudukan di Kota Masohi Jalan Geser No. 04, kodePos 97511 ; nnne nn ne nnn nnn een en ne ene ne ne ne nee ne en nee nee ee nanan nanan neersDalam hal ini diwakili
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-09-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 83/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat:
H. HASYIM
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (PILKADES)DESA BORONG LOE
105 — 50

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat; --------
    2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Mencoret Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.Mks. dari Buku Register Perkara; -------------------------
    3. Membebankan Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 206.000,- (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah); ----------------------------------------
    PENETAPANNomor: 83/G/2019/PTUN.Mks.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketaFe =H.
    Ujung Katinting Jl.Poros BantaengBulukumba, Desa Borong Loe, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan ;untuk selanjutnya disebut TERGUGAT; Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; Telah membaCa : 2 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne1.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:83/PENDIS/2019/PTUN.Mks, tanggal 23 September 2019, tentang LolosDismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa; Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor: 83/G/2019/PTUN.Mks.2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor:83/PENMH2019/PTUN.Mks, tanggal 23 September 2019, tentangPenunjukkan Majelis Hakim; 3.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PENPP/2019/PTUN.Mks, tanggal 24 September 2019,tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; 4. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, tanggal 1 Oktober2019; 2 222 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn ncn5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 83/PENHS/2019/PTUN.Mks, tanggal 01 Oktober 2019, tentang Hari dan Tanggal Persidangan;6.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassaruntuk Mencoret Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN.Mks. dari BukuRegister Perkara; 2022222222 nnn nn nnn nn nen nn ne3.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 19-10-2022 — Putus : 11-11-2022 — Upload : 11-11-2022
Putusan PTUN KENDARI Nomor 90/G/TF/2022/PTUN.KDI
Tanggal 11 Nopember 2022 — Penggugat:
PT. TRISULA BUMI ANOA
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara
643 — 211

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 90/G/TF/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp439.000,00-, (empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Pengadilan PTTUN MATARAM TUN
Register : 27-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PTTUN MATARAM Nomor 7/B/TF/2024/PT.TUN.MTR
Tanggal 2 April 2024 — Kakantah Kab. Alor vs IR. EGIANTO CUNONG,
83 — 70
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor28/G/TF/2023/PTUN.KPG tanggal 15 Januari 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;3. Menghukum Pembanding semula sebagai Tergugat untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilantingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);