Ditemukan 458530 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Tata usaha negara Keputusan tata usaha Keputusan tata usaha negara Perubahan kawasan alam/tata ruang
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 06-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 24-10-2022
Putusan PN DUMAI Nomor 49/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 20 Oktober 2022 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
Drs. Robert Situmeang
Turut Tergugat:
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republiik Indonesia c.q Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Riau
66 — 18
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN TEBO Nomor 92/Pid.B/LH/2024/PN Mrt
Tanggal 25 September 2024 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
SINAR JAYA NAINGGOLAN Anak Dari GANDA YANI NAINGGOLAN
29 — 22
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 28-09-2022 — Putus : 01-02-2023 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 58/Pdt.G/LH/2022/PN Dum
Tanggal 1 Februari 2023 — Penggugat:
Yayasan Pradata Anugerah Negeri
Tergugat:
RUSLI RAHIM alias ALAI
Turut Tergugat:
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
88 — 28
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 15-11-2023 — Putus : 28-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN TEBO Nomor 142/Pid.B/LH/2023/PN Mrt
Tanggal 28 Desember 2023 — Penuntut Umum:
Hari Anggara, S.H. M.H.
Terdakwa:
APRIL RIANTO ALS APENG BIN SUDARIYONO
115 — 104
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-01-2009 — Upload : 22-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 215K/TUN/2005
Tanggal 5 Januari 2009 — PEJABAT BUPATI PASAMAN BARAT ; Drs. YASRI URIPSYAH ; EDISHAN, SH.,MM., Dkk
182 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN SAROLANGUN Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 07-08-2018 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 96/Pid.B/LH/2018/PN SRL
Tanggal 7 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.RAFLINDA.SH
2.ANDIKO, S.H.-
Terdakwa:
SUGENG PAMUJI BIN SUKARDI
442 — 68
  • AAS; Bahwa tata cara yang dilakukan PT.
    Dinas Kehutanan Propinsi Jambi;Bahwa Ahli dalam memberikan keterangan dilengkapi dengan suratpenunjukan selaku Ahli yang membidangi Penataan Kawasan Hutan (PKH)dari Kehutan Propinsi jambi, yaitu berupa Surat Perintah Tugas Nomor :665/SPT/Dishut2.1/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, untuk memberikanketerangan sebagai Ahli;Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Ahli selaku FungsionalUmum pada Dinas kehutanan Prov. jambi adalah Ahli pengukuran danpemetaan kawasan hutan, dan Bimbingan Monitoring tata
    Hutan lindungHutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokoksebagai perlindungan sebagai system penyangga kehidupan untukmengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegahPutusan Nomor : 96/Pid.B/LH/2018/PN Srl, halaman 16 dari 37 halamanintrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah.c.
    AAS (Agronusa Alam Sejahtera)dengan sebelah selatan PT REKI dan PT ALN, sebelah barat PTSAMHUTANI sebelah utara PT WANAKASITA NUSANTARA;Bahwa adapun mekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkanperaturan menteri LHK Nomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata carapemberian , perluasan areal kerja dan perpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI pada hutan Produksi, tanggal 20 Maret 2015 adalah :a. Permohonan di ajukan oleh pemohon ke menteri LHK up.
    AAS(Agronusa Alam Sejahtera) dengan sebelah selatan PT REKI dan PT ALN, sebelahbarat PT Samhutani sebelah utara PT Wanakasita Nusantara;Menimbang, bahwa menurut pendapat Ahli Taryim Bin Akyas adapunmekanisme pengajuan dan pemberian izin berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : 09/MenLHK/II/2015, tentang tata cara pemberian, perluasan areal kerja danperpanjangan IUPHHKHA, IUPHHKRE, atau IUPHHKHTI pada hutan Produksi,tanggal 20 Maret 2015 adalah :a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-11-2006 — Upload : 03-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 08PK/TUN/2002
Tanggal 28 Nopember 2006 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO ; CLARA MARIA WALANDOUW ; MONNA YOSHEPIN R. WALANDOUW, dkk.
284 — 227 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PUTUSANNo. 08 PK/TUN/2002DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara :KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw, Teling Atas Manado, dalam halini memberi kuasa kepada : H.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;3.
    Menghukum Tergugat membayar segala biaya perkara dalam sengketa inisejumlah Rp.123.000, (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraUjung Pandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari1999 adalah sebagai berikut : Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Pembanding; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado No.39/G.TUN/1997/PTUNMDO, tanggal 28 September 1998, yang dimohonkanbanding tersebut ;MENGADILI
    ROY YOOPWALANDOUW tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara UjungPandang, No. 62/BDG.TUN/1998/PT.TUN.U.Pdg, tanggal 12 Januari 1999;DAN MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkanTergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.816/Pinaesaan atasnama Jules Walandouw;Hal. 4 dari 6 hal. Put.
    PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,( ASHADI, SH. )NIP. : 220000754 Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002Hal. 7 dari 6 hal. Put. No. 08 PK/TUN/2002
Pengadilan PN Pulau Punjung Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 30-09-2022 — Putus : 17-01-2023 — Upload : 18-01-2023
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 104/Pid.B/LH/2022/PN Plj
Tanggal 17 Januari 2023 — Penuntut Umum:
1.SYAFWAN TAHER, S.H., M.H
2.BUSTANUDDIN, S.H
3.R. HAIRUL SUKRI, SH.,MH
4.DOLI NOVAISAL,S.H., M.H.
Terdakwa:
TARMIZI bin BURASIM
131 — 53
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 12-12-2019 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 21/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.YONDRA
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
217 — 117
Pengadilan PN BENGKALIS Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN BENGKALIS Nomor 38/Pdt.G/LH/2021/PN Bls
Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Ali Amran
Turut Tergugat:
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
46 — 20
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 28-04-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 09-06-2020
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 37/Pid.B/LH/2020/PN Kph
Tanggal 8 Juni 2020 — Penuntut Umum:
M. IQBAL MAHARAM, SH.
Terdakwa:
JUMAKIR Alias JAKIR Bin DIARJO Alm
364 — 0
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Khusus
Register : 15-02-2023 — Putus : 06-04-2023 — Upload : 18-04-2023
Putusan PN SEKAYU Nomor 53/Pid.B/LH/2023/PN Sky
Tanggal 6 April 2023 — Penuntut Umum:
1.Herman, S.H.
2.Selly Agustina, SH
3.KIAGUS ANWAR, S.H.
4.Armein Ramdhani, S.H., M.H,
5.Hendra, SH
Terdakwa:
Anas Rudin Bin Kusriyanto
52 — 31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 16-12-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5590 B/PK/PJK/2022
Tanggal 16 Desember 2022 — TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
19 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TATA MOTORS DISTRIBUSI INDONESIA
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 21-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Tri Bakti Sarimas
2.Lembaga Sertifikasi Sawit Roundtable on Sustainable Palm Oil RSPO Indonesia Direktur RSPO Indonesia
228 — 136

  • MENGADILI

    1. Menyatakan Penggunaan tata cara gugatan organisasi (legal Standing) register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk tidak sah;
    2. Menyatakan Pemeriksaan gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk dihentikan;
    3. Membebankan kepada Pengugat gugatan organisasi register perkara nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
      4. (Bukti P9);Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas (poin 19), maka terbukti statusOBJEK SENGKETA adalah merupakan KAWASAN HUTAN LINDUNG (HL);Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang Kehutanan, disebutkan bahwa Hutan Lindung adalah kawasanhutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistempenyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburantanah;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas
      tersebutdiatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan organisasi (/egal standing)yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi kriteria yang ditentukandalam Pasal 92 ayat (3) butir c undangundang Nomor 32 tahun 2009 tentanglingkungan hidup tersebut, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwaYayasan Menata Nusa Raya tidak memenuhi persyaratan formil sebagaiPenggugat yang berkompeten untuk mengajukan gugatan organisasi (/egalstanding) dan oleh karenanya gugatan Penggugat yang menggunakan tata
      oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat tidaksah dan dihentikan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 10/Pdt.G/LH/2019/PN TIkMemperhatikan, peraturan perundangan yang bersangkutan denganperkara ini khususnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia(PERMA) Nomor 1 tahun 2002 dan peraturan lain yang berlaku;MENGADILIMenyatakan penggunaan tata
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 52/PID.SUS-LH/2019/PT TJK
Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : WISNU HAMBORO, SH
Terbanding/Terdakwa : A. ZULKIPLI ROHMAN BIN HJ. BAHERAN , AHMAD ZULKIFLI RAHMAN BIN HJ. BAHERAN
407 — 72
  • Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata Ruang Wilayahperuntukan budidaya tambak, karena di Kecamatan Lemong Kab.
    PesisirBarat merupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap danPariwisata sebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah KabupatenHal 2 dari 14 Putusan Nomor 52/Pid.SusLH/2019 /PT TJKPesisir Barat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang WilayahTahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (
    Baratmenggunapan GPS map 78S adalah :> Titik Koordinat Tengah : 04 59 17.5 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 1: 04 59 20.6 LS. 103 40 05.1 BT.> Titik Koordinat Ujung 2 : 04 59 17.3 LS. 103 40 07.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 3 : 04 59 14.8 LS. 103 40 04.5 BT.> Titik Koordinat Ujung 4: 04 59 17.3 LS. 103 40 02.3 BT.adalah merupakan Zona Perikanan Tangkap dan Wilayah Peruntukan WisataKabupaten Pesisir Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten PesisirBarat Nomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata
    ALM)selaku Anak Kolam (pemberi pakan udang); dan saksi FERI ANTONI BINAZKAR selaku Bagian Umum, adapun alat alat yang terdakwa gunakan untukmelakukan kegiatan usaha tambak udang tersebut : 6 (enam) unit kincir air; 1(satu) mesin Dompeng 8 PK; 10 (sepuluh) lampu penerang 60 wat; dan 4(emapt) unit lampu tembak 100 wat.Bahwa tempat kegiatan usaha / atau kegiatan budidaya tambak udang jenisvannamei milik terdakwa di Pekon/Kel Pardahaga Kecamatan LemongKabupaten Pesisir Barat tidak sesuai dengan Zona Tata
    Pesisir Baratmerupakan Zona Wilayah Pengolahan Ikan, Perikanan Tangkap dan Pariwisatasebagaimana dengan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir BaratNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037.Bahwa dikarenakan tempat usaha milik terdakwa tidak sesuai dengan PerdaNomor. 8 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2017 2037, kemudian Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan suratteguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa yaitu :1.
Pengadilan PN DUMAI Perdata
Register : 01-02-2023 — Putus : 16-08-2023 — Upload : 23-08-2023
Putusan PN DUMAI Nomor 8/Pdt.G/LH/2023/PN Dum
Tanggal 16 Agustus 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Drs. Robet Situmeang
Turut Tergugat:
1.PT. Ruas Utama Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
53 — 47
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 11/Pdt.G/LH/2019/PN Tlk
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.PT. Kuasar Inti Nusantara
2.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
73 — 85
Pengadilan PN TEBO Pidana Khusus
Register : 11-07-2024 — Putus : 25-09-2024 — Upload : 26-09-2024
Putusan PN TEBO Nomor 93/Pid.B/LH/2024/PN Mrt
Tanggal 25 September 2024 — Penuntut Umum:
DICKY WIRAWAN, S.H.
Terdakwa:
ADI WARSITO BIN SOIMIN
20 — 19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 09-01-2007 — Upload : 03-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376K/TUN/2004
Tanggal 9 Januari 2007 — BAS SOETARTO ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
153 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 25-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 31 Juli 2019 — Penggugat:
1.SAMBAS SADIKIN
2.A ROCHMANA
Tergugat:
Kepala Dinas Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung
843 — 361

  • DALAM PENUNDAAN :

    - Menolak permohonan para Penggugat tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

    DALAM EKSEPSI :

    - Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tentang tidak adanya kepentingan penggugat;

    DALAM POKOK PERKARA :

    1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;

    2.

    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (2). Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umum pemerintahan yang baik.Objek Perkara Tata Usaha Negara Merupakan Keputusan Tata UsahaNegara1.
    Bahwa, Objek Perkara in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9UndangUndang No.. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No.. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang berbunyi:Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganhalaman 5 dari 62 halaman Putusan Perkara No
    Badan atau pejabat tata usaha Negara menerbitkan izin lingkungan kepadakegiatan yang wajib UKLUPL, tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen UKLUPL; dan / atau ; SE SE c. Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan izin usaha dan /atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan ;2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap keputusan tata usaha negaramengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara ;5.
    Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara jo UndangUndang No. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi :Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara, .
    PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK PERKARA TATA USAHA NEGARA1.2.3.4.Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undangundang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbuny/i :Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan perkara Tata UsahaNegara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undangundang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaraberbunyi