Ditemukan 4153827 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 2166Pid.sUS/2017/PN Smg Tanggal 5 Juni 2017 — ACHMAD SAFUAN, SE.MM Alias RYAN Bin SALIM
1012 — 511
1012 — 511
Menyatakan terdakwa ACHMAD SAFUAN, SE.MM Alias RYAN Bin SALIM bersalahmelakukan tindak pidana Memperdagangkan perangkat telekomunikasi diwilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratanteknis sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 jo Pasal32 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.2.
Perwakilan negara Asing Bahwa setiap Alat dan Perangkat Telekomunikasi yang dibuat, dirakit,dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau dipergunakan di wilayahNegara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan tehnis danberdasarkan izin, sebagaimana diatur dalam pasal 32 jo 52 UU RI Nomor 36Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang di atur lebih terperinci dalamPeraturan Menkominfo Nomor 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi Alat danPerangkat Telekomunikasi karena memiliki kKemampuan komunikasi selulermelalui
Selain kewajiban untuk melengkapi petunjuk penggunaan dan kartu jaminanpurna jual, produk telepon selular (celluler telephone) dengan nomor HS8517.12.00.00 termasuk dalam jenis barang yang wajib berlabel dalamBahasa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PerdaganganNomor 73/MDAG/PER/9/2016 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalamBahasa Indonesia pada Barang.
Petunjukpenggunaan yang disertakan pada produk seluruhnya tertulis dalam bahasaasing sehingga tidak memenuhi ketentuan.Perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan telepon selular tanpamencantumkan label dalam Bahasa Indonesia melanggar Pasal 62 ayat (1) joPasal 8 ayat (1) huruf i UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen jo Pasal 104 jo Pasal 6 UndangUndang Nomor 7Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor73/MDAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman
Label dalam BahasaIndonesia pada Barang.Perbuatan pelaku usaha yang memperdagangkan telepon selular tanpadilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan dalam BahasaIndonesia melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf j UndangUndang Nomor 8 Tahun1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Peraturan Menteri PerdaganganNomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan(Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagiProduk Telematika dan Elektronika.Pelaku usaha sebagai
Register : 04-04-2012 — Putus : 30-05-2012 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 60/Pid.Sus/2012/PN.SGT Tanggal 30 Mei 2012 — -RADEN ANWAR BIN RADEN SU’UD
434 — 50
434 — 50
Ditangguhkan Polres, sejak tanggal 31 Desember 2011 s/d tanggal 4 Maret 2012 ;4 Penuntut Umum Tahanan Rumah, sejak tanggal 5 Maret 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012 ;5 Perpanjangan KPN, sejak tanggal 25 Maret 2011 s/ d tanggal 3 April 2012 ;6 Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 4 April 2012 s/d tanggal 3Mei 2012;7 Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 8 Mei 2012 s/d tanggal 2 Juli 2012Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dalam persidangan, walaupun Majelis Hakimtelah memberitahukan tentang
haknya tersebut;Halaman 1 dari 15 ...............PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Telah membaca :Berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara yang bersangkutan ;Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B610/N.5.18/Epp.1/04/201 2, tertanggal 03 April 2012 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti ;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor : 60/Pen.Pid/2012/PN.SGT, tertanggal 4April 2012 tentang Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Penetapan Ketua Majelis
Pasal 78 ayat (7) UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Dendasebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) Bulan kurungan ;3 Menyatakan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi PS. 100 warna kuning Nopol BH 8109 GL yangberisi muatan kayu gergajian sekitar 2 M3.e = (satu) buah kunci dan
No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan argumentasi Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, yaitu :Menimbang, bahwa para saksi kemudian disumpah menurut agamanya masingmasing yangpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :1.1.Saksi ROVIANSY AH. SH BIN HUSIN.
No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan maka kami akanmembuktikan dakwaan yang kami pandang terbukti yaitu Dakwaan pasal 50 ayat (3) Huruf h Jo pasal78 ayat (7) UU. No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang unsurunsurnya sebagai berikut : ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan yang terbukti dengan fakta dipersidangan ;Menimbang, bahwa unsurunsur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a jo.
Register : 06-08-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-01-2014
Putusan PN SENGETI Nomor 149/Pid.Sus/2012/PN.SGT Tanggal 11 Oktober 2012 — -REGI Alias LAN Bin LUKMAN
400 — 25
400 — 25
kehutanan sebagaimana telah diubah denganundangundang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti undangundang Nomor tahun 2004 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undangundang jo Pasal55 ayat (1) KUHP ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REGI Alias LAN Bin LUKMAN denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesarRp
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78ayat (7) dan ayat (15) Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanansebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti undangundang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahanatas undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undangundang joPasal 55 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan secara lisandalam persidangan
kehutanan sebagaimana telah diubah dengan undangundangnomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangundangNomor tahun 2004 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan menjadi undangundang jo Pasal 55 ayat (1) KUHPyang unsurunsurnyasebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Dengan sengaja ;3 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;4 Mereka yang melakukan, yang menyuruh
kehutanansebagaimana telah diubah dengan undangundang nomor 19 tahun 2004 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti undangundang Nomor tahun 2004 tentang Perubahanatas undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undangundangtelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan terhadap Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA12MENGUASAI HASIL
(enam koma lima puluh empat meter kubik)dirampas untuk Negara ;13Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup beralasan kiranyamembebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) dan ayat (15) Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah denganundangundang nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantiundangundang Nomor tahun 2004 tentang Perubahan atas undangundang
Putus : 06-10-2010 — Upload : 23-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 685 K/PID.SUS/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 — MARIANI alias ANI binti GUSTI BUJANG BONTI
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sanggau tersebut adalah merupakan daerah pabean sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU RI No. 17 Tahun 2006 tentangPerubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan bukanmerupakan kawasan pabean;Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan sekitar 130 (seratus tiga puluh)karung gula asal Malaysia miliknya yang dititipbkan di gudang milik saksiAgustina als. Anna yang terletak di Jalan Lintas Batas Malindo DusunEntikong Desa Entikong Kec. Entikong Kab.
Ani binti Gusti Bujang Bonti sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf f Jo Pasal 109 ayat (2) UU RINo. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;SUBSIDIAIR:Bahwa ia terdakwa Mariani als. Ani bintl Gusti Bujang Bonti pada hariSelasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Raya SekayamBeduaitepatnya di depan SMPN Beduai Kec. Beduai Kab.
Ani binti Gusti Bujang Bonti tersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 huruf d UU RI No. 17Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan;ATAUKEDUABahwa ia terdakwa Mariani als. Ani binti Gusti Bujang Bonti pada hariSelasa tanggal 15 Juli 2008 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaktidaknya padawaktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Jalan Raya Sekayam BeduaiHal. 6 dari 16 hal. Put. No. 685 K/Pid.Sus/2010tepatnya di depan SMPN Beduai Kec. Beduai Kab.
Ani binti Gusti Bujang Bontisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8ayat (1) huruf a, g, atau ; UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen jo Pasal 53 ayat (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 25 Maret 2009 sebagai berikut:1.
pengangkut yangpada saat tertangkap benarbenar ditujukan untuk melakukan tindakpidana penyelundupan"; Bahwa dengan demikian terhadap sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI No. 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan tersebut seharusnya Judex Facti memutuskanbarang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Mitsubishi KB 8970 DAwarna kuning tersebut dirampas untuk Negara;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Mengenai alasanalasan
Register : 29-07-2016 — Putus : 19-10-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 708/Pid.Sus/2016/PN Pbr Tanggal 19 Oktober 2016 — WIYANTO IJALI Als ATIONG
461 — 297
461 — 297
Sehinggakewajiban atau pengenaan cukai minuman yang mengandung Etil Alkoholatau MMEA asal impor adalah pada saat pemasukkannya ke dalam DaerahPabean sesuai dengan ketentuan UndangUndang tentang Kepabeanan.Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf c UndangUndang RepublikIndonesia nomor 39 tahun 2007 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dimana Cukai dikenakan terhadapBarang kena Cukai yang terdiri dari hasil tembakau, yang meliputi sigaret,cerutu, rokok daun, tembakau iris
UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006;b. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun2007;c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang PenindakanDi Bidang Kepabeanan;d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tata CaraPenindakan di Bidang Cukai;e.
Perubahan atas Undangundang Nomor 11Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan pertama atau pasal 54 Undangundang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor11 Tahun 1995 tentang Cukai dalam dakwaan kedua ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif , maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yangdianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta fakta yang terungkapdipersidangan yang dianggap terbukti adalah pasal 56 Undangundang Nomor39 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 11 Tahun 1995tentang Cukai yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut :Halaman 77 dart 87 Putusan Me. 708Pid.
Putus : 17-01-2019 — Upload : 22-01-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 147/PID.SUS/2018/PT PTK Tanggal 17 Januari 2019 — Hendri Alias Ocol Bin Hasbuni
43 — 23
43 — 23
PERI MARYADI AlsDURAK, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untukproses lebih lanjut;Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 147/PID.SUS/2018/PT PTKBahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benarNarkotika golongan yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak NomorLP.18.097.99.20.05.0439.K tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh
hasil sebagaiberikut:Pemerian : Kristal warna putih;Hasil pengujuan : Metamfetamina positif (+);Jumlah sampel yang diterima : 1 (satu) kantong, berat netto 0,0257 (nol komadua lima tujuh) gram;Jumlah sisa barang bukti : 1 (satu) kantong, berat netto 0,0210 (nol komanol dua satu nol) gram;Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidakmemiliki ijin dari pihak berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang
PERI MARYADI Als DURAK, kemudianTerdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut;Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benarNarkotika golongan yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian laboratorium BalaiBesar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak NomorLP.18.097.99.20.05.0439.K tanggal 09 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdri.EVI PRASETYONINGTYAS, ST sebagai Manager Teknis dengan
sebagaiberikut :Pemerian : Kristal warna putihHasil pengujuan : Metamfetamina positif (+)Jumlah sampel yang diterima : 1 (Satu) kantong, berat netto 0,0257 (nol komadua lima tujuh) gram;Jumlah sisa barang bukti : 1 (Satu) kantong, berat netto 0,0210 (nol komanol dua satu nol) gram;Bahwa Terdakwa dalam menguasai/memiliki Narkotika jenis sabu tersebuttidak memiliki ijin dari pihak berwenang;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuaidalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang
urine dengan hasil (+)positif mengandung metamfetamin berdasarkan Surat Keterangan HasilPemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia KabupatenSanggau Nomor : SKET/309/VII/Ka/Rh.00/2018/BNNKSGU tanggal 12 Juli 2018yang ditandatangani oleh dr.AFROCOSTA SIAGIAN selaku dokter pemeriksa,dengan hasil TERINDIKAS MENGKONSUMSI NARKOTIKA JENIS MET;Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah benarNarkotika golongan yang dimaksud dalam lampiran no. 61 UURI No. 35 Tahun2009 Tentang
Register : 25-03-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor 49/Pid. B/2014/PN.KKA Tanggal 23 Juli 2014 — - Terdakwa I SYAMSUL BAHTIAR Bin ABD. RAHIM dan Terdakwa II H. FARID WADJI, S. Pdi., MM. Bin H. ABDUL CHOLIS
93 — 35
93 — 35
,tertanggal 25 Maret 2014 tentang Penetapan hari sidang;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 49/Pen.Pid/2014/PN.Klk., tertanggal 22 Mei 2014, tentang pergantian Hakim Anggota untukmengadili perkara TerdakwaTerdakwa tersebut;Telah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan ahli, keteranganTerdakwaTerdakwa di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barangbukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya
Nibandera Perkasa tidak terdapat PalBatas kawasan hutan atau tandatanda batas kawasan hutan;Bahwa untuk mendapat kepastian tentang kawasan hutan perlu adanyapengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentang hutan dan Pasal 16 ayat (2)Peratura Pemerintah Nomor 4 tahun 2004 tentang Perencanaan KawasanHutan, dimana pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui prosessebagai berikut :Penunjukan Kawasan Hutan;Penetapan batas Kawasan Hutan;Pemetaan Kawasan Hutan
Wajah Inti Lestari di Kolaka memiliki Ijin UsahaPertambangan (IUP) Nomor 351 tentang Persetujuan Ijin UsahaPertambangan (IUP) Operasi Produksi Kepada PT.
WIL denganKoperasi Moroko Jaya;Fotocopy (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka tentang PersetujuanIjin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Kpd PT. WIL No. 351Tahun 2010;Fotocopy (satu) rangkap Keputusan Bupati Kolaka tentang PersetujuanPenataan Ulang Batas Koordinat dan Peta Wilayah IUP Operasi ProduksiPT. WIL;Fotocopy 1 (satu) rangkap Perubahan Anggaran Dasar PT. WIL darikantor Notaris Alya S. Azhar. SH.,MH.;Fotocopy 1 (satu) rangkap Keputusan Menhut RI No.
Dan secara kepastian hukum tentang kawasan hutan perlu adanyapengukuhan kawasan hutan sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UndangUndang Nomor41 tahun 1999 tentang hutan dan Pasal 16 ayat (2) Peratura Pemerintah Nomor 4tahun 2004 tentang Perencanaan Kawasan Hutan, dimana pengukuhan kawasan hutandilakukan melalui proses sebagai berikut :e Penunjukan Kawasan Hutan;e Penetapan batas Kawasan Hutan;e Pemetaan Kawasan Hutan;e Penetapan Kawasan Hutan;Dan dilokasi penambangan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-04-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 462/Pid.B/2013/PN-TBA Tanggal 3 April 2014 — - BINSAR PANJAITAN Alias JAHIT
59 — 6
59 — 6
Tanjungbalai sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d tanggal 15Januari 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai sejak tanggal 16 Januari 2014 s/dtanggal 16 Maret 2014;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (1) sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 15April 2014;Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan;1.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 462/Pid.B/2013/PN.TB tanggal17 Desember 2013 tentang
Kepabeanan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Subsidair :Bahwa Terdakwa BINSAR PANJAITAN Alias JAHIT selaku Pemilk Bawang KM.
tentang Kepabeanan jo Pasal 55 ayat(1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan telahmengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telahmenghadirkan saksisaksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.
Doa Ibu II GT. 5 No. 1473/PHB/S7 karena mengangkut barangimpor berupa bawang merah di sekitar perairan Tanjung Jumpul Kabupaten Asahan; Bahwa dasar saksi melakukan penindakan tersebut adalah Surat Perintah Patroli Nomor: SPRINT 724/BC.5/2013 tanggal 25 Oktober 2013 tentang melakukan pemantauan,melakukan penindakan jika menemukan pelanggaran ketentuan pabean dan melakukanpelaksanaan penindakan dibidang kepabeanan sesuai peraturan perundangundangandan Surat Perintah Berlayar No.
lamanyapidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusandibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;Mengingat dan memperhatikan Pasal 102 huruf a UndangUndang Nomor 10 Tahun1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, Pasalpasal dalam UndangUndang No. 8 tahun1981 tentang KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yangbersangkutan
Register : 11-03-2014 — Putus : 14-04-2014 — Upload : 16-04-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 03/Pdt.G/2014/PN-TANJUNGBALAI Tanggal 14 April 2014 — - PENGGUGAT : ELVI
- TERGUGAT : ANDRY
89 — 16
89 — 16
KelurahanTanjungbalai Kota Il Kecamatan TanjungbalaiSelatan, Kota Tanjungbalai;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Melawan:ANDRY, Tempat / Tanggal Lahir : Tanjungbalai / 05 Juni 1979,Agama : Budha, Pekerjaan : Wiraswasta, TempatTinggal : Jalan Kolonel Sugiono No. 14Lingkungan V Kelurahan Tanjungbalai Kota IlKecamatan Tanjungbalai Selatan KotaTanjungbalai;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pen ilan N riter t;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara, suratsurat bukti dan saksi Penggugat;TENTANG
di depanrumah orangtua Tergugat dan sekarang Penggugat dananakanak Penggugat tinggal bersama dengan Saksi;Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak adamengajukan kesimpulan terakhir yang pada pokoknya sesuaidengan gugatan Penggugat, dan untuk singkatnya uraian putusanmenunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acarapersidangan yang kesemuanya telah turut dipertimbangkan dandianggap telah tersebut dan menyatu di dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;TENTANG
Register : 01-11-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN LIMBOTO Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Lbo Tanggal 24 April 2019 — Terdakwa : Djon Kadir alias Jon
JPU : Rafid M. Humolungo,S.H.
581 — 493
581 — 493
penutupan saluran air/drainase yang terdapatjalan berupa plat decker, merupakan bagian dari tanggung jawab saksisebagai Kabid Tata Ruang Dinas Kab.Gorontalo, yaitu sesuai UU Nomor 26tahun 2007 tentang penataan ruang dan aturan pelaksanaannya yaitu PPNomor 15 tahuin 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keterangansaksiyang tidak benar, yaitu bahwa terdakwa ada memiliki bukti surat hak atastanah bagian letak saluran air/drainase tersebut
Land tidak termasuk pada tanah kepemilikan perorangan sesuaidengan sertifikat tanah nomor : 441 dan sertifikat tanah nomor : 002, Padaprinsipnya seluruh hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam UUPAmemiliki fungsi sosial sebagaimana diatur pada Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dan juga dijelaskanpada Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor : 03 Tahun1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24tahun 1997 tentang Pendaftaran
tersebut untuk hal tersebut saat ini,tanah masih dalam proses pengurusan untuk sertifikat;Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor655/PUPR/250/X1I/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Status SaluranAir;Fotocopy Surat Dinas PU dan Penataan Ruang Nomor650/PUPR/250/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang pembatalan penetapanstatus saluran umum ;Fotocopy Berita Acara Pengkuran Pengembalian Batas/penetapan batasNomor 19/2017 tanggal 09
Pasal 61 huruf d UndangUndang RI No. 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang yang unsurunsur pokoknya sebagai berikut :1. Unsursetiap orang ;2. Unsur tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturanperundangundangan dinyatakan sebagai milik umum;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.
Pasal 61 huruf d UndangUndang RI No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 14 (b) KUHP danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAPserta PeraturanPerundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI :1. Menyatakan Terdakwa DJON KADIR alias JON telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tidak memberikanakses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundangundangandinyatakan sebagai milik umum ;2.
Register : 30-07-2013 — Putus : 02-10-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 272/Pid.B/2013/PN-TB Tanggal 2 Oktober 2013 — PIDANA
-EMI HERIANDA SIREGAR Alias EMI
-RASIMADU MARPAUNG
50 — 5
50 — 5
Lalu saksi melaporkankehilangan tersebut kepada Polsek Pulau Raja.Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil barang milik korbantersebut tanpa sepengetahuan dari korban dan tidak adamendapatkan ijin dari korban.Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut korban mengalamikerugian yang ditaksir sekira Rp. 2.000.000, (dua jutarupliah).KHAIRU AKBARI FIKRI RIZKI, memberikan keterangan dibawahsumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi mengetahui tentang kehilangan 1 (satu) buah dompetwarna coklat
Register : 06-02-2013 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 43/Pid.B/2013/ PN-TB Tanggal 18 Maret 2013 — - KIKI WAHYUDI
36 — 8
36 — 8
Register : 09-08-2011 — Putus : 15-09-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 158/Pid.B/2011/PN.Kgn. Tanggal 15 September 2011 — -SALAPUDIN Als UDIN Bin JARKASI (Alm)
44 — 6
44 — 6
Menyatakan terdakwa SALAPUDIN Als UDIN Bin JARKASI(Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak PidanaPengangkutan Kegiatan Usaha Hilir Tanpa Mendapat IzinUsaha Pengangkutan Dari Pemerintah sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaankedua;2.
Badan Usaha Swasta;Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untukmemperoleh Ijin Usaha berdasarkan Pasal 24 UU RINo.22 Tahun 2001 Tentang Migas adalaha. Nama Penyelenggara;b. Jenis Usaha yang diberikan;c. Kewajiban dalam penyelenggaraanPengusahaan;d.
Syarat syarat Tehnis;Bahwa yang berwenang mengeluarkan ijin dalam KegiatanUsaha Hilir berdasarkan Pasal 30 UU RI No. 22 Tahun 2001Tentang Migas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 Tentang Kegiatan UsahaHilir Minyak dan Gas Bumi adalah pemerintah Cq MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral;Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Migas,Pasal 9 maka orang perorangan tidak termasuk yang dapatmemperoleh ijin usaha dalam kegiatan Usaha Hilir Migasdan berdasarkan
Melakukanpembinaanhubungan kerjaPertamina denganStakeholdersetempat danbidang usahaswasta BBM;Bahwa berdasarkan UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang MigaskhususnyaBahwa berkaitan dengan perdagangan Minyak dan Gasberdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang MigaskhususnyaPasal 1 Ayat (10) yang dimaksud dengan KegiatanUsaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikanatau. bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan,pengangkutan, penyimpanan, dan atau Niaga;Pasal 1 Ayat (12) yang dimaksud dengan pengangkutanadalah
Badan Usaha Swasta;Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untukmemperoleh Ijin Usaha berdasarkan Pasal 24 UU RINo.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas adalah ;a. Nama Penyelenggara;b. Jenis Usaha yang diberikan;c. Kewajiban dalam penyelenggaraan Pengusahaan;d.
Putus : 28-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 597 PK/Pdt/2012 Tanggal 28 Nopember 2013 — DIDI DARWIS vs MOHAMMAD HASAN
240 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tertanggal 31 Agustus 2004 tentang Sita jaminanatas saham sejumlah 5.600 (lima ribu enam ratus) lembar saham padaPT.Tugu Pratama Indonesia, berkantor di Wisma Tugu , Jalan H.R.RasunaSaid, Kavling 89, Jakarta Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menghukum Terbantah untuk membayar biaya perkara sebesarRp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 483/PDT/2009/PT.DKI., tanggal 11 Januari 2010 adalah sebagai berikut:Menerima permohonan
kepada Termohon Kasasi dahuluTerbantah/ Pembanding pada tanggal 10 November 2011 kemudianterhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Terbantah/ Pembanding denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November2011, diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Januari 2012, permohonan manadisertai dengan alasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;Menimbang, bahwa tentang
Nomor 597 PK/Pdt/201210Acara Sita Jaminan Saham Nomor 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tersebutadalah tidak sah dan tidak berharga;e Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 221/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel., tertanggal 31 Agustus 2004 tentang sita jaminanatas saham sejumlah 5.600 (lima ribu enam ratus) lembar saham padaPT.Tugu Pratama Indonesia, berkantor di Wisma Tugu Jalan RasunaSaid, Kavling 89, Jakarta Selatan tidak mempuntai kekuatan hukum;e Menghukum Termohon Kasasi/ Terbantah untuk
Majelis Hakim Tingkat Kasasi sengajamembuat penafsiran demikian sebab tidak ada ketentuan hukumyang mengatur tentang prosedur pelaksanaan sita jaminan atassaham.
UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam Pasal59 ayat 3 disebutkan bahwa penyitaan/ pemblokiran rekening efek/termasuk saham didalamnya/ tidak dapat dibenarkan kecuali ...dan seterusnya;1928.29.30.31.32.33.Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi di atassangat tidak berdasar hukum untuk Majelis Hakim TingkatPeninjauan Kembali kuatkan.
Register : 20-06-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 28-01-2014
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 210/Pid.B/2013/PN-TB Tanggal 11 September 2013 — PIDANA
-MUHAMMAD DIKKI Alias DIKI Alias CONGAL
35 — 5
35 — 5
Register : 09-01-2014 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pid. B/2014/PN.KKA Tanggal 2 Juli 2014 — - SUSANTI PANGANDE
89 — 21
89 — 21
Advokat yang berkedudukandi Jalan Gajah Mada Nomor 17 Kelurahan Lamokato Kecamatan LatambagaKabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 20 Januari 2014;Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca :e Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 04/Pen.Pid/2014/PN.KIk tanggal 09 Januari 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid/2014/PN.KIk tanggal 09Januari 2014 Tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan
;4 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebegai berikut :1 Menyatakan terdakwa SUSANTI PANGANDE tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelaku usaha panganolahan yang dibuat didalam Negeri untuk diperdagangkan dalam kemasaneceran sebagaimana di maksud dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 142UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
OrientPomalaa yang bergerak di bidang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) sehinggatidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagaiterdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampuberbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya,sehingga sesuai pertimbangan diatas terdakwa adalah subyek hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurutMajelis unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;Ad
Maka dalam hal ini Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)dalam hal ini adalah produk Pangan yang sudah diolah dan dikemas yang bisadikomsumsi langsung oleh manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 ayat 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dalam hal Pengawasan keamanan,mutu, dan gizi setiap pangan olehan yang dibuat dalam Negeri atau yang di imporuntuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memilikiizin edar;Menimbang, bahwa dari pengertian diatas
Orient Pomala sudah mengetahuinya dari awal kalaukegiatan produksi dan pemasaran tersebut sudah melanggar hukum yang diaturdalam Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas telah ternyataantara satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan jugaantara satu dengan yang lainnya sehingga dapatlah dinyatakan dalam prosessebagaimana dimaksud, maka perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengansengaja
Register : 09-08-2011 — Putus : 23-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 157/Pid.B/2011/PN Kgn Tanggal 23 Agustus 2011 — -Maun Bin Kamal (Alm)
41 — 17
41 — 17
Sedangkan syarat yang harus dipenuhiuntuk memperoleh Ijin Usahaberdasarkan Pasal 24 UU RI No.22Tahun 2001 Tentang Migas adalahNama PenyelenggaraJenis Usaha yang diberikanKewajiban dalam penyelenggaraan PengusahaanSyarat syarat Tehnis.
Migas yang dapatmelakukan kegiatan Usaha HiliradalahBadan Usaha Milik NegaraBadan Usaha Milik DaerahKoperasi dan Usaha KecilBadan Usaha Swasta.Qa 0 oc" Sedangkan syarat yang harus dipenuhiuntuk memperoleh Ijin Usahaberdasarkan Pasal 24 UU RI No.22Tahun 2001 Tentang Migas adalaha.
Surat Pernyataan tertuliskesanggupan memenuhi kewajibansesuai dengan peraturan yangberlaku.Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa24jelas tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan UURI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sertaperaturan pemerintah RI No.36 Tahun 2004 tentang usahahilir minyak dan gas bumi.
yang mengatur tentang pengangkutanBBM jenis solar.Bahwa dalam hal pengangkutan BBM bersubsidi dari Depotke lembaga penyalur resmi sesuai dengan mekanisme diPertamina harus dilengkapi dengan PNBP (Faktur Nota BonPenyerahan).
Badan Usaha Swasta.=" Sedangkan syarat yang harusdipenuhi untuk memperoleh IjinUsaha berdasarkan Pasal 24 UU RINo.22 Tahun 2001 Tentang Migasadalaha. Nama Penyelenggarab. Jenis Usaha yang diberikanc. Kewajiban dalampenyelenggaraan Pengusahaand. Syarat syarat Tehnis.
Register : 03-08-2011 — Putus : 22-08-2011 — Upload : 13-02-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 154 / Pid. B / 2011 / PN. Kgn Tanggal 22 Agustus 2011 — -REZA FAHLANI als REZA bin ABDUL AZIZ
82 — 22
82 — 22
Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal23 Ayat (1) apabila melakukan pengangkutan15dapat dikenakan sanksi pidana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal 53 huruf b.
Bahwa pengangkutan BBM yang diperbolehkanadalah hanya badan usaha, usaha peroranganyaitu sudah mendapat ijin usaha daripemerintah sesuai dengan UU No.22 Tahun2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Pasal23 Ayat (1) apabila melakukan pengangkutandapat dikenakan sanksi pidana sesuai UUNo,22 Tahun 2001 Pasal 53 huruf b.
Mengingat terdakwa bukan lembaga20penyalur resmi Pertamina maka dalam melakukanpengangkutan tentu saja tidak mempunyai PNBP sertaizin pengangkutan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDMsehingga perbuatan terdakwa dapat diancam pasal 53huruf (b) UU RI No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak danGas Bumi.
Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwajelas tidak diperbolehkan, karena bertentangan denganUU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumiserta peraturan pemerintah RI No.386 Tahun 2004 tentang21usaha hilir minyak dan gas bumi.
Syarat syaratTehnis.yang berwenang mengeluarkan ijin24dalam kegiatan usaha Hilir adalah bahwaberdasarkan Pasal 30 UU RI No.22 ~ Tahun2001 Tentang Migas dan berdasarkanPeraturan Pemerintah No.36 Tahun 2004Pasal 13 dan 14 Tentang Kegiatan UsahaHilir Minyak dan Gas Bumi, yang berwenangmengeluarkan ijin usaha dalam kegiatanusaha hilir adalah pemerintah Cq MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral.Bahwa berdasarkan UU RI No.22 Tahun 2001 TentangMigas, Pasal 9 maka orang perorangan tidak termasukyang dapat
Putus : 27-06-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 66/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 27 Juni 2011 — IRAL EFENDI Pgl IRAL
63 — 18
63 — 18
Menyatakan terdakwa IRAL EFENDI Pgl IRAL telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriandalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam DakwaanPrimair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAL EFENDI Pgl IRALdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa ditahan.3.
membawa sepedamotor Honda REVO, selanjutnya terdakwa bersamasama denganBAMBANG HERMANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah BAMBANGHERMANTO di Tanjung Jorong Koto Tanjung Kenagarian Koto TanjungKecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban TAFRIAL PglBEJO telah mengalami kerugian lebih kurang ' sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UndangUndang No.3 Tahun1997 Tentang
Pengadilan Anak , Subsidairmelanggar pasal 286 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak., Lebih subsidairmelanggar pasal 289 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan AnakMenimbang, bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan secarasubsidaritas, maka majelis hakim akan membuktikan terlebih dahuludakwaan primair yaitu yaitu Dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat(1) ke 4 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak,Dakwaan Subsidair melanggar pasal 362 KUHP Jo UU No.3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak, maka terlebih dahulu kami akan membuktikandakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke4 KUHP Jo UU No.3Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dengan unsurunsur sebagaiberikut1.
Pengadilan Anak dan UndangundangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP' serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILT:1.
Putus : 31-08-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2173 K/PID.SUS/2021 Tanggal 31 Agustus 2020 — FAAHAKHODODO MENDROFA ALIAS AMA MINTE
312 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap
312 — 264 — Berkekuatan Hukum Tetap