Menyatakan terdakwa RISAL Alias ICAL Bin MAPIASSE telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a UU RI No.23 Tahun 2003 Tentang Penghapusan KDRT sesuai Dakwaan AlternatifKesatu;2. Menjatuhnkan pidana terhadap terdakwa RISAL Alias ICAL BinMAPIASSE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dipotongmasa tahanan kota dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

kemadharatan atau kerusakan,sebagaimana disebutkan dalam Qaidah Fighiyyah, kaidah yang telah diambilalih oleh Majelis Hakim, yaitu Menolak kerusakan (keadaan destruktif) itu lebihdidahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;Menimbang bahwa perbuatan Tergugat yang telah melakukan tindakKDRT kepada Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak menghayatidengan baik amanat Pasal 30 dan Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 5 dan Pasal 6 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT jis.

Konsideran UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentangPenghapusan KDRT);Menimbang bahwa salah satu tujuan penghapusan KDRT adalahmemelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera (vide. Pasal4 huruf (d) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKDRT), terbukti ternyata dengan adanya tindakan kekerasan oleh Tergugatterhadap Penggugat berakibat kepada tidak harmonisnya rumah tanggaPenggugat dan Tergugat.

Penamparan baik itu dalam bentuk ringanmaupun berat dan atau sifatnya sengaja/tidak sengaja merupakanbentuk kekerasan dalam rumah tangga(KDRT) , dan dalam hal inikekerasan dalam bentuk apapun tidak dibenarkan dalam Undangundang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT.3.2 Bahwa sejak terjadi penamparan, pemukulan,melempar benda (handphone) dan katakata kasar/kotor dari Tergugatkepada Penggugat, kejadian tersebut menyebabkan Penggugatmengalami gangguan fisik dan Psikologi berat seperti Penggugat

sekalipun.Perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anak tanpa kabar berita dannafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban suamiterhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadapanak berdasarkan UU Perkawinan dan KHI (ketentuan KHI akan berlakuapabila suami beragama Islam).Lebin lanjut, tindakan suami tersebut juga tergolong tindakanmenelantarkan istri dan anak berdasarkan Pasal 9 UndangUndang Nomor23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(UU Penghapusan

KDRT):1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karenapersetujuan atau perjanjian ia wajid memberikan kehidupan, perawatan,atau pemeliharaan kepada orang tersebut.2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlakubagi setiap Orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengancara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalamatau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orangtersebut.Selain

Denganhasil pemeriksaan Janin tunggal, hidup dengan UK : kurang lebih 15 16minggu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 UUNo.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Jo. Pasal 64 KUHPidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. DARLIANA ALIAS DARLIA BINTI MUH.

lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa IVAN FARIDHO tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasanfisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan

KDRT dalam suratdakwaan Primair;Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 896/Pid.Sus/2016/PN Sda2.

dalam perkara inidengan memperhatikan ketentuan Undangundang yang bersangkutan memohon kepadaKetua/Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan Mengadili perkara ini untukmenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;1Menyatakan saya menyatakan I KETUT MURIADIAls Bapak ARYA TIDAK TERBUKTI secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenelantarkan orang lain dalam lingkup rumahtangga nya, sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal 49 Huruf (a) UU RI Nomor 23 tahun2004 tentang Penghapusan

KDRT sebagaimana dalamdakwaan kesatu Penuntut umum dari kejaksaanNegeri Sumba Timur tersebut ;Membebaskan saya terdakwa I KETUT MURIADIals Bapak ARYA dari dakwaan kesatu dan dakwaankedua Penuntut umum dari kejaksaan negeri sumbatimur tersebut ;Memerintah kepada Penuntut umum untuk mencabutstatus tahanan sementara terdakwa (Tahanan kota)sesaat setelah putusan ini di bacakan ;4 Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;DAN ATAU jika Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohonputusan

Pasal 9 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2004tentang Penghapusan KDRT tersebut dalam dakwaan alternatif Keempatkam2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD IDRUS ASSEGAF als.MAMAD dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dandengan perintah terdakwa tetap ditahan.3.

Misi dari Undangundang ini adalah sebagai upaya, ikhtiarbagi penghapusan KDRT, yang bertujuan sebagaimana yang dimaksudpada pasal 4 UU PKDRT Tahun 2004:1. Mencegah segalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga,2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga3. Menindak prilaku kekerasan dalam rumah tangga,4.

Pasal 9UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga (TJU Penghapusan KDRT)dan Pemohon pun sudah menelantarkan Isterinya terbuktiHlm.7 dari 30 him. Putusan Nomor 3016/Pdt.G/2020/PA.Sda.diantaranya pada saat Pemohon mengusir Termohon dengananaknya karena masalah kecil yang dibesarbesarkan.d.

Penyebab kematian adalah Mati Lemas (Asphixia) karena penekanan padaleher yang diakibatkan kekerasan benda tumpul sehingga terjadipenyumbatan jalan nafas;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal44 Ayat (3) UU 23 tentang Penghapusan KDRT;Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.REG. PERK:PDM112/SBSAR/05/2020 tertanggal 12 Agustus 2020 Terdakwatelah dituntut sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM Als.BANJIR Als.LIM AK.

Ton.Fotokopi Surat Pernyataan tentang penghapusan KDRT dari para pihakdi Dusun 785E RT.03 RW.03 Desa SACF Kecamatan Jenu KabupatenTuban Tanggal 07 Nopember 2016, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2);Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Nomor 352314000400901060 Tanggal 03 Januari 2014,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban, lalu oleh KetuaMajelis diberi tanda (PR.1);Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Nomor 352314000401000240

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, makaselanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakahperbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsurunsuryang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan PenuntutUmum;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa PenuntutUmum dengan Dakwan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair : melanggar pasal338 KUHP, Subsidair melanggar : Pasal 44 ayat (8) UndangUndang RepublikIndonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

KDRT;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakimakan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaanprimair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaansubsidair dan seterusnya;Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan tersebut di atas makaMajelis hakim akan membuktikan Dakwan Primair terlebin dahulu yaitumelanggar pasal 338 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut :e Barang Siapa ;e

,Karena barang bukt berupa suratsurat tersebut berhubungan dan erat kaitannya dengan berkasperkara tersebut maka perlu ditentukan statusnya yaitu dilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, Pasal 44 Ayat (4) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT jo Pasal 14 aKUHP Jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan perundangundangan yang bersangkutan.MENGADILI1.

S.Pgl/2779/V/2015/Reskrimtanggal 20 Mei 2015 tentang tindak pidana melakukan penelantarandalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 49 UURI No.23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, padahal yang menelantarkanadalah Termohon sendiri Pemohon dari tempat kediaman bersama diJalan Kedung Asem 89 Kota Surabaya selama kurang lebih 9 (sembilan)bulan hingga sekarang tanoa memberikan Nafkah Bathin kepadaPemohon;6.

Bahwa terhadap perbuatan tTerdakwa yang telahmenelantarkan Saksi Sumiatun dan anaknya kemudiandilaporkan oleh Saksi Sumiatun ke Denpom II/3Lampung sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP04/A 04/111/2011/I1 3 tanggal 3 Maret 2003.Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimanadirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantumdalam pasal :Kesatu : Pasal 279 ayat (1) ke1 KUHP.Kedua : Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004tentang Penghapusan KDRT

UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.

Atas perbuatan Pemohon tersebut, Termohon sudahmelaporkan Pemohon ke Polres Poso dalam dugaan tindak pidanapenelantaran sebagaimana diatur dalam UndangUndang nomor 23 tahun2004 tentang penghapusan KDRT, dengan nomor:LP/196/III/2019/Res.Poso, tertanggal 05 Maret 2019. (Laporan PolisiTerlampir);A.

Putusan Nomor: 1650/Pdt.G/2017/PA Sby1112.13.Tergugat Rekopensi cekcok dengan Penggugat Rekonpensi yangujungujungnya Tergugat Rekonpensi menggunakan kekerasan fisikdengan memukul perut Penggugat Rekonpensi yang sedang hamil.Tindakan ini jelasjelas telah melanggar UU Penghapusan KDRT danTergugat Rekonpensi dapat dijerat hukuman pidana penjara..Bahwa dalam berumah tangga Tergugat Rekonpensi sering tidak jujurterhadap Penggugat Rekonpensi, padahal sejatinya PenggugatRekonpensi istri sah dari Tergugat

Sanusin terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tidak pidana telah melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup RumahTangga yang menyebabkan matinya orang sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3)UU.Nomor.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT sebagaimana dakwaan primair2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Metty Erita Binti H. Sanusin dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.Dengan perintah terdakwa tetap ditahan3.