Kemjudian pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 menyatakan : Hak Milik adalahhak turun temurun , yterkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai orang atas tanah,dengan mengingat ketentuan pasal 6 dan Peraturan Menteri Agraria No.2 Tahun1960 tntang Pelaksanaan UU Pokok Agraria, pada Bab II Pelaksanaan Ketentuanketentuan Konversi pada pasal 3 menyatakan : Hakhak Eigendom yang prmiliknyaterbukti berkewarganegaraan Indonesia Tunggal dicatat olehK KPT ( Kepala KantorPendaftaran Tanah) baik pada asli maupun Groose

rejeki timur nomor :18, diberi tanda bukti : P 3 ; Sertipikat hak milik nomor : 1422/gisikdrono, terletak dalamProvinsi Jawa Tengah Kecamatan Semarang Barat, kelurahangisikdrono, seluas 160 m2, seperti diuraikan dalam surat ukur31tertanggal 25 Mei 2005, nomor 12/gisikdrono/2005, menurutsertipikat tertanggal 30 Mei 2005 dikeluarkan oleh Kepala KantorPertanahan Kotamadya Semarang, tercatat atas nama fajar dwiprasetyo, setempat dikenal sebagai jalan sri rejaki timur II/ 62, diberitanda bukti : P 4 ; Groose

Penjelasan Pasal 7 ayat (1);"Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari SuratPaksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberikedudukan hukum yang sama dengan groose akte yaitu putusan pengadilanperdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

HJ.Nuriyam, Dody Rontas, Donny Rae,SE, Nomor 151/60014.71/I/2016tanggal 22 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Kota Pekanbaru, selanjutnya diberi tandaP.13;14.Fotokopi surat Konfirmasi Data Nomor: S408/WKN.03/KNL.03/2017tanggal 20 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda P.14;Hal. 90 dari 164 Put.No.1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr15.16.17.18.19.20.Fotokopi Salinan/Groose Pertama Akta Kesepahaman (Waad) Nomor3 tanggal 02 Juli 2009, an. PT.

Anugrah Kemilau Usaha yang dibuatdihadapan Notaris Nusyirwan Koto, SH, M.Kn, selanjutnya diberitanda P.15;Fotokopi Salinan/Groose Pertama Akta Al Musyarakah Nomor 4tanggal 02 Juli 2009, an. PT. Bank Syariah Mandiri CabangPekanbaru dengan PT. Anugrah Kemilau Usaha yang dibuatdihadapan Notaris Nusyirwan Koto, SH, M.Kn, selanjutnya diberitanda P.16;Fotokopi Akta Pembiayaan Dana Berputar dengan akad MusyarakahNomor 7 tanggal 02072009, an. PT. Bank Syariah Mandiri denganPT.

Anugerah KemilauUsaha, selanjutnya diberi tanda T.IV5;Fotokopi Salinan/Groose Pertama Akad Pembiayaan alMusyarakahNomor: 4 tanggal 2 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris/PPATNusyirwan Koto, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T.IV6;Fotokopi Akad Pembiayaan Dana Berputar dengan Akad MusyarakahNomor: 7 tanggal 2 Juli 2009, yang dibuat dihadapan Notaris/PPATNusyirwan Koto, SH, M.Kn, selanjutnya diberi tanda T.IV7;Fotokopi Salinan Buku Tanah Hak Tanggungan Nomor 4064/2009 An.PT.

Fotocopy Groose/ Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 689/2009tertanggal 05 Februari 2010 yang diperbuat dihadapan Notaris/ PPAT ArnoldDapot Siagian, SH, selanjutnya diberi tanda bukti P10;Menimbang, bahwa bukti fotocopy tersebut telah dibubuhi materaisecukupnya sesuai dengan aslinya, dan telah dilegalisir sesuai aslinya;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak mengajukan pembuktianatas dalildalil bantahannya dengan tidak menghadiri persidangan, setelahmenyerahkan surat jawabannya;Menimbang,

30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) undang undang 2tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 30 tahun2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan :Notaris berwenang membuat akte Autentik mengenai semua perbuatan,perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untukdinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatanakta, menyimpan akta, memberikan groose

B. 4023KC.VIII/VADK/09/2018 tanggal 24 September 2018 dandiumumkan dalam surat khabar harian Wawasan terbitantanggal 21 September 2018 ;Sesuai Groose Risalah lelang No. 1381/37/2018 tanggal 28September 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat II, telah lakuterjual lelang 5 (lima) SHM masingmasing yaitu:SHM No. 750 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 828 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 1360 an. 1. Tukul 2. Suliyah,SHM No. 826 an. Tukul,SHM No. 825 an.

Direktur Jenral PSDKPDirektur Jenderal Pemantauan dan Operasi Armada tanggal dikeluarkan padatanggal 23 Mei 2018 di Jakarta. 1(satu) bendel Foto Copy Groose KM.

Paksa sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 19 Tahun 2000.Pasal 7 ayat (1): 39 Surat Paksa berkepala katakata DEMI KEADILAN BERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA, mempunyai kekuatan eksekutorial dankedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap.Penjelasan Pasal 7 ayat (1)Agar tercapai efektifitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari SuratPaksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberikedudukan hukum yang sama dengan groose

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, KantorPertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Ayat 2, Sertipikat Hak Tanggungan sebaimana dimaksud pada ayat (1)memuat irahirah dengan katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAAyat3, Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekua hukum tetap dan berlakusebagai pengganti groose

Garbapati Prakarsa, Nomor 04, tanggal27 September 2007 ;11.Foto Copy Turunan/Salinan/Groose Akta Berita Acara PT.

Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas dalil Penggugat yang padapokoknya menyatakan bahwa Tergugat Il dalam melaksanakan tugasnyatidak melihat dan mempertimbangkan Pasal 26 Undangundang HakTanggungan dan Putusan MA Nomor 3021/K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari1984 yang menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR bahwa pelaksanaanlelang akibat groose akte hipotik dengan memakai irahirah seharusnyadilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri.Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Tglg.Bahwa

Bahwa Terlawan II tidak menerbitkan Groose akta, yang adaadalah Terlawan II memegang Serfitikat Hak TanggunganNomor ; 00579/2009 tertanggal 13 April 2009 yangditerbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenCilacap yang didalamnya mencantumkan irahirah "DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan YangMahaEsa".b.

putusan yang belum mempunyai kekuatan hukumHalaman 34 dari 46 Putusan Nomor 30/Pdt.BTH/2019/PN Bautetap ataupun putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde), tetapi belum dilaksanakan eksekusi dan kemudian perlawanantersebut dapat diajukan terhadap penetapan sita conservatoir dalam suatuperkara, penetapan eksekusi terhadap putusan serta merta (uitvoerbaar bijvorraad), atau juga terhadap penetapan eksekusi berdasarkan ketentuan pasal224 HIR yang dapat berupa eksekusi groose

diterima (NietOntvankelijk verklaard);DALAM POKOK PERKARA1Bahwa eksepsi tersebut di atas dianggap sebagai satu kesatuan yangtidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;Bahwa Terlawan membantah seluruh dalildalil yang dikemukakan olehPelawan sebagai dalil yang tidak benar;Bahwa Termohon adalah pemenang Lelang yang beritikad baik dandilindungi Oleh UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta BendaBenda yangBerkaitan dengan Tanah, berdasarkan dengan Groose

berdasarkan alasdasar hak yang sah; 10 Bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan MenteriKeuangan RI No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,menentukan bahwa: 1 Pihak yang berkepentingan dapat memperoleh Kutipan/Salinan/ Grosseyang otentik dari Minuta Risalah Lelang dengan dibebani Bea Meterai;2 Pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai Akta Jual Beli untukkepentingan balik nama atau Groose

Hal ini sebagaimana yang ditegaskandalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No : 3201/Pdt/1984tanggal 30 Januari 1986, yang dalam kaidah hukumnya dinyatakan bahwaberdasarkan pasal 224 HIR/ 258 Rbg ditegaskan bahwa pelaksanaan pelelangansebagai akibat adanya groose Akta Hipotek dengan memakai kepala DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang mempunyai kekuatanhukum sama dengan suatu Putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atasperintah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, tetapi

Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, KantorPertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Ayat 2, Sertipikat Hak Tanggungan sebaimana dimaksud pada ayat (1)memuat irahirah dengan katakata DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAAyat3, Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusanpengadilan yang telah memperoleh kekua hukum tetap dan berlakusebagai pengganti groose

., bukti surat mana telah dicocokkan tidakada aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T I.12;13 Fotocopy Salinan/Groose Risalah Lelang Nomor: 261/2014 tertanggal 12 Maret2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Surakarta, bukti surat mana telah dicocokkan tidak ada aslinya danbermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda T 1.13;14 Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 08/Pdt.Eks/2013/Pn.Klt. tertanggal 30 Desember 2014,

Ketentuan bunyi irahirah tersebut sesuai UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok KekuasaanKehakiman, yang berlaku sejak tahun 1970.Dengan demikian dalam perkara ini harusnya yang dipergunakan untukpengajuan Permohonan Eksekusi Pengosongan haruslah Groose Risalah Lelang.Bahwa ternyata Pengadilan Negeri Purwodadi dalam putusan Penetapan EksekusiNo.06/Pdt.Eks/2014/PN.Pwd, tertanggal 13 Januari 2015 tersebut tidakberdasarkan GROSSE Risalah Lelang yang sesuai dengan pasal 224 HIR/258RBg seharusnya