kesehatan hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat, dan alatkesehatan;Bahwa Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteriyang dimaksud adalah PBF atau Perdagangan Besar Farmasi untukmelakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN MamBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

edar, demikian pula dimuat dalamPasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edardari menteri;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tahun 2008 tentang RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh menteri, Kemudian padaayat (3) menyebutkan bahwa menteri melimpahkan

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalamHalaman 18 dari 31

/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi daftar obat wajibapoteker No.1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2 sertaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. 3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No.36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian puladimuat dalam Pasal 9

Hal ini sesuai dengan pasal 3ayat (1) dan (2)sertapasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/V1I/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhipersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuatdengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika) adalan Kepala BPOM RI, dasar

hukumjawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaranproduk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secaraelektronik melalui website BPOM RI;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomortersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN PtkBahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui:Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obattradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelan mendapat jjinedar;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 5 syaratnya harus

memenuhi persyaratan keamanan,bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan CaraProduksi Kosmetika yang baik;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmemiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dansampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidakdiperjual belikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika)

adalan Kepala BPOM RI, dasar hukumjawaban tersebut adalan Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa barang berupa:1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm19 ( Sembilan belas ) Pcs Cream Yu chun mei3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang3 ( tiga ) Pcs Cream Cai Mei Malam20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam12 (dua belas) Pcs Cream LabelaONO aA fF WN7 (tujuh) Pcs Craem Polos9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink10. 27 (dua puluh tujuh

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat knususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V1/201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 1/2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 4384/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal18 Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satumiliar lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

Djoelham juga mendapat alokasi Dana LuncuranProgram Jamkesmas tahap lanjutan yaitu : berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 434/MENKES/SK/VI/2009 pada tanggal 18Juni 2009 Dana Tahap Kedua sebesar Rp1.588.733.000,00 (satu miliarlima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor :713/MENKES/ SK/IX/2009 pada tanggal 01 September 2009 Dana TahapKetiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilan ratus tiga

DjoelhamBinjai tidak sesuai dengan aturan Jamkesmas yaitu Keputusan MenteriKesehatan RI No. 316/Menkes/SK/V/2009, dan Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, masingmasing tentangPedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan jugadengan aturan keuangan yang berlaku.

Keputusan MenteriKesehatan RI No. 686/Menkes/SK/VI/2010, tentang PedomanPelaksanaan ProgramJaminan KesehatanMasyarakat yang menyebutkanantara lain:a. Dana PelayananKesehatan adalah danayang langsungHal. 57 dari 82 hal. Put.

No. 408 K/Pid.Sus/201474ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga riburupiah), lalu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 713/MENKES/SK/IX/2009 pada tanggal 01 September2009 Dana Tahap Ketiga sebesar Rp932.965.000,00 (sembilanratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh lima riburupiah) dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1006/ MENKES/SK/XI/ 2009 pada tanggal 12 November2009 Dana Tahap Keempat sebesar Rp1.903.547.000,00 (satumiliar

Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaanobat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TUKepeg/RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim menilaibarang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagaibarang bukti surat dan juga alat bukti surat namunhanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjukterhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militerkepada diri Terdakwa, karena berdasarkan KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Projustitia

, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalamperkara Narkotika adalah surat keterangan hasilpemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan dikeluarkanoleh laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika yang telah ditetapkan melaluiKepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, dan RSUDProf.

Pangilun Padang NomorK.1408/LHU/BLKSB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016,Majelis Hakim menilai barang bukti surat ini dapatdikategorikan sebagai alat bukti dan dijadikan sebagaialat bukti surat terhadap tindak pidana yang didakwaanOditur Militer kepada diri Terdakwa, karena telah sesuaidengan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 danjuga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008.3.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menkes berdasarkan Kepmenkes Nomor =:923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yangdikeluarkan bukanlah Projustitia, akan tetapi hanya sebagaialat bukti petunjuk saja.26.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/V 1/2008, sehingga produk yangdikeluarkan tidak Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alatbukti petunjuk saja.30.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa;Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi jin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Pengobatan,Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Menimbang,

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDROGUNAWAN selaku) Ymt Wakil Direktur Umum dan KeuanganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengantugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SKMenteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SKMenteri Kesehatan tersebut yaitu) Tugas Wakil Direkturadalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yangselanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas

Desember 2004/238 org) 6.743.445) 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736 ,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

Desember 2004/238 org) 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org 34Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

No.777/MENKES/SK/V1/2002 dan bukan lex generalis atauundang undang yang diatasnya ;b. Bahwa, dalam putusan tersebut berkaitan dengan dalamperkara Terdakwa Siti Nuraini Arif (Direktur RSJDSurakarta) tidak terdapat Pelaku Utama, kesemuanyaadalah "Turut serta", sangat naif jika tidak adapelaku utama dan atau yang menyuruh lakukan ;c. Bahwa, PERMENKES tidak ada satu pasalpun yangmencantumkan pasal pemidanaan ;d.

Bahwa, Ketentuan Peraturan Menter i Kesehatan No.777/MENKES/SK/VI/ 2002 dan kemudian diatur dalam Kep.Men. Kes. No. 553/MENKES/SK/ IV/2003 tertanggal 22 April2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS BBM bidangKesehatan tidak secara eksplisit mengatur siapa yangWAJIB MEMBIAYAI program tersebut, sehingga peraturantersebut TIDAK JELAS alias KABUR ;.

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastikklip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun1,02987 gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

1 (satu) bungkus plastik kliphalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pw.warna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

setelan dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klipwarna Silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,02987gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3951/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klipwarna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Mahardika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris KriminalistikDisimpulkan BB3951/2020/NNF dan BB3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwamemiliki

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Badan Reserse Kriminal Polri PuslabforCabang Surabaya Nomor 0903/NNF/2015tanggal 11 Februari 2015 adalah alat buktisurat yang sah dibuat/dikeluarkan olehlembaga resmi yang diberi wewenang untukmelakukan pengujian narkoba berdasarkanSurat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/Menkes/SK/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium pemeriksaan narkotika danpsikotropika projustitia.Bahwa pidana yang dituntut Oditur Militerdengan pidana

Danberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotikadan Psikotropika Projustitia ada persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti ke laboratoriumyang harus ditepati yaitu:a.

Bahwa alat bukti surat yang diajukan olehTerdakwa Nomor 0903/NNF/2015 tanggal 11Februari 2015 alat bukti surat yang sahdibuat/dikeluarkan oleh lembaga resmi yangdiberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang penunjukan laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia besertalampirannya.g.

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019diberi wewenang untuk melakukan pengujiannarkoba berdasarkan Surat Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012namun caranya tidak sesuai prosedurKeputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia adanya batas waktu tertentu dalampenerimaan sampel yang akan diuji dilaboratorium dan beberapa persyaratanadministrasi

Putusan Nomor 56K/PM.III12/AL/III/2019Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor 194/Menkes/SK/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium pemeriksaannarkotika dan psikotropika projustitia namunpelaksanaannya tidak sesuai Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia menyatakan salah satu persyaratanadministrasi penerimaan barang bukti kelaboratorium

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Dengan adanya harmonisasi ASEAN padatahun 2011, maka kosmetika yang beredar di Indonesia tidak perlu didaftarkanuntuk memperoleh nomor registrasi CD atau CL melainkan harus melalui prosesNotifikasi ;Bahwa proses perijinan toko obat dan Apotik pada dasarnya sama yaitu melaluiPemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kota), tata cara pengajuan ijin sesuaiKeputusan Menkes No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atasPermenkes RI No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian jin Apotik

dan Keputusan Menkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002tentang perubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian jin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ; Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;e Bahwa tanpa

Republik Indonesia Nomor 889/Menkes/Per/V/2011tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja TenagaKefarmasian disebutkan yang dimaksud dengan Surat Izin KerjaTenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIKTTKadalah surat izin praktik yang diberikan kepada Tenaga TeknisKefarmasian untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasianpada fasilitas kefarmasian;Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata, jelas dan gamblangbahwa Sdr.

No. 1322/MENKES/SK/X/2002 tentang perubahan atas Permenkes RI No.922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan danTata Cara Pemberian Jjin Apotik dan KeputusanMenkes No. 1331/MENKES/SK/X/2002 tentangperubahan atas PermenKes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 tentang pedagang eceran obat / TokoObat ;Bahwa Toko Obat hanya diijinkan menjual obatobatbebas dan obatobatan bebas terbatas dan Toko Obattidak diijinkan menjual obatobat keras dan sebagaipenanggung jawab pada toko obat adalah AsistenApoteker ;Bahwa tanpa