dengan bersekutu,dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampaipada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa pertama kali pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul23.00 Wib bertempat di Acces Pelabuhan No. 01 Desa Kuala TanjungKecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara tepatnya di dermaga PT.Pelindo

Pelindo II Teluk Bayur, Terbanding mengenakan tarifPPh Pasal 23 sebesar 4,5% sehingga terutang PPh Pasal 23 sebesarRp 12.793.229,00 dimana Pemohon Banding tidak melakukan pemotonganPPh Pasal 23 tersebut karena PT.Pelindo Il Teluk Bayur melampirkan SuratDirektorat Jenderal Pajak No : S336/P1433/1989, tanggal 18 Desember1989, menerangkan bahwa "kegiatan bongkar/muat barang di lingkunganpelabuhan dengan menggunakan alat angkut milik dan dioperasikan olehPerum Pelabuhan maupun pemakaian gudang/lapangan

Administrator Pelabuhanhanya sebagai regulator, sementara operator pelabuhan ada pada PT.Pelindo, in case PT Pelindo III Tanjung Perak;7. Bahwa, jika seandainya benar kapal Penggugat tidak boleh sandar, haltersebut tentunya dalam kewenangan PT.

Pelindo Ill Tanjung Perak,sehingga yang seharusnya dijadikan pihak sebagai Tergugat adalah PT.Pelindo IIl Tanjung Perak bukan Adminlstrator Pelabuhan Tanjung Perak,dengan demikian maka Penggugat telah salah menentukan subjek hukumyang seharusnya dijadikan Terqugat;Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat kesalahan dalammenentukan subjek hukum/error in subjecto rnaka sudah sepatutnyaHal. 21 dari 42 Hal.

Terminal Petikemas Surabaya adalah PT.Pelindo III dan perusahaan dari Dubai Emirat Arab;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya juga Badan Usaha Pelabuhan(BUP);Bahwa Blok W milik Pelindo;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya boleh menyewakan kepada pihaklain;Bahwa Blok W status tanahnya dalah HPL;Bahwa PT. Terminal Petikemas Surabaya diberi kKewenangan untuk mengelolatanah tersebut;Bahwa untuk mengelola tanah tersebut PT. Terminal Petikemas Surabaya tidakperlu ijin kepada PT.

kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan Permenhub PM.6 Tahun 2013 Tentang Jenis Struktur Dan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanansebagaimana diubah dengan Permenhub Nomor PM 15 tahun 2014.Bahwa yang berwenang menerima atas pembayaran tarif jasa kepelabuhanansebagaimana ketentuan Permenhub PM. 6 Tahun 2013 Tentang Jenis StrukturDan Golongan Tarif Jasa Kepelabuhanan sebagaimana diubah denganPermenhub Nomor PM 15 tahun 2014 adalah Badan Usaha Pelabuhan atauMitra) yang ditunjuk oleh Badan Usaha Pelabuhan (PT.Pelindo

Ill)sebagaimana tertuang dalam perjanjian konsesi antara Otoritas PelabuhanTg.Perak dengan PT.Pelindo Ill.Bahwa Badan Usaha Pelabuhan (BUP) adalah badan usaha yang kegiatanusahanya khusus dibidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhanHalaman 59 Putusan No.3361/Pid.Sus/2018/PN.

menghiraukanpenjelasan Pemohon tentang dalil dan tata cara mengajukan perkara cerai talaktidak dapat dilakukan.2 Tidak benar Pemohon dan Termohon selama ini hidup bahagia dan harmoniskarena seringkali terjadi perselisihan yang menimbulkan benihbenihperpecahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dikemudianhari menjadi bom waktu yan g menyebabkan Pemohon mengajukan cerai talak.3 Tidak benar jika Pemohon tidak menafkahi Termohon selama hidup berumahtangga karena Pemohon juga bekerja sebagai buruh TKBM PT.Pelindo

Pelindo menggantikanrumah ibadah dengan cara memindahkan bangunan masjid direlokasitempat yang lain;Bahwa saksi mengenal saudara Rico Sugito dan Rico Sugitotermasuk orang yang menolak ganti rugi lahan dan bangunan;Bahwa saksi tidak mengetahui saudara Rico Sugito mendapatkanberapa uang ganti rugi tersebut;Bahwa pada saat pertemuan undangan pada Tanggal 13 Februari2018 ditempatkan di rumah saksi ada dibuatkan tenda oleh pihak PT.Pelindo;Bahwa pada saat BPN melakukan pengukuran, kami wargadilibatkan

Pelindokarena untuk kepetingan umum;Bahwa akan dibangun terminal bagi masyarakat disekitar PantaKijing tersebut menurut saksi lebih nilai positif, dikarenakan akanmenambah peluang pekerjaan dan mengurangi pengangguran;Bahwa saksi mengetahui pantai Kijing akan dibangun terminalawalnya dari Kepala Desa setelah itu baru diumumkan oleh pemerintahKabupaten Mempawah;Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pdt.G/2018/PN MpwBahwa saksi merasa sudah cocok dengan ganti rui dari pihak PT.Pelindo

Nomor SR356/D6/02/2015 tanggal 25 Mei 2015 perihal Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara dan didalam putusan PengadilanTinggi Riau majelis Hakim dalam Pertimbangannya hal. 45 menyatakan bahwaTerdakwa nyatanyata tidak dapat mempertanggung jawabkan penggunaandana Perbaikan Kapal Tunda Bayu II sehingga Negara (PT.Pelindo) mengalamikerugian yang nyata (Actual loss) sebesar Rp1.712.156.000,00 (satu miliar tujuhratus dua belas juta seratus lima puluh enam ribu rupiah).Berdasarkan hal

Citrapola NiagaNusantara (PT.CNN), hal ini bertentangan dengan Keputusan Direksi PT.Pelindo (Persero) tanggal 21 Juni 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barangdan Jasa di lingkungan PT. Pelindo (Persero) Jo. Perpres Nomor: 54 Tahun2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Terdakwa selakuPelaksana Pekerjaan dan saksi Zainul Bahri sebagai Pengguna Anggaran/PPKtelah melanggar SPK yang berlaku sebagai Perjanjian Kontrak yang disepakatidan ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Zainul Bahri.

Pelindo Ill (Persero) dengan PT.Kerta Niaga, mengakui tanahyang dimaksud adalah milik Pelabuhan Banjarmasin (PT.Pelindo Ill PerseroBanjarmasin), dengan alasan antara lain yaitu Semua surat bukti yang ditunjukoleh Majelis Hakim tidak ada relevansinya lagi dengan tanah sengketa baikSHGB No. 127 (P1) maupun SHGB No. 4 (P2) karena telah dilakukankonversi menurut peraturan perundangundangan;Perjanjian Sewa Tanah antara PT Pelindo Ill (Persero) dengan PT.

Pelabuhan Indonesia II/PELINDO II), dan menerbitkan "HPL (HakPengelolaan) berdasarkan Peta Pendaftaran HPL No. 34/2001 tanggal10112001 dan Peta Pendaftaran HPL No. 36/2001 tanggal 10112001(Vide Bukti P206 & P207) yang diajukan oleh Tergugat I (PT.Pelindo II) di atas tanahtanah milik Para Penggugat (Vide Bukti P1 s/d P205), oleh karena itu maka adanya tumpang tindih "HPL (HakPengelolaan) No. 1 dan No. 2 yang diajukan oleh Tergugat I (PT.Pelabuhan Indonesia II / PT.

PELINDO IJ), dan menerbitkan HPL (HakPengelolaan) berdasarkan Peta Pendaftaran HPL No. 34/2001 tanggal10112001 dan Peta Pendaftaran HPL No. 36/2001 tanggal 10112001(Vide Bukti P206 & P207) yang diajukan oleh Tergugat I (PT.Pelindo II) di atas tanahtanah milik Para Penggugat (Vide Bukti P1 s/d P205) yang notabene mengandung cacat hukum dan cacatadministrasi di atas tanahtanah milik para Penggugat (Vide Bukti P1s/d P205) tersebut di atas, adalah tindakan melanggar hukum, arogan97dan sewenangwenang

PELINDO II)tersebut, ternyata Pihak Tergugat II (Kantor Pertanahan KabupatenSerang) telah mengakui adanya tumpang tindih dengan tanahtanahmilik Para Penggugat (Vide Bukti P1 s/d P205)2 Bahwa tanah HPL yang sudah terbit Sertipikat HPL atas nama PT.PELINDO II (Tergugat) di Desa Pulo Ampel KecamatanBojonegara Kabupaten Serang terdiri dari 91 (sembilan puluh satu)sertipikat HPL dan di Desa Margasari Kecamatan BojonegaraKabupaten Serang terdiri dari 6 (enam) sertipikat HPL.3 Dalam dalil gugatan a quo,

Pelabuhan Indonesia 11/PT.PELINDO H)", tanpa dijelaskan HPL No. 1 dan HPL. No. 2 tersebutterletak di desa mana (karena setiap desa memiliki Nomor hak yangdimulai dari angka 1 dan seterusnya), hal ini semakin membuktikanbahwa Para Penggugat tidak mengetahui secara pasti dimana letakbidangbidang tanah yang didalilkan dalam gugatan ini sebagai milikPara Penggugat.C.

Saksi tidak bekerja pada PT.Pelindo II ( Tergugat I) maupun Kantor Pertanahan (Tergugat II ) ;e bahwa saksi sejak lahir hingga sekarang tinggal di daerah Pulo Ampel ,Serang dan selama ini bekerja sebagai buruh yang tugasnya serabutan , danjuga sewaktuwaktu kalau ada kesempatan menjadi pembantu/pesuruh tidakresmi Kepala Desa Pulo Ampel, Serang dengan tugas untuk memfotocopysuratsurat ;e bahwa saksi tahu didaerah saksi ada masalah tanah yaitu yang disengketakansaat ini, tetapi masalahnya apa saksi

Metito yang ada di PT.Pelindo Dumai;Hal.5 dari 18 Halaman Putusan Nomor: 188/Pid.B/2018/PN.Dum.Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit Dinamo merk Saints TypeST3 3KW 230 Volt 130 Ampere 50 HZ di dalam gudang PT. Metito yangterkunci dengan rantai dan gembok;Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Metito untuk mengambil 1 (Satu)unit Dinamo merk Saints Type ST3 3KW 230 Volt 130 Ampere 50 HZ yangada di dalam gudang PT. Metito;Bahwa atas kejadian tersebut, PT.

KAI belummenerima karena belum ada perhitungan valid ; Bahwa sebelum hearing ke 4 dilakukan eksekusi pada hari selasa, hearingnya hari kamis ;Bahwa saat penggusuran saksi ikut, saksi sampaikan keberatan kepadaaparat, saksi bilang kalau eksekusi cacat karena tidak ada putusanpengadilan maupun dari DPRD; Bahwa yang melakukan penggusuran PT KAI dan menurut info adaPT.Pelindo yang ikut serta dan ada MOU antara PT.KAl dan PT.Pelindo ; Bahwa setahu saksi tidak ada surat pemberitahuan untuk dilakukan eksekusi

PelabuhanIndonesia Ill (persero) tentang Bisnis Logistik Dan Angkutan BarangDengan Menggunakan Sarana Ketea Apil oleh Anak Perusahaan PT.Pelindo Ill (Persero) No. HK.0501/17.1/P.1IL2011 No. PT KAI (Persero)34/P/HK/D6/2011 tanggal 14 Pebruari 2011, bukti T II2;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dan Tergugat ll,mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 3 Juni 2015, sebagaimanadalam berita acara persidangan. Untuk mempersingkat putusan ini dianggap termuatdalam putusan ini.

pelabuhan, pemeliharaan penahangelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan sertasarana bantu Navigasi Pelayaran.Bahwa, dengan berlakunya UndangUndang No. 17 Tahun 2008tentang Pelayaran dan PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhananserta Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 36 Tahun 2012 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan, maka telah terjadi pergeseran fungsi, dimanafungsipengaturan diambil alin oleh Otoritas Pelabuhan sedang Tergugat (PT.Pelindo

Bukti T19: Fotokopi Dokumen Sosialisasi Rencana Revitalisasi danPenataan Kalimas Kepada para Penyewa Gudang diKalimas tanggal 25 Februari 2015 Bertempat di Kantor PT.Pelindo Ill (Persero Cabang Tanjung Perak ( asli);20. Bukti T19 : Fotokopi Putusan Nomor 75/G/2011/PTUN.JKT;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat jugamengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu AFFANDI, SH. dan UMI SYARIFAHAMBARWATI, SH. dan 1 (satu) orang Ahli yaitu DR. SRI WINARSIH, SH.

Pelindo II (Persero)Cabang Pelabuhan Cirebon; 4 (empat) unit Dump Truck kapasitas 25 (dua puluh lima) ton milik PT.Pelindo II (Persero) Cabang Pelabuhan Cirebon; 1 (satu) unit Wheel Loader kapasitas 3 (tiga) ton milik PT. Pelindo Il(Persero) Cabang Pelabuhan Cirebon;6. Menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksasebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) perharinya per orang kepada masingmasing paraintuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini;7.

PROVISIMenimbang, bahwa didalam gugatannya para Penggugat mengajukanpermohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela dalam provisi berupaperintah kepada Tergugat untuk membayar upah para Penggugat sejak bulanjanuari 2014 s/d Juli 2014 sebesar Rp.601.148.870, (enam ratus satu juta jutaseratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) danmenetapkan Tergugat dan Turut Tergugat agar memanggil para Penggugatsejumlah 4 orang untuk dipekerjakan kembali dengan penempatan sesuai denganorganisasi PT.PELINDO

Putusan Nomor 531 K/TUN/2016Belawan, setiap orang atau badan hukum yang ingin untuk memperolehbukti hak kepemilikan tanah (sertifikat), yang bersangkutan diwajibkanterlebin dahulu memperoleh Surat Pelepasan Kawasan Otorita dari PT.Pelindo Cabang Belawan (dahulu Djawatan Pelabuhan Belawan) dantanpa adanya surat pelepasan ini permohonan hak atas tanah tersebut tidakakan diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan);Bahwa adapun Surat Pelepasan Kawasan Pelabuhan Belawan tersebuttelah diperoleh Pemohon

(Persero) Pelabuhan Indonesia Il (selanjutnya disebut PT.Pelindo) adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas, dimanapemegang sahamnya adalah pemerintah Republik Indonesia, sedangkanKopegmar adalah badan hukum berbentuk Koperasi, dimana pemegangkedaulatan/sahamnya adalah seluruh anggota Kopegmar ;b.

Subang, setelah itu proposal penggemukan sapipotong dibawa ke PT.Pelindo Il yang Berada di Tanjung Priuk Jakartaoleh Sadr. Jajuli untuk diserahkan.3. Bahwa selanjutnya team Survei dari PT. Pelindo II yang berjumlah 4(empat) orang melakukan survei ditempat Saksi di Desa RawamenengKab.

Bahwa Saksi percaya sapisapi dijual kepada Terdakwa dan Saksi9karena percaya dan Terdakwa sudah kenal dengan Saksi1 bahkanSaksi1 juga menyarankan untuk dijual kepada Terdakwa yang seorangpejabat TNI yang berpangkat dan tutur katanya yang sangat baik danselain itu janjijanji yang disampaikan oleh Terdakwa dan Saksi9 kepadaSaksi diantaranya mau diberangkatkan umroh ke tanah suci, uang PT.Pelindo Il yang sudah Saksi pinjam akan Terdakwa kembalikan danbutuh modal berapa dari uangnya akan Terdakwa dan

mengatakan saya masihberdinas aktif di TNI, kalau saya mengingkari pembayaran yang dijanjikantaruhannya jabatan dan sapi yang dipesan merupakan bagian daripesanan Kodam dan saya juga di rumah menjual sapisapi untuk kurbandan yang membeli sapisapi tersebut diantaranya instansiinstansipemerintah, BRI, Kemudian para pejabat pesan kurban juga kepada sayadan konsumen sudah menunggu sapi mengingat hari raya sudah dekat,selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada Saksi2 akanmemberangkatkan umroh dan uang PT.Pelindo

mengatakan saya masihberdinas aktif di TNI, kalau saya mengingkari pembayaran yang dijanjikantaruhannya jabatan dan sapi yang dipesan merupakan bagian daripesanan Kodam dan saya juga di rumah menjual sapisapi untuk kurbandan yang membeli sapisapi tersebut diantaranya instansiinstansipemerintah, BRI, kKemudian para pejabat pesan kurban juga kepada sayadan konsumen sudah menunggu sapi mengingat hari raya sudah dekat,selain itu Terdakwa juga menjanjikan kepada para Saksi akanmemberangkatkan umroh dan uang PT.Pelindo

II09/AD/XII/2016MenimbangMenimbangtiga juta rupiah) sehingga para penggemuk sapi mengalami kerugiansecara materi dan nonmateri bahkan terancam bangkrut tidak lagimelanjutkan bisnis jual beli sapi lagi yang ada hanya menanggung hutangke PT.Pelindo Il.4.

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakanMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang telahmenerbitkan Surat Keputusan No. 15/HPL/BPN.RI/2011 tanggal 14 Juli 2011 kepada PT.Pelindo II (Tergugat 1):4. Bahwa Penggugat tidak dalam kapasitas sebagai pihak Penggugat, karenasesungguhnya yang dapat bertindak sebagai Penggugat adalah PT.

PELINDO IV MAKASSAR dan selaku pelaksana pekerjaan yakni PT.PEMBANGUNAN PERUMAHAN dimana proyek tersebut merupakan proyekstrategis nasional percepatan pembangunan tol laut yang dicanangkan olehPresiden RI JOKO WIDODO.Setelah Kontrak kerja tersebut selesai ditanda tangan, PT.PELINDO IVMAKASSAR mengirimkan surat yang ditujukan ke Pemerintah KotaMakassar Nomor: 14/PR.102/2/DUT2015 tanggal 10 Juni 2015 yang intinyaLahan untuk rencana akses jalan masuk ke lokasi MNP dapat segera kamigunakan untuk mobilisasi

GIPPYNG LANTARA) dengan Register Nomor :88/07/IX/2003.Karena pekerjaan Makassar New Port belum juga dapat dilaksanakanmaka saksi MADE KARTU melaporkan kendala tersebut ke pihak PT.PELINDO IV MAKASSAR (saksi ARWIN) dan PT. PELINDO IV MAKASSARmenindaklanjuti dengan meminta bantuan kepada pihak pemerintah KotaMakassar agar difasilitasi supaya tanah garapan milik Terdakwa A.JAYANTI RAMLI dan Terdakwa RUSDIN bisa dilalui untuk pengerjaanProyek Makassar New PortBahwa Terdakwa Drs.

MNP/VIIV2016 tanggal 18 Agustus2016.Dokumen Asli Surat Undangan Rapat PersiapanPembangunan Makassar New Port Nomor1/HM.003/3/DKP2015 tanggal 10 Februari 2015;Dokumen Asli Surat Permohonan tambang Pasir Lautuntuk pembangunan Makassar New Port Nomor9/PR.102/1/DKP2015 tanggal 18 Februari 2015;Dokumen Asli Surat Kesepakatan PembangunanMakassar New Port (MNP) Nomor 14/PR.102/1/DUT2015 tanggal 04 Maret 2015;Dokumen Asli Kesepakatan Bersama antara PemprovSulSel, Pemkot Makassar, Otoritas Pelabuhan dan PT.Pelindo

PELINDO IVMAKASSAR yaitu kepada saksi ARWIN selaku Kepala KesatuanPengelola proyek dan atas laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh PT.PELINDO IV MAKASSAR dengan meminta bantuan kepada pihakPemerintah Kota Makassar agar difasilitasi supaya tanah tersebut yangmerupakan tanah garapan hak wmilik Terdakwa dan saksiRusdin bisa digunakan oleh PT.

Bahwa awal terjadinya keretakan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat mulai terjadi pada Pertengahan Tahun 2014 disaatPenggugat berada di Jakarta bekerja sebagai ajudan Direktur PT.Pelindo, sedangkan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua dan AdikPenggugat.

., di muka persidangan memberikanketerangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik, dibuat BAP, ditandatangani danHalaman 58 Putusan Nomor : 68/Pid.Sus/Tpk/2017 PN.Sbysaksi membenarkan isi BAP tersebut;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga dengan terdakwa;Bahwa saksi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjabatsebagai Manager Keuangan Proyek APBS pada PT.Pelindo Ill (Persero)Surabaya

;Bahwa sebelum saksi menjabat sebagai Manager Keuangan ProyekAPBS pada PT.Pelindo Ill (Persero) Surabaya menjabat sebagai AsistenSenior Manager Treasuri dan sebelumnya pada tahun 2011 saksimenjabat sebagai Asisten Senior Manager PKBL ;Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Asisten Senior Manager PKBLmengetahui ada Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan BinaLingkungan (PKBL) yang sumber dananya dari laba Perusahaan tahunsebelumnya (2009) berdasarkan persentase yang ditetapkan olehPemegang Saham,

Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugiannegara pada Pengelolaan Dana Gerakan Peningkatan Produksi PanganBerbasis Korporasi (GP3K) pada PT.Sang Hyang Seri yang bersumber daridana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT.Pelindo Ill(Persero) Tahun 2011 sampai dengan 2013, adalah : mencakup kegiatanperencanaan, penyaluran dan pengembalian dana Gerakan PeningkatanProduktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT Sang Hyang Seriyang bersumber dari dana PKBL PT

Bahwa akibat adanya penyimpangan Pengelolaan dana Gerakan PeningkatanProduksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) pada PT.Sang Hyang Seri yangbersumber dari dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)PT.Pelindo (Persero) Tahun 2011 sampai dengan 2013 tersebut menimbulkankerugian keuangan Negara.

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana bentuk kerja sama antara PT.Pelindo dengan PT. Sang Yang Seri untuk menyalurkan Dana PKBL kepadaKelompok Tani di wilayah kerja PT.