Ditemukan 232 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-12-2015 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1735/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr. Tanggal 9 Juni 2016 — SITI AISAH als SUSANTI
43 — 19
43 — 19
30 Putusan Nomor :1735/Pid.Sus/2015/PNJKTUTR2) (telah disisihkan sebanyak 1 10 gram brutto dan telah dikirm ke UpT LabUji Narkoba BNN guna dilakukan wuji laboratorium dengan sisapemeriksaan 6,425 gram netto guna kepentingan pembuktian).3) 10 (sepuluh) kardus merk Gasoline Water Pump berisikan mesin pompa airyang diberi kode angka s/d 10.4) 1(satu) buah HP merk Nokia warna biru kombinasi hitam beserta simcard08211,2831594 milik WILLIAMS ALROY LESTER alias OLIVER.5) 1 (satu) buah ash paspor Negara Republk
Putus : 14-08-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1430 / PID.B / 2013 / PN. JKT. UT. Tanggal 14 Agustus 2013 — KHOE LIE TJIAU alias LILY
51 — 0
51 — 0
Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Optindo Suryatama (telah dicocokkan dengan salinan resminya) ;---------------------------------------------------- Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-3219.HT.01.01.TH 97 tanggal 29 April 1997 (telah dicocokkan dengan aslinya) berikut lampirannya ;---------------------------------------------------------------------------- Foto copy Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republk
Register : 15-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 1128/Pid.B/LH/2020/PN Bdg Tanggal 20 Mei 2021 — Penuntut Umum:
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. JO A TEXVILLE diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr JONG
277 — 97
HAYOMI SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. JO A TEXVILLE diwakili oleh JUNG HYUN YOUNG alias Mr JONG
277 — 97
JO-A TEXVILLE dengan Nomor 12 (dua belas) tanggal 03 September 2007 dihadapan Notaris INGRID LANNYWATY, S.H
- 1 (satu) lembar fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia Nomor C-01230 HT.01.01-TH.2007, tertanggal 25 Oktober 2007 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan an. PT. JO-A TEXVILLE.
- 1 (satu) bundel salinan fotocopy Izin Usaha Industri sesuai salinan aslinya an. PT.
Putus : 13-11-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 321 K/TUN/2009 Tanggal 13 Nopember 2009 — PT. BATUBARASELARAS SAPTA, ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
74 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimanatermaktub dalam AKTA No. 12 yang telah diterima pemberitahuannya olehTERMOHON KASASI (dahulu TURUT TERBANDING / TERGUGAT)berdasarkan OBYEK SENGKETA II tidak memenuhi persyaratan formilyang dipersyaratkan dalam UUPT.Bahwa persyaratan formil yang tidak dipenuhi TERMOHON KASASI (dahulu TURUT TERBANDING/ TERGUGAT) yaitu :HUBUNGAN SEBABAKIBAT YAITU KARENA PEMEGANG SAHAM PT.BATUBARASELARAS SAPTA VERSI REVLI ORELIUS MANDAGIETIDAK MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI MENTERI ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL REPUBLK
Putus : 22-06-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Juni 2015 — CHUSNUL CHOTIMAH, vs RAKHMAD EFENDI Alias HOK TJEEK, Dkk
31 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
PutusanMahkamah Agung Republk Indonesia Nomor 202 PK/Pdt/2010 tanggal 7Oktober 2010, isi putusannya bervariasi , dimana Putusan PengadilanNegeri Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian, di tingkatBanding isi putusannya antara lain membatalkan Putusan Pengadilan NegeriGresik tanggal 22 Maret 2006 Nomor 32/Pdt.Plw/2005/PN Gs., di TingkatKasasi isi putusannya antara lain Mengabulkan perlawanan Para Pelawanuntuk sebagian, di tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung RepublikIndonesia isi
Register : 02-03-2017 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 204/Pid.Sus/2017/PN Dps Tanggal 23 Maret 2017 — Siti Khotijah Binti Muchidi
100 — 33
100 — 33
Ngurah Rai, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta,Kabupaten Badung, Bali atau setidaktidaknya pada suatu tempat laindalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, melakukanperbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harusdipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengajamemasukan, mengeluarkan, mengedarkan,dan/atau memelihara ikanyang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan,dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam, dan/atau ke luarWilayah pengelolaan perikanan Republk
Register : 15-10-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 48/G/2020/PTUN.SRG Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
PT AMARTA KARYA (PERSERO)
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Propinsi Banten
177 — 111
PT AMARTA KARYA (PERSERO)
Tergugat:
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Propinsi Banten
177 — 111
Sekaligus membuktikan bahwa TERGUGAT kurang cermat ataswewenangnya dalam mengambil keputusan;Bahwa dasar terbitnya Keputusan TERGUGAT berupa Surat KeputusanPenetapan Sanksi Daftar Hitam juga bertentangan dengan Pasal 6Peraturan Presiden Republk Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannyasangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TERGUGAT tersebutdinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 53 UndangUndang Repubtik Indonesia No
Register : 25-07-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 25-11-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 55/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 30 Agustus 2016 — PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, KANTOR CABANG PEMATANG SIANTAR
LAWAN
SUDIRMAN
98 — 48
98 — 48
SimPasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan Negeri Simalungunberwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan a quo;Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) jo Pasal 7 ayat(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republk
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
73 — 62
73 — 62
AKUP dan memperoleh surat ijin Usaha dar DEPERTEMENPERDAGANGAN REPUBLK INDONESIA dengan NO SUP : 13.266/0903/PK/V/1990.
Register : 02-09-2013 — Putus : 11-10-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 45/PID/2013/PT.JPR Tanggal 11 Oktober 2013 — I. EDISON KENDI alias PAK KENDI
II. YAN PIET MANIAMBOI alias YAN
36 — 13
36 — 13
ANAS SIMBIAK.3 (tiga) lembar daftar namanama yang mengikuti pada komisikomisi negara NRFPB.1 (satu) lembar daftar identitas yang mengikuti NRFPB.2 (dua) lembar kartu tanda penduduk orang asli Papua.8 (delapan) exemplar surat pemerintah transisi Negara Republk Papua Barat wilayahSaireri prihal pemberitahuan kegiatan aksi demo damai pembebasan tahananpollitikpelanggaran HAM dan demokrasi di Papua Barat.1 (satu) lembar surat pemerintah transisi Negara Republik Papua Barat wilayah Saireriprihal sosialisasi
Register : 18-10-2017 — Putus : 14-11-2017 — Upload : 02-12-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 140/PDT/2017/PT KPG Tanggal 14 Nopember 2017 — - FLORIANUS RU REMI, Cs. vs - SILVESTER SURA, Cs.
86 — 29
86 — 29
Untuk TuttTergugat terdapat penambahan kalimat PEMERNTAH REPUBLK NDONESACQ diawal subyek hukum tersebut pada gugatan semula;2. Pada halaman 2 posita angka 1 terdapat kalimat awalnya asal pembagian dariayah Penggugat Petrus Ru Remu dirubah menjadi asal pembagianhibah danayah Penggugat Patrus Remi Ru. Posita angka 3.1. fertulis Norbertus Ru Remidirubah menjadi Norbertus Remi Ru;3.
Register : 02-06-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 194/Pdt.G/2020/PN Bdg Tanggal 5 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
160 — 78
160 — 78
Menurut UNDANGUNDANG REPUBLK INDONESIA NOMOR30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS sebagaimanatelah dirubah dengan UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATAS UNDANGUNDANG NOMOR 30 TAHUN = 2004TENTANG JABATAN NOTARIS, pasal 15 ayat (2), butir a :(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notarisberwenang pula: a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkankepastion tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftardalam buku khusus;Dengan demikian nyatalah bahwa
Register : 22-07-2011 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEPOK Nomor 335/Pid/Sus/2011/PN.Dpk Tanggal 11 Oktober 2011 — DOLLY GANDA SINAGA
68 — 27
68 — 27
perundang wundangan lainya,kerjasama Pemerintah daengan lebaga non Pemerintah dalam menyelesaikanperlindungan konsumen dan kasus~ yang terkait atau. yang sedangditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan atau Pengadilan atas UUPKdan memberikan tanggapan atau masukan atas setiap pekerjaan yangdisampikan/diberikan oleh Drektorat Perlindungan Konsumen;Bahwa keajiban pelaku'~ usaha dalam memasukan, memproduksi ataumemperdagangkan produk barang/jasa untuk diperdagangkan dan diedarkanyang berlaku di Negara Republk
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PT MEDAN Nomor 134/PDT/2017PT_MDN Tanggal 19 Juli 2017 — PARLINDUNGAN S.SOS. DKK X ABDALLAH HARAHAP,DK
26 — 13
26 — 13
dalam garis lurus 9Or aja... eee cece eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeeeeaas .w.Dst )Bahwa dengan adanya perbaikan danpenambahan pokok/dasar gugatan,jelas telah melanggar pasal ey yang bunyinya perubahangugatan tidak boleh mengubah ata bah pokok perkara ;Bahwa oleh karena perbaikan CS. dan penambahan pokok gugatan(Kejadian Formil) ee ukan para penggugat, sehinggamenyebabkan perubah dian materil dari gugatan sebelumperubahan.maka guga Arona harus ditolak.Hal yang sama jug rm diputus Mhkamah Agung Republk
Register : 25-07-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 17-02-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 57/Pdt.G-Sus/2016/PN Sim Tanggal 29 Agustus 2016 — PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pematangsiantar LAWAN SYAHRIAL PURBA SIBORO
147 — 49
147 — 49
dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap PutusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Pengadilan NegeriSimalungun berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan aquo;Menimbang, bahwa Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) jo Pasal 7 ayat(2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republk
Putus : 08-06-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN PALU Nomor 37/Pdt.G/2016/PN.PAL Tanggal 8 Juni 2016 — OCSIATIE MUSA vs 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIRJEN PAJAK Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Cq.KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA Qq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALU, dk
61 — 28
61 — 28
berdasarkan peraturan perundangundangan di atas dapatdisimpulkan bahwa sesungguhnya tindakan Kepala KantorPelayanan Pajak Pratama Palu dengan tidak menerbitkan SKPPPenggugat adalah sudah tepat dan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.b Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa Ombudsman merupakanLembaga Negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraanpelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggaranegara dan pemerintahan sesuai amanat Undangundang Nomor 37Tahun 2008 tentang Ombudsman Republk
Register : 26-09-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN REMBANG Nomor 16/Pdt.G/2014/PN Rbg Tanggal 18 Maret 2015 — - Ir. MIKAL SALIM (Penggugat I)
- ROBERT JULIUS (Penggugat II)
l a w a n
- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA (Tergugat I)
- KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH (Tergugat II)
- KEPALA KEJAKSAAN NEGERI REMBANG (Tergugat III)
88 — 22
88 — 22
JAKSA AGUNG REPUBLK INDONESIA ;Berkedudukan di Jakarta, Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran BaruJakarla Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTADI, SH.,MH., menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah beralamat diJl.
Register : 30-08-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN SOLOK Nomor - 28 /Pdt.G/2013/PN Slk. Tanggal 12 Juni 2014 —
39 — 3
39 — 3
Fotokopi sertifikat ini segera kami kirimkan ke pejabat yangmembutuhkan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Solok denganmaksud memperkuat penyempurnaan dan atau melengkapi persyaratanyang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan dan bila dibutuhkan olehinstansi dan atau pihak terkait, berkas ini pun diterima oleh pejabatbersangkutan tanpa ada permasalahan;Dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku di seluruhwilayah Republk Indonesia haruslah dinyatakan bahwa H.
27 Juni 2012 juncto Surat Ukur Nomor 39/KPJ/2012 tanggal 26Juni 2012.Fotokopi sertifikat ini segera kami kirimkan ke pejabat yangmembutuhkan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Solok denganmaksud memperkuat, menyempurnakan dan atau melengkapipersyaratan yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan dan biladibutuhkan oleh instansi dan atau pihak terkait, berkas ini pun diterimaoleh pejabat bersangkutan tanpa ada permasalahan;Dengan demikian menurut ketentuan hukum yang berlaku di seluruhwilayah Republk
Register : 07-08-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 452/PDT/2019/PT DKI Tanggal 24 September 2019 — Pembanding/Penggugat : Perusahaan Pelayaran Asia Mandiri Lines
Terbanding/Tergugat : Marina Bay Shipping B.V
86 — 46
Terbanding/Tergugat : Marina Bay Shipping B.V
86 — 46
permohonan provisi yang berisikan pokok perkaraharus ditolak;4) Bahwa oleh karena itu tuntutan provisi dan ancaman denda yangdiajukan oleh Pelawan untuk menghentikan dan menunda prosesHal 35 Putusan No. 452/PDT/2019/PT.DKIeksekusi patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquokarena selain Putusan Arbitrase International Final Marina Bay tersebutsudah dapat dilaksanakan menurut Pasal 66 UU Arbitrase dan jugabahwa provisi yang demikian bertentangan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republk
Register : 05-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 122/Pid.Sus/2015/PN Dps Tanggal 11 Mei 2015 — MAGNAEVA ALEKSANDRA
30 — 15
30 — 15
bagian unsur mengimpor;Menimbang bahwa kegiatan mengimpor secara leksikal dapat diartikansebagai suatu kegiatan antar negara, dimana suatu barang dari negara laindimasukkan ke wilayah negara Indonesia, sedangkan dalam UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika khusunya dalam pasal 1 angka 4ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kegiatan impor adalah memasukkanNarkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean;Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksudkan dengan Daerah Pabeanadalah Wlayah Republk