Foto copy: Telahaan Staff tanggal 13 Desember 2016, copy daricopy, diberi tanda (T.I25);26. Foto copy: Surat Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kabupaten Indragiri Hilir, copy dari copy, diberi tanda (T.I26);27.

NATURAL PERSADA MANDIRI413382 9623315(PT.NPM) (7) > Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selakuTenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX KabupatenKonawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlaytitik kordinat tersebut terhadap peta IUPOP PT.

NATURAL PERSADA MANDIRI(PT.NPM) (7)3. 413209 9623261 4. 413282 9623194 5. 413348 9623168 6. 413403 9623236 0. 413382 9623315 > Bahwa selanjutnya saksi WIDIA REGINA SITUMORANG, S.Hut selakuTenaga Teknis Bakti Rimbawan UPTD KPH Laiwoi Utara Unit XIX KabupatenKonawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara melakukan telahaan dan overlaytitik kordinat tersebut terhadap peta IUPOP PT.

Dpu10.11.12.13.14.15.16.Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Nomor 470/04/05/2018dari Kecamatan Woja Atas Nama ABUSARINCI, selanjutnya diberi tandaP.L.AI6 ;Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran Pajak Nomor 470/04/05/2018dari Kecamatan Woja Atas Nama ABUSARINCI, selanjutnya diberi tandaP.L.AI7 ;Fotokopi Surat dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Direktorat Jenderal Planologo Kehutanan dan Tata Lingkungan, BalaiPemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII, Nomor $S.529/BPKH.VII2/2018, Perihal Telahaan

RoziRizki Pratama tersebut dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Drs.ElwizarBarus;Bahwa saksi ditunjuk selaku Badan pengawas berdasarkan kepercayaan Bupati;Bahwa masalah telahaan staf tersebut adalah menyangkut PD. Paerah Tuah Sepakatdengan PT.

Rozi Rizki Pratama;Bahwa letak persoalannya pertama prosedur dan makanisme belum ada kedua analisainvstasi dari segi kelayakanya belum ada;Bahwa setelah saksi menaikan telahaan staf kepada Bupati, jawaban Bupati, tindaklanjuti dan simpulkan saran Badan Pengawas dan catatanya masalah keuangan tolongprioritaskan;Bahwa disposisi Bupati itu, ada saksi tindak lanjuti, dengan menyampaikan telahaanstaf kepada direktur PD.Tuah Sepakat;Bahwa yang saksi sampaikan kepada direktur adalah apaapa yang menjadi

Tuah Sepakat kepada BadanPengawas tidak ada tanggapan dari Badan Pengawas;Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang Bukti No.28 Telahaan staf) itu;Bahwa penunjukan PD. Tuah Sepakat sebagai distributor air kemasan pada bulanNovember 2010;Bahwa saksi ada membaca perjanjian antara PD. Tuah Sepakat dengan PT. Rozi RizkiPratama tapi tidak semuanya;Bahwa lebih dahulu perjanjian daripada penunjukan PD.

KantorPertanahan Kabupaten Sumbawa dengan mengeluarkan Surat TugasPengukuran Nomor: 159/St23.04/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 (videBukti T9); Bahwa, hasil pengukuran dituangkan ke dalam sebuah Peta Bidang Tanahtertanggal 27 Februari 2013 (vide Bukti T10); Bahwa, telah dilaksakan pemeriksaan lapang atas tanah yang dimohontersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapang olehPanitia Pemeriksaan Tanah A pada tanggal 9 April 2013 (vide Bukti T13); Bahwa, kemudian telah juga dikeluarkan Telahaan

Foto Copy Surat Telahaan Staf Nomor : 600/371/610/2011,tanggal 27 Juni 2011 dari : Plt Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, ditujukan : Yang terhormat Bapak Bupati Kupang sudah dilegalisir;99. Foto Copy Surat Nomor : 600/451/610/2011 tanggal 26 Juli 2011, perihal teguran Kepada Saudari Ayni Yani Natun, SH Bendahara Pengeluaran Dinas Pengairan Kabupaten Kupang sudah dilegalisir;100. Foto Copy satu jilid penyelesaian ganti rugi Negara oleh bendahara pengeluaran TA.2011;101.

A /2010/UP tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon Ill DiLingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, Tanggal 14 September 2010,beserta lampiran sudah dilegalisir;Foto Copy Surat Telahaan Staf Nomor : 600/371/610/2011 ,tanggal 27 Juni2011 dari : Pit Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, ditujukan : Yangterhormat Bapak Bupati Kupang sudah dilegalisir;Foto Copy Surat Nomor : 600/451/610/2011 tanggal 26 Juli 2011, perihalteguran Kepada Saudari Ayni Yani Natun, SH Bendahara PengeluaranDinas

Foto Copy Surat Telahaan Staf Nomor : 600/371/610/2011,tanggal 27 Juni2011 dari : Plt Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Kupang, ditujukan : Yangterhormat Bapak Bupati Kupang sudah dilegalisir;99. Foto Copy Surat Nomor : 600/451/610/2011 tanggal 26 Juli 2011, perihalteguran Kepada Saudari Ayni Yani Natun, SH Bendahara Pengeluaran DinasPengairan Kabupaten Kupang sudah dilegalisir;100. Foto Copy satu jilid penyelesaian ganti rugi Negara oleh bendaharapengeluaran TA.2011;101.

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa.Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh KabagHumas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL. Telaahan staf tersebutditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol danPerpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihandari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya(tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa.Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh KabagHumas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI).

Telahaan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansitagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan danpengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atasperintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dandiketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI).

Pemerintah RI Nomor: 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Keuangan Daerah pasal 61 ayat (1) yang menyebutkanbahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dansah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagth.Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawaldari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggotadewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapan dewandengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebut melaluiKomisi membuat telahaan

;Bahwa adapun mekanisme perjalanan dinas luar daerah tersebut berawaldari adanya perjalanan dinas yang akan dilakukan oleh para anggotadewan yang termasuk pada masingmasing alat kelengkapan dewandengan cara masingmasing alat kelengkapan dewan tersebut melaluikomisi membuat telahaan yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan. Jikamendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan, maka Pimpinan Dewanmendisposisikan kepada Sekretaris Dewan yakni Saksi Drs. Sofyan Maku,MM untuk persetujuan berangkat.

Dengan dasar tersebut Bendahara menyiapkandokumen yang berhubungan dengan pencairan, adapun dokumen tersebutberupa kwitansi permintaan dana, SPP, Lembaran control, rincian realisasianggaran yang dilampirkan dengan telahaan yang telah disetujui olehpimpinan bersama dengan SPT, kemudian kwitansi permintaan dana tersebutditandatangani oleh saksi selaku Bendahara dokumen tersebut diverifikasioleh Kasubag Anggaran dan Kasubag Perbendaharaan dan Kabag Keuanganikut memferivikasi dokumen tersebut dan diteruskan

peningkatan peralatan kesehatan Propinsi Nusa TenggaraTimur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkan metodePemilihnan Langsung mengakibatkan terjadi perubahan metode pengadaaanbarang/jasa yang diawali dengan surat Panitia Pengadaan tentang terjadiDeadlock pada saat penjelasan pekerjaan kepada Kepala DinasKesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya meminta supaya metodepengadaaan barang dari Pemilihan langsung menjadi Penunjukan langsung dandilanjutkan oleh Kepala Dinas dengan Telahaan

peningkatan peralatan kesehatan PropinsiNusa Tenggara Timur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untukmelanjutkan metode Pemilihan Langsung mengakibatkan terjadi perubahanmetode pengadaaan barang/jasa yang diawali dengan surat PanitiaPengadaan tentang terjadi Deadlock pada saat penjelasan pekerjaankepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yangisinya meminta supaya metode pengadaaan barang dari Pemilihanlangsung menjadi Penunjukan langsung dan dilanjutkan oleh Kepala Dinasdengan Telahaan

Peningkatan Peralatan Kesehatan Propinsi NusaTenggara Timur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkanmetode pemilihan langsung mengakibatkan terjadi perubahan metodepengadaan barang/jasa yang diawali dengan surat Panitia Pengadaan tentangterjadi deadlock pada saat penjelasan pekerjaan kepada Kepala DinasKesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya meminta supaya metodepengadaan barang dari pemilinan langsung menjadi penunjukan langsung dandilanjutkan oleh Kepala Dinas dengan telahaan

Peningkatan Peralatan Kesehatan Propinsi NusaTenggara Timur dan waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk melanjutkanmetode pemilihan langsung mengakibatkan terjadi perubahan metodepengadaan barang/jasa yang diawali dengan surat Panitia Pengadaan tentangterjadi deadlock pada saat penjelasan pekerjaan kepada Kepala DinasKesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang isinya meminta supaya metodepengadaan barang dari pemilihnan langsung menjadi penunjukan langsung dandilanjutkan oleh Kepala Dinas dengan telahaan

kawasan hutan yang dilepaskan untuk tujuanPerkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA KARYA NUSANTARASEJAHTERA / Penggugat, dengan hasil sebagaimana dituangkan dalamBERTA ACARA PELAKSANAAN TATA BATAS KAWASAN HUTANYANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUAN PERKEBUNAN KELAPASAWIT PT,BINA KARYA NUSANTARA SEJAHTERA tanggal 17 Juni2001, dengan spesifikasi sebagai berikut :Luas : 19.950 Hektar;Panjang : 72.747,00 Meter;Kecamatan : Sangkulirang;Kabupaten : Kutai Timur;Propinsi : Kalimantan Timur;Bahwa berdasarkan hasil Telahaan

Bukti T 7Nusa Tenggara Barat, (fotokopi Sesuai denganaslinya);Telahaan Kasus Bahan Sidang DewanPertimbangan Kepegawaian Nomor : R/B.IIb/Kp.04.1/01/2020, (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Berita Acara Pemeriksaan (BAP) a.n. Dr.

Muhammad Sarie, S.ST;Halaman 205) Setelan SK hukuman disiplin tersebut selesai diharmonisasi olehBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, BKPP KabupatenTabalong kembali membuat Telahaan Staf yang ditujukan kepada BupatiTabalong Nomor B.715/BKPP/DasiKHP.3/800/05/2019 tanggal 21 Mei 2019tentang SK penjatuhan hukuman disiplin sekaligus penandatanganan SuratKeputusan;6) Sebelum Surat keputusan ditetapkan, Pemerintah KabupatenTabalong melalui BKPP Kabupaten Tabalong melakukan itikad baikmemanggil

.: Foto copy Sesuai aslinya Surat Telahaan Staf Sekretaris Daerah KepadaBupati Kutai Kartanegara , tanggal 29 April 2019, Hal : UsulPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Sebanyak 13 OrangKarena dihukum penjara atau kurungan Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tidak PidanaKejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.: Foto copy Sesuai foto copy Surat Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi

kawasan hutan yang dilepaskan untuktujuan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.BINA KARYANUSANTARA SEJAHTERA / Penggugat, dengan hasil sebagaimanadituangkan dalam BERITA ACARA PELAKSANAAN TATA BATASKAWASAN HUTAN YANG AKAN DILEPASKAN UNTUK TUJUANPERKEBUNAN KELAPA SAWIT PT,BINA KARYA NUSANTARASEJAHTERA tanggal 17 Juni 2001, dengan spesifikasi sebagaiberikut:Luas : 19.950 Hektar;Panjang : 72.747,00 Meter;Kecamatan : Sangkulirang;Kabupaten > Kutal Timur;Propinsi : Kalimantan Timur;Bahwa berdasarkan hasil Telahaan

., Edisi Baru Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 179( Fotokopi sesuai Cetakan );Telahaan Staf Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atasnama Ir. H. Muhammad Tamzil, M.T., Pegawai Negeri SipilPemda Propinsi Jawa Tengah ( Sesuai dengan aslinya );Menimbang, bahwa pada persidangan juga telah didengar pendapat /keterangan 1 ( satu ) Orang Ahli Pihak Penggugat dalam perkara ini, sebagaiberikut:1.Nama : Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., Tempat / Tgl.

TENRIGANGKA SEJAHTERA;--------- 1 (satu) lembar telahaan staf Dinas Pertambangan dan Energi nomor : 540/578/XII/distamben tanggal 19 Desember 2011;------------------------------ 1 (satu) rangkap fotocopy surat kuasa dan saru rangkap fotocopy sertifikat hak milik nomor 00747 an.Doktorandus Samuel Suddin;------------------------ 1 (satu) rangkap surat Direktur Jendral Mineral Batu Bara nomor : 3656/30/DJB/2011 tanggal 25 Oktober 2011 perihal penjelasan atas proses rekonsiliasi IUP;--------------

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU;1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, Penajam PaserUtara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana program perkebunankelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

PPU.1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab,Penajam Paser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan danaprogram perkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.

Sepaku Kab.PPU;1 (Satu) lembar surat telahaan staf bagian pemerintahan Setdakab, PenajamPaser Utara tanggal 15 Desember 2008, perihal pencairan dana programperkebunan kelapa sawit rakyat (Pilot Project) di Kec.