Ditemukan 2258 data
210 — 98
Tergugat II menolak permohonan provisi dari Penggugat yangisemacam itu karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.2 Bahwa berdasarkan Putusan MA RI No. 1788 K/Sip/1976 dan Putusan MARI No. 279 K/Sip/1976 dinyatakan bahwa tuntutan provisionil merupakarituntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhirjmengenai pokok perkara dijatuhkan. Prof.
DRA. SULASTRI
Tergugat:
1.DR. MUH. HERY RIYADI ALAUDDIN, SPi.,MSi
2.SONI HARSANTO, A.Pi., MSi
3.AWAL ILHAM
88 — 39
Perikatan alamiah sebetulnya berkaitan jugadengan ketentuan 1788 KUHPerdata, dimana dinyatakan undangundangtidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yangterjadi karena perjudian atau pertarunan, seseorang yang secara sukarelatelah membayar kekalahannya, sekalisekali tidak diperbolehkan untukmenuntutnya kembali.
28 — 10
Hal ini seyalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutan dalam provisi tidak bolehmengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakansementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarangmeneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa gugatan provisi hanya merupakan gugatan assesoratau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidak dapatberdiri sendiri dan harus ada hubungan langsung
172 — 112
Jemu4 1788 Salmon Parha5 1789 Pius Maibaba6 1799 Emanuel Kara Karo7 1811 Jusrani Bagarh8 1820 Siprianus Tambou9 1849 Gergorius Page10 1850 Fabianus Toro11 1851 Bara Saga12 1852 Sirianus Mbia13 1853 Petruanus Simbi14 1854 Adolfina Sagar15 1855 Berifasius Rafe16 1856 Magdalena Pigo17 1857 Gab Shoro18 1858 Pabriana Ngger19 1859 Natalia Ngger20 1860 Marta Mea21 1861 Saferius Sagar22 1862 Titiana Tefo23 1863 Timotius Naunho24 1864 Zamuel Naunho25 1866 Mia Maria Gojhi26 1867 Bernadetha Sirre27 1868 Agata
MAS UD , SH
Termohon:
POLRES METRO TANGERANG KOTA Cq KASAT RESKRIM
44 — 5
., MH, Kompol Julianthy, SH.MH, dan Bripka Budi Setiawan, SH,berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprint/1788/IX/HUK.11.1/2018, tanggal 7September 2018, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2018 ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonanPraperadilan Permohon , dimana isi dan maksud dari permohonan tersebutdengan tegas tetap dipertahankan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan Pemohon tersebut,Termohon telah mengajukan jawabannya secara tertulis bertanggal
147 — 69
kekuatan hukum tetap dan dipertegas lagi dengan PutusanMA No: 1043 K/1971 Tanggal 3 Desember 1974 yang mengatakanpelaksanaan putusan hakim harus menunggu sampai seluruh putusanmempunyai kekuatan hukum tetap;Hal 33 dari 63 hal Putusan Nomor 31/Padt.G/2019/PN Bgr14.15.Bahwa tuntutan Provisi dan dwangsom Petitum Point 1 dan 2 halaman 8tidak memenuhi syarat formal gugatan provisi berdasarkan ketentuanPasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 53 Rv dan dipertegas denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 1788
42 — 29
Karena sifatnya yang harus dilaksanakan segera putusanprovisionil selalu dapat dilaksanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. padaputusan Mahkamah Agung No. 1788.K/ Sip/ 1976 dan putusan Mahkamah AgungNo. 279.K / Sip / 1976 tuntutan provisi tidak boleh mengenai materipokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan tuntutanprovisionil yaitu. tuntutan agar sementara diadakan tindakan
173 — 265
putusan;Halaman 42 dari60 Putusan Perdata No. 191/Pdt.G/2019/PN CbiTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:DALAM KONVENSIDALAM PROVISIMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 180 HIR, putusan provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan.Dengan demikian, putusan provisi tidak mengenai materi pokok perkara, tetapiterbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini juga sesuai denganputusan Mahkamah Agung No. 1788
220 — 203
Hal ini sejalan denganYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1788 K/sip/1976bahwa tuntutan dalam Provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapihanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatukegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan diatas tanah berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan provisi hanya merupakan gugatanassessor atau gugatan tambahan (additional claim) saja, maka secara hukum tidakdapat berdiri sendiri dan harus ada
1.INDRA CAHYA
2.SILVIA JUNIATI SALIM
Tergugat:
1.PIMPINAN CABANG BLITAR PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk
2.KPKNL Malang
99 — 27
Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No. 1788 K/Sip/1976, dan Putusan MA RI. No. 279 K/Sip/1976, bahwa gugatanprovisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari HakimHalaman 42 dari 59 Putusan Perlawanan Nomor 69/Pdt.Plw/2020/PN BItmengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara.
238 — 76
Penegasan ini dikemukakan dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1788 K/Sip/1976dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 279K/Sip/1976.Pandangan diatas selanjutnya ditegaskan kembali dalam SuratEdaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan SertaMerta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil yang harusmemenuhi persyaratan :1.
302 — 128
SKTLK / B / 1788 /IV / 2011 / SPKT, tertanggal 6 april 2011 ;Bukti T.1.T2 4 : Fotocopy Iklan Surat Kabar jawa Pos tertanggal kamis 14april 2011 ;Bukti T.1.T25 : Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.44, Desa Jemurwonosari ;Bukti T.1.T26 : Fotocopy Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 44 / DesaJemurwonosari, GS 1218 Th. 1975 ;Bukti T.1.T2 7 : Fotocopy Daftar Nama nama Calon Pembeli kavling padaSHM No.44 / Desa jemurwonosari ;Bukti T.1.T2 8 : Fotocopy Permohonan Sertifikat Model A, atas namapemohon R Sabaryoto
140 — 16
Hal ini sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788 K/Sip/1976 bahwa tuntutandalam provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara tetapi hanya terbatasmengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan,misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara;Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar dilakukanpemeriksaan setempat ( decente ), Majelis Hakim berpendapat permohonantersebut adalah bukan bagian dari gugatan tambahan
Raeni Melani
Tergugat:
1.PT. Bangun Arta Hutama
2.Ati Krisnawati
64 — 29
kepada KetuaPengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkaraa quo berkenan menyatakan agar putusan ini dinyatakan dapat dijalankanterlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, atau Kasasi(uitvoorbaar bij voorraad).Berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka Penggugat memohon kepadaKetua Pengadilan Negeri Batulicin melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmemutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISIBahwa, menurut Putusan MA RI NO 1788
86 — 7
TurutTergugat tidak secara khusus menjawab adanya tuntutan provisi dari Penggugat, namunberkaitan dengan tuntutan provisi tersebut , Pengadilan akan mempertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR disebutkan ProvisioeleBeschikking adalah Keputusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, dengan demikiantidak boleh mengenai materi pokok perkara dan hal tersebut diperteguh berdasarkanPutusan MA No.1788
149 — 75
1416, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 78, Jakarta 10220, baikbertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No.129/K.H.M&M/K/XII/2013, tanggal 15Desember 2013;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :Telah membaca ;1Berkas Perkara Penyidikan yang diperbuat oleh Badan Reserse Kriminal Polri,Direktorat Tindak Pidana Umum, Nomor.BP/39/VIII/2012/DIT TIPIDUM,tangggal 16 Agustus 2012 ;Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala KejaksaanNegeri Surakarta, Nomor : B.1788
158 — 63
Manner Pasaribu (anakdebitur), diberi tanda bukti: P29;30.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 35 atas nama Masdawati Pasaribu (anakdebitur), diberi tanda bukti: P30;31.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 39 atas nama Masnur Manalu (istridebitur), diberi tanda bukti: P31;32.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 37 atas nama Masnur Manalu (istridebitur), diberi tanda bukti: P32;33.Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 38 atas nama Rapi Pasaribu, diberi tandabukti: P33;34.Foto copy Surat Nomor 1.CB.SBA/BB/1788
197 — 71
Dengan demikian,putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara, tetapi hanyaHal 38 dari 83 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Smgterbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkansuatu kegiatan misalnya melarang meneruskan pembangunan di atastanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa.Penegasan itu dikemukakan dalam Putusan MA No. 1788 K/Sip/1976.Begitu juga penegasan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976.
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
WINA
56 — 16
li>
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1720-0000-5349-92 atas nama Juventa;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 0189-0102-4169-505 atas nama Aria Agis Suanto;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Britama dengan nomor rekening 5444-0100-1017-506 atas nama Wina;
- ATM Paspor BCA No. 6019-0026-5345-2849;
- ATM BRI Card No. 5221-8430-5794-1788
78 — 100
PROVISIMenimbang, bahwa maksud dari gugatan Para Penggugat dalam Provisisebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Putusan Provisimerupakan putusan yang bersifat sementara yang berisi tindakan sementaramenunggu sampai dengan putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan,Halaman 59 Putusan Nomor : 148/Pdt.G/2017/PN.Bgrdengan demikian maka Putusan Provisi tidak mengenai materi pokok perkaratetapi terbatas hanya mengenai tindakan sementara, hal ini berdasarkanPutusan MA No.1788