lain, baik yang dilaksanakan oleh PPIU maupunnon PPIU;Terjadinya kasuskasus tersebut, menuntut hadirnya Pemerintah untukmemberikan pelindungan kepada masyarakat, yang didukung puladengan adanya rekomendasi sebagai dukungan kepada Termohon Iluntuk mengurangi permasalahan dalam penyelenggaraan perjalananibadah umrah, seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dan Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN

Putusan Nomor 6 P/HUM/2019untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang didukungpula dengan adanya rekomendasi sebagai dukungan kepadaTergugat i untuk mengurangi permasalahan dalampenyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, seperti dari DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Fotokopi Surat Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 76/BPKN/3/2018 Perihal RekomendasiPenyelenggaraan Ibadah Umrah (Bukti T.II2);3. Fotokopi Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor678/ORISRT/IV/2018 Perihal Perubahan Jadwal dalam PenyampaianLaporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai Dugaan Maladministrasiatas Ketidakpastian Pemberangkatan Umroh oleh Abu Tours and Travel(Bukti T.II3);4.

Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungankonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan konsumen NasionalRepublik

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan konsumen dan Badan Perlindungan konsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarangBPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihaksudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: SuratDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan konsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 sertaSurat Badan Perlindungan konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

ZAINAL ABIDIN SIMANJUNTAK, dibawah sumpahmemberikan keterangan dan pendapat yang pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa yang dimaksud dengan BPKN adalah Badan yang dibentukberdasarkan undangundang perlindungan Nasional No.8 Tahun 1999yang fungsinya adalah memberikan saran dan rekomendasi kepadapemerintah didalam perlindungan konsumen ;Bahwa badan ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden karenadiangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan badan ini juga punya mitrakerja Komisi VI DPR karena bermitra

dengan Komisi VI didalam kegiatanperlindungan konsumen;Bahwa Fungsifungsi BPKN ini tercantum didalam UndangUndangPerlindungan Konsumen dan yang terbanyak fungsi kita adalahmemberikan saran dan rekomendasi terkait dengan regulasiregulasiyang beredar di masyarakat dan menyempurnakan regulasi danbirokrasi sehingga masyarakat terlindungi secara sistemik ini tugas danfungsi dari BPKN;Bahwa UndangUndang Perlindungan konsumen ini adalah untukmelindungi dari konsumen dari proses produksi sampai pada padaproduk

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaitu Direktorat JenderalStandardisasi dan Perlindungan Konsumen dan Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabila para pihaksudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNo.06/BPKN

Foto copy Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember 2015,Perihal : Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang ditanda tangani olehDirektur Pemberdayaan Konsumen (Surat Tembusan), diberi materaisecukupuya, diberi tanda bukti P3;Halaman 71 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 135/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.BKN10.11.12.13.Foto copy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor : 0O6/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19

BPSK baru = memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (vide:Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik = IndonesiaNo.06/BPKN

Dengandemikian BPSK secara absolut tidak memiliki wewenang (kompetensiabsolut) untuk menyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Pengaduan Bank BIPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinyaHalaman 7 dari 61 hal Putusan Nomor 50 K/Padt.SusBPSkK/2017isi Surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut, serta diperkuat jugadengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikHalaman 20 dari 61 hal Putusan Nomor 50 K/Pdt.SusBPSK/2017Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016 tanggal 19 Januari 2016.

kekurangannya Rp.14.500.000, Saksi bayartunai sehingga Saksi anggap pembayaran mobil Honda Jazz tersebut lunas, buktitransfer terlampir menjadi barang bukti dalam perkara ini ; Bahwa terdakwa jual beli mobil Ke showroom Barokah milik Saksi sudah sering kalidan saat jual mobil jazz hanya lewat telfn saja ; Bahwa yang mengantar mobil, BPKB dan STNK nya ke show room Saksi adalahsaudara Suwadi ; Bahwa Saksi tidak menduga kalau kendaraan tersebut hasil dari kejahatan, karenakendaraan tersebut sudah dengan BPKN

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan dipengadilan negeri;2) Setelan klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSk;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

Jaminan.Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNIOTO sehingga asli BPKN dikuasai oleh BNI (Persero) Tbk;e Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya Terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E., melakukankerjasama dengan H.

Jaminan;Jaminan kredit adalah kendaraan bermotor yang dibiayai dengan BNIOTO sehingga asli BPKN dikuasai oieh BNI (Persero) Tbk;Dalam pelaksanaan program penyaluran fasilitas kredit tersebut,selanjutnya Terdakwa M. Zakariah Laibi, S.E., melakukan kerjasamadengan H.

Sentra Kredit Kecil Kediri
Terbanding/Turut Tergugat II : OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULUNGAGUNG
Terbanding/Turut Tergugat IV : KETUA PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) KABUPATEN TULUNGAGUNG
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)
Terbanding/Turut Tergugat VII : YAYASAN LEMBAGA KONSUMEN INDONESIA (YLKI)

Dengan demikian BPSK secaraabsolut tidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untukmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut serta diperkuat jugadengan Surat dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016,Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BIPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surattersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia telah menegur/mengingatkan

Dengan demikian BPSK secara absoluttidak memiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut serta diperkuat juga dengan Surat dariBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal: TanggapanPenganduan Bank BTPN tentang Penyelesaian Sengketa di BPSKKabupaten Batu Bara, yang pada intinya isi surat tersebut adalah BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia telahmenegur/mengingatkan

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1 dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor: 06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

Saksi ROCHIM, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagaiberikute Bahwa saksi bekerja sebagai kepala cabang PT Olimpindo MultiFinance Bukittinggi sampai April 2014.e Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada menjaminkan BPKN mobilXenia tahun 2009 kepada PT Olimpindo MultiFinance Bukittinggi.e Bahwa awalnya PT Olimpindo Multi Finance Bukittinggi mendapatorder dari showroom Anugerah Padang karena dananya tidakcukup maka BPKB dilesingkan kepada PT Olimpindo MultiFinance Bukittinggi.e Bahwa harga mobil

tertanggal 17Desember 2015 Perihal : Keberatan Penyelesaian Sengketa BPSKKabupaten/Kota Batu Bara, diberi tanda P2;Fotocopy Tanda Terima Surat Bank BTPN Nomor : 008/btpn/kds/X1/15tertertanggal 17 Desember 2015, diberi tanda P3;.Fotocopy Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tertanggal 31 Desember2015, Perihal : Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberi tanda P4Fotocopy Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor : 06/BPKN

unit sepeda motor merk Kawasaki,Nopol.AG 6334 ED, tahun 2014, Noka MH4KR150PEKP85277, Nosin:KR150KEPF5947 atas nama Maftukhin Dusun Kencong Barat Rt.13,Rw.03, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, berikut copy BPKBnya ; 1 (satu) lembar surat keterangan Koperasi Simpan Pinjam Eka SejahteraNo.223/EKS/SK/VII/2015 tentang keberadaan BPKB 1 (Satu) unit sepedamotor merk Honda Revo 110 Nopol.AG 6657 FR, tahun 2009, warnahitam, Noka: MH1JBC1119K315537, Nosin: JBC1E1322052 atas namaMaftukhin berikut copy BPKN

Jateng, dimana lokasi tersebut masih terpelosok cukup jauhdari kota dan tidak ada sinyal telpon disana, sehingga sampai saatsekarang ini saksi kesulitan untuk menghubungi orang tua saksi, Supayabisa dikirimkan dokumen asli berupa BPKN kendaraan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatmembenarkan dan tidak keberatan;Saksi RIZUL FATIKAH Als TIKA Binti MASUDI dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pencurian tersebut pertamakali

berpendapat agar barangbukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putin Nomor Polisi BK4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin :JFU1E1252846 dikembalikan kepada saksi PAINO, hal tersebutmencerminkan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquotidak mengindahkan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Bahwa dalam berkas perkara Nomor : BP/61/IV/2021/Narkoba tanggal 21April 2021 tidak ada terlampirkan suratsurat kKendaraan bermotor berupafotokopi STNK maupun BPKN

Tergugat yang tidak memberikan dana/uangserupiahpun kepada Penggugat (padahal Penggugat telah menyerahkanBPKB Asli Nomor K 06129066 serta Faktur dan NIK sebagai salah satupersyaratan) maka Penggugat meminta kembali BPKB asli Nomor K 06129066 serta Faktur dan NIK tersebut karena pada kenyataanPenggugat tidak pernah menerima dana/uang serta tidak pernahmenandatangani berkas apapun juga terkait dengan pinjaman denganjaminan aquo ;Bahwa pada tanggal 13 Januari 2016, Penggugat mencoba untuk memintakembali BPKN

untuk atas nama Tergugat II sedang dalam proses penerbitan; Bahwa sepengetahuan saksi Para Penggugat tidak hadir padasaat sosialisasi yang dilakukan BPKN Kabupaten Kupang di Kantor DesaKuaklalo; Bahwa Para Penggugat juga tidak hadir pada saat pengukurantanah dilakukan; Bahwa program dari BPN Kabupaten Kupang tersebut adalahPRONA pada tahun 2018;Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan serta Kuasa Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;2.

NSC) selaku penerima kuasa;