Ditemukan 1944 data
22 — 7
dari tindakan para Pemohon yang tidak mencatatkanpernikahannya ke Kantor Urusan Agama tersebut, maka ketika para Pemohonmempunyai anak bernama XXXX, kemudian pada bulan Juni 2014 dicatatkan ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kebupaten Pati, maka dalam Kutipan AktaKelahiran hanya ditulis : anak kesatu perempuan dari ibu XXXX (Pemohon Il) dantidak ditulis nama ayah bernama XXXX (Pemohon ) sebagai nasabnya ;Menimbang, bahwa pelaksanaan pernikahan dan lahirnya anak adalahmerupakan sebab akibat (causal
9 — 0
Islam memilin lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid Ilhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lel Goat $a) ga ail) call Ge alt Gj gaa deg Hl OIVi ge causal
156 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada hubungan sebab akibat (causal) antara pasal undang undang yangmenjadi dasar gugatan Penggugat tersebut dengan Penggugat menggunakanundangundang manapun atau aturanaturan yang tidak ada kaitannya,Sebagaimana dalildalil Penggugat pada Posita angka11, Penggugat memohonagar Majelis Hakim memerintahkan kepada semua pihak terkait agarmenghentikan seluruh Proses Pergantian Antara waktu Anggota Dewanperwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Penggugatuntuk sementara waktu sampai
"Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidanakejahatan dengan ancaman hukuman penjara serendahrendahnya 5 (lima)tahun;Dalildalil yang digunakan Penggugat sangat tidak mendasar untuk memintaproses PAW dihentikan sebagaimana disebutkan sebelumnya maupun yang akandiuraikan lebih lanjut.Tidak ada hubungan sebab akibat (causal verband) antarapasal dari undang undang yang menjadi dasar gugatan penggugat tersebut,dengan
KUKUH YUDHA PRAKASA, S.H
Terdakwa:
1.RAMLI Alias UTEL Bin SYAHRANI
2.RUSLI YULIANTO Als COLEK Bin IBRAHIM
3.ANDI Bin UDIN
4.FIKI DWIRIANTO Bin JUHARI
23 — 7
Unsur Kekerasan terhadap orang mengakibatkan lukaluka;Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah menunjuk kepadaadanya hubungan causal verband antara wujud perbuatan dengan lukayang dialami oleh Korban, yang dalam literatur hukum pidana dikenal adanyabeberapa teori akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapatdijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verband iniadalah arrest Hoog Militer Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yangmenyatakan sebab dari akibat dapat dilihat dari
RAMADHAN
Tergugat:
1.MUH. RAFLY ARDIANSYACH
2.SAHIR
105 — 32
Adanya hubungan causal;Untuk dapat menuntut ganti kerugian haruslah ada hubungan causal antaraperbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang diderita Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P10 dan SaksiSaksiyaitu Muh.
Bambang Sugeng Irianto
Tergugat:
KPKNL Wilayah Sidoarjo
85 — 40
bertentangan dengan Asas The Promise too Vagueto be Enforce and a contract meaningless, yang artinya Suatu perjanjian atauperikatan yang tidak mengikat dan tidak dapat dipahami serta sulitpengungkapannya batal demi hukum, hal mana bertentangan dengan rasakeadilan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan perundangundanganyang berlaku atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksudpengertian rumusan Pasal 1365 KUH perdata, yaitu :(1) Perbuatan melawan hukum;(2) Kerugian;(3) Kesalahan dan(4) Hubungan causal
179 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
mutandistelah berakibat ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, untuk itu gunamelindungi dan membela hakhak dan kepentingan hukum anggotaPATUHI, termasuk sebagai sarana mempertahankan eksistensiorganisasi, maka Pemohon memiliki kKepentingan untuk mengajukanpermohonan a quo;Bahwa, karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (/egal/ standing)sebagai Pemohon dalam permohonan keberatan atas berlakunya suatuperaturan perundangundangan di bawah undangundang, dikarenakanterdapat keterkaitan sebab akibat (causal
Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 huruf f, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), danPasal 37, dan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 8Tahun 2018;juga apakah terdapat kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon denganberlakunya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012dan Peraturan Menteri
Di samping itu, dalam permohonan uji materiil yang diajukan olehPemohon, juga tidak diuraikan dengan jelas, tegas, dan pasti hubungansebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunyaketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 danPeraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yang dimohonkan untukdiuji;Dengan demikian, Pemohon dalam permohonan uji materiil PeraturanPemerintah Nomor 79 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8Halaman 60 dari 106 halaman.
Kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalamPasal 31A ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2009;b. kerugian yang timbul sebagai akibat berlakunya ketentuan dalamPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 dan Peraturan MenteriAgama Nomor 8 Tahun 2018 yang dimohonkan untuk diuji;c. hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon danberlakunya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2012 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yangdimohonkan untuk diuji;Berdasarkan
Pasal 11 ayat (7), Pasal 13 huruf f, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2),dan Pasal 37, dan Pasal 37 ayat (1) PMA Nomor 8 Tahun 2018;juga apakah terdapat kerugian Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian PemohonHalaman 75 dari 106 halaman.
184 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2009.jelas gugatan Intervensi Penggugat dalam perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi,tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali seharusnya keberatankeberatan dalamgugatan Intervensi Penggugat dijadikan alasanalasan didalam Memori Banding/Kontra Memori Banding dalam perkara perdata No. 199/Pdt.G/2000/ PN.Bekasi ;Gugatan Intervensi tidak mempunyai Causal Hukum.2.
Bahwa gugatan Intervensi tidak mempunyai causal hukum, karena Penggugat Isampai dengan VI principal mengajukan gugatan didalam perkara perdata Nomor.29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, didasarkan kepada faktafakta dan buktibukti hukumyang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan VI prinsipal, dan Penggugat I sampaidengan VI prinsipal tidak mempunyai causal hukum dengan Penggugat Intervensi,sementara didalam teori hukum disebutkan bahwa seseorang baru dapat melibatkandiri didalam suatu sengketa hukum sepanjang
orang tersebut mempunyai causalhukum yang jelas, sedangkan didalam perkara ini Penggugat asal dengan PenggugatIntervensi tidak mempunyai causal hukum sama sekali.Gugatan Intervensi tidak mempunyai Dasar Hukum.3.
31 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya hubungan causal: Untuk dapat menuntut ganti kerugianharuslah ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum itudengan kerugian yang diderita Penggugat. Hubungan itu harus jelasdapat dibuktikan untuk dikabulkan;11.
Terbanding/Tergugat : UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
53 — 23
Kerugian materiil adalah kerugian berupa materi,seperti rusaknya barang, tidak diperolehnya hak/keuntungan,hilangnya benda/barang, sedangkan kerugian imateriil merupakankerugian yang bersifat psikologis, menyangkut kehormatan dan hargadiri, misalnya ketakutan, sakit ataupun kehilangan kesenangan hidup.Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian(Causal), kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baiksecara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan melawanhukum;" Bahwa
101 — 14
Dalam pengertianbahwa kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukumdapat berupa : Kerugian materiil, dan Kerugian idiil/ immateriil,dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugianyang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenanganhidup, adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian;19.Bahwa saat ini dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor 159/ SK/E/ IV 2017 Tentang : Pemberhentian Sementara Sdr.
81 — 12
ADANYA HUBUNGAN CAUSAL ANTARA PERBUATAN DANKERUGIANUntuk memecahkan hubungan causal antara perbuatanmelawan hukum dengan kerugian, terdapat dua teori yaitu :e Condition sine qua non, dimana menurut teori ini orang yangmelakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawabjika perbuatannya condition sine qua non menimbulkan kerugian(yang dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahanadalah semua syaratsyarat yang harus ada untuk timbulnyaakibat).e Adequate veroorzaking, dimana menurut teori
Terdapat hubungan causal jika kerugian menurut aturanpengalaman secara layak merupakan akibat yang dapatdiharapkan akan timbul dari perouatan melawan hukumOleh karena itu jelas gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana menurutPasal 13865 KUHPerdataYang berbunyi:Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian, dinilai telah tepat dan memenuhiketentuan Pasal 1365 KUHPerdata .Sehingga perbuatan TERGUGATI
8 — 0
: Islam memilin lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqghus Sunnah Jilid llhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lal Gel $3) ga atl) alll Gye lL GIy ga de gHVi ge causal
41 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
disimpulkan tidakdipenuhinya apa yang telah diperjanjikan oleh Tergugat sebagaimana SuratPerjanjian tanggal 19 Juli 2003 yang telah dibuat sebagaimana tersebutdidalam Poin 2 (dua) di atas adalah merupakan serangkaian yang dapatdikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh paraTergugat, karena telah memenuhi unsurunsur sebagaimana dimaksudPasal 1365 KUHPerdata, yakni:Ada perbuatan melawan hukum;Melanggar hak subyektif orang lain;Ada kesalahan;Ada kerugian; 29 5 BAdanya hubungan causal
9 — 7
sosiologis suatu perkawinan yang didalamnyasering terjadi perselisinan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang didambakan olehsetiap pasangan suami istri, justeru. sebaliknya akan menimbulkankemudharatan bagi kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berketetapan hatiuntuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petu njukAllah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Bagqarah ayat 227 berbunyi :ale aw a) 14 Causal
9 — 5
Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian,dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berartimenghukum salah satu suami isteri dengan penjara berkepanjangan, ini adalahaniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan ;dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid llhalaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :Les @ gM lel Great $3) ga sill call Gye Galt OI j ga dag SWVi ge causal
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
konstitusional sebagaimanadimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yangdiberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telahdirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian;c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebabakibat (causal
Selain itu, apakah terdapat kerugian konstitusional Para Pemohon yangdimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensialyang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah adahubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undangundang yang dimohonkan untuk diuji.
Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id65i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI> Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id dan juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksudbersifat spesifik khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dan apakah adahubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunyaketentuan
Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id69i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya UndangUndangyang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang
Kerugiantersebut bersifat potensial, dan terdapat hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dengan berlakunya norma UndangUndang yangdimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonandikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan terjadi.Dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;3.9 Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadilipermohonan
177 — 33
Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.
Untukmemcahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian ;Jadi secara singkat dapat diperinci sebagai berikut :e Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabannya didasarkan pada Pasal 1364 KUHPerdata ;e Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seorang wakilbadan hukum yang mempunyai hubungan kerja dengan badanhukum, dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata ;e Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh
30 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 39 P/HUM/2015Tata Usaha Negara yang berbunyi "Hanya putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan."3) Pemohon tidak menguraikan secara jelas kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional Pemohon secara spesifik (khusus) danaktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaranyang wajar dapat dipastikan akan terjadi;4) Pemohon tidak menguraikan adanya hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian dengan berlakunya peraturanyang
tersebut, jelas Pemohon tidak dapat membuktikanbahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (/ega/ standing) yang sahuntuk dapat mengajukan permohonan uji materiil a quo terlebih untukmewakili Partai Persatuan Pembangunan mengingat (1) Pemohon tidakdapat membuktikan legitimasi kepengurusan Pemohon untuk dapatbertindak mewakili Partai Persatuan Pembangunan; (2) Pemohon tidakdapat menguraikan kerugian langsung yang diderita oleh Pemohon; dan(3) Pemohon tidak dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat(causal
105 — 49
berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;Menimbang ....37Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsuradanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yangharus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatuKeputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebutterjadi hubungan causal
Penggugat 0,70 Ha sama dengan yangtercantum dalam berita acara eksekusi (vide Bukti T.I.Int8) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, MajelisHakim berpendapat oleh karena tidak ada hak kepemilikan Nau Bin Raupongatas tanah dimaksud dalam obyek sengketa berdasarkan Putusan PeradilanUmum yang telah berkekuatan hukum tetap, maka tanah tersebut bukanlahbudel waris yang merupakan bahagian Para Penggugat sebagai ahli waris alm.Nau Bin Raupong oleh karenanya tidak ada hubungan hukum (causal
yang diusahakan oleh Para Penggugat diatastanah tersebut tidak berarti bahwa Para Penggugatlah yang berhak atas tanahtersebut ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, telahterbukti bahwa Penguasaan fisik Para Penggugat atas tanah atau obyek tempatditerbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa tidak berdasar hukum, dansuratsurat yang berhubungan dengan tanah atau obyek tempat diterbitkannyaSertipikat Hak Milik obyek sengketa tidak cukup kuat membuktikan adanyahubungan hukum (Causal