Ditemukan 4024691 data
16 — 1
- Menyatakan Pengadilan Agama Rembang Kelas IB tidak berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu);
MASITHOH SETIYOWATI
Tergugat:
1.AGUS SUSANTO
2.INDAH RAHMAWATI
3.SRI HANDAYANI
4.BUDI LESTARI
5.FARIDA RATNAWATI
6.SUPARIYATI
7.WELLY EFENDI
8.BENNY KURNIAWAN
9.MUHAMMAT FAUZI
10.Kepala Desa Madusari
11.EVA KURNIA DEWI,S.H , M.Kn
12.LADRANG KUNTO AMIRAGA,SH,Sp Not
13.BADAN PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG
73 — 7
- Menyatakan Pengadilan Negeri Mungkid tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.183.000,00 (empat juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) ;
196 — 40
- MENGADILI: Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.276.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
I WAYAN MARIA
12 — 1
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
BAMBANG HARISANDI
32 — 9
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara permohonan pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
46 — 18
Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.l.716.000,- (satu juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
DJOERMARYATOEN
26 — 5
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
37 — 21
Menyatakan Pengadilan Negeri Klas IB Jember tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 466.000,-(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;
PUTUSAN SELANomor : 54/Pdt.G/2014/PN.Jr.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara perdata gugatantelah menjatuh putusan sela dalam perkara antara :1. Moh. Husni Thamrin, Usia 47 tahun, pekerjaan swasta, bertempattinggal di Perumahan Cahaya Mas, JI. Hayam Wuruk IV Blok E.1 No.8, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember adalah peroranganwarga Negara Indonesia,selanjutnya disebut, Sebagai ................:ceceeeee eee eeeee es PENGGUGAT;MELAWAN1.
Wahana Citra Gemilang, beralamat di jalan Gajah Mada No.104 Jember selanjutnya sebagai TERGUGAT Il.PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;Telah membaca gugatan Penggugat ;Telah membaca dan memeriksa suratsurat yang diajukan oleh keduabelah pihak yang berperkara ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatantertanggal 28 Januari 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJember nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Jr pada pokoknya
Bahwa, oleh karena Pengadilan Negeri Jember tidakmemiliki kompetensi absolut untuk memeriksa danmengadili perkara ini, maka Tergugat mohon kepadaMajelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenanmenjatuhkan putusan seta yang amarnya berbunyisebagai berikut :a. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I;b. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jember tidak berwenangsecara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;c.
Majelis Hakim yang memeriksaperkara a quo tidak sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat tersebutdi atas, maka perkenankan Tergugat mengajukan dalildalil eksepsilainnya sebagai berikut :1.Bahwa, sebagaimana diketahui surat gugatan adalah dasar bagi hakimuntuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara perdata, olehkarena itu secara normatif maupun praktek peradilan, surat gugatanharuslah sempurna, balk menyangkut tentang subyek dan obyek gugatan,penggabungan (kumulasi) subyek dan obyek gugatan
Bahwa Tergugat II menolak dalildalil Penggugat selain dan selebihnyayang tidak atau belum ditanggapi oleh Tergugat Il, karena tidak adarelevansi yuridisnya untuk diberikan tanggapan;Berdasarkan atas segala hal sebagaimana telah diuraikan ditas, baikdalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, Tergugat Il memohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiOS a. DALAM EKSEPSI1.
M. AKBAR HASAN
114 — 40
- Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
PENETAPANNomor 13/Pdt.P/2020/PN LbhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Labuha yang memeriksa perkara perdatapermohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonanyang diajukan oleh:M. AKBAR HASAN, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin LakiLaki, AgamaIslam, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Desa Amasing Kota UtaraKec.
diketahui Pemohon beragama Islam, maka sesuaidengan ketentuan diatas dikaitkan dengan pokok permohonan pemohon yangmeminta ditetapkan sebagai wali untuk adikadiknya, Hakim berpendapattidaklah tepat Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke PengadilanHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2020/PN LbhNegeri Labuha, melainkan Permohonan tersebut haruslah diajukan kePengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpendapatbahwa Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang untuk memeriksa
danmemutus permohonan a quo;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Labuha tidakberwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo dan oleh karena dalamperkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diaturdalam Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg, dan dalam perkarapermohonan a quo pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidakpula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/prodeo,dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untukmembayar
Menyatakan Pengadilan Negeri Labuha tidak berwenang memeriksa danmemutus permohonan a quo;2.
Hj. FITHRI DARMAWATI
16 — 6
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang ditaksir sebesar Rp146.000,- (seratu sempat puluh enam ribu rupiah) ;
PENETAPANNomor : 431/Pdt.P/2020/PNMdn DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikanPenetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :Hj. FITHRI DARMAWATI, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama: Islam,Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di: JalanPanglima Denai Gg. Banjar No. 16 Kel. Amplas Kec.
TanjungSari, Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020,untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca suratsurat dalam permohonan ini ;Telanh mendengar keterangan saksisaksi maupun Pemohondipersidangan;Telah memeriksa buktibukti Surat ;TENTANG DUDUK PERKARA : Menimbang, bahwaPemohon dengan surat permohonannya tanggali6September 2020yang diterima diKkepaniteraan Pengadilan Negeri Medantanggal
Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak KetuaPengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untukpenetapan perwalian kepada pemohonBerdasarkan uraian tersebut di atas dengan ini Pemohon bermohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menetapkan Pemohon sebagaiWALI dari Anak Kandung Pemohon dan bermohon kehadapan Bapak agar sudikiranya memeriksa dan menyidangkan permohonan Pemohon dan menentukansuatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon serta saksisaksi
206 — 85
Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.739.000,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
16 — 16
Menyatakan Pengadilan Agama Cibinong tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 427000,- ( empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
PUTUSANNomor 229/Pdt.G/2021/PA.CbnSSSS2DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:Pemohon tempat/tangal lahir indramayu/O7 Januari 1973, umur 47 tahun,agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di (Kontrakan Bapak Samin) Dusun Pasirangin, RT.001, RW. 007, Desa Pasirangin, Kecamatan
Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Cbn2.
ada eksepsi relative dari Termohon, sedangberdasar Pasal 66 ayat (2) UdangUndang No. 7 tahun 1989 tentang peradilanAgama, permohonan aquo harus di ajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agamayang mewilayahi tempat tinggal Termohon yaitu di Pengadiab AgamaIndramayu, bukan di Pengadilan Agama Cibinong;Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan pada Pertimbanganpertimbangantersebut di atas maka majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Cibinongtidak berwenang untuk memeriksa
77 — 22
Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tidak berwenang memeriksa perkara Nomor : 1631/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar :
PUTUSANNomor 1631/Pdt.G/2019/PA.Kab.MnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:PEMOHON ASLI, tempat dan tanggal lahir Madiun, 10 Agustus 1990,agama Islam, pekerjaan PNS (Satpol PP PemkabMadiun), Pendidikan Strata , tempat kediaman diKABUPATEN MADIUN dalam hal ini memberikan kuasakepada Muh.
Panitera Pengadilan AgamaKabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telahHalaman 4 dari 25 putusan Nomor : 1631/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mnmempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahanpada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiununtuk dicatat dalam Buku Register pada tahun yang sedang berjalan;Bahwa atas dasar alasanalasan tersebut diatas, maka Pemohon mohonkepada Pengadilan Agama/ Yang Mulia Majelis Hakim Kabupaten Madiun untukberkenan memanggil dan memeriksa
Pasal 136HIR memerintahkan hakim untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulupengajuan eksepsi kompetensi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.Penolakan atas eksepsi kompetensi dituangkan dalam bentuk putusan sela(interlocutory, Ssedangkan pengabulan eksepsi kompetensi, dituangkandalam bentuk putusan akhir (Eind Vonnis).5.
A.E. YOGA YOGISWARA J. DRS. EC
20 — 5
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
35 — 14
Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;--------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-----------------------------------------
PUTUSANNomor: 66/ Pdt.G/2014/PN.KInDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Klas IB Klaten yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah inidalam perkara antara :===1 Nama t SUGDIOAIN TG) feeseeerer eeeUmur 67 Tats (eee ese cee cee ereee ieee eeeenecenemeeneeeaen eneASAD?
, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;2 Gugatan Para Penggugat Premateur (ExceptioDilatoria) ;a Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menuntut dalam petitumnya angka 8,agar Pengadilan Menetapkan apabila tergugat mengajukan eksekusi Hak Tanggunganatas tanah dan bangunan rumah yang
Berdasarkan Pasall268 KUHPerdata, gugatan semacam ini tidak dapatditerima, karena perbuatan yang digugat belum ada atauterjadi ;Maka, berdasarkan faktafakta tersebut, memohon kepada yang Mulia MajelisHakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa, mengadili serta memutusperkara a quo menolak gugatan Para Penggugat a quo dan Menyatakan TidakBerwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA(nietontvankelijke verklaard) ;3
dari hasilPenjualan. ; 77 722222 nnn nn nnn nnn nnnBahwa Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat Konpensi dengan ini mengajukan gugatankepada Para Penggugat Konpensi/Tergugat dalam rekopensi untuk mengosongkan obyeksengketa, karena terhadap obyek sengketa tersebut akan dijual melalui lelang untukmemenuhi kewajiban debitur ;M A K A berdasarkan uraianuraian dan buktibukti tersebut diatas, Tergugatdalam konpensi/Penggugat dalam rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa
Sugiyanto desa Mrisen Kecamatan Juwiring KabupatenKlaten, dengan biaya pengosongan menjadi beban Para Penggugatdalam Konpensi/TergugatRekonpensi ;4 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding atau5 Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar semuabiayaperkara ;ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat
30 — 22
Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara yang sampai saat ini sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
telah diganti dengan gigi palsupada tahun 2013, sedangkan mata pemohon ditimpa penyakit pada sebelah kiridan telah dipasangi kontak lensa pada akhir tahun 2008 sehingga wajahpemohon dalam foto pada passport Nomor T 153428 tanggal 02 Juli 2009berbeda dengan wajah pemohon dalam foto pada passport Nomor A.7763607tertanggal 29 April 2014 (passport yang hilang) namun keduanya adalah fotopemohon sendiri.Bahwa berdasarkan alasan halhal tersebut diatas, maka pemohon memohonagar kiranya Bapak/ Ibu yang memeriksa
Kantor Imigrasi Makassar, adanya penetapan a quo adalah sebagai syaratpenggantian paspor Nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang telah hilang diKabupaten Bulukumba.Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, setelah menelaah berbagaiperaturan perundangan khususnya Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 TentangKeimigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang PeraturanPelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang tidakdiatur mengenai kewenangan pengadilan untuk memeriksa
maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan mengenai kebenaranindividu sebagaimana terdapat dalam foto paspor lama nomor T 153428 tanggal 02 Juli2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan dan foto dalam paspor yanghilang dengan nomor A.7763607 tertanggal 29 April 2014 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi Makassar yang dimohonkan Pemohon bukanlah merupakan wewenangpemeriksaan hakim namun lebih merupakan domain administratif Direktorat JenderalImigrasi casu qua Kantor Imigrasi setempat untuk memeriksa
Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa permohonan;3.
281 — 118
MENGADILI :- Menerima Eksepsi Tergugat I;Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat tersebut;- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00. (empat ratus enam belas ribu rupiah);
Sebelum Majelis Hakim lebih jauh memeriksa bagian pokok perkara a quo,mohon kiranya Majelis Hakim dapat terlebih dahulu memeriksabantahan/tangkisan TERGUGAT atas Surat Gugatan PENGGUGAT.
Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolutuntuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata a quo yang terkaitdengan ketentuan Hukum Negara Jepang;5.
Dengan demikian sikap dantindakan judex factie yang telah memeriksa dan memutus perkara inidianggap telah melampaui batas kewenangan tersebut;7, Dengan didasarkan pada doktrin hukum dan norma hukum di dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1537 K/PDT/1989 sebagaimanatersebut di atas, TERBUKTI bahwa Pengadiian di Indonesia sama sekalitidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili suatu PerkaraPerdata yang tunduk pada ketentuan hukum negara lain;8.
Oleh karenanya,sudah selayaknya bila Majelis Hakim Pengadiian Negeri Jakarta Pusatmenyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutusperkara a quo;B. Eksepsi Kompetensi Absolut Untuk Diperiksa Terlebih Dahulu SebelumPemeriksaan Pokok Perkara10. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh TERGUGAT inisudah selayaknya untuk diperiksa terlebih dahulu sebelum Majelis HakimYang Terhormat memeriksa pokok perkara.
Sehingga sudahsepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa perkara inimenyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard).
9 — 13
- Menyatakan Pengadilan Agama Majalengka tidak berwenang memeriksa perkara nomor 2079/Pdt.G/2022/PA.Mjl;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
208 — 141
- Menolak Eksepsi Kuasa Tergugat II No. 215 ; - Menyatakan Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo (perkara No. 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk) ;- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada peradilan tingkat pertama, sebelum mengambil putusan akhir, telah menjatuhkanputusan sela sebagai berikut, dalam perkara antara : I l.DRG. INNEKE PANJAITAN, beralamat di Jl. Sumbawa No. 29 RT. 004 / RW.004, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT I; DR.
dan mengadili perkaraaquo, agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara aquo dan memberikan keputusansebagai berikut:1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2 Menyatakan PARA TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3 Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah dalam perkara aquo;=85=4 Menyatakan pengalihan hak dan Para Penggarap penggarap / pemilik tanah aquoM.SOLIH SKK kepada Para Penggugat adalah sah menurut hukum;5 Menyatakan sah dan
, mengadili,dan memutusperkara iniatau setidak tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapatditerima;9 Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah Tergugat CCXV sampaikan diatas, makasudah sepantasnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.=101=Berdasarkan uraian serta faktafakta hukum tersebut diatas, Tergugat CCXV mohonkepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untukmemutus
dalam Putusan Sela sebagai berikut :1 Menerima eksepsi Tergugat CCXV untuk seluruhnya;2 Menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berwenang untukmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini karena kompetensi absolut(kewenangan mutlak), Pengadilan yang memeriksa perkara ini adalah padaPengadilan Tata Usaha Negara;3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.B Gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel):1 Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan
UndangUndang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, tempat untukmenyelesaikan sengketa yang terkait dengan hubungan perdata adalah pengadilan negeri,sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yaitu : Pengadilan Negeri bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdatadi tingkat pertama ;Menimbang, bahwa sedangkan jika kita cermati ketentuan Pasal 1 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.
15 — 4
Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat;Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 935.000,- (Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);E-Doc Putusan