Ditemukan 4333 data
Urut Berdasarkan
Putus : 07-01-2013 — Upload : 03-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 K/PDT.SUS/2012 Tanggal 7 Januari 2013 — PT. INTSIA PACIFIC PERMAI vs ELON SUHERLAN
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Bahwa pemutusan hubungan kerja dan formula kompensasi PHKsebagaimana yang telah disebutkan di atas tidak didasarkan pada hasilperundingan Bipartit, melainkan atas dasar keinginan Termohon Kasasi untukmelakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan menetapkan sendirikompensasi PHKnya;Bahwa berdasarkan buktibukti dan fakta, jelas terhadap perkara a quo belumpernah melalui tahap perundingan Bipartit dan apabila putusan a quotetap dipertahankan maka akan menjadi preseden
kewajiban hukum apapun bagi Pemohon Kasasi untukmembayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja dikarenakan Bukan PemohonKasasi yang memutuskan hubungan kerja melainkan Termohon KasasiIah secarasepihak memutuskan hubungan kerja dengan mendasarkan PHK pada Pasal 164ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padahalterbukti secara hukum bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah mendasarkan pasaltersebut untuk memutuskan hubungan kerja dengan Termohon Kasasi;Guna menghindari terjadinya preseden
Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 735 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 17 Februari 2015 — PT GLOBAL DISPOMEDIKA VS ARIE PERMANA
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sungguh tidaknyambung;Bahwa tujuan Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi prematur tersebutadalah agar ketentuan undangundang dipatuhi, agar jangan sampaikelalaian mediator yang meloloskan penyelesaian perkara a quo sampaike tahapan Mediasi diamini dan diteruskan oleh Judex Facti, sebabapabila kebiasaan tersebut dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akanmenjadi preseden buruk yang dapat dicontoh oleh pihakpihak yangberselisin dengan mengabaikan perintah undangundang yangmewajibkan dilaluinya tahapan penyelesaian
Jikalau hal ini dibiarkan, maka tidak tertutupkemungkinan akan menjadi preseden yang buruk bagi penegakanhukum di Indonesia. Oleh karenanya, sesuai ketentuan Pasal 102 Ayat(2) UU PPHI tersebut di atas, sudah selayak dan sepatutnya putusanJudex Facti tersebut harus dibatalkan;Keberatan Ketiga: Putusan Judex Facti Tidak Membuat DasarPertimbangan Hukum Tentang Bagaimana PemohonKasasi Yang Baru Berdiri Pada Tahun 2005 DihukumHal. 24 dari 37 Hal. Put.
Di sinilah letak kekeliruan fatal yangdilakukan oleh Judex Facti, yang apabila tidak segera diperbaiki akanmenjadi preseden yang dapat merusak sendisendi kebenaran dankeadilan di negeri Indonesia tercinta ini;Keberatan Keempat: Butir 4 Amar Putusan Judex Facti Tidak Sesuai1.Dengan Dasar Pertimbangan Hukum Putusan.Bahwa masih berkaitan dengan keberatan sebelumnya, dalampertimbangan hukum Judex Facti pada paragraf terakhir halaman 48putusan tersebut, pada rincian tentang jumlah kompensasi yangdiwajibkan
Oleh karenanyaagar tidak merugikan, dan agar tidak menjadi preseden buruk dalammemahami maksud Pasal 58 UndangUndang Ketenagakerjaan,putusan Judex Facti yang memuat pertimbangan hukum yang kelirutersebut harus dibatalkan;Keberatan Keenam: Judex Facti Dalam Pertimbangan Hukumnya TidakDapat Menjelaskan Hubungan Hukum Yang AdaAntara Pemohon Kasasi Dengan PT Bersaudara danPT Global Nindia Prorescue Sebagai Dasar HukumDalam Membebankan Masa Kerja Termohon KasasiSelama Bekerja di PT Bersaudara dan PT GlobalNindia
Register : 13-09-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 03-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 483/PDT/2021/PT BDG Tanggal 28 September 2021 — Pembanding/Penggugat : GUNAWAN PRAYOGO
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
30 — 14
Terbanding/Tergugat I : PT BANK UOB INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANDUNG
30 — 14
Dalam sistem Hukum EropaKontinental tidak menganut Asas Preseden atau The Binding Force ofPreceden. Asas Preseden ini dianut oleh sistem peradilan AngloSaxon (Common Law System);Bahwa menurut pendapat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo dalam buku"IImu Hukum", halaman 113, menyatakan :"Preseden ini merupakan satu lembaga yang lebih dikenal dalamsistem hukum AngloSaxon atau common law system.
Fauzan dalambukunya yang berjudul "KaidahKaidah Hukum Yurisprudensi"sebagaimana dikutip oleh Ali Salmande,S.H. dalam artikelnya yangberjudul "Perbedaan Sifat Mengikat Antara Preseden DenganYurisprudensi yang dimuat dalam HukumOnline.com menyatakan:dalam sistem common law mengakui bahwa putusan pengadilanadalah hukum. Dan hakim disebut sebagai pencipta hukum (judgemade law). Jika terdapat pertentangan antara undangundang denganyurisprudensi, maka yurisprudensi yang dimenangkan.
Putus : 28-08-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 311 K/Pdt.Sus-HaKI/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 — VANS, INC., Melawan KIM SUNG SOO, DK
294 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
294 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan PengadilanNiaga yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di atas, maka nyatadan jelas membuktikan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesiatelah mengakui Penggugat sebagai pemilik satusatunya atas merekmerek terkenal VANS dan variasinya di dunia, termasuk Indonesia;Bahwa, tanpa mengurangai penghargaan kami terhadap kemandiriandan independensi Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam mempertimbangkan dan memutus perkaraa quo, Penggugat percaya bahwa adanya dua preseden
terdaftar atas nama Tergugatsebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara a quo mempunyaipersamaan secara keseluruhan atau setidaktidaknya persamaan padapokoknya dengan Merekmerek VANS, Merekmerek OFF THE WALLdan Merekmerek lainnya milik Penggugat yang notabene adalah (1)merek terkenal; (2) menyerupai nama badan hukum Penggugat; danbeberapa diantaranya merupakan atau (3) menyerupai nama GeoffRowley sebagai salah satu pemain professional olahraga papan luncuryang terkenal di dunia;H.2 Tentang beberapa preseden
mengenai penentuan persamaan.44.Bahwa, dalam menentukan persamaan dalam sengketa merek,Penggugat merujuk pula pada beberapa putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap sebagai preseden, yang akan Penggugatsampaikan di dalam acara pembuktian nanti;4CEH.3 Tentang persamaan antara merekVANS daftar No.
Register : 11-04-2017 — Putus : 08-05-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 59/Pdt.P/2017/PA.Sbs Tanggal 8 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
11 — 2
11 — 2
of social engineering), maka pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden buruk bagimasyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuanmenciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru dipermainkan danmasyarakat akan dengan mudah menikah di bawah tangan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan para pemohon yang
Register : 25-03-2021 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 358/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 6 April 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
Sehingga Hakim berpendapat permohonanntersebut menjadi tidak ada urgensinya apabila diberikan Dispensasi Kawin lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atasmaka Pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yangdimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin namun telah nyatadilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untukmelenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab hal yangdemikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat.Menimbang
Register : 22-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 02-04-2019
Putusan PA SELONG Nomor 67/Pdt.P/2019/PA.Sel Tanggal 19 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
7 — 4
7 — 4
Selmendaftarkan/mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, bukansebaliknya justru menikah secara sirri atau di bawah tangah yang tidakterdaftar/tercatat di Kantor Urusan Agama;Menimbang, bahwa Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (tool ofsocial engineering) yang produknya dijadikan rujukan masyarakat, tidak dapatmengesahkan pernikahan yang tidak ada alasan untuk disahkan, karena hal ituakan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang bisa dijadikan rujukanuntuk menikah secara sirri atau
Register : 18-11-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA Belopa Nomor 162/Pdt.P/2020/PA.Blp Tanggal 26 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
56 — 29
56 — 29
tersebut, sehingga Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut tidak jelas(obscuur libel) dan tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas maka pengadilan tidak dapat membiarkan satu peristiwa hukum yangdimintakan pengajuan permohonan dispensasi kawin telah nyatadilaksanakan perkawinan sebelum ditetapkan izin dispensasi kawin untukmelenggang ke gerbang perkawinan yang sah dan tercatat, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 11-01-2021 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 26-01-2021
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 3-K/PMT.III/BDG/AD/I/2021 Tanggal 21 Januari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
108 — 33
108 — 33
Bahwa atas perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwatidak boleh dibiarkan tumbuh dan berkembang di lingkunganmiliter dan oleh karenanya Terdakwa tidak pantas lagi untukdipertahankan sebagi prajurit TNI karena perbuatan tersebutmenjadi preseden buruk bagi satuan di tempat Terdakwabertugas.5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempunyai tabiat dan siifatyang melekat dalam diri Terdakwa sebagai seorang prajurit TNIHalaman 4 dari 13 hal.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Ill19 Jayapura tidakmenyadari bahwa penjatuhan hukuman berupa pidana penjaratanpa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan daridinas kemiliteran terhadap diri Terdakwa, bukan saja akanmenjadi preseden buruk dalam penegakan hukum melaluiPeradilan Militer, akan tetapi lebih dari itu akan sangat merusakpembinaan prajurit TNI Ssecara umum.8.
Register : 01-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 273/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
Islam);Menimbang, bahwa Pemohon masih terikat pernikahan denganperempuan lain, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon Il, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden
Register : 26-11-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 09-01-2016
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 433/Pdt.P/2015/PA.Mpw Tanggal 15 Desember 2015 — Abdul Aziz bin Sadirun,
Siti Khotijah binti Tohar,
12 — 2
12 — 2
of social engineering), maka pembenaranterhadap pernikahan di bawah tangan yang dengan sengaja melanggarundangundang dengan mengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadisebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan tanpa peduli terpenuhi tidaknya syaratsyarat pernikahannyamenurut hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan
Upload : 07-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 691 K/PDT.SUS/2009 PT. SINAR SENTRAL SANDANG; SARIYAN
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Tergugat telah mempekerjakan kembaliPenggugat/Termohon Kasasi sebagaimana mestinya, namun fakta yangterjadi Termohon Kasasi/Penggugat telah tidak menunjukkan itikadbaiknya sebagai pekerja, dimana Termohon Kasasi/Penggugat bekerjadengan sekehendaknya sendiri tanpa memperhatikan danmengindahkan Peraturan Perusahaan yang telah ada (Bukti 1.6),sehingga hal ini jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/Tergugatdalam pengaturan personal, terlebin lagi hal ini jelas akan membawadampak dan menjadi preseden
Register : 24-08-2017 — Putus : 18-09-2017 — Upload : 12-03-2019
Putusan PA BUKITTINGGI Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bkt Tanggal 18 September 2017 — Pemohon melawan Termohon
17 — 4
17 — 4
Dalam hal ini agar tidak melakukan perbuatan seperti yangdilakukan oleh Pemohon ini, karena dapat merugikan bagi para perempuan,sebab seorang suami dapat seenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpaizin isteri dan pengadilan;Menimbang, bahwa kalau permohonan Pemohon dan Pemohon II iniditerima dan dikabulkan akan menimbulkan preseden buruk ditengahtengahmasyarakat, karena seorang suami yang tidak senang kepada isterinya dapatseenaknya menikah lagi dengan wanita lain tanpa izin isterinya dan pengadilan
Register : 23-07-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 701/PID/2021/PT SBY Tanggal 10 Agustus 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MAMIK INDRAWATI UMI NAIMAH, SH
Terbanding/Terdakwa : SUNANDAR bin GUNAWAN
53 — 19
Terbanding/Terdakwa : SUNANDAR bin GUNAWAN
53 — 19
701/PID/2021/PT SBYditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut : Keberatan atas putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Tuban yangmemutus mengembalikan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitamTahun 2016 Nomor : Polisi : S3002EJ dan 1 (Satu) buah kunci sepeda motorkepada terdakwa Sunandar bin Gunawan; Bahwa putusan ini akan menjadi preseden
Register : 06-10-2017 — Putus : 18-10-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan PA CIANJUR Nomor 1367/Pdt.P/2017/PA.Cjr Tanggal 18 Oktober 2017 — Pemohon
38 — 5
38 — 5
Selanjutnyaperkawinan itu harus dilakukan oleh pasangan yang telah berumur 19 tahun bagipria dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 dan 7 UndangUndang Perkawinan jo Pasal 15 dan 16 KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan pokok majelis hakimdalam menetapkan permohonan pembatalan surat penolakan perkawinan yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari, Kota Banjaradalah untuk kemaslahatan dan menutup preseden buruk yang
Register : 02-12-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 21-12-2020
Putusan PA SAMBAS Nomor 996/Pdt.G/2020/PA.Sbs Tanggal 16 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 5
39 — 5
No. 996/Pdt.G/2020/PA.Sbsatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPenggugat telah ternyata tidak beralasan, karenanya agar tidakmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapkan undangundangdan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018,
Register : 03-09-2018 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 350/Pdt.P/2018/PA.Mpw Tanggal 9 Oktober 2018 — 1. Hamidi bin Joni
2.Kiki binti Saiyan L
47 — 11
47 — 11
pernikahannya tidakdapat dibenarkan karena telah merusak tatanan administrasi kependudukandan ketertiban dalam masyarakat karena pencatatan sejak awalmelangsungkan pernikahan sejatinya akan melindungi hakhak keperdataanistri serta keturunan dari pasangan suami istri tersebut yang kelak dapatdibuktikan dengan akta nikah dan akta kelahiran bagi anakanaknya;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, permohonanPara Pemohon telah ternyata tidak berdasarkan hukum, karenanya agartidak menimbulkan preseden
Register : 14-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 61/Pdt.P/2020/MS.Str Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
28 — 12
28 — 12
Para Pemohon,mendengar keterangan anakanak Para Pemohon, orang tua serta memeriksabuktibukti di persidangan, Hakim tidak menemukan alasan Para Pemohon untukmenikahkan anaknya sebagai alasan sangat mendesak;Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagaialat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapatmembiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu meninggalkanbangku sekolah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yangdemikian dapat menjadi preseden
Register : 25-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 530/Pdt.P/2019/PA.Sbs Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 4
16 — 4
pernah mengajukan permohonan izin poligami kepengadilan agama, namun Pemohon tetap melangsungkan pernikahandengan Pemohon II, karenanya sikap Para Pemohon tersebut tidak dapatdibenarkan oleh hukum karena telah ternyata mengandung kesengajaanatau setidaktidaknya kecenderungan melawan undangundang sehinggatidak dapat diberikan perlindungan hukum;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di muka,permohonan Para Pemohon telah ternyata tidak beralasan hukum,karenanya agar tidak menimbulkan preseden
Upload : 22-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1483 K/PID/2010 Jaksa pada Kejari; Muzayyin
15 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1483K/Pid/2010saksi JUMARI yang merupakan tahanan yang ada di RumahTahanan Negara Sampang ; Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu~ ringantersebut kurang mempunyai daya tangkal atau tujuan hidupdalam kehidupan bermasyarakat yaitu terciptanyamasyarakat yang aman dan tertib sebab dengan terlampauringannya pidana penjara yang dijatuhkan kepada TerdakwaMUZAYYIN dapat menimbulkan dampak yang sangat luas yangnantinya dapat menjadi preseden yang tidak baik di hatimaupun di mata masyarakat ; Bahwa