Ditemukan 2302 data
74 — 11
berdasarkan ketantuan pasal 181HIR. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Mengingat segala perturan perUndangUndangan yang berlakudan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biayaperkara ini sebesar Rp. 3.091000, (tiga juta sembilan puluh saturibu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran
1.ABDULLAH YAHYA SOUMENA
2.MUHTAR
3.ARUS SIDORA
4.ABDUL HALIM
5.MASLONO
Tergugat
6.TAKWIN, S.Sos.I.
7.ABD. RASYID, A.Md
8.TAUFIK M. BURHAN, S.Pd., M.Si
9.SYAFRUDDIN. K
10.SUDIRMAN
11.ERLANSYAH
12.BURHANUDDIN
13.MASPUANG, SH
14.ASGAF
15.ZULHAM, S.Pd
16.ALEX, SE
17.NASRUDDIN
18.ABU BAKAR ALJUFRIE, SE
19.SYAFRUDDIN MAHYUDIN
20.SUBHI, S.Pd
21.BAHTIAR
22.MOH. TAUFIK
23.RUSLAN, S.Pd
24.FARIDA
25.H. BURHAN YADO, S.Sos
26.NURJANNAH, S.Ag
27.SYAFIAH, S.Ip., M.AP
28.SYAIFUL MANSYUR LAMBOKA
29.I WAYAN PUTRA SANDIYASA
30.KELVIN SAPUTRA
169 — 92
Jadi itulahyang dilaksanakan oleh Kepala Daerah seperti apa kebijakan ituberdampak luas, penting dan strategis;Bahwa ada 3 (tiga) kriteria yaitu strategis, penting, berdampak luasdalam kehidupan masyarakat itulah hak interpelasi jadi tidak berdampakluas bagi masyarakat seharusnya tidak perlu hak angket.fungsiPengawasan lain saja yang digunakan atau meminta keterangan darikepala daerah kenapa Teknologi Tepat Guna ini begini adanya;Bahwa di desa ada yang namanya BPD (Badan Permusyawaran Desa)sehingga
70 — 41
Menolak gugatan Penggugat petitum 2.2 (dua titik dua) dan tidakmenerima selainnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untukmembayar biaya perkara sejumlahn Rp4.631.000.00 (empat juta enamratus tiga puluh satu ribu rupiah).Demikian diputuskankan dalam rapat permusyawaran Majelis yangdilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi,bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami AbdulRahman Salam, S.
79 — 47
DALAM PORKORK PERKA RA, ==eses=nenexeneeeesneensseeseeenenerenemaunneeinnnenmemennneotesnen1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk verklaard).2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.792.000 (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).9899Demikian ........Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Surabaya pada hari SENIN tanggal 13 Agustus2012, oleh kami LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.
358 — 209 — Berkekuatan Hukum Tetap
Atau dengan kata lain bahwayang tadinya eigendom beralih menjadi hak milik atas nama Baperki(organisasi sosial Indonesia/WNI);Jadi yang dimaksud Asing Cina oleh SK Menteri Keuangan tersebutadalah Badan Permusyawaran Kewarganegaraan Indonesia (Baperki);Baperki adalah bukan Organisasi Asing Cina, buktinya: Dari nama saja sudah membuktian bahwa Bukan Asing; Dalam Pemilihan Umum tahun 1955 Baperki menjadi salah satupeserta kontestan dan mendapat 2 (dua) Kursi di Konstituente(P.20); Surat bukti P.18,
88 — 20
Diadakan pada 22 Juli 2010, yang dibahas dalamRapat/ Musyawarah tersebut yaitu mengenai melakukan Pembentukan Panitiadimana dibentuk ada 8 (delapan) kelompok kemudian dilakukanPembentukan/ Penunjukan Kepengurusan Kepanitiaan dan adanya permintaandari Masyarakat Desa mengenai adanya permohonon pengembanganpenerima bantuan menjadi + 100 KK (seratus Kepala Keluarga). .58Bahwa rapat tersebut dihadiri oleh Kapala Desa SRI JOKO WALUYO danperangkat desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD) ada 3 orang, semua
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
248 — 169
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 329.500, (tiga ratus dua puluh sembilan ribu lima ratusrupiah);Demikian diputus dalam rapat permusyawaran Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 1 Februari 2021 oleh kami RIDWAN AKHIR, S.H., M.H. selakuHakim Ketua Majelis, PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H. , dan ERNA DWISAFITRI, S.H. masingmasing sebagai HakimHakim Anggota.
174 — 26
(lima riburupiah).Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Senen 7 April 2014dengan susunan Majelis; FX. SUPRIADI , SH. MH sebagai Hakim Ketua Majelis, SUTAJI, SHMH dan SURISNO, SH.MH (Adhoc Tipikor) masingmasing sebagai hakim anggota.
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
328 — 173
Menyatakan Obyek sengketa Surat Badan Permusyawaran desa (BPD)Desa Pademonegoro Nomor : 141/002/XII/BPD/2020 Tanggal 22Desember 2020 Perihal Usul Pengesahan dan Pelantikan Calon KepalaDesa Terpilin atas nama ISPRIYANTO adalah sah dan memiliki kekuatanhukum ;4. Menyatakan surat suara sejumlah 470 (empat ratus tujuh puluh) yangdinyatakan tidak sah oleh Tergugat adalah sesuai dengan ketentuandan memiliki Kekuatan hukum ;5.
85 — 29
Rota dengan nomor urut 5.Bahwa Panitia Penyelenggara Pemilihan Kades itu diketuai oleh ISHARSINATRA, yang dibentuk oleh Badan Permusyawaran Desa (BPD) BabatBanyuasin yang diketuai oleh Harjono, sebagaimana ditentukan dalam PPNo. 72 tahun 2005 Tentang Desa pasal 35 huruf d, yang berbunyi BPDmempunyai wewenang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.Bahwa surat suara yang telah dicoblos sebagai hasil pemilihan dikumpulkandi Balai Desa yang berasal dari 11 Tempat pemungutan Suara (TPS), masingmasing
SYAFRUDIN
Tergugat:
BUPATI TANAH BUMBU
241 — 114
BuktiT23 : Fotokopi sesuai dengan sli,Berita Acara Sumpah Anggota Penggantian Antar WaktuBadan Permusyawaran Desa Desa Mudalang dan DesaGusunge Kecamatan Kusan Hilir, Tanggal 2 Juli 2021;24. BuktiT24 : Fotokopi sesual denganfotokopi, Berita) Acara Musyasyawarah PerubahanSusunan Kedudukan Anggota BPD Desa GusungngePeriode 20202026, Tanggal 27 Juli 2021, besertalampiran;25.
1.Drs. Morlan Simanjuntak, S.H., M.H.
2.Morlan Simanjuntak
Tergugat:
GUBERNUR RIAU
Intervensi:
ANATONA NAZARA
235 — 180
Masa Jabatan 20192024 (ic.objeksengketa) (vide bukti P1 = bukti T11 = bukti T II Inv1);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Tergugat(i Gubernur Riau) dalam menerbitkan objek sengketa a quo, telahmemenuhi ketentuan prosedur sebagaimana ketentuanUndangUndangNomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan PerwakilanRakyat Daerahjo.
44 — 41
PenggugatIntervensi menghibahkan tanah lain untuk keperluan mendirikan KantorDesa Pete baru yang sudah disanggupi oleh Pihak Penggugat Intervensi.Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat Intervensi diatas, telah jelas dan terang bahwa tanah obyek gugatan sesungguhnyameskipun secara formil masih tercatat dalam Buku Desa C No. 1571Persil 32 S atas nama Penggugat Asal, akan tetapi berdasarkan faktaberikut buktibukti berupa pengakuan Penggugat Asal kepada BapakMarjuk selaku Ketua Badan Permusyawaran
36 — 3
Menolak Gugatan Penggugat selebihnya.Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaran majelis hakim padahari Kamis tanggal Jumat tanggal 17 Januari 2014 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SHselaku.
76 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdakwa selaku Kepala Desa Semoi Dua menandatangani danmenerbitkan Peraturan Kepala Desa Semoi Dua Nomor : 001 Tahun2008 tanggal 09 Desember 2008 tentang Pedoman Teknis PelaksanaanBantuan Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat Desa SemoiDua, namun Peraturan Desa tersebut dibuat tanpa adapengesahan/penetapan dari Badan Permusyawaran Desa (BPD) yangberarti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangandengan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desasebagaimana dalam ketentuan
83 — 13
(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
81 — 14
(lima riburupiah)Demikianlah diputus dalam permusyawaran Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang pada hari Selasatanggal 04 Juni 2013 dengan susunan Majelis; Binsar Siregar , SH.
134 — 76
Tulus Prijatmadji untuk segeramenetapkan hasil rekapitulasi pemungutan suara dan kemudian segeradiserahkan kepada Badan Permusyawaran Desa (BPD) Sumberanyar untukditetapbkan pula dan diserahkan kepada Bupati sebagai dasar penerbitanSurta Keputusan pelantikan Kades a quo oleh Bupati. Dalam hal ini jugasesuai (confirm) dengan informasi/keterangan yang diberikan oleh H. Abd.Rahman, SH.
205 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Pemohon Keberatan secara bersamasama mengajukanPermohonan ini kepada Mahkamah Agung RI untuk mendapatkanputusan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan sebagaiAnggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) terkecuali Pemohon dan IX, yang kesemuanya berdomisili dalam wilayah hukumKabupaten Banyuwangi atas dasar kepentingan dan kerugianterhadap berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan DaerahKabupaten Banyuwangi Nomor 9 tahun 2015 tentang Pedoman,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan
205 — 318
perundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap dasar pemikiran Tergugat yang melihatpersoalan dasarnya adalah adanya dualisme kepanitian dalam proses pemilihanPenghulu di Kasang Bangsawan, dan oleh karenanya menerbitkan obyeksengketa dan dihubungkan dengan keadaan hukum dimana Keputusan BadanPermusyawaran Kepenghuluan Kasang Bangsawan NomorHalaman 107 dari 111Putusan Nomor : 55/G/2017/PTUN.PBR013/KPTS/BPKep/KSB/2017 tanggal 5 September 2017 tidak ditentukankeberadaanya, pada keadaan hukum lain Badan Permusyawaran