Ditemukan 3383 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-02-2015 — Putus : 11-06-2015 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Bjb Tanggal 11 Juni 2015 — ANNA TRISULA/LO TJIOE ING dkk melawan DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
125 — 79
125 — 79
Sertipikat hak atas tanah sebagaitanda bukti hak, berlaku sebagai alat pembuktian yang mutlak ;e Bahwa, apabila dalam suatu Sertipikat yang mana seharusnyaSertifikat itu adalah suatu dokumen Negara yangtidak boleh sembarangan dilakukan pencoretanatau penutupan kertas dan ditempelkan maka tidak serta mertamengakibatkan Sertipikat batal atau tidak sah melainkan hanya sajaBadan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Setempattidak cermat dan melanggar kewenangan karena pada saat itu sumberdaya
Register : 13-07-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 185/Pid.Sus/2020/PN Idm Tanggal 6 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
SRI WULANDARI, SH.
Terdakwa:
CARMIN Alias DOER Bin Alm WARJANA
49 — 9
SRI WULANDARI, SH.
Terdakwa:
CARMIN Alias DOER Bin Alm WARJANA
49 — 9
Tanda dari obat jenisini adalah lingkaran bulat berwarna merah dan garis tepi berwarnahitam dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi,obatobatan ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisaberbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit ataumenyebabkan kematian;d. Obat Psikotropika adalah obat yang secara efektif dapatmempengaruhi saraf pusat dan akan menimbulkan perubahantingkah laku dan aktifitas;e.
Register : 17-05-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 238/PDT/2019/PT BDG Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : Tubagus Setiawan
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
56 — 31
Terbanding/Tergugat : PT. KERETA API INDONESIA
56 — 31
Kemudian Tergugat juga telah mengeluarkan 5buah tangki BBM yang didalamnya masih terdapat isi BBMnya kuranglebih 2600 liter Secara sembarangan, tanpa memperhatikan resikokemungkinan adanya kebocoran yang bisa mengakibatkan kebakaran.Bahwa tindakan Tergugat ini bertentangan dengan ketentuan hukum danundangundang, yakni Pasal dengan HIR Pasal 195196 dan Pasal 54ayat (2) Undangundang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:Pasal 195 HIR(1) Hal menjalankan keputusan pengadilan neger, dalam perkara yangpada
Register : 21-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 212/Pid.Sus/2020/PN Pli Tanggal 28 Juli 2020 — MUHAMMAD ISRA als ISRA bin RAMLAN SABRI (alm)
46 — 15
46 — 15
bahwa benar Terdakwa memiliki dan menguasai narkotikajenis sabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan untukpengembangan ilmu pengetahuan;Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang berhakmelakukan memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa benar Terdakwa bukanlah orang yang bekerja sebagaitenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa narkotikabukanlah obat yang boleh diperjual belikan sembarangan
Register : 19-12-2018 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 6258/Pdt.G/2018/PA.Sby Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 1
23 — 1
Sedangkan Pemohon menyatakan rumah dinas tidak dapatdiperbaiki sembarangan, pebaikan hanya agar layak, aman dan nyamanditempati seperti memperbaiki genting yang bocor, lantai yang rusak ataupintu yang rusak;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar anak Pemohon danTermohon yang bernama ANAK dan ANAK yang keterangan selengkapnyaterurai dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulansebagaimana terurai dalam kesimpulan tanggal 8 Mei 2019 yang untuksingkatnya
Putus : 09-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PDT/2015 Tanggal 9 Juni 2016 — SUWARJI DKK VS Dr. H. SOEGITO, M.Si
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang buruk di masyarakat terhadap tanamantembakau sebagai akibat dari nama organisasi/lembaga yang Tergugatpimpin adalah jelas menyesatkan masyarakat, dan tidak dibenarkanmenurut hukum;Bahwa sebagai organisasi non pemerintah/LSM tentunya tidak begitu sajabebas sebebasbebasnya dalam memberikan nama terhadap organisasi/lembaga, walaupun pemberian nama terhadap organisasi/lembaga tidakada aturan hukum yang mengaturnya secara tegas, akan tetapi tidak bolehjuga memberikan nama organisasi/lembaga dengan sembarangan
Register : 18-05-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PT MANADO Nomor 56/PDT/2021/PT MND Tanggal 14 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : ISMAIL LANURU
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Manado
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kekayaan Negara dan lelang Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Pusat BTN
Terbanding/Turut Tergugat II : Yono Trisno Nurkamiden
78 — 34
Terbanding/Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Cabang Manado
Terbanding/Tergugat II : Kantor Kekayaan Negara dan lelang Manado
Terbanding/Turut Tergugat I : Pimpinan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Pusat BTN
Terbanding/Turut Tergugat II : Yono Trisno Nurkamiden
78 — 34
Lebihlanjut, TERBANDING/ PENGGUGAT diawasi oleh regulator yakni OtoritasHalaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 56/PDT/2021/PT MNDJasa Keuangan (OJK) sehingga tidak bisa sembarangan melakukanrestrukturisasi begitu saja. Adapun batasannya Bank wajib mengelola Aset(kredit) berdasarkan prinsip kehatihatian.
Register : 22-01-2018 — Putus : 17-09-2018 — Upload : 31-12-2018
Putusan PA TARAKAN Nomor 0043/Pdt.G/2018/PA.Trk Tanggal 17 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 4
21 — 4
TrkLjgawol alo> Goro 2Jl lime e9> JawArtinya: Apabila seorang suami mentalak isterinya, dan telah jelas bagihakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknyatanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suamiitu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untukmenetapkan atas suami kepada isterinva sesuai dengankemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberiankerugian tidak lebih dari nafkah selama tiga tahun sepadandengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari
Register : 24-10-2019 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SUKABUMI Nomor 206/Pid.B/2019/PN SKB Tanggal 14 Januari 2020 — HAFIDZ NURHANSYAH Bin H. AHMAD RIVAI Alm
103 — 14
103 — 14
minta ke Bendahara;Bahwa Sampai saat ini tidak ada uang yang dikembalikan olehTerdakwa sebagai pengganti uang yang sudah digelapkannya;Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sekitar 7 (tujuh) tahunan;Bahwa dalam struktur organisasi PT.BPS terdapat 2 direktur, DirekturUtama yaitu Terdakwa, Direktur Dedi Firmansyah namun tidak memilikiDirektur Keuangan dan Direktur Personalia;Bahwa PT.BPS tidak memiliki SOP, akan tetapi sudah menjadiketentuan umum dalam PT.PBS Terdakwa selaku Direktur Utama tidakboleh sembarangan
Register : 16-06-2014 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 51/Pdt.G/2014/PN.PL Tanggal 18 Februari 2015 — PT. POPULA JAYA MANDIRI dkk vs 1. SAUL TOMBARIGI dkk
71 — 5
71 — 5
Olehkarena secara asalasalan dan atau terkesan sembarangan pihak Tergugat III dan TergugatIV yang diyadikan alasan keberatan serta bantahan pada jawabannya, sehingga dapatdikatakan bahwa Tergugat III dan Tergugat IV terbilang kurang atau tidak mencermatiHalaman 25 dari 34Putusan Perkara Perdata Nomor:5 1/Pdt.G/2014/PN.PLsehingga tidak memahami apa apa yang dimaksud dalam Gugatan Penggugat.
Putus : 03-07-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN MEULABOH Nomor PUT. SELA_54/PID.SUS/2014/PN. MBO Tanggal 3 Juli 2014 — Terdakwa PT. SURYA PANEN SUBUR yang diwakili oleh Ir. BAMBANG SUSETYONO
442 — 32
442 — 32
memahami bagaimanakah penegakan hukum secara represiftelah dilakukan secara sungguhsungguh oleh Majelis hakim, agar sesuaidengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;Menimbang, bahwa sejalan dengan tuntutan reformasi dan paradigmabaru dalam penyelenggaraan peradilan saat ini, sesungguhnya peran dantugas aparatur hukum adalah mengembalikan fungsi dan tujuan hukum agartidak kehilangan kekuatannya, sebab selama ini ada oknum masyarakat yangmerasakan proses penegakan hukum dilakukan secara sembarangan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 25 April 2016 — HENDRO TANI, DIREKTUR UTAMA CV BAKTI
VS
BABAN RUSTANDI, DKK
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 8 Desember 2014, telah tidak cermat dalam menetapkanputusannya, dengan sembarangan memberikan putusan kepada pihak yangHalaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 6 PK/Pdt.SusPHI/2016tidak ada hubungan kerja antara Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat dengan Pemohon Peninjauan Kembali/dahuluTergugat.
Putus : 19-06-2012 — Upload : 25-09-2012
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 24-K / PM. I-05 / AD / IV / 2012 Tanggal 19 Juni 2012 — T o h i d Serda / 3920266700769
56 — 26
56 — 26
Bahwa selanjutnya Saksi8 bertanya kepada Saksi1untuk menjelaskan tentang keberadaannya di belakang rumahorang sambil membawa linggis, saat itu Saksi1 tidakmenjawab dan membuang ingus sembarangan sehinggaSaksi8 menampar Saksi1 sebanyak 1 (satu) kalimenggunakan tangan kiri mengenai pipi Saksi1 sebelahkanan, kemudian sekira pukul 00.30 Wib Praka Abner SimonSogal Rei (Saksi7) datang dan bertanya hal yang sama namunSaksi1 tetap diam saja.MenimbangMenimbange.
Putus : 06-10-2020 — Upload : 15-01-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 139/Pid.Sus/2020/PN Blg Tanggal 6 Oktober 2020 — BINNER HUTAGAOL
85 — 27
85 — 27
,dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi perah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Eben Siahaandan Jumintar Hutapea, dimana Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwapada tanggal 30 Maret 2020 pukul 13.00 Wib di ruang pemeriksaan Sat ResNarkoba, ruangan terouka tapi tidak sembarangan orang keluar masuk ruanganpemeriksaan ;Bahwa yang ada diruangan pemeriksaan yaitu Saksi, Terdakwa dan Pak ChandraLubis (PenasihatHukum Terdakwa) yang mendampingi Terdakwa;Bahwa waktu
Putus : 26-08-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1001 K/Pdt/2014 Tanggal 26 Agustus 2014 — H. ABDURAHIM SALIM alias ABASEDO VS 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di
Labuan Bajo, DKK
206 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
206 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
dua milyar enam ratus dua puluhlima juta rupiah);Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untukmembayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat Rekonvensiakibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi17tersebut, bukan mengadaada, melainkan sematamata merupakan upaya hukumuntuk memperjuangkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi serta untukmemberikan pelajaran hukum kepada Tergugat Rekonvensi agar tidak seenaknyadan tidak sembarangan
Register : 31-03-2015 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 17/G/2015/PTUN.MDO Tanggal 14 Agustus 2015 — Penggugat: Nama Badan Hukum Perdata PT. CENDER, yang diwakili oleh IMMANUEL MONTONG;
Tergugat 1: KETUA POKJA BARANG / JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
Tergugat 2: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XI TAHUN ANGGARAN 2015 SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROPINSI SULAWESI UTARA;
132 — 49
132 — 49
pekerjaan pada Devisi VIII ini dapat di subkontrakkan, karena bukanPutusan PTUN Manado Halaman 5 dari 32Perkara No: 17/G/2015/PTUN.Mdo.pekerjaan utama, sehingga tidak diperlukan untuk menguraikannya dalammetode pelaksanaan, apalagi menggunakan penawaran akibat tidakmenguraikan metode atau cara melaksanakan Pekerjaan minor tersebut;4 Suatau hal yang berlebihan dan di caricari jika penawaran digugurkan karenatidak menguraikan metode pelaksanaan pada patok pengarah;5 Penetapan pekerja penunjang tidaklah sembarangan
Register : 11-11-2015 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 11-11-2015
Putusan PN BOYOLALI Nomor -71 / Pdt / 2015 / PT SMG Tanggal 16 April 2015 — -MULYO SUTARNO
melawan
-PT.BPD Jateng, berkedudukan di Semarang cq PT BPD Jateng Cabang Boyolali
-Kementrian Keuangan RI ,berkedudukan di Jakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta
-Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali
59 — 11
59 — 11
tanggal 14 Maret 2014, dimana kemudianditindaklanjuti dengan melakukan Pengumuman Kedua LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui Media Massa Solo Poshalaman 7 pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 tentang akandilakukannya Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;Bahwa dalam proses pelelangan, Tergugat dalam menentukanharga limit nilai jaminan didasarkan pada penilaian appraisaldari SIH Wiryadi & Rekan dengan Nomor Laporan 213/SIHAPP/YNR/IX/2013 tanggal 18 September 2013, sehingga Tergugat telah terbukti tidak sembarangan
Register : 30-01-2018 — Putus : 07-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Blk Tanggal 7 Maret 2018 — Terdakwa I. Saenal alias Enal bin DM. Saleh, Terdakwa II. Ratnawati alias Nanna binti Ramli dan Terdakwa III. Indarwati binti Muh. Amin,JPU,Raka Aprizki Soeroso, S.H
71 — 41
71 — 41
Obat ini dinamakan obat keras karena kalaudigunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkanbisa menyebabkan kematian. Dimana peredaran obat keras ini seringdisalahgunakan sehingga mengenai peredaran obat keras ini diatur dalamPeraturan Kepala BPOM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman PenggelolanObatObat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan.
Register : 25-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 718/Pdt.G/2020/PA.Bjm Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 38
36 — 38
dengan Termohon sekarang sudah pisah rumah selamalebih dari 1 (Satu) bulan; Selama berpisah baik dari pihak keluarga Pemohon dan keluargaTermohon tidak ada usaha untuk mendamaikan; Saksi tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon denganTermohon karena Pemohon keras ingin bercerai dengan Termohon; Termohon tidak mau mengaku siapa sebenarnya ayah dari anaknya.Saat mau keluar rumah sakit ditanya nama ayah dari anak Termohonsiapa, Termohon bilang tulis saja nama Pemohon tapi saya bilang tidakboleh sembarangan
Register : 06-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 B/PK/PJK/2016 Tanggal 10 Maret 2016 — PT. WHITE OIL NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
danterlebih lagi bahwa SPUH tersebut telah ditandatangani sendiri oleh KepalaKantor Wilayah DJP Jawa Timur II, Kepala Bidang PKB serta seluruh TIM PKBsehingga SPUH dan lampiran penelitian keberatan tersebut adalah produk yangsah demi hukum;Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 194/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan, tidak diaturtata cara untuk menerbitkan revisi SPUH sehingga hal ini adalah jelas bahwaSPUH bukan untuk diterbitkan dan ditandatangani secara sembarangan