,pada Kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM & STUDI KEBIJAKAN PUBLIK,LBH SIKAP LEMBATA, yang beralamat kantor di Jalan P. Eugene Smid,SVD, Kel. Selandoro, Kec. Nubatukan, Kab.Lembata, Prov.

., Tuson Dwi Haryanto, SH dari Kantor Lembaga Hukum &Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP), beralamat di JI Anggajaya , Brojodento No294 Gejayan, Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta berdasarkan suratkuasa khusus tanggal 02 Januari 2016 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Sleman Nomor Register : 47/HK/IIVSK.Pid/2016/PN.Smntanggal 22 Maret 2016;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca :.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari kantor LembagaBantuan Hukum dan Advokasi Kebijakan Publik yaitu JONIZAR, SH., danALAMSYAH, SH., beralamat di Jalan Beo Indah no 36 Medar/ Jin Mesjid Lingk XKel Tualang, Kec.

2016;2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2016sampai dengan 26 Januari 2016;3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan 02 Februari 2016;4 Majelis Hakim sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan 03 Maret 2016;5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 04Maret 2016 sampai dengan 02 Mei 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukum DEKTRI, SH.MH, dkk Advokatatau Pembela Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan

Publik(LBH SIKAP) beralamat di Jalan Anggajaya I, Brojodento Nomor 294 Gejayan Desa/Kelurahan Condongcatur Kecamatan Depok Sleman D.I.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dariLembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) diJalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor40/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal 1 April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 19 Putusan nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinanghalaman 1 dari 19 Putusan nomor 14/Pid.Sus/2019/PN MtkBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal13 Februari 2019:Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang

DAN DUMASARI HARAP, SH.Advokat /Penasihat Hukum/ Konsultan Hukum dan Advokat magang padaOrganisasi Bantuan HukummPUsat Dukungan Kebijakan Publik Bangja Belitung(OBHPDKP Babel) sebagai Organisasi Bantuan Hukum yang telah diakredetasiberdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manuasi R.I Nomor:M.HH01.HN.03.03 Tahun 2016 yang beralamat di JI. Stania Nomr 133,Kelurahan Taman Bunga Kec.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yangerror in objecto, dalam arti sengketa yang diajukan oleh Penggugatadalah sengketa mengenai kebijakan publik yang seharusnyadipertanggungjawabkan sebagai pertanggungjawaban publik dalamlapangan hukum publik, bukan pertanggungjawaban privat, karenaalmarhum Mulkan, ST.MM melaksanakan tugas dantanggungjawabnya sebagai pejabat publik, melakukan kebijakan publikyang seharusnya masuk dalam ranah hukum administrasi negara yangsejatinya kebijakan

(asas praduga tak bersalah).Bahwa apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannyaadalah pernyataan yang bersifat asumtif, yaitu dugaan, perkiraan yangmasih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan pengadilan pidana.Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh almarhum Mulkan ST.MM. adalahHalaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pat.G/2021/PN Tjb13.14.15.16.kebijakan publik yang apabila ada dugaan perbuatan melawan hukum,maka harus terlebih dahulu diuji atau diperiksa melalui peradilan TataUsaha

,advokat/penasehat hukum pada kantor hukum PerkumpulanPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung, yangberalamat di jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpianang, Kep. BangkaBelitung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraandengan nomor register 022/SK/Pdt.P/2021/PA.MTK;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Hlm. 1 dari 24 hlm.

Hakuji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai, apakahsuatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangandengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatukekuasaan tertentu (veroordemende macht) berhak mengeluarkan peraturantertentu;Salah satu tugas pemerintah adalah sebagai perumus kebijakan publik.Kebijakan publik tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).Agar kebijakan publik dapat dirumuskan secara sistematik, diperlukansebuah proses

Setiap orang yang berkepentinganterhadap kebijakan publik dan sedapat mungkin ambil bagian dalam prosesperumusannya. Istilah lain untuk pemain kebijakan adalah stakeholderkebijakan. Stake holder kebijakan dapat dibedakan ke dalam 3 kelompok:1. Stakeholder kunci yaitu mereka yang memiliki Kewenangan secara legaluntuk membuat keputusan. Stakeholder kunci termasuk eksekutif sesuaitingkatannya;2.

(Disarikandari Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung,CV.

., padaLembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum dan Kebijakan Publik (LBH SIKAP),beralamat di JI. Anggajaya , Brodjodento No. 294, Gejayan, Desa CondongCatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta, berdasarkan Penetapan Nomor: 86/Pid.Sus/2019/PN Wat., tanggal17 Juli 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2019/PN Wat.

(VideBukti P12);Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW selaku Pemohonmelakukan kegiatan sebagai berikut:1) Menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsidan memperjuangkan hakhak warga negara dalam mendapatkanpelayanan publik yang lebih berkualitas.2) Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik.3) Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitrajaringan dalam mengungkap,

Berlakunya peraturan a quo telah merugikanhakhak Pemohon Keberatan untuk berperan secara kelembagaan dalammemastikan Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuatpartisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan danpengawasan kebijakan publik .untuk kepentingan bangsa dan negarasebagai wujud pelaksanaan hak untuk berpatisipasi dalam pembangunanmasyarakat, bangsa dan negara yang merupakan mandat dari UUD 1945;Bahwa dengan demikian, berlakunya S.E baik secara konkrit dan faktualmaupun

Konsultan Hukum, Advokat Magang pada Kantor Perkumpulan Lembaga PusatDukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung yang berkantor dijalan StaniaNomor 133 Bukit Baru Kel Taman Bunga Kec Gerunggang Kota Pangkalpinangberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2015;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Sgl tanggal 30 September 2015 tentangpenunjukan Majelis Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor 591/Pid.Sus/2015/PN Sgl tanggal

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor71/Pid.Sus/2019/PN Mtk;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan TahananRUTAN sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 20Nopember 2016;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum MUHAMMAD CHOIRI, SHdkk Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dan Pemberi Bantuan HukumPada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik(PDKP) yang beralamat di jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang sesuai dengan surat Kuasa Khusustertanggal 30 Agustus

Hal ini yang mendasaripemikiran adanya pelimpahan wewenang (delegatif) dari Negara(eksekutif) kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagaipenyelenggara kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

Undangundang inibertujuan untuk :a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosespengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatukeputusan publik;b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien

, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;4.

., Advokat yangberalamat di Air Limau RT/RW 002/002 Kel Air Limau Kec Mentok Kab BangkaBarat dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) di Jalan Stania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan GerunggangPangkalpinang Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan tanggal 1 April 2019;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:halaman 1 dari 20 Putusan nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mtk Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Majelis Hakim

tanggal 05 Nopember 2016 sampai dengan25 Desember 2016.Hakim Hakim Pemeriksa, tanggal 13 Desember 2016No.450/Pen.Pid/2016/PN.Skt, sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan 11Januari 2017.Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 11 Januari 2017No.391/Pid.Sus/2016/PN.Skt sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan 12 Maret2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernamaIMRON SUPOMO, SH dan DWI HARJANTO, SH advokat/Pengacara bertempat tinggaldi Majels HAM dan KAJIAN KEBIJAKAN

PUBLIK PIMPINAN DAERAHMUHAMADIYAH SURAKARTA yang beralamat di JI Teuku Umar No.5 Surakarta,berdasarkan kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2017;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;1.

., Advokat yang beralamat di Air Limau RT/RW 002/002Kelurahan Air Limau Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP BABEL) di JalanStania No.133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang PangkalpinangBangka Belitung, berdasarkan Penetapan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Mtk tanggal6 Februari 2019;Pengadilan Negeri tersebut;halaman 1 dari 20 Putusan nomor 13/Pid.Sus/2019/PN MtkSetelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang