Bahwa saksi Tidak tahu hubungannya antara Pak Pursetiyo dengan PakRobby Tanzil Bahwa saksi Tidak tahu pak Robby Tanzil Bahwa saksi Tidak tahu dengan istrinya Pak Pursetiyo Bahwa kendaraan milik saksi dijual kepada Pak Pursetiyo pada tahun2011 secara tunai dan saksi jual beserta BPKN Bahwa benar punya saksi juga 1 unit.Halaman 18 dari 43Putusan Nomor : 154/Pdt.Plw/2016/PN.M1g.19 Bahwa Saksi Tidak tahu hubungan Pak Pursetiyo dengan Pak RobbyTanzil Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan tersebut digadaikan

Memerintahkan kepada Penitera untuk mengirimkan salinan putusan inikepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia,Menteri Badan Milik Usaha Negara Republik Indonesia, Badan PerlindunganKonsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Republik Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal dan LembagaKeuangan (BAPEPAMLK) Republik Indonesia, Gubernur Bank Indonesia,Kepala Perwakilan Bank Indonesia

33 (tiga puluh tiga orang penggarap) yaitu TergugatIl Tergugat XXXIlIl yang tidak berhak menerima sesuai keterangansaksi yang diajukan oleh Tergugat Il Tergugat XXXXI KadirMonoarfa yang memberikan keterangan dibawah sumpah pernahmenegur Tim 9 karena telah memberi ganti rugi pada orang yangtidak berhak menerima(baca keterangan saksi tersebut pada salinanPutusan Pengadilan Negeri Limboto halaman 63 alinea 12 sampai 18 alinea 25) dan hal ini akan kami laporkan pada Badan PemeriksaKeuangan Negara (BPKN

Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK BATUBARA memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilihdomisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No.06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January2016).

sejak bulan Februari 2018 sampai dengan bulanAgustus 2019 telah menjual sekitar 266 (dua ratus enam puluh enam) unitmobil Mitsubishi dengan berbagai tipe namun hanya 261 (dua ratus enampuluh satu) unit yang dilaporkan ke Kantor Pusat sedangkan 5 (lima) unitHalaman 31 dari 36 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Ttelainnya sebagaimana fakta hukum tidak dilaporkan penjualannya dan hasilpenjualan tidak disetorkan ke Kantor Pusat serta 55 (lima puluh lima) unit mobilyang tidak diurus suratsuratnya baik BPKN

BTPN/AK/LIT/115 tanggal 12 November2015, diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan aslinya;: Foto copy Surat dari Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen kepada Ketua Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, PerihalPenyelesaian Sangketa Konsumen Nomor : 688/SPK.3.2/SD/12.2015, tanggal 31 Desember 2015, diberi materai cukupdan dilegalisir sesuai dengan aslinya;Foto copy Surat dari Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor : 06/BPKN

melaporkan hal tersebut Tanggal 07 November2011 kepada JFX (Jakarta Futures Exchange) yang kemudianmemfasilitasinya untuk melakukan upaya mediasi terhadap kedua belahpihak, namun hasi mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan;Bukti P17 : Surat JFX (Jakarta Futures Exchange) PerihalLaporanHasil Pengaduan tertanggal 07 November 2011.47.Bahwa Penggugat pernah mengajukan pengaduan Mohon Bantuan untukdapat menyelesaikan permasalahan kepada Menteri Perdagangan RI ccMenteri Keuangan, Ketua BAPPEBTI, Ketua BPKN

., Para Advokat dari kantoradvokat RODI ANJASMAN, SH & ASSOCIATES di BadanPenyelamat Kekayaan Negara yang beralamat di Jalan Kapt.Sumarsono / Tradisional No. 1A / BPKN Medan Helvetia, SumateraUtara, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 47 / LAW / RA/ X/2020 tertanggal 26 Oktober 2020.

Kementerian Perindustrian;Kementerian Perdagangan;Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;Kementerian BUMN dan Seluruh BUMN;Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);Badan Standardisasi Nasional (BSN);Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN);Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);Pen oo heBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);10.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebasdan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang);11.Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/ 12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No.06/BPKN

TSA pada tanggal 10 juli2018 untuk melakukukan verifikasi data berupa absensi karyawandengan BPKN (buku prestasi kerja mandor) serta melakukan wawancaraterhadap para pejabat serta karyawan terkait, dan dari hasil audittersebut pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 kami dari tim audit dapatmemastikan adanya tindak pidana penggelapan yang di lakukan olehmandoor rawat dengan cara memanipulasi data harian kerja karyawandan akibat dari perbuatan tersebut pelaku memperoleh keuntunganberupa materil dalam

vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu DirektoratJenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah denganjelas dan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide:Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

atau giro khusus tidakcukup yang dikeluarkan oleh PT.BCA Tbk tanggal 10 September 2012.36Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan alat buktisurat, yaitu :1 Foto copy dari Foto copy Surat Pernyataan Perdamain antara ERLIN SUSIANAdengan SEPTIY ANTI;2 Foto copy kwitansi angsura ke sebesar Rp.10.000.000, tertanggal 20 Nov 2012;3 Foto copy kwitansi angsura ke 2 sebesar Rp.10.000.000, tertanggall19 Nov 2012;4 Foto copy surat dari Erlin Susiani tertanggal 19 Agustus 2013 kepada BpkN

vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri(vide Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

tujuandidirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumendan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.Bahwa dalam gugatan ini PENGGUGAT menjalankan pasal 44 ayat 3 padahuruf (d) yaitu membantu konsumen dalam memperjuangkan haknyatermasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen dan huruf (e) yangberbunyi : melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakatterhadap pelaksanaan perlindungan konsumen yang pemerintah dalam halini adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di pengadilan negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

vertikalyang menjadi atasan BPSK BATUBARA yaitu Direktorat Jenderal Standardisasidan Perlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK BATUBARAmemeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum diPengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No.06/BPKN

vertikal yang menjadi atasan BPSK BATUBARA yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK BATUBARA memeriksasengketa apabila para pihak sudah memilih domisili hukum diPengadilan Negeri (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen No. 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia No.06/BPKN

Kapt.Sumarsono / Tradisional No. 1A/ BPKN Medan Helvetia, Sumatera Utara 20124.Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor32/LAW/RA/II/2019. tertanggal 26 Februari 2019, baik secara bersamasamaataupun sendirisendiri untuk dan atas nama M. YUSUF Lahi rdi Teluk Meku, Tanggal23 September 1982, Umur 36Tahun,Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Wiraswasta, WNI, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Dsn VII Paluh SipatDesa Teluk Meku Kec. Babalan Kab.

Para Penggugat kepadaBadan Perlindungan Konsumen Nasional RI dan selanjutnya dilakukanpertemuan konfrontir antara Para Penggugat dengan Tergugat, dimanaTergugat menyampaikan bahwa selisin Luas Satuan Rumah Susun yangdiserahkan serta biayabiaya yang dibebankan kepada Para Penggugat telahsesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan menolak klaimdari Para Penggugat sehingga para pihak tidak ada kesepakatan/mufakatdan kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana SuratNo.1152/BPKN

Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional RI Nomor 1152/BPKN/K.3/11/2020, tanggal 23 Nopember 2020,perihal: Rencana Penghentian Penanganan Pengaduan KonsumenApartemen The Mension Kemayoran saat pemasaran, sebagai bukti P. 13;Halaman 50 dari 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 127/Pdt.G/2021/PN Jkt. Utr14. Surat Somasi dari Kantor Hukum WILHELMUSSOUMERU, SH & REKAN tanggal 5 Januari 2020, No.09/S/WS/XII/2020, sebagai bukti P.I 14;15. Surat dari PT.