If the Banks acquisition of Adira does not succeed, the Bank may be unable toimplement its core stategy to expand its consumer banking business.halaman 54Under the Adira Purchase Agreements, the Adira Acquisition must be completed no laterthan April 30, 2004 (or such other date as agreed by the parties in writing) and is subject toa number of condition precedent, including: (i) the Bank must obtain Bank Indonesiaapproval, (ii) the Bank must conclude an agreement with the current shareholders of Adirawhich

Menyebut secara singkat dan kongkret pokok dan obyek sengketa yangdiperkarakan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR kuasa khususharus berbentuk tertulis (in writing). Menurut undangundang tidak menentukanbentuk formal tertentu, hanya menyebut surat. Menurut hukum pengertian aktayaitu suatu tulisan yang dibuat untuk dipergunakan sebagai bukti perbuatanhukum. Bentuk akta dalam pengertian akta dalam arti yang luas.

Asuransi Royal Indrapura,"Terlepas dari alasan kasasi, putusan Pengadilan Tinggi/PengadilanNegeri harus dibatalkan dengan alasan Mahkamah Agung sendirikarena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukumDalam policy No. 49/DO/37/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawahbagian tentang conditions telah diasuransikan bahwa, "all differencesarising out of this policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or ifany cannot agree upon a single arbitrator.Dengan

NonDisclosure11.1.1 It is understood between the Parties that the Informationdisclosed pursuant hereto is proprietary and confidentialand the Licensee shall, during the period of theAgreement and thereafter, maintain in strict confidence allof the Intellectual Proprietary Rights and will not discloseany of the same except to its management, technicaldepartment or trusted employees approved by theLicensor in writing and any disclosure shall be madesubject to an express obligation of confidentiality

The Loan shall be made byDeposit into such bank account of the Borrower as the Borrowershall designate in writing to the Lender.

account as provided for in Section 1 aboveand the remaining installments to follow thereafter accordingly; and(b) A final balloon payment of interest in the amount of US$1,500,000(one million five hundred thousand United States Dollars) payable onthe scheduled date of payment of the last Loan repaymentinstallment.1.2 All payments to be made by the Borrower to the Lender in cashhereunder shall be made by the Lender on the date owing into suchbank account as may be from time to time be designated in writing

Bentuk Pengajuan.Pengajuan eksepsi kompetensi relatif yang dibenarkan hukum :a) Bentuk lisan (oral)Hal ini diatur dalam Pasal 133 HIR, ...... dst.b) Bentuk tulisan (in writing)Yang kedua, berbentuk tulisan. Diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Jo.Pasal 121 HIR. Menurut Pasal 121 HIR, tergugat pada hari sidangyang ditentukan diberi hak mengajukan jawaban tertulis.

Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan:"Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978(surat bukti P.1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikanbahwa all differences arising out of this Policy shall be referred to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing by the parties indifference or if they cannot agree upon a single arbitrator;Halaman 10 dari 39 halaman, Pts.

hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual tidakmemenuhi syarat syahnya surat kuasa atau surat kuasa tersebut dikatakancacat dan tidak sah menurut hukum karena surat kuasa tertanggal 14Januari 2011 yang dilampirkan dalam gugatan para Penggugat, ternyataSurat Kuasa tersebut bukanlah Surat Kuasa Asli karena hanya merupakanSurat Kuasa melalui Email dan bukan surat kuasa asli sebagaimana dipersidangan, hal ini bertentangan denga Pasal 123 ayat (1) HIR, yaituKuasa Khusus harus berbentuk tertulis (in writing

Pasal tersebut hanya mensyaratkan bahwa kuasakhusus harus dibuat secara tertulis in writing , namun untuk membedakandengan surat kuasa umum, maka sistem peradilan di Indonesia telahmemperbaikinya dengan beberapa Surat Edaran Mahkamah AgungSEMA, yakni :a. Surat Edaran Mahkaman Agung, Nomor: 2 Tahun 1959, Tertanggal :19 Januari 1959 ;b. Surat Edaran Mahkaman Agung, Nomor : 5 Tahun 1962, tanggal 30Juli 1962 ;c. Surat Edaran Mahkaman Agung, Nomor:1 Tahun 1971, tanggal 23Januari 1971;d.

No. 20 K/Pid.Sus/2015diganti dengan partikel board yang kualitas dan harganya lebih rendah,ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm (tiga puluh enam mili meter) digantidengan 24 mm (dua puluh empat mili meter), permukaan meja awalnyaberlapiskan arborite type pine tanpa tekstur diganti dengan arborite type pinebertekstrur, sehingga harus menggunakan Writing Pad untuk menulis,seharusnya Loose Furniture tersebut ditolak, hal tersebut bertentangandengan ketentuan Pasal 6.3.3.3.2.

Indonesia dimaksud tidak sesuaidengan prototype semula, sebagaimana di Kantor Layanan Nasabah PondokIndah Mall yaitu bahan material Loose Funiture yang awalnya plywood telahdiganti dengan partikel board yang kualitas dan harganya lebih rendah,ketebalan meja lebih tipis dari 36 mm (tiga puluh enam mili meter) digantidengan 24 mm (dua puluh empat mili meter), permukaan meja awalnyaberlapiskan arborite type pine tanpa tekstur diganti dengan arborite type pinebertekstrur, sehingga harus menggunakan Writing

alamatrumah, alamat usaha atau kantor untuk mendapatkan kebenaran pengajuankonsumen yang melakukan pengajuan kredit mobil, kemudian hasilnyadiinformasikan kepada bagian kredit analis sedangkan tugas dan tanggungjawab sebagai kredit analis komersial adalah aplikasi dari sales diberikankepada Saksi setelah itu Saksi melakukan survey kelayakan konsumen,selanjutnya Saksi analisa memenuhi syarat atau tidak, kemudian membuatanalisa secara tertulis/rekomendasi dilaporkan kepada atasan Saksi bagianunder writing

ensure that no other person sells, transfer encumbers orotherwise disposes of any of Respondent's shares in NTC, including,but without limitation to the foregoing, any disposition of Respondent'sshare in NTC as a result of any enforcement by Coal FE or any otherlegal entity under any pledge or security document, or any powerattorney, without first obtaining the written consent of Claimant asexpressly required under Article 4.6 of the BUI Cooperation Agreement.Respondent is ordered to confirm in writing

PEKERJAAN SITE DAN KABEL FEEDER1 PANELP0D1 Panel/outdor type (500x400x200) mm 4.00 bh 2,525,000.00 10,100,000.00 0.1262 Busbar + Writing Material, fotocell dan asesoris 4.00 lot 1,950,000.00 7,800,000.00 0.0975Input MCCB 3P 20A 4.00 bh 300,000.00 1,200,000.00 0.015 Pilot Lamp Timq+ MCB 1P 2A 12.00 set 80,500.00 966,000.00 0.0121Output MCB 1P 16A 4.00 bh 70,000.00 280,000.00 0.0035MCBiP10A 20.00 bh 70,000.00 1,400,000.00 0.0175SUB JUMLAH 1 21,746,000.00 0.27182 Penerangan LuarKabel NYM 2x2,5 mm 30

We shall not be liable in any way whatsoever to you in connection with obtaining necessary documents orcomplying with such laws, regulations, orders, demands, notices, requirements or instructions, whether given orally or in writing or otherwise, or for the consequences to youresulting from your failure to obtain such documents or to comply with such laws, regulations, orders, demands, notices, requirements or instructions.6.5 Travel Documents: You are responsible for obtaining and must possess and

pada dasarnyamerupakan perjanjian pendahuluan, yang mengatur dan memberikankesempatan kepada para pihak untuk mengadakan studi kelayakanterlebin dahulu sebelum membuat perjanjian yang lebih terperinci danmengikat para pihak pada nantinya;MOU didefinisikan dalam Blacks Law Dictionary sebagai bentuk lentterof intent.Adapun Letter of intent didefinisikan :A written statement detailing the preliminary understanding of partieswho plan to enter into a contrack or same other agreement ; anoncommittal writing

oleh Pemerintah RepublikIndonesia dengan Keppres No. 23 Tahun 1981, Lembaran Negara No. 40Tahun 1982 dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut di dalam PeraturanMahkamah Agung No: 1 Tahun 1981 dan pelaksanaannya diatur lebihlanjut di dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 mengenaitata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing, mengatur bahwa:29"Each Contracting State shall recognize an agreement in writing underwhich the parties undertake to submit to arbitration all or any differenceswhich

Republik Indonesia No. 794 K/Sip/1982tanggal 27 (dua puluh tujuh) Januari 1983, kaidah hukumnya sebagaiberikut :Terlepas dari alasan kasasi, putusan PengadilanTinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan dengan alasanMahkamah Agung sendiri karena Pengadilan Tinggi salahmenerapkan hukum.Dalam Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 dibawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa alldifferences arising out of this Policy shall be reffered to thedecision of an arbitrator to be appointed in writing

The arbitral award sahll be in writing, state the reasons forthe award, and be final and binding on the parties. The parties hereby agreethat judgment upon the award may be entered by any court (including thecourts of the Republic of Indonesia) having jurisdiction there of or havingjurisdiction over the parties of their assets.

dialihkan,untuk mempergunakan Teknologi Berlisensi untuk tujuan pembuatan,penjualan, atau jika tidak, pemasokan Produk Berlisensi di dalamWilayahAnnex 5 Perjanjian Lisensi:7.The Licensed Technology may be used as stated under Clause 2.1 ofthis License Agreement in the countries listed below.No exclusionsIn the event that Clause 1 of this Annex 5 does not specify countries foruse of the Licensed Technology and if there are noother restrictions foruse under this Agreement, or otherwise agreed in writing

Pengadilan Negeri tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini Sesuai pasal 2 Undangundang No.14/1970 khususnya memori penjelasan pasal tersebut;g) Putusan Mahkamah Agung No. 794 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari1983, yang pada pokoknya menyatakan:Memperhatikan Policy No. 49/00137/08 tanggal 10 Agustus 1978 (suratbukti P. 1) di bawah bagian tentang Conditions telah diuraikan bahwa: alldifferences arising out of this Policy shall be referred to the decision of anarbitrator to be appointed in writing