Pakai Antara Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan59 Putusan Perkara Nomor: 29/G.TUN/2014/P.TUN.SMD22s23.24.25.26.21sSamudera dengan Pemerintah Kota Tarakan Kalimantan Timur Nomor 014/PPPS/DIR.A/XI/2011 Nomor 032/651.A/PPPKA, dibuat pada bulan Desember 2011;T H22 Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesiakepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S115/Dir.A/TII/2014 perihal Tindaklanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah Milik Perum Prasarana Perikanan Samudera(d.h.i

Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal 21 Maret2014;T H23 Fotocopy sesuai asli Surat Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesiakepada Walikota Pemerintah Kota Tarakan Nomor S481/Dir.A/XT/2014 perihal TindakLanjut Penyelesaian Pemanfaatan Tanah milik Perum Prasarana Perikanan Samudera(d.h.i Perum Perikanan Indonesia) di Pelabuhan Perikanan Tarakan, tertanggal04Desember 2014;T H24 Foto Copy Surat dari Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum padaTeuku Syahrul Ansari

Penetapan No.48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckr tanggal 2 Juli 2019 dari Ketua PengadilanNegeri Cikarang, yang telah disampaikan melalui Kepala Desa Buni Baktitanggal 08.07.2019 dan tidak dihadiri olen Pemohon, pada hal merupakanbeban Pemohon, karena sebagian tanah Pemohon diambil untuk Jalan Tolharus diserahkan dan diikuti dengan konsinyasi uang yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang No. 48/Pdt.P.Kons/2019/PN.Ckrdimana Pemohon sangatkeberatan atas harga yang ditetapkan;Bahwa Pemerintah d.h.i

(TERGUGAT Ill) sesuai Berita Acara No : 20/BADIR/2000tanggal 21 Nopember 2000;Dalam Birita Acara No. 20/ BADIR/ 2000 tanggal 21 November 2000disebutkan (kami kutip) ;"Sehubungan dengan halhal tersebut di atas dan dengan telahdiputusnya/ diakhirinya PKP, maka dengan ini Para Pihak telah setujuHal. 42 Putusan No.593/PDT/2016/PT.DKIdan sepakat untuk melaksanakan serah terima pengalihan penitipanJalan Tol ruas Pondok PinangJagorawiCikunir (Seksi S), denganketentuan sebagai berikut:1.Pihak Pertama (d.h.i

MNBTURUT TERGUGAT ) menyerahkanpenitipan kepada Pihak Kedua (d.h.i. PT. Jasa MargaTERGUGATIll), dan Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik dari PihakPertama penitipan Jalan Tol ruas Pondok PinangJagorawiCikunir(Seksi S) berikut bangunan kantor yang terletak di Jalan TBSimatupang Jakarta Selatan (di bawah jembatan) dan pintupintugerbang sepanjang Jalan Tol Pondok Pinang sampai denganJagorawi;Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, maka:a.

tersebut dengan surat suratlainnya yang diterbitkan oleh Tergugat/TermohonPeninjauan Kembali maupun terhadap isi dan makna darisurat tersebut;Bahwa, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Pajak maumeneliti dan mempelajari secara seksama korelasi dariSurat Tergugat Nomor : S180/WPJ.09/KP.1109 /2008tanggal 18 Maret 2008 yang menjadi obyek sengketadalam perkara a quo dengan surat surat lainnya yangditerbitkan Tergugat maupun terhadap isi dan maknadari Surat tersebut, maka jelas bahwa Surat Tergugattersebut d.h.i

yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diriTerdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota INI dimana dengan statusnyatersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapa hukum.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakandengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lainatau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i

berdasarkan surat bukti P1 gugatan Penggugat BPSK/TermohonKeberatan/Termohon Kasasi diterima oleh BPSK Kabupaten Sukabumi padatanggal 26 Mei 2014 dan berdasarkan surat bukti P3.a, P3.b, P3.c gugatan/perkara diputus tanggal 8 Juli 2014, dengan demikian Perkara tersebut barudiputus oleh Majelis BPSK Kabupaten Sukabumi setelah melewati tenggangwaktu selama 30 (tiga puluh) hari (dari tanggal 26 Mei 20014 sampai dengantanggal 8 Juli 2014), sehingga dengan demikian telah melanggar dan/ataumenyalahi ketentuan (d.h.i

terkandung dalamAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena Surat Pernyataan PemilikanPenguasaan Tanah dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah yangmenjadi tujuan atau sasaran daripada diterbitkannya obyek sengketa olehTermohon Kasasi jika dilihat dari sifat dan hubungannya maka Surat PernyataanPemilikan Penguasaan Tanah bersifat sepihak dari pemilik/penguasa tanahsedangkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah bersifat kontaktualdan memiliki hubungan bilateral antara pembeli dan penjual d.h.i

Bank Umum Nasionaldilikuidasi...Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank IndonesiaNo.30/216/KEP/DIR tanggal 14 Februari 1998, PT BUN ditempatkan dalamprogram penyehatan terhitung mulai tanggal 14 Februari 1998.Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesiatersebut,maka PT Bank Umum Nasional (PT BUN) ditempatkan dalamprogram penyehatan perbankan yang dikelola oleh Badan PenyehatanPerbankanNasional (BPPN), sehingga PT BUN mengalihkan semua piutangbesertaagunannya (termasuk d.h.i

negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itudilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan ternayta tempat kediaman saksi yang dipanggil lebin dekat padatempat Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada tempat kedudukanpengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (d.h.i.Pengadilan Negeri Cianjur), dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84ayat (2) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenanguntuk mengadili perkara ini (d.h.i

2i dan TurutTermohon Kasasi) dari pembagian ulayat oleh Tua Golo (Ketua Adat) UwiIsmail yang tertuang dalam Surat Bukti tertanda T.I.II/1 dan T.I.II/2termaksud adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum karena tidakdidasari oleh kebohongan dan/atau tipu muslihat sebagaimana dikemukakansecara tidak benar oleh Judex Facti di dalam pertimbangan hukumnyaa quo;Bahwa, lebih dari itu, perolehan tanah tersebut telah melalui kebiasaan(adat) yang berlaku di Nanga Nae yakni pihak yang memperoleh tanahulayat (d.h.i

Ini juga menyalahi ketentuan (d.h.i Pasal 38Surat Keputusan Menperindag RINomor 350/MPP/Kep/1 2/2001) ;10.Bahwa, selain itu, dalam putusan Nomor 6/PTSARBT/XI/2009/BPSK,11Pemohon Keberatan juga dihadapkan kepada kenyataan yang sangat tidakdapat dimengerti, karena dalam "pertimbangan hukum" halaman 2 dariputusan tersebut, pada baris ke34 s.d. 38, disebutkan :Mengingat bahwa Penggugat adalah Konsumen yang membelibangunan rumah dari Tergugat selaku Pengembang ;Mengingat bahwa Penggugat adalah Konsumen

(Tergugat II)Can .......eeeeeeeeees (Turut Tergugat J) ;Bahwa pada tanggal ................ j, eeemenemsmenmes (d.h.i isteri Penggugat dan ibukandung dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I) telah meninggaldunia dalam keadaan beragama Islam di ........0000.. Kecamatan BanuHampu Kabupaten Agam, dengan meninggalkan ahli waris yaituPenggugat (selaku suami), dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I(sebagai anakanak kandung), serta ...............

Kerja Kota Bandung Nomor : 567/3773Disnaker tertanggal 22 Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud dan didalilkan ParaPenggugat tersebut jelas tidak dapat dipergunakan dalam perkarasekarang ini, Karena:. para pihak yang berselisin sebagaimana tersebut dalam Surat DinasTenaga Kerja Kota Bandung Nomor : 567/3773Disnaker tertanggal 27Agustus 2012 tentang anjuran Mediasi Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial termaksud adalah antara Pengusaha d.h.i

PT.Dirgantara Indonesia (Persero) dengan Serikat Pekerja d.h.i.

karena di Dana Pensiun IPTN sampai saat sekarang ini masihterdapat Karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun sebelum terbitnyaUU No. 11 tahun 1992, maka berdasarkan ketentuan yang diatur oleh UUNo. 11 tahun 1992 tersebut Dana Pensiun IPTN masih diperbolehkan untukmelanjutkan program pensiun yang lama yang pada dasarnya menerafkansistim pembayaran pensiun secara sekaligus/Lumpsum sampai pesertayang dimaksud habis, maka dari itu baik dalam peraturan Dana PensiunIPTN yang kini sudah tidak berlaku lagi d.h.i

ditandatangani dan diajukan oleh Para Penggugat, pengakuan manamenurut hukum acara perdata yang berlaku adalah sebagai bukti yangsempurna, sehingga tidak dapat terbantahkan lagi kebenarannya ;bahwa untuk menentukan besaran PhDP Para Penggugat tidak harusmengacu kepada besaran upah masingmasing Para Penggugat sebabmengenai penentuan besaran PhDP dalam Program Pensiun yangmenjadi dasar perhitungan iuran pensiun dan pembayaran manfaatpensiun merupakan kewenangan sepenuhnya dari Pendiri/PemberiKerja d.h.i

besaran nilaiPhDP yang berlaku dalam SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009 dantercantum dalam TABEL PENGHASILAN DASAR PENSIUN DANAPENSIUN IPTN yang menjadi Lampiran SKEP/248/030.02/PTD/UT0000/09/2009, yaitu :Masa Kerja/Masa Kepesertaan X 2,5% X 12 X Tabel Faktor PerkalianX PhDP33,84 X 2,5% X 12 X 10,672578 X Rp. 838.992, = Rp. 90.903.150, ;12. bahwa oleh karena pembayaran manfaat pensiun terhadap Para Penggugatoleh Tergugat telah dilakukan sesuai peraturan Dana Pensiun yang berlakubagi Para Penggugat d.h.i

Astutik (d.h.i. ahli warisnya), masingmasing mempunyai hak 1/4(seperempat atau satu per empat ) bagian;Menimbang, bahwa yang menjadi ahli ahli waris dari Hj.

(d.h.i.

berdasarkan UUPerlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian gugatanPenggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.13.Sehingga dengan demikian Penggugat secara formal tidakmemiliki /egal standing (kedudukan hukum) untuk mengajukangugatan dan beracara di Peradilan umum sebagaimana yang telahdi amanatkan dalam UU Perlindungan Konsumen.Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel14.15.Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 angka 26mendalilkan bahwa dalam melaksanakan tugas pengaturan,Tergugat II (d.h.i

kepentinganbersama dan kamar mandi adalah bagian dari tanah dan rumah yangberasal dari harta bawaan Penggugat RekonpensiTergugat Konpensi,oleh karenanya kamar mandi tersebut tidak dapat berdiri sendirisebagai bagian obyek harta gonogini yang dapat dibagi setelahterjadi perceraian ; Bahwa demikian halnya harta bersama yakni uang yang telah habisdipergunakan untuk kepentingan bersama dalam kehidupan berumahtangga antara Penggugat KonpensiTergugat Rekonpensi dan TergugatKonpensiPenggugat Rekonpensi (d.h.i

tersebut, apakah Sultan Deli memilikiHalaman 38 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNkewenangan untuk menyerahkan objek perkara kepada Para Pembanding,dan apakah SURAT PERNYATAAN tanggal 25 Juni 1997 tersebut dapatdikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum; Bahwa dalam putusan Perkara Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.Mdn tanggal 27Oktober 2004, (Bukti T.l 1) dan putusan Perkara Nomor145/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 08 Desember 2015 (Bukti T.I 4), terhadapdalil alasan dan dasar yang sama tersebut d.h.i

Kewenangan agraris menyerahkan tanah terperkara kepada ParaPembanding baik dengan alasan sebagai pemilik tanah maupun denganalasan sebagai penguasa atas tanah hak ulayat masyarakat Deli walaupunSultan Deli disebutkan menyatakan dirinya sebagai Kepala Adat MasyarakatDell;Bahwa dengan demikian tidak benar Judex Facti salah mempertimbangkanbukti produk Bukti P1 dan P2, sebab terhadap Bukti P1 dan P2 tersebuttelah dipertimbangkan menurut hukum dengan putusan pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap d.h.i

Hakim berpendapat bahwaUnsur Kesatu Barang siapa telah terpenuhi.Bahwa mengenai Unsur Kedua mengambil barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialahmengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yangtidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri daripenguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barangdari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i. oleh Wakil KetuaPengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampaidengan tanggal 20 Desember 2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hillarius Ngaji Merro, SH,Anna Astuti, SH, Agung Kristanto, SH, Tony Suryantoro, SH, BagusWirasaputra, SH, Para Advokat/ Para Pengacara yang berkantor di LAWOFFICE HILLARIUS & PARTNERS yang beralamat di Gedung Ruko WarnaWarni Lt. , Jl.