Ditemukan 2144 data
15 — 10
yangbernama MUCHAMMAD JUNAEDI BIN PONARI AMIN dengan Wali Hakimyang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan sepatutnyauntuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3tahun 2006 dan Undangundang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara inidibebankan kepada Pemohon;Memperhatikan pasal 2 ayat (2) dan (3) dan ayat 4 Peraturan Menter
14 — 1
Ykterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3) berupa Keputusan Menter!
14 — 4
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
28 — 1
Halaman 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arladh bois ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
16 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
23 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
20 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
16 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanyang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patutuntuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepadaNovelinda binti M.
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
11 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
13 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
23 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
12 — 1
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
32 — 3
Halaman 9 dari 11 halamanArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
33 — 5
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
21 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
9 — 5
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menter!
1268 — 381
Fotokopi Keputusan Menter iKebudayaan Republik Indonesia,jawabannya;dalil gugatannyaberikutA.n. PENGGUGAT,15092009, yangKabupaten Karo.Ngandi Ginting10/AR/1992, yangUrusan Agama,Serdang.(P.2) ;(Pribumi), A.n.26/6/1998, yangMamak, KecamatanPendidikan Dantentang Pensiun,Nomor : C02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992,yang dikeluarkan oleh A.n. MenteriKebudayaan RI.(P.4);5.
95 — 11
puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Sdaball @ 5 (lima) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter
20 (dua puluh) slop @10 (sepuluh) bungkus @ 20 (dua puluh) batang Merk SEVEN, 6 (enam)ball @ 5 (lima) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batangMerk BEMIX dan 10 (sepuluh) slop @ 10 (Ssepuluh) bungkus @ 20 (duapuluh) batang Merk G.T. adalah sebagai berikut :Besaran tarif cukai perbatang untuk Rokok jenis Sigaret Kretek mesin(SKM) dengan Merk SEVEN, Merk BEMIX dan Merk G.T.sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter