atas dirinya (sebagai Kepala DesaTerpilih dan penjelasan yang diterima dari Kepala Kecamatan Klampis, KabupatenBangkalan adalah menunggu petunjuk dari Tergugat ;Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2007 juga, Penggugat bersama para TokohMasyarakat dan Agama Desa Bragang menghadap secara resmi kepada Tergugat untukmendapat penjelasan tentang pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih danpenjelasan Tergugat menyanggupi pelantikan Penggugat ;Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Tergugat seperti pada

Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 29 :(1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Kepala Daerah paling lama 15 (lima belas) hariterhitung tanggal penerbitan Keputusan Kepala Daerah ;(2) Pelantikan Kepala Desa dapat diselenggarakan di Pusat Pemerintahan Desa dalamsatu upacara yang dihadiri oleh BPD dan masyarakatsetempat ; (3) Kepala Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat menyelenggarakanpengambilan sumpah / janji dan pelantikan Kepala Desa ditempat

lain, yaitu di12pusat Pemerintahan Kecamatan atau di pusat Pemerintahane Bab V tentang Pelantikan Kepala Desa Bagian Pertama Batas Waktu dan TempatPelantikan Kepala Desa Terpilih Pasal 30 :(1) Apabila.......(1) Apabila pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 pada ayat (1),jatuh pada hari libur, maka pelantikan dapat dilaksanakan pada hari kerjaberikutnya atau sebelum hari libur :(2) Dalam Hal pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktudengan pertimbangan yang

Busiri) menyatakan keberatan dan sampai saat ini Tergugat tidak menerbitkankeputusan tentang Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Penggugat sebagai Kepala DesaBragang Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan :2.

, Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 33 Tahun 2006 tentang PetunjukPelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Bupati45Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor33 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian KepalaDesa dan

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernama ABDUS SALAM yang merupakan Kades terpilin Ds. Ketapang LaokKec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan di Pendopo Kab. Sampang ,akan tetapi saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikut sambilmenariknarik bajunya hingga robek dan akhirnya saksi LEMBANG terjatuh laluberteriak dengan mengatakan tolong... tolong... tolong dan tidak lama kemudianterdakwa H. TOHIR al. H.

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernarna ABDUS SALAM yang merupakan Kades IwT h Ds. Ketapang LaokKec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan di Pendopo Kab. Sampang ,akan tetapi saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikut sambilmenariknarik bajunya hingga robek dan akhirnya saksi LEMBANG terjatuh laluberteriak dengan mengatakan tolong... tolong... tolong dan tidak lama kemudianterdakwa H. TOHIR al. H.

SampangBahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah didatangi olehsaksi koroban HOSEN dan mengajak saksi ke pelantikan di pendopoKab.

SUMAIDAH dengan katakata " dhekremmah congengkok ria la tua, " saksi berada di kamar mandi sampai HOSENdibawa oleh orang kemana saksi tidak tahue Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi telah didatangi olehsaksi koroban HOSEN dan mengajak saksi ke pelantikan di pendopoKab.

SUMAIDEH mengikuti acara pelantikan anak korbanbernama ABDUS SALAM yang merupakan Kades terpilin Ds.Ketapang Laok Kec. Ketapang Kab. Sampang yang di adakan diPendopo Kab. Sampang.Bahwa benar saksi LEMBANG tidak mau, oleh korban di paksa ikutsambil menariknarik bajunya hingga robek dan akhimya saksiLEMBANG ter atuh lalu berteriak dengan mengatakan tolong...tolong... tolong dan tidak lama kemudian terdakwa. f OIIIR al. H.

pada 4 TPS tersebut;Bahwa Saksi tahu adanya perintah Bupati untuk melakukan pemilihansuara ulang pada 4 TPS tersebut karena saksi dan beberapa tokohmasayarakat bertemu Bupati untuk minta klarifikasi mengapa tidakdilakukan pelantikan calon terpilih;Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.

pemenang tidak dilaksanakan karena adanyakecurangan pada 4 TPS yang diperintahkan untuk pemilihan suara ulangoleh Bupati namun tidak dapat dilaksanakan karena adanya sweri olehmassa pemenang Pilkades Pancratius Battfutu;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan tidak ada Pelantikan, pada tahun 2018kembali diadakan Pilkades;Bahwa setelah Pilkades 2015 dan sebelum pilkades 2018 ada pejabat yangditunjuk oleh Bupati tepatnya kapan saksi lupa namun pada tahun 2016yang menjabat adalah Bapak Kornelis Fanumby yang

tidak ada masyarakat yang komplain;Bahwa pada saat pelantikan Kades olilit, saksi tidak hadir;Bahwa perintah Dirjen Bina Pemerintahan Desa agar Desa Oliilitdiikutsertakan dalam Pilkades terdekat saksi tidak linat bukti fisik;Bahwa isi lengkap perintah dirjen tersebut saksi tidak tahu namun pointerakhirnya saksi tahu yang menyatakan bahwa Pilkades Olilitdiikutsertakan dengan Pilkades terdekat;Bahwa Saksi tahu Pilkades Olilit tahun 2015 namun saksi tidak tahu siapaketua panitianya;Bahwa tidak adanya

Bahwa karena tidakdilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun 2015tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku Tenggara Barat/KabupatenKepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selaku Kepala Desa OlilitRaya pada waktu itu.

Bahwa karenatidak dilaksanakan pelantikan atas pemilinan Kepala Desa Olilit Raya tahun2015 tersebut sehingga Tergugat selaku Bupati Maluku TenggaraHalaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Sm.Barat/Kabupaten Kepulauan Tanimbar melantik Pejabat Sementara selakuKepala Desa Olilit Raya pada waktu itu.

Putusan Nomor 528 K/TUN/20174.2.4.3.Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian KepalaDesa, Panitia Pemilinan Kepala Desa terdiri dari: Panitia Penanggung Jawab (berkedudukan di tingkat Kabupaten)yang mempunyai tugas sebaimana dimaksud dalam Pasal 3Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pengawas (berkedudukan di tingkat Kecamatan) yangmempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa; Panitia Pemilinan Kepala Desa (berkedudukan di tingkat Desa)yang mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa;Bahwa salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh seorang calonKepala Desa Kaimear sesuai adat kebiasaan

dan hukum adat LarvulNgabal, sebagaimana juga diatur dalam pasal 11 huruf (f), dan huruf(g) Peraturan Walikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Tata CaraPemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, DanPemberhentian Kepala Desa, disebutkan bahwa Calon Kepala Desaadalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yangmemenuhi syarat:(f).

Pada tahapantahapan pilkades Kaimear khusussampai tahapan pemilihan sudah dilaksanakan sesuai prosedur oleh PanitiaPemilinan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 ayat (1) PeraturanWalikota Tual Nomor 50 Tahun 2009 tentang Tata cara Pemilihan,Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,oleh karena itu prosesnya harus tetap dinyatakan sah.

Sehingga dengan pertimbangan bahwa pemerintahan harus tetapberjalan untuk menjawab kekosongan pemerintahan di Desa Kaimear yangdefinitif sehingga sangat perlu untuk dilakukan pelantikan Kepala Desaterpilih, maka BPMPD Kota Tual mengambil tindakan daninisiatifsecepatnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya kemudianpenyampaian laporan secara langsung kepada Walikota Tual melaluiSekretaris Daerah Kota Tual cg.

pengumuman tersebutditandatangani oleh Tergugat dan diketahui oleh Tergugat II, sehinggadisini dengan jelaslah Tergugat dan Tergugat II tidak menjalankansesuai dengan tugasnya yang ditunjuk sebagai panitia maupun sebagaiBPD;. bahwa seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom Kecamatan BengkalisKabupaten Bengkalis periode 2009 yang dilakukan oleh Tergugat danTergugat II tidak berdasarkan atau menyimpang dari Peraturan Daerah(Perda) kabupaten Bengkalis Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata carapencalonan, pemilihan, pelantikan

Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam kasasi, maka PengadilanTinggi Riau di Pekanbaru yang telah menguatkan putusan HakimPengadilan Negeri yang menangani perkara ini telan melanggar peraturanperundangundangan dalam hal ini Peraturan Daerah KabupatenBengkalis Nomor 5 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Hierarki PeraturanPerundanganundangan sebagai hukum positif di Negara RepublikIndonesia).

Dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 saatmelakukan seleksi pencalonan Kepala Desa Meskom KecamatanBengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 pada tanggal 06Maret 2009 dari awal dan atau tahap pertama tidak melaksanakan seleksitersebut sesuai hukum positif yang berlaku dalam hal ini acuan tersebutadalah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 tahun 2008tentang tata cara pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKepala

Aslah) yang harus dianggap gugur dalampenyeleksian awal oleh panitia pemilihan Kepala Desa MeskomKecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015 dilakukanhanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernah mengacu adaPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2003 tentangTata Cara pencalonan, pemilinan, pelantikan dan pemberhentian KepalaDesa dan selain itu tidak pernah membuat aturan untuk tertionya seleksipemilinan dan hal tersebut dapat dilihat pula dalam putusan bakal calonKepala

ASLAH tidak terdapat kekurangan berkas seleksi administrasi dandinyatakan lulus.Selanjutnya terhadap penentuan kriteria bakal calon yang harus dianggapgugur dalam penyeleksian awal oleh Panitia Pemilihan Kepala DesaMeskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis periode 20092015juga dilakukan hanya berdasarkan perkiraan ketua panitia tanpa pernahmengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2008tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentianKepala Desa dan selain

Surat Walikota Pematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012, tanggal 6November 2012 perihal Undangan pelantikan an. Herry Tua ButarButar,SEs1. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 820/802/XI/ WKTHN.2012, perihal Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PejabatStruktural di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dan salahsatunya an.

Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 841.24/173/XI/BKPP/2012 an. HerryTua ButarButar, SE.;4. Bahwa berdasarkan pada uraian, fakta dan landasan hukum pada angka 3tersebut, maka sangat jelas kronologisnya bahwa penerbitan objek gugatan olehTergugat II didasarkan pada usulan dari KPU Kota Pematangsiantar sesuaidengan Peraturan Perundangundangan;5.

Herry Tua ButarButar, SE., yang diajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa SuratUndangan untuk mengikuti pelantikan kepada Penggugat telah diterimaoleh Asnah Tarigan sebagai Kasubbag Umum pada Komisi PemilihanUmum Kota Pematangsiantar yang merupakan bawahan dari Penggugat diSekretariat Komisi Pemilihan Umum.

Bukti T.J19 merupakan foto copy sesuai aslinya Surat WalikotaPematangsiantar Nomor 005/6718/BKPP/2012 tanggal 06 November 2012Perihal Undangan, kepada Saudara Herry Tua ButarButar, SE. yangdiajukan dipersidangan untuk membuktikan bahwa Penggugat telahdiundang secara baik sebelum dilaksanakannya prosesi pelantikan bagi PNSyang diangkat dalam jabatan dilingkungan pemerintah kotaPematangsiantar.Bukti T.I20 adalah foto copy Surat dari Penggugat tanggal 12 November2012 perihal Penolakan Undangan Pelantikan

saudara Herry Tua ButarButar, SE. masih menjadi PNS PemerintahKota Pematangsiantar sehingga wajib mentaati/patuh terhadap segalaketentuan yang berlaku dilingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantarsampai status kepegawaian selesai dan resmi/sah statusnya menjadi PNSSekjen KPU.Bukti T.I23 adalah foto copy sesuai aslinya Laporan Hasil Pemeriksaantentang Penolakan Undangan Pelantikan An.

Oktober 2013 atau setidaktidaknya pada akan dalam Tahun 2013, bertempat di Kantor CamatTambang S2 Sungai Pinang Kecamatan Tambang KabupatenKampa SW edatcidatoe pada suatu tempat yang masih termasukdal yr hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, Dengan terangn dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanwe adap orang atau barang, yang dilakukan oleh terdakwa dengancaracara antara lain, sebagai berikut : Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2013 sekira pukul 09.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan

IZUL BALANG (masingmasing termasuk dalamdaftar pencarian orang/DPO) dan kurang lebih 100 (seratus) orangwarga masyarakat dari Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai dan Desa Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk menggagalkan pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadiPenjabat Sementara Kepala Desa Aur Sati.

Qo0.00Wib, ketika dilaksanakan Acara Pelantikan Sadr. RAZAKmenjadi Penjabat Sementara Kepala Desa A i oleh saksiRAKHMAT selaku Camat Tambang yang mewakilf Bupati Kampar.Disebabkan adanya pihakpihak are tidak menginginkanpelantikan tersebut, lalu san sap SOPIAN Als ANDI BinZAILIS bersamasama dengan s ners YANI Als RAHMAT BinAMIR HUSIN dan saksi ARDI UTRA Als IPUT Bin MAIULIS(masingmasing dilaku Ae om secara terpisah) serta Sdr.NAZRI dan Sar.

IZ (masingmasing termasuk dalamua dan kurang lebih 100 (seratus) orang daftar pencarianwarga masyara ri Desa Aur Sati, Desa Kuapan, Desa PulauPermai a Terantang mendatangi Kantor Camat Tambanguntuk han pelantikan Sdr. ABDUL RAZAK menjadija Sementara Kepala Desa Aur Sati. Setelah wargarakat berkumpul di Kantor Camat Tambang, selanjutnya saksi AHMAT YANI Als RAHMAT dengan menggunakan menggunakanQ pengeras suara/TOA (termasuk dalam daftar pencarian barang)langsung menyampaikan orasinya.

Siak No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Permberhentian Penghulu jo Pasal48, Pasal 49, dan Pasal 50 Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015 tentang tataCara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PermberhentianPenghulu;10. Merujuk Pasal 65 ayat (2) Perda Kab. Siak No. 3 Tahun 2015, Tim Pengawasmemiliki tugas membantu menyelesaikan permasalahan yang tenadiberkenaan pelaksanaan pemilihan penghulu serta memberikan saran kepadaBupati.

Siak Nomor 16 Tahun 2018tentang Perubahan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPenghulu sehingga prematur:Bahwa atas surat Keputusan BAPEKAM Benteng Hulu Kec.

Aturan yang menjadiacuan dalam pelaksanaan pemilihan penghulu di Kabupaten Siak adalahPeraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2018 tentang PerubahanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata cara pencalonan,pemilinan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian penghulu.

Nomor : 3 Tahun 2015 TentangTata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan,Dan Pemberhentian Penghulu (fotocopy sesuai dengan copy);: Surat Bupati Siak Provinsi Riau Peraturan Daerah Kab. Siak.Nomor : 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kab.

Siak No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Permberhentian Penghulu jo Pasal 48,Pasal 49, dan Pasal 50 Perda Kab.

Bahwa Penggugat merupakan peserta Bakal Calon Kepala DesaBawoganowo Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, yang telahmendaftarkan didri kepada Tergugat dan telah memenuhi dan menyerahkankepada Tergugat semua berkas dan persyaratan yang ditentukan dalamPeraturan Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Bahwa penjaringan Kepala Desa dibuka mulai tanggal 5 s/d 16 Agustus2019

Bahwa Penggugat melakukan pendaftara dan penyerahan berkas kepadaTergugat pada tanggal 23 Agustus 2019, sebagaimana Peraturan DaerahBupati Nias Selatan Nomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk TeknisTentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan;.

Asas Kepastian Hukum, Tergugat telah mengabaikan apa yang menjadi dasarhokum penjaringan dan penyaringan sebagaimana diatur dalam pasal 22Peraturan Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Jo Pasal 18 Perda BupatiNias Selatan Nomor; 04.1216 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis tentangPencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianKepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;* Asas Ketidak berpihakan, akibat ketidak telitian Tergugat terhadap berkascalon Kepala Desa atas nama Miliwati Zebua dan

Pasal 18 Perda Bupati Nias Selatan Nomor : 04.1216 tahun 2019Halaman 8 Putusan Perkara No. 288 / G / 2019 / PT'UNMDNtentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan, Pemilihan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Nias Selatan ;Dengan demikian sangat beralasan dan berdasar menurut hukumdan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quomenyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata usaha Negara yang menjadiobjek dalam perkara a quo ;Dalam Pokok Perkara :1.

dan PemberhentianKepala Desa Di Kabupaten Nias Selatan, disebutkan Panitia Pemilihansebagaimana di maksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas menetapkan calonyang memenuhi persyaratan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Bupati Nias SelatanNomor 04.1216 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Pencalonan,Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa DiKabupaten Nias Selatan disebutkan : Dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 25Panitia Pemilihan Tingkat Desa mempunyai Tugas : huruf

Terdakwa ;Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa datang lagi ke Toko ADA JADI, saat bertemu dengan Saksi korban ALMANMAULANA, terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) pasang sandal dan (satu) pasangsepatu seharga Rp. 590.000, (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), namun saatsaksi korban ALMAN MAULANA menagih pembayaran, termasuk sisa uang pembayaransepatu dan sandal yang diambil terdakwa sebelumnya, dijawab oleh terdakwa Pokoknyananti dilunasi setelah acara pelantikan

, Pelantikan Anggota DPRD Kota Prabumulihtanggal 27 September 2014, sehingga saksi korban ALMAN MAULANA percaya lalumenyerahkan sepatu dan sandal kepada terdakwa ;Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 September 2014 sekira jam 10.00 WIB,terdakwa kembali datang ke Toko ADA JADI, bertemu dengan saksi korban ALMANMAULANA, saat itu terdakwa mengatakan Ayuk ni nak ngambek barang 20 pasangsandal, 10 untuk cowok dan 10 untuk cewek , untuk karyawan aku di pelaminan nakdipakeknyo kage pas acara syukuran Anggota

, ayuk ngambek sepatu empat pasanguntuk kawankawan ditempat senam alu saksi korban ALMAN MAULANA mengenaipembayarannya, dijawab terdakwa Kau tenang bae, setelah selesai acara pelantikan iniseluruh bon aku ditoko kau kulunasi galo, kasihlah Nomor Rekening kau, kalu ayuk daksempat ke Toko gek ayuk transfer bae, mendengar perkataan terdakwa tersebut, saksikorban ALMAN MAULANA merasa yakin lalu menyerahkan 20 (duapuluh) pasang sandaldan 4 (empat) pasang sepatu dengan nilai harga Rp. 3.325.000, (tiga

Asli 1 (satu) jepit daftar hadir pelantikan Panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan daftar penerimaan uang trasportasi pelantikan panitia pemilihan kecamatan (PPK);25. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar Daftar penerimaan uang Transportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec. Kota Maba tanggal 09 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS Pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 maret 2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Selatan;28. Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 maret 2010, 4 (empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Maba Tengah dan 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih (PPDP) Kec. Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;29.

Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Maba Utara;30. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi petugas pemutakhiran data pilih Kec.

Wasile tanggal 9 maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;31. Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;32. Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uang transportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Asli 1 (satu) jepit 2 (dua) lembar biaya SPPD pelantikan PPS/raker tanggal 8 maret 2010;38.

Bimtek dengan PPK tentang tugas dan wewenang dan ketentuan Pemilukadayang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK;2. Bimtek tentang PPS dan PPDP tentang pemutahiran data pilin dan verifikasicalon perseorangan yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPS di 10kecamatan;3.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/2SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec.

Surat Tugas/SPPD Nomor : 26/4SPPD/4/2010 tanggal 26 April 2010,pelaksanaan pelantikan anggota PPK Kec. Wasile, Kec. Wasile Selatan, Kec.Wasile Timur dan Kec. Wasile Utara, pelaksanaan pelantikan anggota PPSraker, sosialisasi, Bimtek dan pelantikan PPK Kec.

Maba Tengah tanggal 12 Maret 2010;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba Utara tanggal 11 Maret 2010 dan 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPD Kec. Maba Utara;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec.

Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbinganteknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 maret 2010, 2 (dua)lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS danPPD Kec. Wasile Tengah, 2 (dua) lembar daftar hadir PPS pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec.

Dengan Nomor Imei I : 365755066721670;

Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

Demikianjuga acara selanjutnya yaitu Doa dan pelantikan IPNU dan IPPNU tidakdapat dilaksanakan; Bahwa akibat dorongandorongan terdakwa dan temantemannyamenyebabkan salah satu Personil yang melaksanakan pengamanan TablikAkbar an.

Perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: Berawal diadakan acara Tablig Akbar dalam rangka memperingati harilahir Nahdatul Ulama (NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan PelajarNadhatul Ulama) dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yangdilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00Wib di Jalan Sutomo Kel. Rambung Kec.

AHMAD MUWAFIQ, SAG; Bahwa berdasarakan informasi yang diperoleh akan dilaksanakanacara Tablig Akbar dalam rangka memperingati hari lahir Nahdatul Ulama(NU) yang ke 93 dan Pelantikan IPNU (Ikatan Pelajar Nadhatul Ulama) danIPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nadhatul Ulama) yang dilaksanakan pada hariRabu tanggal 27 Febuari 2019 mulia pukul 09.00 Wib di Jalan Sutomo Kel.Rambung Kec.

MARSAD dengan mengatakan Kenapa nama Saya gak adadalam daftar nama pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang" Lalu dijawab sadr.EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Aim. MARSAD dengan mengatakan Dalamminggu ini masih ada pelantikan kembali pak Bahwa Setelah 1 satu) minggupelantikan Eselon II di Pemkab Aceh Tamiang sekira bulan Februari tahun 2016,saksi korban berjumpa dengan sdr. EDI ARNALDIALS EDI CER BIN Am. MARSADdi warung Mulkane depan kantor Bupati lalu Saksi korban mengajak sdr.

Sekira bulan Februari tahun 2016temyata ada pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapatnama Saksi dalam daftar pelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi langsung menelponSaudara EDI CER dengan mengatakan "Kenapa nama Saya gak ada dalam daftarnama pelantikan eselon II di Pemkab Aceh Tamiang" Lalu dijawab Saudara EDI CER"Dalam minggu ini masih ada pelantikan kembali pak dan Saudara EDI CERmemberikan handphonenya kepada kepala BKPP Saudara SYAMSURI + 40 tahun,kepala BKPP Kab.

Aceh Tamiang, untuk berbicara dengan Saksi dan SaudaraSYAMSURI mengatakan kepada Saksi melalui handphone EDI CER, "Sabar pakdalam minggu ini masih ada pelantikan, Saya mohon maaf karena pelantikan ini agakterburuburu dilaksanakan, lalu Saya jawab "Ya sudah pak Ayi Saya tunggu".e BahwaSetelah 1 (satu) minggu pelantikan Eselon Il di Pemkab Aceh Tamiang sekirabulan Februari tahun 2016 kebetulan Saksi berjumpa Saudara EDI CER di warungMulkane depan kantor Bupati lalu Saksi mengatakan kepada Saudara EDI

MARSAD mengatakan kepadaSaksi korban "Uang tersebut sudah diterima ibu/isteri Bupati dan Saya diarahkanibu/isteri Bupati untuk menghadap kepala BKPP dan kita tinggal tunggu saja paksampai ada pelantikan Eselon Il".e Bahwa benar Sekira bulan Februari tahun 2016ternyata ada pelantikan eselon Il diPemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapat nama Saksi korban dalam daftarpelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi korban langsung menelpon sdr. EDI ARNALDIALS EDI CER BIN Aim.

MARSAD mengatakan kepada Saksi korban "Uang tersebut sudahditerima ibu/isteri Bupati dan Saya diarahkan ibu/isteri Bupati untuk menghadap kepalaBKPP dan kita tinggal tunggu saja pak sampai ada pelantikan Eselon Il".Menimbang, bahwa benar Sekira bulan Februari tahun 2016ternyata adapelantikan eselon Il di Pemkab Aceh Tamiang dimana tidak terdapat nama Saksikorban dalam daftar pelantikan Eselon Il, setelah itu Saksi korban langsung menelponsdr. EDI ARNALDI ALS EDI CER BIN Am.

Daftar penerimaan uangTransportasi pelantikan PPS Pemillukada tahun 2010 Kec.

Wasile tanggal 9 Maret 2010 dan 4 (empat) lembar daftar hadirPPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPS dan PPD Kec. Wasile;Asli 1 (satu) jepit, 2 (dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan danbimbingan teknis PPK, PPS dan PPDP Kec. Wasile Timur;Asli 1 (satu) jepit yang terdiri dari 2 (dua) lembar daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Wasile Tengah tanggal 9 Maret 2010, 2(dua) lembar daftar hadir PPDP pelantikan dan bimbingan teknis PPK,PPS dan PPD Kec.

Maba Selatan tanggal 10 Maret2010 dan 4 (empat) lembar pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec. Maba Selatan;Asli 1 (satu jepit yang terdiri dari 2 (dua) daftar penerimaan uangtransportasi pelantikan PPS Kec. Maba tengah tanggal 12 Maret 2010, 4Hal. 94 dari 105 hal. Put. No. 34 K/Pid.Sus/201529.30.31.32.33.34.35.36.(empat) lembar daftar hadir pelantikan dan bimbingan teknis PPK, PPSdan PPDP Kec.

, tanggal 16Desember 2008, PPKD Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyit menetapkan Jaduwalpelaksanaan' kegiatan, peraturan pendataan caton pemilih, petugaspendataan dan penetapan petugas keamanan dan ketertiban (hansip), dimanaseluruh tahapan tersebut tetah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundangundangan yang berfaku sebagaimana diatur dalam PeraturanPemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa juncto Peraturan DaerahKabupaten Pontianak No 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

memnenuhi syarat sebagai Caton Kepala Desaperiode 20092015, dimana Penggugat adalah saJah satu Caton Kepala Desadengan Namor unit 5, Keputusan mana disampaikan pula kepada BPD SungaiLimau, Kecamatan Sungai Kunyit sebagai saiah satu unsur penyetenggarapemerintahan desa;Bahwa setetah seluruh tahapan pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuanPeraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, juncto PeraturanDaerah Kabupaten Pontianak No. 9 Tahun 2007, tentang tata cara Pencalonan,Pemilihan, Pelantikan

Wig* menuluskan Penggugat sebagaiKepala Desa terpiih dan swat Keputusan PPKD tersebut juga disampaikankepada BPD Sungai Limau, dan Camat Sungai Kunyit;Bahwa dengan diputuskan dan ditetapkannya Penggugat sebagai Kepala Desaterpilih, seyogyanya hal tersebut ditindak lanjuti oleh Tergugat denganMenerbitkan keputusan tentang nana Caton Kepala Desa terpilih ;Menerbitkan keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa, danMelakukan pelantikan dan pengucapan sumpah janji Kepala Desa ; Akantetapi, bukannya ketiga

Berrlasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan PengangkatanPejabat Kepala Desa, dinyatakan bahwa jumlah Penduduk 1501jiwa sampai dengan 2000 jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakalcalon2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802orang;3.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan,Pemberhentian Kepala Desa Dart Pengangkatan Pejabat KepalaDesa, dinyatakan bahwa Jumlah Penduduk 1.501 Jiwa sampai dengan2.000 Jiwa dapat ditetapkan 3 (tiga) bakal calon;2. Jumlah Penduduk Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai Kunyitberdasarkan Laporan Camat Sungai Kunyit yang bersumber dari DesaSungai Limau sampai dengan 31 Desember 2008 berjumlah 1.802 orang; 3.

Pasal 38 (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor3 Tahun 2007, tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa,karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukumtetap dan pasti yang menyatakan bahwa Penggugat telahmelakukan pelanggaran Pasal 35 d dan k Jo. Pasal 38 (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007,tentang Tata Cara Pemilihnan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;c.

dan Pemberhentian Kepala Desa:Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yakni:Halaman 15 dari 57 halaman.

Pasal 38 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa;c. Bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antarapara pihak dalam suatu perikatan merupakan perbuatan hukum;d.

Pasal 38(1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;*18.2.

Pasal 38 (1)Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2007tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;20.2.

Oleh karenanyaTergugat telah melanggar PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 12Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dan PERBUBLamongan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberhentiandan Pemberhentian Sementara Perangkat Desa ;10.

Bahwa......10.Bahwa Surat Keputusan (Obyek Sengketa) No188/14/413.316.2/2010 tertanggal 21 Oktober 2010 TentangPemberhentian Kepala Dusun Polaman, Desa Bluluk, KecamatanBluluk, Kabupaten Lamongan, adalah merupakan Surat KeputusanPejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturanperundang undangan yang berlaku antara lain PERDA Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat Desa,Pasal 31 ayat (1) huruf c, Pasal 3 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 33 Tahun 2000tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Perangkat2. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2002 tentangpedoman tata cara penberhentian dan pemberhentian sementaraPerangkat Desa ; 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan danPemberhentian Perangkat Desa ;2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 23 Tahun 2007 tentang TataCara Pencalonan, Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat DesaLainnya ; 3.

Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan,karena dalam penerbitan KTUN obyek sengketa tersebut diatas24telah didasarkan pada: Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2006tanggal 14 Agustus 2006 tentang Tata CaraPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan PemberhentianPerangkat Desa Pasal 31 ayat (1) huruf c, ayat (2), (8)dan (4) Peraturan Bupati Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 6Pebruari 2008 tentang Tata Cara Pemberhentian danPemberhentian Sementara Perangkat Desa pada Bagian

Pengajuan Gugatan Dalam Tenggang Waktu;Bahwa Para Penggugat mendengar adanya Pelantikan Raja Negeri Sametholeh Bupati Maluku Tengah pada tanggal 14 Maret 2015. Namun padaawalnya Para Penggugat, belum mengetahui secara pasti bahwa sdr.Benjamin Rieuwpassa telah dilantik oleh Tergugat Il. Untuk memastikanrumor terhadap pelantikan tersebut, maka Para Penggugat kemudianmenyurati Bupati Maluku Tengah untuk meminta penjelasan, danmemasukannya pada tanggal 21 April 2015.

tersebutbertujuan untuk menetapkan calon raja yang baru;Bahwa dikeluarkannya objek gugatan oleh Tergugat ternyata tanpamelalui mekanisme sebagaimana yang diamanatkan dalam PeraturanDaerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun 2006 tentang TataCara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeridan Peraturan Negeri Sameth Nomor 1 Tahun 2008 tentangPenetapakan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalapemerintah di Negeri Sameth, maka objek gugatan adalah cacat hukum;Bahwa tindakan

didalamPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan PelantikanKepala Pemerintah Negeri dan Peraturan Negeri Sameth, Nomor1 Tahun 2008 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yangberhak menjadi kepala Pemerintah di Negeri Sameth, yangdilakukan oleh Tergugat ;Dengan demikian Pelantikan terhadap sdr.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il dalam mengeluarkan objekgugatannya masingmasing tidak mengikuti proses yang ditegaskandalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 3 Tahun2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri dan Peraturan Negeri Sameth Nomor 1 Tahun 2008tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepalaPemerintah di Negeri Sameth. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:2.1.

Tata Cara Pencalonan, Pemilinan dan Pelantikan KepalaPemerintah Negeri di Kabupaten Maluku Tengah, untuk Saniri Negeri atauBadan Permusyawaratan Negeri diatur dalam Peraturan DaerahKabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2006 tentang PedomanPenataan Saniri Negeri dan/atau Badan Permusyawaratan Negeri.Ketentuanketentuan tersebut di atas menjadi dasar pijak, menjadiprosedur atau mekanisme bagi Tergugat menyelenggarakan prosesPencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri (Raja)atau dengan

Dilarang menjanjikan atau memberikanuang atau materi lainnya kepada peserta kempanye PeraturanDaerah Kabupaten Seluma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata CaraPencalonan, Pemilihnan Pelantikan dan Pemberhentian KepalaHal. 16 dari 129 Hal. Putusan No. 16/G/2017/PTUN.BKL11.4.

Bahwa, ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten SelumaNomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur Tugas PanitiaPemilinan Kepala Desa sebagai berikut :a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaanpemilinan; 222 n enna nnn nnn nnn eensb.

P38 : Surat Kabar Sumber http/Harian Rakyat Bengkulu 15092017judul Calon Kades Minta Tunda Pelantikan Kades Terpilih.(Fotocopy sesuai dengan potocopy);39. P39 : Surat Kabar Sumber http/Rbtc.Co.Id judul Pelantikan Kades diseluma Terancam Tertunda tangggal 14092017.(Fotocopy dari poto cOopy);40. P40 : Contoh Surat Kenal Kelahiran. (Fotocopy dari Fotocopy);41 P41 : Catatan Buku Surat Keluar Puskesmas Rena Gajah Mati.(Fotocopy dari poto COpy);22220242.

T1 : Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2015Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan DanPemberhentian Kepala Desa (Fotocopy sesuai dengan aslli);2.

(Fotocopy sesualdengan asli);Tanda Terima Tanggal 4 September 2017 (Fotocopy sesuaidengan asli);Sekretaris Daerah Kabupaten seluma Nomor005/507/DPMD/IX/2017 tanggal 14 September 2017 PerihalUndangan Pelantikan Kepala Desa Terpilin Pilkades SerentakTahun 2017 Dikabupaten Seluma (Fotocopy sesuai denganKata Pendahuluan Pengambilan Sumpah (Fotocopy dariHal. 65 dari 129 Hal.

Haltersebut tertuang dalam Peraturan Derah KabupatenBantul No. 14 tahun 2000 tentang tata cara PencalonanPemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo.Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.21 tahun 2001tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah KabupatenBantul no. 14 tahun 2000 tentang tata cara PencalonanPemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desapasal 17 ayat 1 menyatakan; Setelah penghitungan suaraselesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani danmembaca Berita Acara Pemilihan

Peraturandaerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2001 tentangperubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten BantulNo. 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan,pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desayang tidak mengatur tentang adanya Jlampiran dalamlamaran Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUDKabupaten Bantul. ................

Berita Acara Pemilihan Lurah tertanggal 19 Desember2004 ~=ittelah dibuat sesuai dengan Peraturan DaerahKabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tata carapencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentiankepala desa jo. .

Peraturan daerah Kabupaten Bantul No.21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturandaerah Kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan danpemberhentian kepala desa dan sudah memuat tanda tanganSaksi SAakS13..... eee eee e eee e ee eees10.

T2 : Copy Perda Kabupaten Bantul Nomor; 14tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan 4,ZtPemilihan, Pelantikan dan PemberhentianKRepala G@S dawns ia: waswxcus sosKepala DeSa5.. i... cece cece cceececececeeeeeeeteretecereee. T3. : Copy Perda Kabupaten Bantul No. 21 tahun2001 tentang Perubahan kedua atas Perdakabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang TataCara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan danPemberhentian Kepala Desa.......0.....cceceeeeeeeeeeee.