Februari 2013, telahmelakukan pembayaran biaya Royalti sebesar 5% dari omzet penjualan, yangtidak pernah diperjanjikan, sehingga PARA TERGUGAT wajib mengembalikanbiaya Royalti tersebut dengan perincian sebagai berikut:Biaya Royalti bulan Juni 2012 Rp. 2.739.280,Biaya Royalti bulan Juli 2012 Rp. 5.603.269,Biaya Royalti bulan Agustus 2012 Rp. 3.276.413,Biaya Royalti bulan September 2012 Rp. 4.628.463,Biaya Royalti bulan Oktober 2012 Rp. 2.991.085,Biaya Royalti bulan November 2012 Rp. 2.509.650,Biaya

Royalti bulan Desember 2012 Rp. 2.358.110,Biaya Royalti bulan Januari 2013 Rp. 1.656.665,Biaya Royalti bulan Februari 2013 Rp. 1.558.513.

Bahwa mengenai dalil Pembayaran Royalti sebesar 5% dan total omzet penjualan secaraberkala setiap bulan. Dalil Penggugat tersebut sangatlah tidak beralasan hukum, mengingatpembayaran Royalty tersebut adalah kepada Tergugat I selaku Pemegang Master FranchiceeMRS.FIELDS, bukan kepada Tergugat Hl.

Omzet yang dicapai dalam perjualanperiode tanggal 1 s/d. 31 Agustus 2012 adalah sebesar Rp. 92.569.250,dan Royalti omzet yang dlbayarkan adalah sebesar Rp. 4.628.463, padatanggal 07 September 2012;Bukti Para Faktur pembelian bahanbahan baku untuk melaksanakan kegiatanTergugat25: Operasional Mrs.

Rp.1.400.000,(SJ.00509 );Bukti ParaTergugat26:Bukti ParaTergugat27:Omset yang dicapai dari tanggal O01 s/d. 31 September adalah sebesar Rp.65.528.250,Royalti Omset yang dibayarkan sebesar Rp. 3.276.413,Faktur pembelian bahanbahan baku periode Oktober kegiatanoperasional Mrs.

Pengadilan Pajak Nomor : PUT.46410/PP/M.V/12/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon: Pajak Penghasilan Pasal 23: 2009: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPositif DPP PPh Pasal 23 Masa Pajak Juni 2009 sebesar Rp 482.484.800,00;: bahwa dasar koreksi Pemeriksa sebagaimana disebutkan dalam LPP NomorLAP23/WPJ.14/KP.0505/2011 tanggal 14 Februari 2011 adalah pembayarankepada Koperasi Luvang Kriman sebesar Rp.482.484.800,00 merupakan royalti

,karena Pemohon Banding memberikan imbalan berkenaan dengan pemanfaatan/penggunaan hak aktiva tidak berwujud dari pihak ketiga;: bahwa dalam sidang Pemohon Banding menyampaikan matriks sengketa bandingyang pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini; NoMenurut Menurut Pemohon BandingTerbanding Luvang Kriman dibawah ini :merupakan Royalti. adalah suatu jumlah yang dibayarkanpembayaran atau terutang dengan cara atau penghitunganROYALTI atas apapun, baik dilakukan secara berkala maupunpenggunaan

HakPT.XXXdianBerdasarkan Undang Undang No. 36 Tahun 2008tentang Pajak Penghasilan dalam penjelasan Pasal 4ayat (1 ) huruf h angka 1 s/d 6 tersebut PemohonBanding tidak setuju bahwa objek perjanjiankerjasama Pemohon Banding dengan KSU LuvangKriman tertanggal 1 Maret 2007 dan addendumnyadianggap sebagai Royalti atas pemakaian ataupemanfaatan aktiva tidak berwujud karena dalamPerjanjian Kerjasama antara Pemohon Bandingdengan KSU Luvang Kruman jelas disebutkanbahwa esensi / objek perjanjian bisnis tersebutadalah

Menurut Majelis: bahwa koreksi Terbanding didasarkan kepada hasil penelitian keberatan yangmenyatakan bahwa pembayaran sebesar Rp. 482.484.800,00 kepada KoperasiLuvang Kriman merupakan pembayaran Royalti atas penggunaan aktiva tidakberwujud yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 15%, sebagaimana tertuangdalam pembahasan sengketa perpajakan No.BA01/V.23/WPJ.14/BD.06/12 tanggal13 Januari 2012 dimana ditegaskan bahwa pembayaran tersebut dianggap sebagaipembayaran atas penyerahan aktiva tidak berwujud

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatandengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lainberbunyi sebagai berikut :Halaman 44 alinea ke2 dan 4:"bahwa dengan demikian perlakuan Terbanding yang menganggap bahwapembayaran royalti oleh Pemohon Banding sebagai pembagian laba (karenadipakai istilah "ProfitSharing" dalam menghitung royalti) dan karenanya tidakboleh dibiayakan, adalah tidak tepat;"bahwaberdasarkan

Koreksi positif tersebut berasal dari:Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Jasa Luar Negeri sebesar Rp. 307.211.520,00atas pembayaran kepada Atco Structures Pty Ltd (Atco), danPPN Jasa Luar Negeri sebesar Rp150,017,842,00 atas pembayaran kepadaMinerals Operations Executive Limited (Minopex).1 bahwa koreksi positif atas PPN Masukan yang dapat diperhitungkansebesar Rp. 457.229.362,00, karena dari hasil pemeriksaan terhadapbiaya royalti di PPh Badan vide Put.24915/PP/M.XIII/15/2010 yangmenjadi Dasar Pengenaan

proyek maupun menanggung beban/kewajibanyang timbul, maka atas pengakuan Accrual cost project oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatdiklasifikasikan sebagai royalti .

Karena pada dasarnya royalti adalahpembayaran atas informasi yang belum diungkapkan, sehingga selamaMinopex dan Atco memberikan informasi dimaksud, maka pembayaranroyalti tetap dilakukan tanpa memperhitungkan beban/kewajiban yangtimbul maupun unsur laba atau rugi dari suatu proyek;Bahwa pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa sesuai dengan istilah"Royalti" sebagaimana tercantum dalam Tax Treaty (P3B) antara Indonesia danAustralia Article 12 dan definisi rotalty yang termuat dalam "IBFD InternationalTax

;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan koreksipositif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp.457.229.362,00, karena dari hasil pemeriksaan terhadap biaya royalti di PPh25Badan yang menjadi DPP PPN Jasa Luar Negeri tersebut, diketahui bahwa biayayang dimaksud merupakan pembagian keuntungan atau profit sharing dan bukanmerupakan royalti sehingga tidak seharusnya terutang PPN Jasa Luar Negeri;3 Bahwa keputusan Majelis atas sengketa ini yang mengabulkan seluruhpermohonan

1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Jaminan Kesungguhan periode tahun 2008; 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Iuran Tetap periode tahun 2008; 11 (sebelas) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran Royalti periode tahun 2008; 2 (dua) buku tabungan Rupiah Bank BPD Kalsel Pelaihari, No.

pembayaran jaminan reklamasi; 1 (satu) bundel fotocopy slip setoran Bank BPD Kalsel untuk pembayaran jaminan kesungguhan; 1 (satu) bundel fotocopy slip permintaan kiriman uang Bank BPD Kalsel untuk pembayaran iuran tetap; 1 (satu) bundel fotocopy surat ketetapan retribusi, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut; 1 (satu) bundel fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak, Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk pembayaran royalti

RIZQIAWLAD; Tanggal 25 Juni 2012 menerima RTGS masuk sebesar Rp. 145.000.000dari Haji HAMDAN AZZAN dengan keterangan ROYALTI TB sebagaipembayaran kewajiban royalti PT. RIZQI AWLAD; Tanggal 26 Juni 2012 terdakwa melakukan penarikan tunai uangsebesar Rp. 151.000.000 untuk disetorkan kepada Kas Daerah dan KasNegara sebagai pembayaran kewajiban PT.

Dana tersebut dikirimkan dalam rangka pembayarankewajiban Sumbangan Pihak Ketiga (SP3), Sumbangan Pihak KetigaPelabuhan (SP3 Pelabuhan) dan Royalti untuk Rekomendasi SKABPT.

Dana tersebutdikirimkan dalam rangka pembayaran kewajiban Sumbangan PihakKetiga (SP3), Sumbangan Pihak Ketiga Pelabuhan (SP3 Pelabuhan)dan Royalti untuk Rekomendasi SKAB PT.

PNBP dalam mata uang rupiah untuk pembayaran luran Tetap,Royalti dan Penjualan Hasil Tambang disetor menggunakan SuratSetoran Bukan Pajak (SSBP) melalui Bank/Pos persepsi dengankode Akun sebagai berikut :a. Pendapatan luran Tetap : 421311 ;b. Pendapatan Royalti : 421312;c. Pendapatan Penjualan Hasil Tambang : 423113 ;2.

RIZQI AWLAD;> Tanggal 25 Juni 2012 menerima RTGS masuk sebesar Rp.145.000.000 dari Haji HAMDAN AZZAN dengan keterangan"ROYALTI TB" sebagai pembayaran kewajiban royalti PT. RIZQIAWLAD;> Tanggal 26 Juni 2012 saya melakukan penarikan tunai uangsebesar Rp. 151.000.000 untuk disetorkan kepada Kas Daerahdan Kas Negara sebagai pembayaran kewajiban PT.

Oleh karena itupembayaran royalti kepada Mugai Jepang atas lisensi harta tidakberwujud tersebut adalah cukup layak/wajar. Pembayaran tersebutbukanlah merupakan pembayaran atas dividen terselubung;Bahwa sesuai Pasal 6 (1) huruf a.8 UU PPh, biaya royalti merupakanbiaya yang diperkenankan untuk dikurangkan dalam menghitungpenghasilan kena pajak perusahaan.

Tarif royalty sebesar 2.38 persen ini berada dibawah rentanginterkuartil tarif royalti wajar, oleh karena itu menurut pendapatPemohon Banding, tarif royalti yang Pemohon Banding bayarkan relatifcukup rendah dibandingkan dengan tarif royalti yang dibayarkandiantara pihak independen;Bahwa sebagai bukti pendukung, Pemohon Banding lampirkan /icenseagreement dan invoice yang diterbitkan oleh Mugai Jepang sebagaidasar pembayaran Pemohon Banding.

Berdasarkan dokumendokumen yang ada yaitu license agreement, invoice danbuktipembayaran pajak, pencatatan atau data akuntansi, transaksi tersebuttelah sesuai dilaporkan baik secara akuntansi maupun pajak dansesuai dengan buktibukti yang ada;Bahwa sebagai informasi tambahan, berdasarkan hasil pemeriksaanTahun Pajak 2009, Pemeriksa mengakui biaya royalti sebagaideductable expenses tanpa terdapat koreksi;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding mohonagar koreksi biaya royalti yang dianggap

Putusan Nomor 395/B/PK/PJK/20153.2.3.3.3.4.3.5.Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) bahwa biaya Royalti tersebutmerupakan pembayaran royalti kepada Mugai Co., Ltd.Japan (Mugai) atas pemanfaataan industrial property rightsdan informasi teknis oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) dalam proses manufakturingdan penjualan parts.

dalam General Ledger, Royalti Agreementdan Invoice;Bahwa berdasarkan penelurusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui dokumen yangdisampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding), Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) berkesimpulan sebagai berikut: Bahwa pemberian royalti dari Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) kepada Mugai Co.

RAI (Royalti AnugerahIndonesia) selaku kuasa pencipta. serta lagulagu milik Panbers :gerejatua, DLOYD : Ibarat Air di daun Keladi dan BOB TUTUPOLI : kerinduandan lainlain belum pernah mengajukan izin mengumumkan lagulagutersebut kepada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku kuasapencipta;Bahwa Monalisa Pub dan Karaoke telah beroperasi sejak 2 (dua) tahunyang lalu, dibuka setiap hari mulai dari pukul 21.00 wib sampai denganpukul 02.00 wib dengan room/ruangan karaoke sebanyak 10 (Ssepuluh)ruangan

dan yang berfungsi hanya 8 (delapan) ruangan dengan hargasewa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) perjam setiap ruangannya.Adapun penghasilan perbulan ratarata yang didapat oleh Monalisa Pubdan Karaoke adalah sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dankewajiban membayar royalti dari penayangan lagulagu tersebut tidakpernah dilakukan oleh terdakwa selaku pemilik Monalisa Pub danKaraoke;Bahwa berdasarkan keterangan ahli Andi Kurniawan, SH selaku StaffDitjen Haki Departemen Hukum dan HAM RI bahwa

RAI (Royalti AnugerahIndonesia) selaku kuasa pencipta. serta lagulagu milik Panbers :gerejatua, DLOYD : Ibarat Air di daun Keladi dan BOB TUTUPOLI : kerinduandan lainlain belum pernah juga mengajukan izin menyiarkan lagulagutersebut kepada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku kuasapencipta;e Bahwa Monalisa Pub dan Karaoke telah beroperasi sejak 2 (dua) tahunyang lalu, dibuka setiap hari mulai dari pukul 21.00 wib sampai denganpukul 02.00 wib dengan room/ruangan karaoke sebanyak 10 (Ssepuluh

cipta lagu bersifat komersial adalah pantas menerima royalti daripengguna lagu tersebut.

Untuk Royalti yang telah dipungut daripengguna lagulagu akan disalurkan kepada pencipta lagu yang lagunyatelah digunakan oleh pengguna lagu yang diberikan setiap bulanDesember melakukan disrtribusi secara berkala;e Bahwa perbuatan pemilik Karoke Monalisa milik sdr.

bawah ini, dengan nama dan dalambentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, SubjekPajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilanperusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usahatetap di Indonesia. dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah brutooleh pihak yang wajib membayarkan:a. dividen;b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan denganjaminan pengembalian utang;royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;MenurutMajelisbahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang

Pemohon Banding lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkanbahwa : "OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding

lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;Pembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sebagai berikut:bahwa berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkanbahwa :MenurutMajelis"OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use themarks in connection with the program in

the countries listed in schedule A attached hereto.In the event USER desires to use the mark in connection with the program in countriesother than those listed on schedule A, such schedule may be amended with OWNER'swritten consent to include such other countries"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa sengketa ini terjadi karena Terbanding melakukan koreksi atas pembayaran keMaster dan Visa, yang menurut

memberikan hakpemajakan kepada negara tempat sumber penghasilan berada;bahwa Terbanding mengemukakan, Pemohon Banding tidak memberikan rincian angkapembayaran jasa/royalty ke Master dan Visa sesuai jumlah yang disengketakan, rincianyang disampaikan adalah rincian Billing Statement Master/ Visa dalam mata uang USDollar;bahwa selanjutnya Terbanding berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukandi Indonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

FRANS SALIM KALALO untuk meminta dikirimkan sejumlah danaterkait pembayaran royalti dan pada tanggal 07 Agustus 2014 terdakwa menghubungi Lk.AMIRUDDIN untuk meminjam Rekening Bank BCA milik AMIRUDDIN, kemudiansetelah kontrak tersebut disepakati dan ditandatangani oleh Lk. FRANS SALIM KALALOlalu terdakwa menghubungi Lk. ABDILLAH dengan berpurapura sebagai Lk. SUGENGuntuk membicarakan tentang royalti/fee untuk pemilik IUP yaitu PT.

Total PrimaIndonesia melalui rekening BCA milik Amiruddin.Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Frans Salim Kalalo dengan berpurapura sebagai Sugeng Setiawan untuk meminta dana royalti untuk PT.

Total Prima Indonesiamelalui rekening BCA milik Amiruddin kemudian Terdakwa menghubungi Frans SalimKalalo dengan berpurapura sebagai Sugeng Setiawan untuk meminta dana royalti untukPT.

oleh Pemohon Banding kepada pihak penerimaroyalti adalah Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang (Wajib PajakLuar Negeri negara asal Jepang) terutang Pajak Penghasilan Pasal 26pada saat pembayaran Royalti;Halaman 34 alinea ke5 *bahve dengan demikian dengan mempertimbangkan aturan dalamPasal 12 Ayat (1) P3B IndonesiaJepang a quo dan dikarenakan bahvaPemohon Banding pada tahun 2006 tidak terbukti membayarkan royaltikepada pihak Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang maka Majelisberpendapat untuk

royalti oleh Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) kepada pihak penerima royaltiadalah Mitsubishi Chemical Corporation, Jepang (Wajib Pajak LuarNegeri negara asal Jepang) terutang Pajak Penghasilan Pasal 26pada saat pembayaran Royalti;Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap aliran kas dariaktifitas operasi dalam dokumen Laporan Keuangan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) a quo diketahuibahwa pada tahun 2006 tidak terdapat pembayaran royaliti olehTermohon Peninjauan

sesuaidengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut, tetapi apabilapenerima royalti tersebut adalah beneficial owner , maka tarif nyatidak lebih dari 10%;Bahwa dalam Putusan, Majelis Hakim menekankan istilah paiddalam penetuan saat terutangnya PPh Pasal 26 atas pembebananHalaman 15 dari 19 halaman.

Bahwa berdasarkan informasi yang ada pada laporan keuanganTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangtelah diaudit oleh KAP Purwantono, Sarwoko. & Sandjaja, diketahuibahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)menganut sistem pembukuan akrual, sehingga PPh Pasal 26 ataspembayaran royalti kepada Mitsubshi Chemical Corporation telahterutang pada saat dicatat sebagai beban royalti.g.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukumyang berlaku pengenaan PPh Pasal 26 sebesar 10% ataspembiayaan royalti sebesar Rp6.363.422.965,55 sudah tepat dansudah sesuai dengan ketentuan.16.

ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yangdibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri,penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnyakepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. dipotong pajak sebesar20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:a. dividen;b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminanpengembalian utang;royalti

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa biaya yang Pemohon Banding catat merupakan pembayaran kepada Master CardInternasional atas jasajasa yang dilakukan (bukan merupakan pembayaran royalti) dimanapengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia sehingga berdasarkan P3Btersebut atas pembayaran yang Pemohon Banding

lakukan, hak pemajakannya hanya ada dinegara Amerika;MenurutMajelisPembayaran Royalti ke Visabahwa Pemohon Banding tidak setuju sebagian dengan koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 26 atas pembayaran ke Visa International Service Association (Visa), denganpenjelasan sbb:bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Pemohon Banding dengan Visa disebutkan:"OWNER grants to USER a nonexclusive, nontransferable, royaltyfree license to use the marks inconnection with the program in the countries listed

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; and guarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukan diIndonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

In the event USER desires to use the mark inconnection with the program in countries other than those listed on schedule A, such schedule may beamended with OWNER's written consent to include such other countries"Menimbangbahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Visa tidakmengenakan royalti kepada Pemohon Banding;bahwa tagihan atas jasa dari Visa International dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :a.

dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbandingmelakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Impor karena merupakan PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidak berhubungan langsung dengankegiatan usaha ( Pasal 9 ayat 8 huruf b Undangundang Pajak Pertambahan Nilai);bahwa berdasarkan keterangan tersebut, penelitian koreksi Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai Impor disesuaikan dengan hasil penelitian pada koreksi biaya royalti daninterlocation

dan afiliasinya;bahwa dari beberapa aktivitas ekonomi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas itunyata adanya, dan digunakan di dalam kegiatan usaha Pemohon Banding, jika tidak terdapataktivitas ekonomi tersebut tentunya Pemohon Banding tidak dapat berproduksi, hal demikianmerupakan suatu Kondisi yang Notoir Veiten;bahwa terhadap obyekobyek Pajak Pertambahan Nilai tersebut Pemohon Banding telahmengenakan PPNnya, Terbanding tidak pernah membatalkan atas obyekobyek tersebut,dengan demikian Royalti

dan manajemen, atas biaya tersebut dilakukan koreksi oleh Terbandingsehubungan dengan koreksi biaya royalti dan interlocation service pada Pajak Penghasilan Badan, Terbanding melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Masukan Imporkarena merupakan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikeluarkan tidakberhubungan langsung dengan kegiatan usaha ( Pasal 9 ayat 8 huruf b Undangundang Pajak'Pertambahan Nilai);bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa

dan Interlocation Service untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 sedangkan dalam sengketa ini adalah untuk MasalPajak Januari 2008 dengan Pajak Masukan atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negerisebesar Rp.173.266.738,00 ;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dan SSP atasPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri, diketahui rincian Pajak Masukan atas PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Royalti dan Interlocation Service

untuk Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp6.654.678.894,00 adalah sebagai berikut : Masa Pajak Royalti Interlocation JumlahServiceJanuari 0,00 173.266.738,0 173.266.738,000Februari 0,00 139.783.079,0 139.783.079,000Maret 0,00 0,00 0,00April 1.420.154.070, 744.298.564,0 2.164.452.634,00 0 00Mei 0,00 80.228.765,00 80.228.765,00 Nopember 0,00 2.093.087,00 2.093.087,00 Desember 0,00 194.515.904,0 194.515.904,000Jumlah 2.477.310.580, 4.177.368.314, 6.654.678.894,00 00 00 bahwa dalam

Dengan demikian, biaya ini merupakanpembelian barang, dan bukan royalti, yang bukan merupakan objek pajakpenghasilan Pasal 26;bahwa pembelian barang tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dariHalaman 8 dari 48 halaman.

Dari jumlah bruto atas:1) Dividen;2) Bunga, termasuk premium, diskonto dan biaya garansi;3) Royalti, sewa dan penghasilan lain karena penggunaanharta;4) Imbalan atas jasa, pekerjaan dan aktivitas;5) ...

Definisi Royalti (termasuk know how) Sesuai Pedoman OECDParagraf 11 dari Pedoman OECD memberikan penjelasan terkait pasalmengenai royalti dari Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antaraIndonesia dan Amerika Serikat. Pemohon PK mengandalkan berbagaibagian dari Paragraf 11 Penjelasan OECD untuk menjelaskanbagaimana pembayaran yang disengketakan adalah merupakantransaksi jasa dan bukan royalti.

Seperti telah dijelaskansebelumnya, Undangundang Pajak Penghasilan memberikan definisiatas biaya royalti berupa pemberian pengetahuan atau informasi dibidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.

Bahwa Pedoman OECDparagraf 11 menyatakan bahwa dalam konirak royalti harus terdapatpenyaluran atas informasi yang sudah ada namun belum pernahdiungkapkan.Halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 1112/B/PK/PJK/201585.86.87.88.89.Bahwa argumentasi Putusan PP yang menganggap LOB Charges danDirect Charges sebagai royalti seharusnya dapat dibantahkan karenabiaya tersebut dibayarkan untuk jasa yang sedang berlangsung secaraberkelanjutan.

Nomor 1056 K/Pdt/2016Karya Putra Borneo sebesar US$. 0,2/MT kepada PT Karya Indah Perdana(Tergugat). jadi Royalti/fee yang seharusnya diterima oleh Tergugat dariPenggugat bukanlah royalty/fee yang didasarkan dari Perjanjian yang dibuatpada tanggal 13 Agustus tahun 2012, akan tetapi Royalti/fee tersebut adalahRoyalti/fee yang seharusnya diterima oleh Tn. H. Syahrani dan Tn.

Syahrani Nazarudin telah memberikan jasanyayaitu turut membantu mengurus dokumendokumen dan segala suratsuratmilik Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sehingga Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dapat beroperasi, kemudian Royalti Feesebesar USD. 0,5/Metric Ton dari selurun Royalti Fee yang seharusnyaditerima oleh H.

Syahrani Nazarudin sesuai dengan bukti Suratnya tanggal Agustus 2012, seharusnya di dalam putusannya Judex Facti tidakmenghukum Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mengembalikanuang (Royalti Fee) yang telah diterima oleh Tergugat/Pembanding/PemohonKasasi, karena bukankah Royalti Fee tersebut adalah Royalti Fee yangseharusnya diterima oleh H.

Nomor 1056 K/Pdt/2016pada hakekatnya adalah Perjanjian Pengalihan Royalti Fee milik H.

Syahrani Nazarudin, yang telah dibayarkan sejak bulan Agustus 2012 kepadaTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan baru pada tanggal 11 November2013, oleh karena itu putusan yang demikian haruslah dibatalkan, karenasangatlah tidak adil dan tidak wajar apabila Royalti Fee yang telahdiperjanjikan kemudian dibayarkan dan diterima oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, kemudian dibelakang hari setelah ada Surat Pencabutandari Pemilik Royalti, tanpa sebab dan alasan Royalti Fee tersebut dimintakembali,

atau pitapita untuk siaran radio atau televise, paten,merek dagang, pola atau model, rencana, rumus rahasia atau pengolahan, ataupenggunaan atau hak menggunakan perlengkapanperlengkapan industry,perdagangan atau ilmu pengetahuan, atau untuk keterangan mengenai pengalamandi bidang industry, perdagangan atau ilmu pengetahuan;: bahwa dari pemeriksaan Majelis diketahui koreksi Terbanding berdasarkan hasilpenelitian keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilanterkait koreksi biaya Royalti

tersebut di atas, dimana Penelaah Keberatansependapat dengan Pemeriksa bahwa pembayaran royalti kepada Onamba Co.Ltdmerupakan pengeluaran di luar usaha dikarenakan Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan dokumentasi Transfer Pricing atas pembayaran royalti dan tidak dapatmenunjukkan bukti atas kepemilikan harta tidak berwujud tersebut sehingga PajakPertambahan Nilai Masukan impor tersebut tidak dapat dikreditkan ;bahwa menurut Terbanding, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 8 huruf bbahwa

karena atas biayayang tidak disertai bukti/dokumen pendukung yang kuat;bahwa dalam proses pemeriksaan maupun keberatan Terbanding berpendapatbahwa biaya royalti adalah pembayaran atas penggunaan hak (paten, merk dagang,formula, teknologi,dll) dan Terbanding tetap meminta kepada Pemohon Bandingbukti atas kepemilikan harta tidak berwujud tersebut;bahwa dalam surat uraian bandingnya halaman 7 dinyatakan Terbanding tidakdapat meyakini keberadaan harta tidak berwujud yang ditunjukkan dengan buktikepemilikan

Oleh karena itu penentuan onilaikewajaran pembebanan jasa tidak perlu lagi dilakukan;bahwa atas alasan penolakan keberatan di atas, dalam persidangan PemohonBanding menegaskan kembali bahwa Onamba Co Ltd memang tidak mempunyaihak paten dan Pemohon Banding melakukan pembayaran kepada Onamba Co Ltdatas technical fee yang olen Pemohon Banding disebut sebagai "royalty";bahwa menurut Pemohon Banding, yang dimaksud dengan biaya royalti dalampembukuan Pemohon Banding adalah pembayaran atas jasa Technical

Ltd dan bukti bimbingan teknis, dan Majelisdapat meyakini bahwa terdapat pemberian jasa Technical Assistance dari OnambaJepang kepada Pemohon Banding yang dimasukkan dalam biaya royalti;bahwa dengan demikian Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas biaya royaltisebesar USD292.074 tidak dapat dipertahankan;bahwa berdasarkan pendapat Majelis ada koreksi Penghasilan Netto sebesarUSD292,074.00 tidak dapat dipertahankan, maka koreksi Pajak Masukan ImporMasa Pajak Januari s.d.

.: S725/WPJ.19/2007tentang Penjelasan Keputusan Direktur Jenderal Pajak), dikarenakan pembayarantersebut adalah pembayaran "royalti" ;Bahwa hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa :a Pembelian software disertai dengan pemberian lisensi ;b Sekalipun ada "penyerahan" software, tidak semua hak yang terkait dengankepemilikan software diserahkan kepada Pemohon Banding ;Bahwa Pemohon Banding menolak keras pendapat Terbanding yang mengatakanbahwa pembayaran a quo adalah pembayaran "royalti", karena faktafakta

sebagaiberikut :a Bahwa judul Perjanjian Pemohon Banding dan Siemens adalah : PartnershipAgreement For Supply And Installation Of BSS And Associated Equipment(selanjutnya disebut Perjanjian) ;Bahwa perjanjian ini kemitraan untuk penyerahan dan pemasangan BSS(jaringan GSM) berikut peralatan terkait (hardware/software), sehinggabukan perjanjian lisensi;b Bahwa obyek perjanjian bukan soal "lisensi" terhadap penggunaanintelectual property right yang dikompensir dengan pemberian royalti,melainkan sebuah

No.414/B/PK/PJK/200912yang berakibat berpindahnya hak kepemilikan dimana secara umum diatur dalamKitab UndangUndang Hukum perdata (KUH Perdata), sedangkan "lisensi"terkait dengan penggunaan hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak laindengan membayar royalti diatur khusus dalam perundangundangan tentang Hakatas Kekayaan Intelektual (HAKI)" ;Halaman 64 alinea 2"bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwapengaturan tentang lisensi, Pasal 38A ayat (1) UndangUndang Nomor

lisensi yang bukan menimbulkan kewajibanmembayar royalti" ;Halaman 65 alinea 4"bahwa berdasarkan buktibukti tersebut di atas diketahui bahwa Pengertianroyalti yang diambil Terbanding dari Penjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000, tidak dapat membuktikan adanya royalti dalam PerjanjianKemitraan karena tidak ada hak ataupun informasi (sebagaimana dimaksudPenjelasan Pasal 4 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana

Saat terutangnya penghasilantersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti : bunga dan sewa), saattersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan deviden), saat yang ditentukandalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti : royalti, imbalan jasa teknik/jasamanajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya.

Objek PPh Pasal 26 tidak 4.188.544.530,00 0,00 4.188.544.530,00disengketakanJumlah 7.630.656.578,00 3.442.112.048,0 4.188.544.530,000Menurut bahwa Terbanding menggunakan tarif 20% atas objek PPh Pasal 26 berupa pembayaranTerbanding royalti sebesar Rp.4.188.544.530 karena Pemohon Banding tidak meunjukkan SuratKeterangan Domisili dari otoritas perpajakan dari negara di tempat perusahaan lawantransaksi berdiri;Menurut bahwa Pemohon Banding memiliki Surat Keterangan Domisili dari otoritas perpajakan

negara tempat penerima penghasilan berdomisilikarena Pemohon Banding dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari masingmasingnegara tempat penerima penghasilan berdomisili;bahwa rincian pembayaran penghasilan ke luar negeri yang dikenakan tarif umum PPh Pasal26 sesuai UU PPh sebesar 20% menurut Terbanding adalah sebagai berikut:e Pembayaran biaya manajemen kepada Fosroc International Ltd, United Kingdom;e Pembayaran jasa teknologi informasi kepada JMH Merlin, United Arab Emirate; e Pembayaran royalti

Pajak Berganda (P3B) aquo;bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak,dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan pengenaan tarif oleh Terbanding sebesar 20%tidak dapat dipertahankan; Tabel total nilai koreksi pajak (dalam rupiah) Macam/Jenis Dasar Pengenaan Pajak Tarif PPh Pasal 26 PPh KoreksiObjek Versi Versi Majelis Versi Versi Versi Versi JumlahTerbanding Terbandin Majelis Terbandi Majelis Pajak olehg ng Majelis1 2 3 4 5 6 (2x4) 7 (3x5) 8 (67)Biaya Royalti

Bahwa fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) tidak dapatmembuktikan eksistensi dari Royalti tersebut.

royalti kepada Bayer Materialscience AG(Jerman) merupakan pembayaran dividen terselubung, karena :10.1.

Pembayaran royalti lazim/wajarnya berdasarkanproduksi.

Menghubungkan pembayaran royalti dengan net salesbertentangan dengan prinsip kelaziman/kewajaran.Bahwa formula pembayaran kepada pemegang saham denganprosentase tertentu dari net sales merupakan nature profit sharing.Bagian tertentu hasil usaha anak perusahaan yang disetor ataumenjadi hak induk perusahaan merupakan profit sharing yang padahakikatnya merupakan salah satu bentuk pembayaran dividen;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)tidak dapat membuktikan penentuan royalti telah

Dengan katalain, makna royalti atas paten adalah bagian keuntungan ataspenggunaan paten yang ditransfer ke pemilik paten.Bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimana diputusdalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38849/PP/M.I/15/2012tanggal 25 Juni 2012 a.n.

kepada induk tersebut substansinyamerupakanpembayaran kepada 'diri sendiri' yang dapat dianalogikan sebagai pembayaran royalti oleh cabang (BUT) kepada kantor pusatnya yangmerupakan satu kesatuan ekonomis berdasarkan Pasal 5 ayat (3) UUPPh, sehingga biaya royalti tersebut tidak dapat dikurangkan daripenghasilan bruto (non deductable).

Dengan demikian, mengingatPemohon Banding merupakan perusahaan yang dimiliki dan didirikan diIndonesia oleh Bayer Materialscience AG (Jerman) untuk kepentinganBayer Materialscience AG (Jerman) sendiri dalam rangka penetrasipasar di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi dantransfer of intangible property atas pembayaran royalti tidak dapatdibuktikan.Bahwa sesuai data, fakta, dan ketentuan perundangundangan yangberlaku, dapat diketahui bahwa pembayaran royalti kepada BayerMaterialscience

royalti atas paten kepada pemilik paten karenapengguna paten mendapat hasil/keuntungan/benefit atas patentersebut.

Dengan kata lain, makna royalti atas paten adalah bagiankeuntungan atas penggunaan paten yang ditransfer ke pemilikpaten.. bahwa terkait sengketa atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapemegang saham ini, terdapat kasus yang sama sebagaimanadiputus dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.38849/PP/M.1/15/2012 tanggal 25 Juni 2012 a.n.

PT SankenIndonesia, dimana putusan Majelis adalah tetap mempertahankankoreksi Terbanding atas Biaya Royalti yang dibayarkan kepadapihnak pemegang saham, yaitu Sanken Jepang dengan alasanbahwa Pembayaran royalti kepada induk tersebut substansinyamerupakan pembayaran kepada "diri sendiri;Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 202 /B/PK/PJK/201511.12.i Bahwa dengan demikian, putusan Majelis yang tidakmempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) atas Biaya Royalti sebesar US

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT089897.15/2011/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 20 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi positif yang dilakukanTerbanding atas seluruh biaya royalti

sebesar Rp26.241.333.625,00 karenaberdasarkan faktafakta dan bukti pendukung yang ada, seharusnyaeksistensi royalti dan manfaat dari pembayaran royalti kepada Ajico telahjelas.

Putusan Nomor 3322/B/PK/Pjk/2018ataupun pemanfaatan yang terjadi, hal tersebut benarbenar bertentangandengan fakta;Bahwa Pemohon Banding juga telah membuktikan dalam dokumentasiharga transfer bahwa royalti yang dibayarkan kepada Ajico telah memenuhiprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha;Bahwa berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut di atas, perhitunganPPh Badan menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: a a a ie a= . 5; aa Best MENURUT =i: Re URAEAN: Terbanding ae SS a ee Se IRpy oo Be SoiRp

Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP3050/WPJ.07/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2011 Nomor 00008/206/11/057/13 tanggal 25 September 2013,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.061.620.9057.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi positif atas biaya royalti