Ditemukan 3405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sanksi sanusi sungai sangaji sandri sangki sangsu sanggi sanosi sangsit
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Putus : 17-03-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN SUMBER Nomor 57/Pdt.G/2015/PN.Sbr
Tanggal 17 Maret 2016 — IROH ROHAYATI Lawan MASGUNIRAH, DKK
184 — 39
  • melanggar AD ART yaekstrim ya misalnya dia melakukan halhalyang melawan partai, misalnya kalau memangada keputusan partai yang sudah inkrach daripengadilan dan segala macem, dia tetap tidakmelaksanakan:;e Bahwa kalau salah satu) anggota nyamelanggar kode etik, kKonsekuensi nya di beriperingatan. setelah itu peringatan 1,peringatan ke2, lalu peringatan ke 3, jadiperingatan 1 lalu kita panggil kita mediasidulu, kalau masih melanggar kita panggildengan peringatan ke2 jika masih saja barukita beri sangsi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Putus : 26-01-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 275/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 26 Januari 2017 —
87 — 23
  • Bahwa TERGUGAT menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu(PKWT) pada para pekerja yang bekerja di bagian pekerjaan yangbersifat pokok setelah para pekerja memiliki masa kerja diatas 3 (tiga)tahun dengan alasan sebagai formalitas, apabila para pekerja menolakuntuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) parapekerja harus mendapat sangsi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)secara sepihak tanpba mendapat hak apapun.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 03-05-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 271/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
PT. Kawasan Berikat Nusantara, Persero
Tergugat:
1.BENNY DJUNAIDI, merupakan ahli waris KUSNADI alias H. KUSNADI ABD HAFID
2.PONIMAN ASNIM
3.H.ABDUL KADIR USMAN, S.H. NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
4.Ny. RR. MARTINI
5.Ny. S. KAMARIAH SUPARWO, S.H., NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
6.SUDIRJO, CS
7.AGUS SUTONO
8.ASRUL JAMBI, NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
9.RUSTAM ADJI
10.BADAN PERTANAHAN REPUBLIK INDONESIA Q.q KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
11.Dr. PURBANDARI, SH.,M.Hum.,M.Kn
113 — 100
  • Utr.Pertanahan dalam jangka waktu 7 hari kerja sejak ditandatangani aktatersebut;Bahwa kalau akta didaftarkan terlambat lewat dari 7 hari kerja itu yangkena sangsi adalah PPAT yang bersangkutan;Bahwa kalau Akte Jual Beli itu hanya yang buat PPAT ;Bahwa kalau secara hukum dengan meninggalnya seseorang langsungterjadi perwarisan dan sejak itu juga otomatis beralih, akan tetapi kembalilagi bahwa proses tersebut hanya terjadi interen agar untuk mengikatpihak ketiga harus melakukan pendaftaran peralihan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN .Jkt.Utr.
Tanggal 20 Juni 2017 — AGUS SETIYO HADI bin CARIBUT
171 — 58
  • yang berfungsiuntuk mengirimkan data posisi kapal dan data lainnya dari kapal perikanansecara langsung kepada Pusat Pemantauan Kapal Perikanan denganbantuan jaringan satelit dalam rangka penyelenggaraan SPKP;Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.42/PERMENKP/2015 tentang Sistem Pemantauan KapalPerikanan pasal 12 ayat (1) bahwa setiap kapal perikanan berukuran >30GT yang beroperasi di WPPNRI dan laut lepas wajib memasang transmiterSPKP;Ahli menerangkan bahwa Sangsi
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 17-09-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2280/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 18 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
263 — 159
  • Bahwa apabila nasabah tidak mampu membayar kewajibannyakarena bangkrut atau benarbenar tidak mampu secara ekonomi (bukankarena lalai), maka pihak bank syariah harus menunda penagihan hutangsampai nasabah tersebut mampu untuk membayar dan tidakdiperkenankan untuk menerapkan denda atau sangsi, berdasarkan QS.AlBagarah: 280 Dan jika (orang yang berhutang) dalam kesukaran,berilah tangguh sampai berkelapangan.23.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-11-2011 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 628 / PDT.G /2011 / PN.JKT.SEL
Tanggal 9 Mei 2012 — HERLINA JULITA TAMPUBOLON, L a w a n : PT. BLUE BIRD, DANY SULISTYONO,
100 — 76
  • sebesar Rp.100.000.00 makaditambah biaya tol yang sudah dibayarkan Penggugat Rekonvensi terlebih dulu,maka hak Penggugat sewaktu mengantarkan Tergugat Rekonvensi menurutMajelis hanyalah sebesar Rp.116.000,00.Menimbang, bahwa mengenai tuntutan bahwa Penggugat Rekonvensimenjadi kehilangan penghasilan tiap bulan sebesar Rp.5.750.000,00 selama 6bulan dan menderita kerugian immateriil, menurut majelis hal itu adalah akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sendiri sehingga dirinyamemperolah sangsi
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 01-02-2014
Putusan PN RANAI Nomor 20/Pid.Prkn/2012/PN.Rni
Tanggal 11 Desember 2012 — MUSTAPARUDIN HAMSU RAJULIN HAMIRUDIN WIDI SYAHPUTRA
75 — 39
  • Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri ParaTerdakwa ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf atau alasan penghapus pidana pada diri Para Terdakwa,maka menurut Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dapat dijatuhkan pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terbuktibersalah melanggar Pasal 84 ayat (2) Undangundang No.31 Tahun 2004 Tentang PerikananJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mana terdapat sangsi
Pengadilan PT PADANG Perdata Tanah
Putus : 07-08-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2018/PT PDG.
Tanggal 7 Agustus 2018 — Tuan KHAIRUL NASRI, dkk. Melawan : PT. SUBUR BROS Perwakilan Pasaman, dkk.
68 — 39
  • Hak Milik sebagaimana yangdiusulkan/disepakati oleh kaum Penggugat atas obyek Perkara demikepastian hukum dan hak;emerintahkan Tergugat dan Il untuk mengosongkan lahan atas lainpenempatan yang dikeluarkan kepada pihak ketiga lainnya danmengeluarkan barangbarang atau apa yang menjadi haknyadalam obyekperkasa secara sukarela sejak Keputusan ini ditetapkan ;ahwa terhadap mereka yang menempati obyek perkara jika tidakmeninggalkan lokasi obyek perkara dengan batas wakitu yang diberikanakan dikenakan sangsi
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 17-07-2013 — Putus : 05-09-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 188/Pid.Sus/2013/PN.Btl
Tanggal 5 September 2013 — SAMBLANOR bin MUHAMMAD GAFAR
59 — 62
  • dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan guna menunjangseksi;Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usahadidalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki ijin usahapertambangan (UP) sebagaimana diatur dalam pasal 37 UURI No. 04 tahun 2009;Bahwa apabila tidak mempunyai IUP, maka pertambangan yang dikelolanyatermasuk kategori ilegal;Bahwa seseorang yang membeli batubara dari tambang yang tidak mempunyaiIUP (tambang ilegal) maka bisa dikenai sangsi
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 25-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 03-06-2020
Putusan PT MANADO Nomor 134/PDT/2017/PT MND
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Henny Ticoalu
Terbanding/Tergugat : Robby Tuilan, Dkk
88 — 38
  • Joutje Ticoalu ahli waris Ferdinand Sonseng Ticoalu tidakdiberikan sangsi hukuman pidana dan Laporan Polisi tidakdilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi;Pada Bulan April Tahun 2016 Tergugat datang menemui Penggugatdi Paniki secara kekeluargaan dengan maksud untuk membeli tanahmilik Penggugat seluas kurang lebih 10.000 M? yang lokasinyabersebelanan dengan tanah objek sengketa, namun karena belumterdapat kesepakatan harga maka Tergugat membatalkan rencanapembelian tanah tersebut;5.
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus
Register : 03-11-2014 — Putus : 25-03-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PN KETAPANG Nomor 202_Pid_Sus_2014_PN-Ktp_Hukum_25032015_Pengolahan_Minyak_Tanpa_Izin_Pertambangan
Tanggal 25 Maret 2015 — UTIN LAILATUL KADRI Binti UTI ARBI
60 — 15
  • yang dikirim sebabperhitungan harga jual dan tarif berbeda untuk setiapmineral. apabila dokumen dokumen yangdilampirkan dalam Surat permohonan petunjukpembayaran pajak tersebut diduga tidak benar,Petunjuk pembayaran tetap dibuat namun apabila adaindikasi laporan produksi yang tidak benar maka akanditindak lanjuti dengan pengawasan dan apabiladitemukan tindak pidana terhadap perbuatanpemohon tersebut, maka perbuatan pidana tersebuttetap dapat diproses sesuai dengan hukum yangberlaku dan pengenaan sangsi
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
  • membenarkan upaya hukum perlawanan (verzet) debiturterhadap eksekusi grosse akte hak tanggungan, dengan dalil antara lainbahwa pemasangan hak tanggungan tidak dicantumkan jumlah utang yangpasti dan kreditur raguragu berapa jumlah utang yang pasti dari debiturdan oleh karena itu kreditur harus mengajukan gugatan perdata biasa,bukan mohon eksekusi grosse akte hipotek pasal 224 HIR.Bahwa Tergugat IV dalam hal ini telah melakukan pembiaran yang terusmenerus yang dilakukan oleh Tergugat dan tanpa adanya sangsi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 15-12-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 41/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 15 Januari 2021 — Pemohon:
PT. Cetara Bangun Persada
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
236 — 143
  • Menjatuhkan sangsi administratif kepada bawahan yangmelakukan Pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undangundang ini;20. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) butir a dan b UU No.30 tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan telah ditegaskan bahwa PejabatPemerintahan memiliki kKewajiban antara lain:a) Membuat Keputusan dan/atau tindakan sesualkewenangannya;b) Mematuhi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) sesuai dengan ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;21.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 899/Pid.Sus/2018/PN Kis
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
1.Zainuddin Als Ajai
2.Tajri Bin Muhammad Saleh
30 — 4
  • memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatunhan sangsi
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 18-06-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 05-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — CV. MUGEN PERKASA lawan KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
136 — 59
  • dalam bentuk dan caraapapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangandengan dokumen pengadaan, dan atau/peraturan perundangundan gan; 22222 n nnn n nn nnn nn nn nnn n nen ne n=Halaman 31 dari69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDG3232b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lainyang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam DokumenPengadaan inl; 20222 2n nn nen nen nnen nee4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud padaangka 4.1 dikenakan sangsi
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Putus : 10-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 32/G/2012/PT.TUN.JKT
Tanggal 10 Juni 2013 — PETRUS ANDOYO, A.Md; KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
65 — 35
  • PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, yang dengan jelas bahwa dalam pasal 15 ayat (1) dan (3), pasal 17 ayat(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tidak ada hubungan dengan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tersebut, telah dengan tegas menyatakan bahwa implementasipenjatuhan sangsi
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 26-08-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 824/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
I Ketut Carma, S.E.
Tergugat:
I Made Haga Prakastia
446 — 1112
  • Somasi adalah tegurankeras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supayadebitur harus berprestasi dan disertai dengan sangsi atau denda atauhukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasiatau lalai;Menimbang, bahwa dari bukti P1 berupa perjanjian kesepakatan jual,beli, tukar dan tambah kendaraan tertanggal 13 Mei 2019, dapat diketahuibahwa antara penggugat (Pihak Pertama) dan tergugat (Pihak Kedua) sepakatmelakukan jualbeli, tukartambah kendaraan Jeep
Pengadilan PN DOMPU Perdata
Register : 22-07-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN DOMPU Nomor 17/PDT.G/2013/PN.DOM
Tanggal 23 Januari 2014 — - H. MU. NUR NATSIR, S.IP. DKK - KAMALUDIN BIN H. SIRAJUDIN, DK
112 — 63
  • Bahwa untuk memenuhi segala isi putusan, perlu untukmenyatakan sangsi hukum = apabila Para Tergugatberlarut larut melalaikan putusan perlu diadakanuang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.00, dalamsehariy rr re rr cr cc sn nnnBahwa berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, denganini Para Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua PengadilanNegeri Dompu berkenan memanggil kedua belah pihak untukdidengarkan keterangannya dan diperiksa dimukapersidangan, serta mernjatuhkan keputusan yang amarnyasebagai berikut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-05-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Mei 2015 — MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Dkk selaku Pemohon Kasasi I, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selaku Pemohon Kasasi II vs THOYIB BAHRI, S.H.
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ) tahun dan ayat (3)menetapkan bahwa pembayaran harga tanah diselesaikan paling lama1 (satu) bulan setelah masa kontrak rumah habis;7) Pasal 8 ayat (1) bahwa setiap warga di wilayah penanganan wajibmeninggalkan dan mengosongkan selambatlambatnya 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak diterimanya uang kontrak;Uang kontrak rumah dibayarkan kepada masyarakat pada bulanSeptember 2008 dan Oktober 2008.Ayat (2) menetapkan bahwa bagi warga yang tidak mematuhiketentuan pada ayat (1) di atas akan diberi sangsi
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 14-04-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PT MANADO Nomor 42/PDT/2021/PT MND
Tanggal 19 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : ROEM ALAMRI
Terbanding/Tergugat I : ALPUN VAN GOBEL
Terbanding/Tergugat II : NUR BINTI AHMAD ALAMRI
Terbanding/Tergugat III : TASLIM SALIM BIN ANUS
Terbanding/Tergugat IV : FATMA YAHYA
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN BOL MONG
Terbanding/Tergugat VI : PT INDOMARCO PRISMATAMA INDOMARET BUKO
Terbanding/Turut Tergugat I : MOHAMAD NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat II : FATMI NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat III : BAHMID NASIR ALI
Terbanding/Turut Tergugat IV : HUD BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat V : HADIA BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VI : TALIB BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VII : RUM BIN SEF
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NAIMA ALI. NIMA ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat IX : NARIMAN ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat X : HAINA ALI ALAMRI
Terbanding/Turut Tergugat XI : FARIAL BIN ALI ALAMRI, S.Pd
Terbanding/Turut Tergugat XII : NOVAL ALI ALAMRI
100 — 70
  • Pada Point Empat : Benar Pernyataan pelawan bahwa tanah tersebut menjaditanah objek eksekusi atas dasar putusan pengadilan tinggi manado danmahkamah agung untuk itu dimintakan secara sadar bahwa pihak Terlawan.Tereksekusi , Terlawan Tereksekusi II, Terlawan Tereksekusi III, Menyerahkansecara sukarela pada pihak terlawan pengeksekusi alpun van gobel sebagaisalah satu ahli waris dari maija umara agar tidak mendapat sangsi hukum yangHalaman 17 dari 36 putusan No 42/PDT/2021/PT MNDnantinya di ajukan