Ditemukan 582 data
103 — 16
saksi SUDARYATI;Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penyerahan di foto copy jalan AnggrekRembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penyerahan di belakang KantorDipenda Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di depan pintugerbang Perum Puri Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;23.24.23s26.27.28.20)30.31.Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di belakangKantor Dipenda
Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penyerahan di foto copy jalanAnggrek Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penyerahan di belakang KantorDipenda Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI;Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di depanpintu gerbang Perum Puri Rembang dan yang menyerahkan saksiSUDARYATI,Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di belakangKantor Dipenda
.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penyerahan di foto copy jalanAnggrek Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI21.Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penyerahan di belakang KantorDipenda Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARY ATI 22.Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di depanpintu gerbang Perum Puri Rembang dan yang menyerahkan saksiSUDARY ATI; 22222 nnn enn nnn ncn ncn nen ne nescence23.Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di belakangKantor Dipenda
menyerahkan saksi SUDARYATI20.Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) penyerahan di foto copy jalanAnggrek Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARYATI21.Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) penyerahan di belakang KantorDipenda Rembang dan yang menyerahkan saksi SUDARY ATI; 22.Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di depanpintu. gerbang Perum Puri Rembang dan yang menyerahkan saksiSUDARYAT I; "23.Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) penyerahan di belakangKantor Dipenda
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan TerbandingNomor: 973/1025/02/Dipenda
Sanksi Administrasi Jumlah3.294.000,00 0,00 3.294.000,00 Bea Balik Nama549.000,00 0,00 549.000,00 Pajak KendaraanBermotor3.843.000,00 0,00 3.843.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 5 Februari 2008, Pemohon Banding telah mengajukanSurat Keberatan dengan surat Nomor: 084/KPDPJH/NNT/I/2008 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi Surat Keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor: 973/1025/02/Dipenda
Kendaraan Bermotor tidak dapatdikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbanding menerbitkan SuratKetetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah) Sanksi AdmJumlah BBNKB PKB = Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:e Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1025/02/Dipenda
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 25604/PP/M.IV/04/2010 tanggal 30 Agustus 2010;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor973/1025/02/Dipenda tanggal 25 Agustus 2008 mengenai Surat Ketetapan Pajak DaerahPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Beratdan Besar Tahun Pajak
25 — 1
melakukan tindak pidana*Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PertamaPasal 378 KUHP ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI HERU LESTOPO, S.H aliasHERO alias OM HELO Bin IBRAHIM BULUATI dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara dengan perintah terdakwa tetapditahan ;Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 2 juta dari Achmad Fauzi diterima oelhHeru, untuk pembayaran Harlep Dipenda
kepada terdakwa, dan apabila nanti tidak diterima makauang akan dikembalikan oleh terdakwa, karena syaratnya mudah,saksitertarik ;Bahwa kemudian saksi melengkapi persyaratan yang lain yaitu : fotocopy KTP dan KK serta foto copy ijasah dan membuat surat lamaranpekerjaan ;Bahwa setelah itu berkas saksi serahkan kepada terdakwa dan saksimenyerahkan uang Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) kepadaterdakwa melalui saksi Radimah dan dibuatkankwitansi ;Bahwa setelah itu saksi menerima surat panggilan dari Dipenda
terdakwa kepada saksi sendiri bahwa terdakwa bisamenjadikan saksi bekerja sebagai pegawai honorer/ harian lepas padaDinas Pendapatan Daerah Propinsi Jateng dan saksi bertambah yakinsetelah menerima surat panggilan dengan Kop Surat dari DinasPendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jateng ;Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah melakukan pengecekantentang kebenaran lowongan pekerjaan sebagai pegawai honorer/Halaman 19 dari 50 halaman Perkara Pidana No, 583/Pid,B/2013/PN.SMG,harian lepas pada Dipenda
tiga) buah stempel yaitu stempelSetda Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah dan Dinas PPAD Jawae Bahwa nama pejabat yang ada di surat tersebut juga rekayasadari terdakwa;e Bahwa hingga saat ini terdakwa juga belum mengembalikanuang saksi Radimah, beserta anakanak, saudara dan temanteman saksiRadimah;5e Bahwa terdakwa menyesaliperbuatannya ; Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara inie 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 2 juta dari Achmad Fauzi diterima olehHeru, untuk pembayaran Harlep Dipenda
Menetapkan barang bukti berupa : e 1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp 2 juta dari Achmad Fauzi diterima olehHeru, untuk pembayaran Harlep Dipenda, tertanggal 3 September47Surat dengan Kop dari DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 301.3 / 1709 /0507, tanggal 17 September 2012 perihal Surat Panggilan, besertaamplopnya ; 292 2 22222222 22 ===Surat dengan Kop dari DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAANASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Nomor : 301.3 / 1709 /0537, tanggal
301 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48517/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1844/02/Dipenda
.828.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB828.000,00 828.000,00 PKB828.000,00 828.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121298kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1844/02/Dipenda
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 68 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48517/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1844/02/Dipenda
Put. 48517/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1844/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 208/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26
ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1844/02/DIPENDA
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48624/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1951//02/Dipenda
Rp790.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB790.000,00 790.000,00 PKB790.000,00 790.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121405 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1951/02/Dipenda
dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48624/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1951/02/Dipenda
PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1951/02/DIPENDA
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48624/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/195 1/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.48560/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagaiHalaman 1 dari 45 Halaman Putusan Nomor 67 /B/PK/PJK/2015berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1887/02/Dipenda
.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121341kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1887/02/Dipenda
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Halaman 17 dari 45 Halaman Putusan Nomor 67 /B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48560/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1887/02/Dipenda
Put.48553/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1880/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 260/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26 Jakarta
ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1880/02/DIPENDA
29 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2015 648.000,00 = 648.000,00 PKB648.000,00 = 648.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121397kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor 973/1943/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 yangmenyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon
Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2015 PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.48616/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1943/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012 mengenai Surat KetetapanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 335/XI/AB/07Etanggal 16 November
Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2015ALASAN PENINJAUAN KEMBALIMenimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukanalasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 28 November 2013, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48616/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 973/1943/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012 mengenai SuratKetetapan Pajak Daerah
Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi JumlahAdministrasi0 0 0 Bea Balik Nama648.000 0 648.000 Pajak Kendaraan Bermotor648.000 0 648.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat Nomor 973/1943/02/Dipenda tertanggal03 Desember 2012 yang isinya menyatakan bahwa permohonankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali ditolak;7.2 Atas Surat Keputusan
Putusan Nomor 70/B/PK/PJK/20158.2.bantahan tertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepadalandasan yuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor973/1943/02/Dipenda tanggal 03 Desember 2012 tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor JenisAlatalat Berat dan Besar Tahun 2011 sudah sesuai ketentuanUndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali
70 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.40237/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012 yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkarasebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor 073/3577/02/Dipenda
sebagaiberikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB21.831.000,00 21.831.000,00 PKB21.831.000,00 21.831.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Bandingtelah mengajukan surat keberatan dengan Surat NomorMHsaw/NNTPKBBBNKB/XI1/10144 kepada Terbanding sehubungan denganditerbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telahmenerbitkan Surat Keputusan Nomor 073/3577/02/Dipenda
Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2013 BBNKB PKB Jumlah Menimbang, Bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.40237/PP/M.XII/04/2012, tanggal 26 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor073/3577/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2009Nomor117/XI/AB/O7E
Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2013Bahwa pada tanggal 26 September 2012, Pengadilan Pajak telahmengucapkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40237/PP/M.XII104/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor073/3577/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor117/XI/AB/07E tanggal 31
Putusan Nomor 979/B/PK/PJK/2013 21.831.000 0 21.831.000 Jumlah Bahwa atas surat keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali, PihakTermohon Peninjauan Kembali telah mengeluarkan surat keputusankeberatan yaitu dengan surat Nomor 073/3577/02/Dipenda tertanggal21 Oktober 2011 yang isinya menyatakan Bahwa permohonankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertimbangkan.7..2 Atas Surat Keputusan Keberatan Nomor 073/3577/02/Dipendatertanggaltersebut 21 Oktober 2011 di atas, Pemohon PeninjauanKembali
TURIMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
Intervensi:
PT. GANDAREKSA MULYA
192 — 247
Inty 18);Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DANBANGUNAN, tanggal 09 Juni 2014 NOP: 12.75.071.002.0010162.0 yangditerbitkan oleh DIPENDA KOTA MEDAN atas Nama dan Alamat Wajib Pajak :PT. Gandareksa Mulya, Jalan Raden Saleh Nomor 91 Kesawan Kota Medan,Letak Objek Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Sei Sikambing D, MedanHalaman 58 Putusan Nomor : 17/G/2020/PTUNMDN20.21.22:23.Petisah, Kota Medan, Objek Pajak Bumi seluas 2.363 M?
::cee eee eee eee eeeeeeeees (Bukti T.1L.Intv 19);Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DANBANGUNAN, tanggal 09 Juni 2014 NOP: 12.75.071.002.0010162.0 yangditerbitkan oleh DIPENDA KOTA MEDAN atas Nama dan Alamat Wajib Pajak :PT. Gandareksa Mulya, Jalan Raden Saleh Nomor 91 Kesawan Kota Medan,Letak Objek Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Sei Sikambing D, MedanPetisah, Kota Medan, Objek Pajak Bumi seluas 2.363 M?
(Bukti T.Il.Intv 22);Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DANBANGUNAN, tanggal 05 Februari 2016 NOP: 12.75.071.002.0010162.0 yangditerbitkan oleh DIPENDA KOTA MEDAN atas Nama dan Alamat Wajib Pajak :PT.
(Bukti T.II.Intv 25);Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DANBANGUNAN, tanggal 13 April 2017 NOP: 12.75.071.002.0010162.0 yangditerbitkan oleh DIPENDA KOTA MEDAN atas Nama dan Alamat Wajib Pajak :PT. Gandareksa Mulya, Jalan Raden Saleh Nomor 91 Kesawan Kota Medan,Letak Objek Pajak Jalan Jenderal Gatot Subroto Sei Sikambing D, MedanPetisah, Kota Medan, Objek Pajak Bumi seluas 2.363 M? (duaribu tigaratusenampuluh tiga meter PerSeQ)) ..............
Gandareksa Mulya, Letak Objek Kecamatan MedanPetisah, Kelurahan Sei Sikambing D, NOP: 12.75.071.002.0010162.0,sejumlah Rp. 62.675.621, (enampuluh dua juta enamratus tujuhpuluh lima ribuenam ratus dua puluh Satu rupiah) ..................c eee eee eee eee (Bukti T.Il.Intv 27);Fotokopi SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG BUMI DANBANGUNAN, tanggal 06 Agustus 2018 NOP: 12.75.071.002.0010162.0 yangditerbitkan oleh DIPENDA KOTA MEDAN atas Nama dan Alamat Wajib Pajak :PT.
106 — 18
Mahbub Misri selaku KepalaDipenda Propinsi Jawa Barat, menghubungi Penggugat untuk meminjam pakaiobyek perkara tersebut tanpa menjelaskan batas waktu pinjam pakainya, danwalaupun Penggugat ketika itu sudah pensiun sebagai Pembantu GubernurJawa Barat atau Pamong, namun masih merasa memiliki jiwa pengabdiansehingga dapat menyetujul pinjam pakai yang diajukan oleh Tergugat yangpada saat itu Kepala Cabang Dipenda Purwakarta Propinsi Jawa BaratAlmarhum DJUSRI ;5.
Bahwa pada sekitar bulan Mei 2012, Penggugat sangat terkejut memperolehinformasi bahwa obyek perkara, aquo tersebut sudah dipasang plang yangmencantumkan dengan jelas Nama Kepemilikannya, yakni Dipenda PropinsiJawa Barat, sehingga seolaholah telah beralin hak kepemilikannya dari ParaPenggugat kepada Tergugat .
Dengan demikian secara eksplisit Tergugat telah menjadikan rumah milik Para Penggugat yang objek perkara/sengketasebagai asset Tergugat berdasarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 15 (AtasNama Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Barat) dan dengan SuratPemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2013atas nama Dipenda Propinsi Jawa Barat/Drs. Jumarna ;7.
Bahwa dibuatnya Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Dan BangunanSerta Tanaman, aquo, diduga hanya merupakan akalakalan dari Dipenda Prop.Dati Jawa Barat Kabupaten Dati Il Purwakarta yang ketika itu dijabat oleh sdr.Drs.
Kejanggalan lainnya, yaitu SuratPernyataan tersebut benarbenar dibuat dan dibacakan dihadapan Tergugatlll, fakta hukum ini nyatanyata sebagai bukti adanya upaya rekayasa dariTergugat Il selaku Kepala Dipenda Cabang Kab.
41 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding)untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor 973/2134/02/Dipenda
26 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Banding)untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2128/02/Dipenda
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
PemohonBanding) untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/2133/02/Dipenda
35 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1005 /B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB21.831.000,00 21.831.000,00 PKB21.831.000,00 21.831.000,00 Jumlah Bahwa atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo,Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10151 tanggal 10 November 2010 dan dengan KeputusanTerbanding Nomor: 073/3584/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga dengan Surat Nomor:MH
:saw/NNT/0112/1208 tanggal 9 Januari 2012 mengajukan banding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:MH: saw/NNT/0112/1208 tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikut ini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atasSurat Keputusan Terbanding Nomor: 073/3584/02/Dipenda tertanggal21 Oktober 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis AlatAlatBerat dan Besar yang menyatakan
sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB21.831.000,00 21.831.000,00 PKB21.831.000,00 21.831.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 10 November 2010, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XV10151 kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya SuratKetetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 073/3584/02/Dipenda
PJK/2013tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding dan seharusnya Terbandingmenerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang memuat perinciansebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40370/PP/M.X1V04/2012, tanggal 28 September 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3584/02/Dipenda
Put.40370/PP/M.X1V04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADLIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3584/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar TahunPajak 2010 Nomor: 124/XVAB/07E tanggal 31 Agustus 2010, atas namaPT Newmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat:Jalan Mega Kuningan LOT 5.1, Menara Rajawali Lantai
50 — 29
Dengan motivasi untuk mendapatkan hadiah dari pihak Dipenda Kab.Klaten sebesar Rp. 5.000.000, terkait pemungutan pendapatan darisektor PBB, pada tanggal 26 mei 2011 sebesar Rp. 22.811.805,untuk pembayaran tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yangdiatasnamakan petugas pajak yaitu SATIMIN sebesar Rp. 9.716.503,dan L. MARGONO sebesar Rp. 13.095.302, yang kesemuanyadisetorkan kepada pihak PD. BKK Wedi Klaten Cabang Jogonalanmelalui SUTARNI.5.
MARGONO menerima hadiah insentif berupa uangsejumlah Rp. 5.000.000, dari pihak Dipenda Kab. Klatenterkait keberhasilan melunasi tunggakan PBB tahun2011, lalu atas kesepakatan bersama uanginsentiftersebut dibagibagi sebagai berikut:IKA SURYANI sebesar Rp. 400.000,SUWARSO sebesar Rp. 400.000,L.
MARGONO menerima hadiah insentif berupa uangsejumlah Rp. 5.000.000, dari pihak Dipenda Kab. Klatenterkait keberhasilan melunasi tunggakan PBB tahun2011, lalu atas kesepakatan bersama uanginsentiftersebut dibagibagi sebagai berikut:1. IKA SURYANI sebesar Rp. 400.000,2. SUWARSO sebesar Rp. 400.000,3. L.MARGONO sebesar Rp. 400.000,4. MASDUKI sebesar Rp. 400.000,5. Terdakwa PARJONO SANTOSO sebesar Rp. 400.000,6.
MARGONO menerima hadiahinsentif berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000, daripihak Dipenda Kab. Klaten terkait keberhasilanmelunasi tunggakan PBB tahun 2011, lalu ataskesepakatan bersama uang insentif tersebutdibagibagi sebagai berikut:IKA SURYANI sebesar Rp. 400.000,SUWARSO sebesar Rp. 400.000,L.
MARGONOmenerima hadiah insentif berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000, daripihak Dipenda Kab. Klaten terkait keberhasilan melunasi tunggakanPBB tahun 2011, lalu atas kesepakatan bersama uanginsentiftersebut dibagibagi sebagai berikut:IKA SURYANI sebesar Rp. 400.000,SUWARSO sebesar Rp. 400.000,L.
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, denganposita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat KeputusanTerbanding Nomor 973/1879//02/Dipenda
Rp414.000,00 dan diperinci sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah Bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telah mengajukansurat keberatan dengan Surat Nomor MH:saw/NNT/01121333 kepada Terbandingsehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah tersebut di atas;Bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkan SuratKeputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda
dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkan Surat Ketetapan PajakDaerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/ PP/M.XII/04/2013, tanggal 28 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor973/1879/02/Dipenda
PajakKendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yangditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalah dasarhukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran ketetapan pajaknya;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilyang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahan tertulismaupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasan yuridis yangkuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor 973/1879/02/DIPENDA
NEWMONT NUSA TENGGARA tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.48552/PP/M.XII/04/ 2013,tanggal 28 November 2013;MENGADILI KEMBALIT,Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Surat Keputusan Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali, yaitu Surat Keputusan Nomor 973/1879/02/Dipenda tanggal 3 Desember 2012mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013 yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara padapokoknya sebagai berikut:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 973/1902/02/Dipenda
.414.000,00 dan diperinci sebagai berikut : Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB414.000,00 414.000,00 PKB414.000,00 414.000,00 Jumlah bahwa lebih lanjut, pada tanggal 25 Januari 2012, Pemohon Banding telahmengajukan surat keberatan dengan Surat Nomor: MH:saw/NNT/01121356kepada Terbanding sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan PajakDaerah tersebut di atas;bahwa menanggapi surat keberatan tersebut, Terbanding telah menerbitkanSurat Keputusan Nomor: 973/1902/02/Dipenda
Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Daerah nihil yang memuat perincian sebagai berikut:Halaman 15 dari 41 halaman Putusan Nomor 16 B/PK/PJK/2015 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah BBNKB PKB= Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put48575/PP/M.XII/04/2013, Tanggal 28 Nopember 2013, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/Dipenda
Put. 48575/PP/M.XII/04/2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 973/1902/02/DIPENDA tanggal 03 Desember 2012 mengenaiSurat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraaan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011Nomor: 285/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011, atas nama PTNewmont Nusa Tenggara, NPWP: 01.061.573.0091.000, alamat: JalanMega Kuningan Lot 5.1 Menara Rajawali Lantai 26
ketetapanPajak Kendaaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotoryang ditetapkan oleh Terbanding, namun yang dipermasalahkan adalahdasar hukum pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Majelistidak memeriksa besaran ketetapan pajaknya;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwadalil yang disampaikan oleh Pemohon Banding baik dalam bantahantertulis maupun dalam persidangan tidak didasarkan kepada landasanyuridis yang kuat, sehingga Keputusan Terbanding Nomor:973/1902/02/DIPENDA
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013 Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok Sanksi Adm Jumlah0,00 0,00 BBNKB22.920.000,00 22.920.000,00 PKB22.920.000,00 22.920.000,00 Jumlah Bahwa atas Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor a quo,Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor: MHsaw/NNTPKBBBNKB/XI/10156 tanggal 10 November 2010 dan denganKeputusan Terbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tanggal 21 Oktober2011 permohonan Pemohon Banding tersebut ditolak, sehingga denganSurat Nomor: MH:
saw/NNT/0112/1213 tanggal 9 Januari 2012 mengajukanbanding;Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor:MH:saw/NNT/0112/1213 tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknyamengemukakan halhal sebagai berikutini:Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas SuratKeputusan Terbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotior Jenis AlatAlat Berat dan Besar yang menyatakan
Putusan Nomor 981 /B/PK/PJK/2013Surat Keputusan Nomor: 073/3589/02/Dipenda tertanggal 21 Oktober 2011yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon Banding tidakdapat dipertimbangkan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa Dasar Hukum Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor adalah berdasarkan UndangUndang Nomor 28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berdasarkanperaturan peraturan dibawahnya, Peraturan Daerah Provinsi Nusa TenggaraBarat
Bermotior tidak dapat dikenakan kepada Pemohon Banding danseharusnya Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihilyang memuat perincian sebagai berikut: Jumlah yang harus Dibayar (Rupiah)Pokok SanksiAdm Jumlah BBNKB PKB Jumlah Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put40375/PP/M.X1I/04/2012, tanggal 28 September 2012 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda
Put.40375/PP/M.X1I/04/2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILIMenyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: 073/3589/02/Dipenda tanggal 21 Oktober 2011mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotordan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Alat Berat dan BesarHalaman 18 dari 47 halaman.
192 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
2 tanggal 18 Agustus 2006 perihal TunggakanKont ribusi Pembangunan Pasar Sentra Antasari ;125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan ;126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusiPembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi PembayaranSentra Antasari ;128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973
/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang PeringatanTerakhir :Hal. 43 dari 182 hal.
Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi PembayaranSentra Antasari ;128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipendatanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kont ribusi ;130) Keputusan DPRD Kota Banjarmasin Nomor 24 tahun2006 tanggal 28 Desember 2006 tentang Persetujuan PenetapanTentang Pasar Sentra Antasari
/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang PeringatanTerakhir :129) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/575/Dipendatanggal 20 November 2006 Tentang Tunggakan Kont ribusi ;Hal. 74 dari 182 hal.
Nomor 134 PK/Pid.Sus/2016125) Surat Walikota Banjarmasin Nomor 973/051/Dipenda2 tanggal 15 Februari 2006 perihal Surat Susulan ;126) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/108/2/Dipenda tanggal 10 Maret 2006 perihal Tunggakan Kont ribusiPembangunan Sentra Antasari Banjarmasin ;127) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/234/2/Dipenda tanggal 30 Mei 2006 tentang Kont ribusi PembayaranSentra Antasari ;128) Surat Walikota Banjarmasin Nomor973/406/2/Dipenda tanggal 15 Agustus 2006 tentang Peringatan Terakhir129
8 — 2
SALINANPUTUSAN Nomor : 2313/Pdt.G/2006/PA.ClIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: Penggugat, umur 40 tahun Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, KabupatenCilacap, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT Melawan:Tergugat, umur 45 tahun Agama Islam, pekerjaan PNS (Dipenda Cilacap