Ditemukan 351 data
13 — 3
G/2011/PA/ Mp. atau sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah)selama 3 (tiga) bulan;Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkantersebut pada bagian lain dalam putusan ini;DALAM KONVENS I DAN REKONVENS IMenimbang, bahwa oleh perkara ini mengenai sengketa di bidangperkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahankedua dengan Undnag Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPeradilan
178 — 98
Atas halmana maka Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "Ssuatu penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara "sebagaimana ditentukan Pasal 1 Angka 9 Undang Undnag PengadilanTata Usaha Negara ;Halaman 33 dari 119 halaman Putusan Nomor: 196/G/2014/PTUN.JKT.Objek Sengketa Bukan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)Bahwa penerbitan Objek Sengketa a quo merupakan salah satu bentukprestasi Konsorsium WikaTechnip atas kontrak kerjasama Proyek GasMatindok yang disepakati dengan
62 — 22
menawarkan sabu tersebut kepada terdakwaseharga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa punmembelinya seharga Rp.350.000, (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah ituJOHAN langsung pergi dan terdakwa pun menyimpan barang tersebut di bawahkompor gas, yang mana sabu tersebut akan terdakwa pakai sendiri;Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis hakim unsurtersebut tidak terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unur dalam pasal 114 Ayat (1)Undnag
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat pada tanggal 15 Juli 2015 dan 27 Juli 2015 telahmengajukan surat permintaan pembayaran THR tahun 2015 kepada Tergugat.Namun oleh Tergugat tidak diberikan sekalipun oleh Penggugat telahmengajukan permintaan untuk pembayarannya;17.Bahwa Penggugat melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjoberupaya menyelesaikan penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuanPasal 136 Undnag Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanjuncto Pasal 3, Pasal 6, Pasal 8 Undang Undang Nomor 2 Tahun
377 — 30
perbuatannya danharus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telahdilakukannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin izin resmi sesuaidengan perturan perundang undangan yang berlaku untuk menebang pohonkayu tersebut ;Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakimunsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sahtelah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 82 ayat (1)huruf c Undang undnag
94 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undnag Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang Undang Nomor 9Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:b.
89 — 37
em>melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban Xyla Unique Selena Kalangi melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternative Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang
173 — 163
Hla ini secara tegas termohon menyatakan bahwakuasa hukum pemohon sangat mengada ngada dan tidak beralasan hukumsebab penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan yang dilakukan olehdiri pemohon itu dilakukan untuk memberikan efek jera dan merupakanpertanggungjawaban hukum terhadap para pemohon yang di telah di dugamelakukan tindak pidana yang berkaitan dengan undnag undang pelayarannomor 17 tahun 2008, berkaitan dengan tenggelam KM.
377 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun keberatankeberatan Pemohon Peninjauan Kembali padadasarnya hanya mengenai halhal yang telah dipertimbangkan secara tepat danbenar oleh Judex Juris dan Judex Juris, sehingga pada prinsipnya keberatankeberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara ParaPemohon Peninjauan Kembali dengan Judex Juris dan Judex Facti dalammenilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atausuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 ayat(2) Undang Undnag
97 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010 s/d 10 Januari 2013 (3 tahun); PKWT dari tanggal 4 Februari 2013 s/d 3 Februari 2015 (2 Tahun); PKWT dari tanggal 30 Maret 2015 s/d 29 Maret 2016 (1 Tahun);Maka tindakan Tergugat yang telah melakukan pengakhiran hubungankerja secara sepihak dan tanpa adanya penetapan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial kepada Penggugat Indra Bayu danPenggugat M Bery Silvian pada tanggal 29 Maret 2016 adalah melanggarPasal 154 huruf (b) juncto Pasal 151 ayat (3) juncto Pasal 155 ayat (1)Undang Undnag
87 — 28
Atas dasarpasal 32 =ayat (1) Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997, maka Undang undangNomor 5 Tahun 1986 Jo Undnag undang Nomor 9 Tahun2004 dan Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 serta suratKetua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia UrusanLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tanggal14 Oktober 1993 Nomor : 224/TD.TUN/X/1993 Perihalpetunjuk pelaksanaan yang dirumuskan dalam pelatihanketerampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tahapII Tahun 1993 yang ditujukan kepada
90 — 11
Sesuai dengan Undang Undnag Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009Pasal 1 ayat 4 bahwa definisi sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional dan kosmetika. Bahwa benar sediaan farmasi dikategorikan aman apabila perbandinganantara manfaat dan efek samping lebih besar manfaatnya dan digunakansesuai aturan pakai yang sudah ditentukan.
Terbanding/Tergugat IV : MUNAWARDI BIN M.KARIMI
Terbanding/Tergugat II : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Medan
Terbanding/Tergugat III : KPKNL Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK MANDIRI PERSERO Tbk . Retail Credit Collection Lhoksmawe
55 — 17
Bahwa Hak TERGUGAT dan TERGUGAT Il selakuPemegang Hak Tanggungan melaksanakan lelang HakTanggungan atas Obyek Hak Tanggungan (i.c OBYEKPERKARA) sudah dijamin oleh Undnag undang karenanyaapabila TERGUGAT dan TERGUGAT II melaksanakanhaknya tidak ada kepentingan pihak lain yang dirugikan,termasuk dalam hal ini kepentingan PENGGUGAT.Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 31/PDT/2018/PT BNAc.
76 — 11
KMA/002/SK/V/1994 tanggal 29 April1994 padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggunganberdasarkan janji untuk menjual sendiri yang tercantum dalamAkta Pemberian Hak Tanggungan sudah di atur dalam Buku IlPedoman Teknis Administrasi dan Tenis Peradilan Perdata Umumdan Perdata Khusus Edisi 2007 huruf AG angka 12 yangmenyatakan bahwa penjualan agunan berdasarkan janji untukmenjual atas kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 1178 ayat(2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No. 4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
45 — 29
Undang Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 151/PDT/2016/PT.Mdn Halaman 5Undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan AnggaranDasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini.Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat rnemperoleh status badan hukum dengancara menyelesaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangkawakiu paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal Undnag
37 — 15
KMA/002/SK/I/1994 tanggal 29 April 1994padahal untuk pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan berdasarkan janjiuntuk menjual sendiri yang tercantum dalam Akta Pemberian HakTanggungan sudah di atur dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasidan Tenis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007huruf AG angka 12 yang menyatakan bahwa penjualan agunanberdasarkan janji untuk menjual atas kekuasaan sendiriberdasarkan Pasal 1178 ayat (2) BW dan Pasal 11 ayat (2) e UU No.4 Tahun 1996 (Undang undnag Hak Tanggungan
RANYU
Tergugat:
PT. HANSAE INDONESIA UTAMA
54 — 14
Pendapat danmaksud tergugat disini adalah sangat menyesatkan Hak asasi manusia danjuga telah melanggar Undnag undang yang berlaku, tergugat membuatkedua poin tersebut adalah bermaksud dan bertujuan untuk menghilangkanmasa kerja penggugat yang sudah bekerja sejak tahun 2016 s/d 2018.Sangat bertentangan dengan undang undang yang berlaku.Bahwa selanjutnya terkait penjelasan diatas, maka Tergugat telahmelakukan pelanggaran Hukum UU Nomor 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan pasal 59 ayat (2), (5) dan
H. Rajung
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
470 — 308
Pasal 1 angka 9 Undang undnag Nomor. 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas Undang undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara.Bahwa gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang yang meliputi tempat kedudukan Tergugatsebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang undang No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara Jo.
137 — 57
Bank atas segala kerugian yang dideritaoleh Bank berhubung dengan atau sebagai akibat dari keterlambatan ataukelalaian pembayaran dari suatu biaya dan pengeluaran yang ditetapkan dalampasal ini;Serta masih banyak lagi Pasal seperti Pasal 16 dengan seluruh ayat ayatnya.Sehingga majelis berpendapat bahwa pelaku usaha telah memberlakukanbeberapa 8 (delapan) daftar negatif Klausula baku pada dokumen atauperjanjian sehingga layaklah bila pelaku usaha mendapatkan sanksi yang telahditetapkan oleh undang undnag
378 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
Purnomo PrawiroMangkusudjonolah yang harus bertanggungjawab untuk menjalankandan mengurus penyesuaian Penggugat sebagai suatu perseroanterbatas sesuai dengan Undang undnag Nomor 1 Tahun 1995 (UUPT1995) dan Undnag undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroanTerbatas (UUPT 2007). Namun FAKTANYA Dr. H. Purnomo PrawiroMangkusudjono tetap tidak mengambil inisiatif untuk menyesuaikanPenggugat dengan UUPT 1995 dan UUPT 2007 dan Dr. H.