Ditemukan 561 data
MERY SUSANTI, SH
Terdakwa:
WENDI ANDIKA BIN KUTARDI
83 — 36
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
463 — 316 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELOCAIEdSNS IWd/y VLc JOWON Nd BY cz WEP 6 'IBHeAuepye) unWeU BuoySuo 66ul) uejlpebueg uesnjnd sebbuejew yep BuerHuejn ueleAequied apojew seyequeu ynjun Bunsbue ereocas ueweiquiewynjun inipes, jyedes wejep isesey uoyousa; uelupeyey nbbunueyy euaiey UeleWwepled eueouel UeyNfeBUueL yep) Isesey UOYOWIS, USBI yep neye Suefuediodip Adyd esew yeyedeIseSey UOYOWS, qiseu UBYNUsUElW YNJUN INYpoy yedes yees eped eLuEyNJEInypey yedeiyede: wejep Ge) spey yewed yepy ueBunuedeyeq Bueyeuid iefeges sesey uoyoual indie
YULI REDHA ROSALIN, S.H
Terdakwa:
1.GUNTORO bin SUPOYO
2.AHWAS bin DJAMSARI
3.UJANG SUPRIYATNA bin ROSID Almarhum
70 — 25
dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukumpidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yangdilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalamsuatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegas olehHoofgerechshof van Nedherland Indie
133 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Somasi yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi agar debitursegera membayar uang sewa yang tertunggak yang, karena tidakmenyebutkan tenggang waktu, tentunya ditafsirkan pada saat itu jugatidak dibenarkan, dengan konsekuensinya, tidak mempunyai akibathukum sebagai suatu somasi, demikan pendapat dari Pengadilantertinggi dimasa Nederlands Indie, yaitu HgH Batavia (17 April 1930,dalam T. 132 : 201).
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 51 Wet op de Indisch Staatsinrich ting van Nederlands Indie, Gubernur Jenderal tidak boleh menjualtanah melainkan hanya boleh menyewakan tanah menurut peraturanundangundang;Pada masa kolonial, tata cara menyewakan tanah negara di atur dalamKeputusan Gubernur Jenderal tanggal 25 Januari 1911 No. 33(Staatblad 1911 No 110). Setelah merdeka, perihal menyewakan tanahNegara diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953tentang Penguasaan TanahTanah Negara.Pasal 9.Ayat 1.
106 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
, yang merupakan tanahyang dilangsung dikuasai oleh Negara (tanah negara), tanah manaberasal dari hak Eigendom Verponding dan masih tercatat atas nama HetGovernement Van Nederlands Indie dan haknya telah berakhir padatanggal 24 September 1961 (bukti TT1);Bahwa berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979Juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1979menentukan bahwa Tanah bekas Eigendom Verponding dapat diKonversi Haknya dan berakhir masa berlakunya selambatlambatnyapada tanggal
denganstatus Tanah Negara bekas hak Eigendom Verponding yang terdaftaratas nama Gouvernement Van Nederlands Indie, haknya berakhir tanggal6 September 1961 (Bukti TT1) untuk keperluan Pembangunan PusatPerdagangan dan Perkantoran sebagai Penunjang Sumber Pendapatan(PAD) Kota Medan dalam rangka Pembangunan Kota Medan sebagaiKota Metropolitan;Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Walikota Medan makaWalikota Medan telah mengajukan Permohonan Hak (HPL), kepada BPNKota Medan;Bahwa dengan adanya
369 — 251
Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cm dengan ciri-ciri bergaris warna biru dongker putuh merah;- 1 (satu) buah kaos warna hijau lumut tulisan NO SLEEP;- 1 (satu) buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;- 1 (satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu tulisan GAP / jumper resleting;- 1 (satu) buah celana pendek cargo warna putih;- 1 (satu) buah kaos pendek
Menyatakan barang bukti berupa:1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4cm dengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumut tulisan NO SLEEP;buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;satu) buah jaket warna abuabu tulisan GAP / jumper resleting;1 (satu)1 (satu)1 (satu)(satu) buah celana pendek cargo warna putih;(satu) buah kaos pendek warna hitam mill wall;(satu
ini adalah kekerasan benda tumpul pada kepala yangmenyebabkan pendarahan di bawah selaput keras otak, yang menyebabkanpenekanan batang otak sehingga mengakibatkan penekanan pusatpernafasan yang menyebabkan mati lemas;Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cmdengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP: 1 (satu) buah jaket indie
Bagus Putra Setyawan Als Putra Bin Hanang Setyawan, dilandasialasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4 cmdengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah;1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP; 1 (satu) buah jaket indie
Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ikat pinggang dengan Panjang 1 (satu) meter dan lebar 4cm dengan ciriciri bergaris warna biru dongker putuh merah; 1 (satu) buah kaos warna hijau lumuttulisan NO SLEEP:buah jaket indie jumper warna hitam polos resleting;satu) buah celana sepak bola baturetno tulisan angka 49;satu) buah jaket warna abuabu tulisan GAP / jumper resleting;satu) buah kaos pendek warna hitam mill wall;1 (satu)1 (satu)(satu)(satu) buah celana pendek cargo warna putih;(satu)
49 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
WalikotaJakarta Utara No. 3262/073.513tertanggal 28 Agustus 1998, yang ditujukan kepadaSaudara Tergugat IV sehubungan dengan permohonanSaudara Tergugat IV untuk mendapatkan Surat IzinPendahuluan Persiapan berdasarkan SK GubernurKDKI Jakarta Nomor 316 Tahun 1984, dijelaskan kepadaSaudara Tergugat IV bahwa tanah yang dimohon jn casutanah yang didalilkan oleh Penggugat telah dibeli dariSaudara Tergugat IV adalah tanah negara bekas HakEigendom Verponding No. 6334 sisa atas nama GovernmentVan Nederlandsch Indie
71 — 39
disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam ketentuan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalahsejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab UndangUndang HukumPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurliike person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
93 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
SILOOY tidakdapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkan TerdakwaAMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak miliktetapi hanya menunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah berupa:1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanatas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28Maret
SILOOY tidak dapatmenunjukkan buktibukti kKepemilikan tanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKEANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanyamenunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa:1) Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinan atasnama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur Hindia Belanda,Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal 28
61 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
peraturan tersebut diatas, Judex Factie juga tidakmenerapkan maupun mempertimbangkan UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria, Pasal 1 dan Pasal 6Peraturan Menteri Agraria Nomor 02 Tahun 1960 tentang tentangPelaksanaan Ketentuan UndangUndang Pokok Agraria yang isinyasebagai berikut :UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang memutuskan mencabut agrarische wet (Staatsblad 1870 No. 55)sebagai yang termuat dalam pasal 51 Wet op de Staatsinrichting vanNederlands Indie
Algemeen Regelen Betreffende den aanleg en de exploitative vanspoor en tramwegen,bested voor algemeen verkeer inNederlandsch Indie(Koninklijke Besluit,Staatsblad 1926 Nomor 26jo. Ataatsbiad nomor 295);b. Algemeene bepaligen betreffende de spoor en Tramwegen(Ordonnantie, Staatsblad 1927 nomor 259);c. Bepaligen betreffende den aanleg en het bedrijf der spoorwegen(Ordonanntie, Staatsblad 1927 nomor 259);d. Bepaligen voor de stadstramwegen (Ordonanntie, Staatsblad 1927nomor 206);e.
86 — 37
SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikantanah, sedangkan Terdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapatmenunjukan bukti sertifikat hak milik tetapi hanya menunjukkan buktibuktikepemilikan tanah berupa :1) = Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina(salinan atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuanGubernur Hindia Belanda, Resident Amboina).2) Surat Keterangan pengakuan dari Kepala Desa Urimessing tanggal28
Namun saat itu Saksi E.A.SILOOY tidak dapat menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah, sedangkanTerdakwa AMELIA LIKE ANDRIES tidak dapat menunjukan bukti sertifikathak milik tetapi hanya menunjukkan buktibukti kepemilikan tanah berupa :1) = Afschrift In Naam Der Koningin En Van Wege Zijne Excellentie DenGoiverneur Van Nederlandsch Indie, Resident Van Amboina (salinanHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2016/PT AMB.atas nama Sri Ratu dengan perantaraan paduka tuan Gubernur HindiaBelanda,
106 — 60
Rt.05/Rw.1, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Pontianak,1011i2Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT 8 PEMBANDING 8 ;INDIE LUKMAN Bin AHMAD ZAINI, Tempat tanggal lahir/umur,Sintang/55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Purnawirawan TNI,Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl.Cik Ditiro No.
69 — 8
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
1.MERY SUSANTI, SH
2.NELLY, S.H
Terdakwa:
BOBY FERNANDO BIN SUSANTO MAJID
101 — 46
dapat dipertanggung jawabkan sebagaisubyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalamSurat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error inPersona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidana yangmenunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidanaIndonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebut dipertegasoleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
1.RUDI bin CUNHAY
2.ROMADONA als BEBEK bin SANUSI
54 — 17
sertamampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukumsebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidakterjadi error in persona atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyekhukum dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana menunjukkan bahwasubyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkepersoon (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNederland Indie
1.HERRI HENDRA, S.H.
2.SARI PRILIYANA, S.H.
3.NELLY, S.H
Terdakwa:
IWAN GUSTIAN Bin TAMRIN
42 — 18
dapat dipertanggung jawabkansebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimanadisebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak adaKesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;Menimbang, bahwa subyek hukum pidana dalam KUHPidanayang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukumpidana Indonesia adalah natuurlijke person (manusia) dan hal tersebutdipertegas oleh Hoofgerechshof van Nedherland Indie
1.Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
2.Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia,
2.Negara Republik Indonesia c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
3.Negara Republik Indonesia c.q. Dewan Perwakilan Rakyat Republik
99 — 39
Usaha sudah tersebut terlihat sejak pascakemerdekaan, dengan melihat kepada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dimanauntuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka Wetboek van Stracfrecht voorNederlandsch Indie masih diberlakukan dengan Undangundang Nomor 1 Tahun1946 nama Wetboek van Stracfrecht voor Nederlandsch Indie ini diganti menjadiWetboek van Stracfrecht saja dan disebut dengan nama Kitab Undang UndangHukum Pidana (KUHP).
47 — 7
korporasi yang yang tidak memiliki izin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia ;Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagaisubyek hukum dalam ketentuan undangundang ini adalah sejalan dengansubyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyekhukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah natuurlijkeperson (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh Hoofgerechshof vanNedherland Indie
55 — 22
Agrarische Wet S.187055) sebagai yang termuat dalampasal 51 Wet op de Staatsinrichting van nederlands indie(S.1925447) dan ketentuan dalam ayatayat lainnya daripasal itu;il. a. Domeinverklaring tersebut dalam pasal 1 AgrarischBesluit (S.1870118);b. Algemene Domeinverklaring tersebut dalam $.1875119 a;c. Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalamS.1874941;d. Domeinverklaring untuk Keresidenan Menado tersebutdalam pasal 1 dari S.187755;e.