atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksuduntuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau pesertalainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan olehdua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016sekitar pukul 10.00 wib, saat terdakwa bersama dengan saksi MEISILUDASITEPUberada di Dusun Otorita

MEISLUDA SITEPU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saksi menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasatanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiRAMADHAN berada di dusun otorita, saksi mengajak terdakwa pulang kekwala sawit, lalu terdakwa berkata kepada saksi naik apa kita pulang aludiajawab oleh saksi udah tenang pokoknya kita pulang naik sepeda motor.Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa Sembiring berjalan kakimelewati Jalan

kejadianBahwa yang saksi meminta dari saksi HP dan uang.Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan benar berita acara yangtelah saksi beri keterangannya.Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

waktu itu mengancam dengan pisau.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1. 1 satu unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpaplat nomor mesin JB51E1980799 nomor rangka MH1JB51167K991474.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa menerangkan terjadinya pencurian tersebut pada hariSelasa tanggal 31 Mei 2016 pukul 15 00 wib ketika terdakwa bersama saksiberada di Dusun Otorita

Rahmat (DPO)Halaman 20 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padaSaat itu sdr.

Saeful Bahri Alias Saeful BinNurun peroleh atau terima dari seorang lakilaki yang tidak saksi kenali di PinggirJalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl.Jambi No. 1 Kec.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan diHalaman 48 dari 66 Halaman,Putusan Nomor 908/Pid.Sus/2020/PN Btm.bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saukil Irsadi alias Irsa BinZulkadi, berada di koskosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. JambiNo. 1 Kec.

SINTA INDUSTRI SHIPYARD, dan Persetujuan BadanPengusahaan Batam Nomor: 1480 / PL /03/2012 tanggal 07 Maret2012 yang diterbitkan oleh Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;7. Menghukum Tergugat V atau pihak yang mendapat hak atau kuasadaripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat dengan keadaanbaik, berupa:a.

yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Sintai Industri Shipyard yang telahdibaliknamakan menjadi atas nama Tergugat V ;Asli Gambar Penetapan Lokasi dengan Nomor 95020259, tertanggal28 September 1995 seluas 51.200 M2 yang dikeluarkan oleh OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Asli Surat Perjanjian Pengalokasian, Penggunaan, dan PengurusanTanah atas Bagian Bagian Tertentu dari pada Tanah HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: 93/SPJA3/10/2015 tertanggal 15 Oktober 2015;Asli Surat Keputusan yang dikeluarkan

oleh Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam Nomor: 115 tahun 2015 tanggal 15Oktober 2015; dan dokumendokumen lahan lainnya terkait tanahseluas 51.200 Mz?

Penggugat:
PT BUMI MAHKOTA SEJAHTERA
Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUASAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM DRS MAWARDI HARNI
3.GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN

Btm.Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Januari 2019,selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;KOPERASI KARYAWAN OTORITA BATAM (KOPKAR OTORITA BATAM) YANGDALAM HAL INI DIWAKILI OLEH PONCO SUBEKTISELAKU KETUA, berkedudukan di Jil. R.

Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual Beli UnitRumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat Perjanjian PengikatanJual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3), menyebutkan :Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada

Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 259/Pdt.SusBPSK/2020/PN Btm4.

Bahwa Saksi Ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK KotaBatam yang merupakan pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan Pengusahaan Batam) dengan keterangannya padapersidangan Keterangan Ahli telah menjelaskan bahwa secara ketentuanperundang undanganbahwa yang berkewajibanmembayarperpanjangan UWTO adalah orang perorangan atau Badan Hukumyang menjadi pemegang hak terakhir.

hidup hajatorang banyak ; Bahwa antara TERMOHON/DAHULU PENGGUGAT denganPEMOHON/DAHULU TERGUGAT dalam melakukan transaksi Jual BeliUnit Rumah sebelumnya dan telah menandatangani Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB), yang mana pada pasal 1 ayat (3),menyebutkan:Masa berakhirnya Hak Guna Bangunan (HGB) padaSertifikat Tanah dan Bangunan yang akan diterbitkan olehKantor BPN Kota Batam ke atas nama Pihak Kedua nantinya,disesuaikan dengan jangka waktu' berakhirnya masapengalokasian lahan oleh Badan Otorita

Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaiman tersebut pada FakturUang Wajib Tahunan Otorita (UWTO).

PERUSAHAAN UMUM JASA TIRTA II (d/h PERUSAHAAN UMUM OTORITA JATILUHUR), vs. THIO TJENG HIN alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HOAT alias THIO TJENG HIN bin THIO BOEN HUAT, dkk.

Perum Otorita Jatiluhur, yang didirikan dengan PP No. 20/1970,sebagaimana telah diubah dengan PP No. 35/1980, yang selanjutnyadiatur kembali dengan PP No. 42/1990, dilanjutkan berdirinya danmeneruskan usahausaha berdasarkan ketentuanketentuan dalam PPNo. 94/1999 ini;Perum Otorita Jatilunur sebagaimana dimaksud di atas selanjutnyadiubah namanya menjadi PuT Il (vide Bukti P4 Pasal 2 ayat (1) dan (2);c.

BagianPengairan Wilayah Fisik Operasional Perum "Otorita Jatiluhur kepadaPerum Otorita Jatiluhur (Penggugat) (Bukti P 9);1617Berita Acara Serah Terima tertanggal 28 April 1971 dari Pemerintah PropinsiJawa Barat kepada Perum Otorita Jatifuhur (Penggugat) (Bukti P 10);Surat No. 156/D.15/PW/71 tertanggal 27 Mei 1971, perihal PerubahanStruktur Organisasi, Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan, dari Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur

Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 11);Surat No. 184/D.15/PW/71 tertanggal 24 Juni 1971, perihal perubahanStruktur Organisasi Proses dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi/Keuangan dan Jawatan Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Barat WilayahPengairan Purwakarta kepada Direktur Pengairan Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) (Bukti P 12);Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 202/KMK.013/1992 tertanggal 5Februari 1992 dimana Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) telah ditetapkanuntuk mengelola

Pihak Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) menambahkan bahwa usulanpeningkatan status asset telah pihak Perum Otorita Jatilunur (Penggugat)programkan di dalam usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) padaRKAP tahun 1999 dan RUP tahun 1999 2003 Penggugat;Sehubungan dengan hal tersebut, pihak Perum Otorita Jatiluhur(Penggugat) mohon persetujuan Menteri Pekerjaan Umum RI agar lokasilokasi tanah yang termasuk diantaranya lokasi tanah persil bangunanatas tanah seluas 33.740 m?

No. 2383 K/Pdt/201120Surat No. 1/136/1999 tertanggal 4 Maret 1999, perihal Usulan PeningkatanStatus Asset Tanah Kelola, dari Perum Otorita Jatiluhur (Penggugat) kepadaSekretaris Ditjen Pengairan Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesiaberikut lampiranlampirannya berupa Usulan Peningkatan Status Asset TanahKelola Melalui PMN Kepada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat) Berupa DataRencana Peningkatan Status Lahan Kelola Menjadi Status Milik PerusahaanMelalui PMN pada Perum Otorita Jatilunur (Penggugat

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;b) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk :1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaantugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 Undang Undang Pokok Agraria;4. menerima uang pemasukan

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan,; d.

Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;Hal 35 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPIb) Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberi wewenangkepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamuntuk :1.

Mustofa Widjaya Ketua Otorita Batam (fotocopy sesual dengan aslinya); P5a : Surat PT. Utamamas Propertindo Nomor. 462/UMP/V/2008, tanggal25 Oktober 2010, Perihal Permohonan Perpanjangan PenerbitanFaktur UWTO (fotocopy sesuai dengan aslinya); P5b:Surat PT.Utamamas Propertindo tanggal 3 November 2010Nomor:Hal 48 Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUNTPI462/UMP/X/2010.

Tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (fotocopy dari fotocopy); T6 :Surat dari Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamNomor: B/37/KA/L/V/2003, tanggal 27 Mei 2003, Perihal IzinPenggunaan Lokasi Sementara, yang ditujukan kepada PT.

Untuk bangunan Malindo Cipta Perkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor 4diserahkan : Akta Kuasa No. 86 tanggal 14 Juni 2000 dibuat di hadapan NurhayatiSuryasumirat, SH, Notaris di Batam ; Akta Jual Beli Bangunan No. 37 tanggal 20 Mei 1995 dibuat di hadapanUsman Koloay, SH, Notaris di Batam ;Bahwa dokumendokumen yang berasal dari Kantor Otorita Batam sebagaipendukung kepemilikan Teo Kim Poh atas 2 (dua) unit bangunan tersebutberada pada Notaris Usman Koloay, SH, sebagaimana diterangkan dalam SuratKeterangan

Terdapat Laporan Hasil Rapat Pembahasan Masalah Sengketa TanahAntara Penggugat dengan Tergugat untuk disampaikan kepada KepalaKantor Pertanahan Kota Batam tanggal 14 Maret 2005 yang memberikankesimpulan sebagai berikut : Munculnya Akte Kuasa Menjual dari Teo Choon Siong kepada Irawan(Tergugat ) yang dikeluarkan oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, SH(Tergugat Il) ; Berdasarkan akta kuasa menjual tersebut di atas, Otorita Batammenerbitkan suratsurat tanah (PL, SPJ, SKEP dan lainlain) atas namalrawan

No. 513 K/Pdt/2010Bahwa disamping hal tersebut di atas, Penggugat dalam gugatannyapada posita point 12 dan pada petitum point 6 (enam) meminta agar Penggugatdinyatakan sebagai pemilik sah atas bangunan yang dikenal di Malindo CiptaPerkasa Industrial Complex Blok A2 Nomor : 3 dan Nomor : 4, namun padagugatannya Penggugat tidak mengikut sertakan Otorita Batam (OB) dan BadanPertanahan Nasional (BPN) Kota Batam sebagai Tergugat atau Turut Tergugatdalam perkara ini, yakni selaku badan atau instansi yang

yang dikeluarkan oleh Notaris Hatma WigatiKartono, SH (Tergugat II) ;e Berdasarkan akta kuasa menjual tersebut di atas, Otorita Batammenerbitkan suratsurat tanah (PL, SPJ, SKEP dan lainlain) atasnama lrawan (Tergugat I) ;e Telah terjadi pemalsuan tandatangan atas nama Teo Choon Siongdan penipuan identitas terhadap orang yang datang menghadapNotaris : Hatma Wigati Kartono, SH (Tergugat II) ;(Vide : Bukti P15).

Bukti P10 berupa Surat Keterangan Direktur Pengelolaan LahanOtorita Pengembangan Daerab Industri Pulau Batam tanggal 11 Mei2007 Nomor B/130/PL/L/V/2007 yang pada pokoknya merupakanpenegasan dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau BatamHal. 18 dari 28 hal. Put.

Yangdiketahui oleh Lurah Panaikang dan Camat Panakkukang, yang disetujuioleh otorita Panakkukang plan dan Industrial Kotamadya Ujung Pandangterhadap tanahnya yang diambil jalanan tersebut.

Timurama melalui badan Otorita PanakkukangPlan;3.

(tujuh ratus delapan puluh dua meter persegi) tidak pernahdibebaskan baik oleh Otorita Panakkukang Plan maupun oleh PT.Timurama.Menimbang, Bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa setelah meneliti memori Peninjauan Kasasi dan Kontra memoriPeninjauan Kembali dinubungkan dengan putusan judex juris dalam tingkatkasasi dan putusan judex facti dalam perkara a quo ternyata tidak terdapatadanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan judex yuris

Bahwa untuk meyakinkan Penggugat yang mana Tanah Objek Jualbeli tersebut merupakan milik Tergugat , kKemudian Tergugat , telahmenyerahkan dokumen dokumen asli berupa IP (izin Prinsip), FakturUWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita Batam) 30 (tiga puluh tahun) yangakan dibayar oleh Penggugat sebesar 1.763.350.675 (satu milyarTujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratustujuh puluh lima rupiah), yang telah Tergugat , serahkan di kantorNotaris / PPAT YONDRI DARTO, S.H.;7.

BATAM)dahulu OTORITA BATAM, karena lahan yang menjadi Objek Jual Beliyang seharusnya dijual kepada Penggugat adalah milik saudara AwangHalaman 3 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2014/PN.BtmHerman guod non padahal faktanya tidak seperti yang dinyatakan olehTergugat ;8.

Bahwa BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBASDAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) dahulu OTORITA BATAMkami tarik menjadi pihak Turut Tergugat adalah untuk mengamankanhak hak hukum Penggugat agar terlindungi sebagaimana suratpemberitahuan hukum yang telah kami sampaikan pada tanggal 26Maret 2014 yang pada intinya agar Tergugat tetap melanjutkan jualbeli (Peraiihan Hak) kepada Penggugat dan ketika pelaksanaanperalihan hak dilaksanakan agar diketahui oleh Turut Tergugat;9.

Menyatakan perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 54.314 m2yang tertetak di setempat dikenal dengan dapur 12 Wilayahpengembangan Sekupang, Kota Batam, Kecamatan Sagulung Kota,Kelurahan Sagulung, sesuai Draft Gambar Penetapan Lokasi (PL) danForm Hasil Ukur yang dikeluarkan oleh BADAN PENGUSAHAANKAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) dahulu OTORITA BATAM tertanggal sepuiuh Maret dua ribuempat belas (10 032014) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat, adalah sah dan mengikat

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam untuk1. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahtersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;3: menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebut kepadapihak ketiga dengan hak pakai sesuai dengan ketentuanketentuanPasal 41 sampai dengan Pasal 43 UndangUndang Pokok Agraria4, menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.b) Peraturan Menteri

Rezeki Graha Mas atau sekarang bernama PT.Rezeki Graha Mas Utama sudah membayar UWTO 30 tahun danmendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ;Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT. Rezeki Graha Mas ;Bahwa lokasi lahan tersebut masih kosong dan belum dibangun ;Bahwa dilokasi lahan tersebut dipagari pagar pembatas ;.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November2014 termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ;Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG,Terdakwa dan ANDRE ROBERTO SITANGGANG tidak dapatHalaman 18 dari 30 Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Btm.menunjukkannya dan hanya berjanji akan segera diberikan namun denahlokasi tersebut tidak pernah diberikan.Bahwa

Rezeki Graha Mas Utamasudah membayar UWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEPdari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

SERANGGONG KARYA paling lambat bulan November 2014termasuk pembebasan kioskios liar yang berada diatas lahan tersebutkarena pengurusan ini melibatkan petinggi Otorita Batam ; Bahwa pada saat Saksi DENLY RIANTO menanyakan denah lokasi lahantersebut kepada Terdakwa dan Andre Roberto Sitanggang, Terdakwa danAndre Roberto Sitanggang tidak dapat menunjukkannya dan hanya berjanjiakan segera diberikan namun denah lokasi tersebut tidak pernah diberikan.Setelah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Terdakwa

Rezeki Graha Mas Utama sudah membayarUWTO 30 tahun dan mendapatkan PL, SPJ serta SKEP dari Otorita Batam ; Bahwa sertifikat HGB atas lahan yang dimaksud dalam perkara ini terbit padatahun 2016 atas nama PT.

Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di koskosan yangberalamatkan di bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam; Bahwa saksilah yang menyerahkan masingmasing sebanyak 2 (dua)bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada Terdakwa Ari Anggrayadi Alias AriBin Abdul Hakim, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallan dan sdr.Nasrullah alias Nas Bin Rahmat dan sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Saeful Bahri Alias SaefulBin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Koskosan yang beralamatkandi Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtutanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib; Bahwa posisi Terdakwa dan temanteman Terdakwa yaitu Saudara NasrullahAlias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, pada hari Sabtutanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib berada dikamar koskosan yangberalamatkan di Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.

Bahwa saksi memasukkan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabutersebut kedalam usus saya yaitu Toilet Kamar Kos tempat saya bersama rekanrekan saya menginap yang beralamat di Bengkong Otorita JI. Jambi No. 1 Kec.Bengkong Kota Batam, dan cara saya memasukkannya yaitu terlebin dahuluTerdakwa oleskan dengan cairan sabu mandi agar menjadi pelicin; Bahwa saksi baru pertama kali ini bekerja sama dengan sdr.

Rahmat (DPO)untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah koskosan yang beralamatkan dibengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana padasaat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr.

Nomor 119 K/Pdt.SusBPSK/2021Tergugat dalam melakukan transaksi jual beli unit rumah sebelumnyadan telah menandatangani surat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB),yang mana pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan:Masa berakhirnya hak guna bangunan (HGB) pada sertifikat tanah danbangunan yang akan diterbitkan oleh Kantor BPN Kota Batam ke atasnama Pihak Kedua nantinya disesuaikan dengan jangka waktuberakhirnya masa pengalokasian lahan oleh Badan Otorita Batam (BOB)kepada Pihak Pertama sebagaimana tersebut

pada Faktur Uang WajibTahunan Otorita (UWTO);Bahwa antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat selain telah menandatangani perjanjian pengikatan jual beli(PPJB), antara Pemohon/dahulu Tergugat dan Termohon/dahuluPenggugat juga telan melaksanakan transaksi jual beli yang dapatdibuktikan dengan akta jual beli (AJB) dan telah dialinkannya sertifikathak guna bangunan (SHGB) dari PT Bina Perkasa ke atas namaTermohon/dahulu Penggugat;Bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli, Pemohon

Tanah tersebut masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayahyang bersangkutan;Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 TentangPengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam,Angka 12 menyebutkan:Segala akibat, biaya, untung dan rugi yang timbul karena pemberian hakpengelolaan ini menjadi beban/tanggungan sepenuhnya dari penerimahak;Bahwa saksi ahli yang telah dihadirkan oleh Majelis BPSK Kota Batamyang merupakan Pegawai Badan Otorita Batam (BOB) (yang saat inibernama Badan

Abdul Muis Nasution dan Tatto Perwira harus ditariksebagai pihak karena pihakpihak tersebut sangat menentukan prosespemeriksaan perkara a quo;Bahwa pihak lain yang paling menentukan dalam perkara ini adalahBadan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khususlbukota Djakarta, sebagai pihak pemerintah yang melakukanHalaman 14 dari 43 Hal. Put.

Nomor 410 PK/Pdt/2017pembebasan tanah termasuk tanah objek perkara (yang dibentukberdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus IlbukotaDjakarta Nomor Da. 11/13/37/72 tanggal 9 Mei 1972 tentangPembentukan Badan Pelaksana Otorita Pembangunan KuninganDaerah Khusus lbukota Jakarta, selanjutnya akan disebut "BadanOtorita"), juga harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, karenaBadan Otorita adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah DKI Jakartadan merupakan' satusatunya pihak yang berhak melakukanpembebasan

Bahwa Walikota Jakarta Selatan sebagai pelaksana Keputusan GubernurKepala Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 369 tanggal 1 Juni 1979tentang Pembubaran dan Perubahan Status Otorita/ Proyek/BadanPelaksana Proyek Serta Penataan Kembali Fungsi Walikota SebagaiPembina Wilayah Dalam Hubungan Dengan Kegiatan Pembangunan diWilayah Daerah Khusus lbukota Jakarta, Walikota Jakarta Selatan jugaharus ditarik menjadi Tergugat dalam perkara a quo;12.

Nomor 410 PK/Pdt/2017dibebaskan oleh Badan Otorita pada tahun 1972, kemudian diserahkan olehBadan Otorita kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan PerjanjianTahun 1972 juncto Perjanjian Tahun 1974;3.

Bahwa kebenaran dan keabsahan atas pembebasan yang dilakukan olehBadan Otorita atas objek perkara a quo telah dibenarkan oleh PutusanPengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah AgungNomor 1963/2010, salah satu pertimbangannya:"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,maka Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa perolehan hak dari TergugatIV atas tanah sengketa adalah bermula dari pembebasan yang dilakukanoleh Badan Otorita Pembangunan Kuningan DKI Jakarta dalam

Bahwa 2 (dua) bidang tanah kavling tersebut adalah bahagiandari lanan seluas lebih kurang 53,193 M2 (lima puluh tiga ribu seratussembilan puluh tiga Meter Persegi) yang diperoleh Tergugat secara sahsecara hukum dan telah membayar segala kewajibannya dari dankepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sekarangdisebut Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas DanPelabuhan Bebas Batam, sebagaimana ternyata dalam antara lain :v Izin Prinsip;v Faktur tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO

Melunasi seluruh Uang WajibTahunan Otorita (UWTO) atas Tanah Kavlingtagihantersebut sampai dengan jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluh Julidua ribu (20072000) sampai dengan sembilanbelas Juli dua ribu tiga puluh (19072030)e.

Melunasi seluruh tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita(UWTO) atas Tanah Kavling tersebut sampai dengan jangkawaktu 30 (tiga puluh) tahun, terhitung mulai tanggal dua puluhJuli dua ribu (20072000) sampai dengan sembilan belas Julidua ribu tiga puluh (19072030).e.

Mengurus dan menyelesaikan pemecahan GambarPenetapan Lokasi (PL) atas Tanah Kavling yang sudah harusselesai dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitungsejak diterimanya Surat Bukti Pelaksanaan Mendirikan Bagunan(SBPMB) dari Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam.h.

Penggugat Rekonvensi juga telah melakukan kewajibannyamengurus dokumendokumen induk, sebagaimana tersebut dalamPasal 3 ayat 1 huruf c, yaitu dokumen yang terdiri dari :v Surat Keputusan (SKEP) Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam,v Pengalokasian (SP) dan Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tanah Hak Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batamd.

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 TERGUGAT telah membayar uangmuka UWTO (Uang wajib Tahunan Otorita) sebesar Rp 900.000.000(sembilan ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT Ill, berdasarkan Surat Faktur Tagihan Uang Muka UWTO yangtelah dikeluarkan oleh TERGUGAT III.6.

Dahulu bernama Sei Pelunggut, Kampung PulauBuluh, Kecamatan Batam, Kabupaten Kepulauan Riau adalah lokasi lahan/tanah masuk wilayah milik TERGUGAT I yang telah dialokasin TERGUGATIll Kepada TERGUGAT I dengan dasar telah melakukan pembayaran UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT III dan telah dikeluarkanya gambar Penetapan Lokasi Nomor:216020093 seluas + 404.480,97 M2 (empat ratus empat ribu empat ratusdelapan puluh koma sembilan puluh tujuh meter persegi

Industri Pulau Batam No 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal01 April 1991 (SK No 045) tentang Ketentuan PengalokasianTanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamkepada Pihak Ketiga, yang mengatur:Pasal 1Penyerahan bagianbagian daripada areal tanah di PulauBatam kepada pihak ketiga, didasarkan atas permintaanuntuk dipergunakan bagi perusahaan yang bersangkutandalam rangka :a.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.d.

dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.Pasal 4: Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah !

JATI LUHUR sebagai PelaksananTeknis DIVIS PENGAIRAN BARAT antara lain sebagai berikut : Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat Nomor :701/Air/031/JTB.II/1992 tanggal 11 Februari 1992 kepada LurahBojong Menteng dan Kepala Jatirasa, Perihal Pengukuran Ulanguntuk mengetahui kebenaran batasbatas tanah milik Arga BinTabeng (Selaku Ahli waris Sebih bin Kemon); Surat Perum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat No.701/Air/063/SITB/1992 tanggal 10 Maret 1992, Perihal : HasilPengukuran Tanah

Bangun Tjipta Pratamauntuk keperluan Perumahan Kemang Pratama adalahberseberangan dengan kompleks Perumahan Kemang IfiGrandi, Perusahaan Umum Jasa Tirta II;41.Bahwa dengan uraian Perolehan Hak Tergugat IV khusus mengenaiSertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Bojong Menteng, Gambar SituasiNomor: 15.390/1991, terbukti bahwa TIDAK BERASAL DARI TANAHNEGARA;42.Bahwa walaupun Divisi Pelaksana Teknis PERUM OTORITA JATILUHURtelah mengeluarkan Surat yang menyatakan Tanah Girik Letter C No.215persil 10 seluas

Bahwa menurut tata persuratan yang berlaku di POJ DivisiPengairan Barat, maka pengkodean dan pengarsipan, tidakmemenuhi prosedur yang berlaku, berarti meragukan kebenarannyasurat tersebut.Kemudian surat bantahan tersebut ditindak lanjuti dengan Surat DirekturUtama Perum Otorita Jatiluhur tanggal 24 Mei 1996 Nomor 1/457/1996yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (vide bukti PB2)yang isinya antara lain :I.

Bahwa produk non statuter ditanda tangani oleh Direktur Utamaatau Direktur sesuai bidangnya baik atas nama atau tidak atasnama Direksi (vide Keputusan Direksi POJ No. 1/64/KPTS/1993tanggal 15 Maret 1993.Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Otorita Jatiluhurtersebut di atas, Surat Pernyataan Kepala Divisi PengairanBaratNo.01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 tidak dapatdibenarkan/tidak sah.Halaman 53 dari hal 89 perkara Nomor. 252/Pdt/2019/PT.BDG2.

Bahwa Direksi Perum Otorita Jatiluhur tidak pernahmemberikan otorisasi kepada Kepala Divisi Pengairan Baratmengenai hal tersebut.3. Surat Pernyataan Kepala Divisi Pengairan Barat Perum OtoritaJatiluhur No. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 ternyatatidak pernah diterbikan sesuai pengakuan Saudara R. SantosoA. BIE, sesuai surat Kepala Divisi Pengairan Barat No.20/275/1995 tanggal 26 Agustus 1995 butir d (terlampir).23.

Tempat tinggal : Ruli DAM Otorita Pintu 7 Kel. Muka Kuning Kec. SeiBeduk Kota Batam7. Agama : Islam8. Pekerjaan : WiraswastaTerdakwa Munawar als Gade Bin Jafar ditahan dalam tahanan rutan oleh:1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 20202. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020sampai dengan tanggal 13 Juni 20203. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni20204.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan= saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Atas laporan dari saksi ZAINALtersebut, saksi SURYA PURNOMO dan saksi MASRIZAL melakukanPenyelidikan pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira pukul 04.50 Wib didaerah Kampung Aceh Simpang DAM, saksi SURYA dan saksi MASRIZALmendapatkan informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya di RuliDAM Otorita Pintu 7 Kel. Mukakuning Kec.

Wilayah KabupatenMaluku Utara dan Pembentukan Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :1.

Daerah Otorita Pulau Morotai dengankomposisi dan personalia panitia khusus yaitu :Syaiful Bahri Ruray, SH.

Syahril Abd Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

Radjak ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan Februari sampai dengan Desember 2002 ;e Rekapitulasi pemanfaatan anggaran langsung oleh masingmasingkomponen bulan januari sampai dengan Desember 2003 ;e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

No. 833 K/Pid.Sus/2009e Biaya kegiatan Pansus/Tim kerja pemekaran dan otorita dari Dana APBDtahun 20022003 ;e Surat perintah perjanjian dinas (SPPD) tahun 2002 dan tahun 2003, atasnama TIM Pansus/Tim kerja pemekaran Kab.

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP.BATAM) DAHULU OTORITA BATAM;

Faktur Tagihan Uang Wajib Otorita Batam (UWTO) Nomor1399/F/PL/XII/1999 Luas Lahan 26.360 m2 tanggal 16 Desember1999 atas nama Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi;d.

Bahwa tepatnya tanggal 18 November 1999 pihak Otorita Batammengeluarkan Gambar Penetapan Lokasi (PL) dengan luas lahan26.360 m2, kemudian pada tanggal 18 Desember 1999 Otorita Batammengeluakan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamsebesar Rp336.090.000 (tiga ratus tiga puluh enam juta Sembilan puluhribu Rupiah) untuk pembayar UWTO lima tahun, sumber uang untukmembayar UWTO tersebut murni berasal dari pembayaran pedagangkaki lima atas penjualan brosur pasar yang saat itu dilakukan olehPenggugat

dan rekanrekan;Bahwa dengan adanya tunggakan Uang Wajib Tahunan Otorita Batamyang diketahui oleh Penggugat dalam sidang Persiapan tanggal 06Januari 2015 dengan ini Penggugat menyatakan sanggup untukmelunasi sisa tagihan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam;Halaman 4 dari 274 halaman.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001, 21 Juni 2001,tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu Dari PadaTanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam, atas nama KOPERASI SERBA USAHA MELAYURAYA;Bertentangan dengan peraturan perundangundang yang berlaku yaitu:1. UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1960;2.

Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam Nomor 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni 2001Tentang Penggunaan Tanah Atas BagianBagian Tertentu dari padatanah Hak Pengelolaan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam atas nama Koperasi Serba Usaha Melayu Raya; Tentang sah atau tidak sahnya atas Keputusan Tergugat Il, yakni:a.